DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II STRUKTUR ORGANISASI; BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HAK; BAB VI SANKSI; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII KETENTUAN PERALIHAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : UPATEN MURUNG RAYA dan PATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini y ng dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Mu ng Raya.
2.Daerah adalah daerah Ka upaten Murung Raya.
3.Pemerintah Daerah ad ah Bupati dan Perangka t Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerinta
4.Camat adalah unsur yang m embantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5.Desa adalah kesatuan m syarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk menga masyarakat setempat b dan/atau hak pemerintahan Negara Ke r dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, al yang diakui dan dihormati dalam Sistem tuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa ad lah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyaraka setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndon
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerint
9.Badan Permusyawarat Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari pe duduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demo atis.
10.Kepala Desa atau seb lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, t gas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya aksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah embantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban ya.
12.Anggaran Pendapatan da Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuanga tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh emerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Keputusan Kepala Desa alah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan
14.Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah me gajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk engikuti ujian Perangkat Desa.
15.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dala pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

RUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

(1)Susunan organisasi emerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
(2)Desa Swasembada wajib emiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3)Desa Swakarya dapat me iliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(5)Klasifikasi jenis desa bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan p rundang-undangan.

Pasal 3

Perangkat Desa terdiri atas :

a.Sekretariat Desa;
b.Pelaksana Kewilayahan; an
c.Pelaksana Teknis.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagai ana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan diba tu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat Desa sebagai ana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.urusan tata usaha d
2. b.urusan keuangan; da
3. c.urusan perencanaan.
(3)Masing-masing urusan ebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Kewilayahan ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pemba tu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh k pala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan B pati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2)Togas kewilayahan agaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemeri tahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyaraka Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memp rtimbangkan secara proporsional:
1. a.kemampuan keuangan desa; b . memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk; an
2. c.sarana prasarana pen njang tugas.
(4)Ketentuan lebih lanjut m ngenai unsur pelaksana kewilayahan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pelaksana Teknis sebaga mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala esa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagai ana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.seksi pemerintahan;
2. b.seksi kesejahteraan;d
3. c.seksi pelayanan.
(3)Masing-masing seksi se agaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi. Susunan organisasi dan tat Peraturan Bupati.

Pasal 7

kerja perangkat desa diatur lebih lanjut dalam

BAB III

SEDOR DAN TATA CARA SELEKSI P NGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Seleksi pengangkatan Per ngkat Desa dilaksanakan: a . dalam hal terjadi kekos ngan jabatan Perangkat Desa; a tau
1. b.berakhimya masajabat n Perangkat Desa.
(2)Seleksi pengangkatan Per ngkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.

Pasal 9

(1)Kepala Desa melakuka penjaringan dan penyaringan atau seleksi
(2)
(3)pengangkatan Perangkat esa melalui panitia seleksi pengangkatan Perangkat Desa yang dibentuk oleh K pala Desa. Panitia seleksi pengangkat
(1)terdiri atas unsur Pera panitia seleksi pengangkat
1. a.Ketua; b . Sekretaris; C. Bendahara; dan
2. d.Anggota yang jumlahny Panitia seleksi pengangkat
(2)ditetapkan dengan Kep Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat gkat Desa dan tokoh masyarakat dengan susunan Perangkat Desa terdiri atas: disesuaikan dengan kebutuhan. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat tusan Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Panitia seleksi pengangk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempuny · tugas membantu Kepala Desa dalam hal: a . menyusun dan mene pkan tata tertib seleksi pengangkatan Perangkat Desa;
1. b.melakukan penjaring dengan membuat pengumuman pendaftaran seleksi pengangkatan Perangk t Desa;
2. c.melakukan berkas permohonan seleksi pengangkatan Perangkat Desa;
3. d.menyiapkan peralat dan perlengkapan yang diperlukan seleksi pengangkatan Perangk t Desa;
4. e.membuat Berita Ac melaporkan hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa kepad Kepala Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut m ngenai panitia pengangkatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Bupati membentuk tim pe gawasan seleksi pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputu
(2)Tim Pengawasan seleksi p gangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
1. a.Mengawasi rangkaian s eksi pengangkatan Perangkat Desa; b . Menjadi mediator dal penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan seleksi pe angkatan Perangkat Desa;
2. c.Membuat laporan secar tertulis hasil pengawasan kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…