DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran ; b. Neraca ; c. Laporan Arus Kas ; d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perda

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2014;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 286) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ). Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2013
17.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 20 14. Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/508/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA clan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAB TAHUN ANGGARAN 2014. Pasall

(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran ;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Catatan Atas Laporan Keuangan ;
(2). Laporan keuangan dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut: a Pendapatan b Belanja Surplus/ defisit c Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Surplus/defisit Rp 920,079,687,773.92 Rp 873,776,689,466.00 Rp 285,949,887,167.96 Rp 10,863,303,228.81 Pasa13 Rp 46,302,998,307.92 Rp 275,086,583,939.15 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : ( 1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp. (30.830.712.397,98) dengan rincian sebagai berikut: sejumlah Anggaran pendapatan setelah perubahan Realisasi Selisih lebih / (kurang) Rp 950,910,400,171.90 Rp 920,079,687,773.92 Rp (30,830,712,397.98)

(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp (154.080.947.942,48) dengan rincian sebagai berikut: sejumlah a Anggaran belanja setelah perubahan b Realisasi Rp Rp l,027,857,637,408.48 873,776,689,466.00 Selisih lebih / (kurang) Rp (154,080,947,942.48)
(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus / deifisit sejumlah Rp. 123.250.235.544,50 dengan rincian sebagai berikut : a b Surplus/ defisit setelah perubahan Rp (76,947,237,236.58) Realisasi Rp 46,302,998,307.92~;;,_..,-~_____;__.;..___ Selisih lebih / (kurang) Rp 123,250,235,544.50
(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: a Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan b Realisasi Rp Rp Selisih lebih / (lrurang) Rp 285,949,887,167.96 285,949,887,167.96
(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (78.043.287,19) dengan rincian sebagai berikut: a Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 10,941,346,516.00 b Realisasi Rp 10,863,303,228.81 Selisih lebih / (kurang) Rp (78,043,287.19)
(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.123.328.278.831,71 dengan rincian sebagai berikut: a Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan b Realisasi Rp Rp 198,061 ,303,415.38 321,389,582,247.09 Selisih le bih / (kurang) Rp Pasa14 123,328,278,831.71 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:
1. a.Jumlah aset
2. b.Jumlah kewajiban
3. c.Jumlah ekuitas dana Rp. Rp. Rp. 3.040.009.616.487,85 1.711.081.432,00 3.038.298.535.055,85

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2014 Rp. 283.612.579.740,96 321.881.787.429,60b . Arus kas dari aktivitas operasi Rp.
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non- keuangan Rp. (275.584. 746.733,68) (10.863.303.228,81)
1. 1.793 .487 .838,00 321 .794. 776.388,07
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.
e.Arus kas dari aktivitas nonanggaran Rp.
f.Saldo kas akhir per 31 Desember 2014 Rp Pasal 6 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran I. 1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran 1.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I. 7 Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi ) daerah ; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ; Lampiran I.8 Lampiran I.9 Lampiran I. 10 Lampiran I.11
b.Lampiran II C. Lampiran III
d.Lampiran IV Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah ; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan P; [~~~ ~ -ipgan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten SA;".,t;..f-, i•'ll"v,i CE'":)A K,,· C:., l':':d~'!J•-..IG r;..1w11.. t----- -- ·--- - ---- ~ ---: • ' " l.... I l"!,t> (I',rt...: ~ ·\- ' , ,~r ... -----t--------- sr:;.·1ft : 1 Puruk Cahu pada tanggal 27 Agustus 2015 YARKAWI H. S IBU Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 27 stus 2015 BUPATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 NOMOR 156

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…