DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK; BAB IV SUSUNAN ORGANISASI; BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH; BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON; BAB VIII KETENTUAN LAIN- LAIN; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang bertata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan demi mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang berkesinambungan, berharkat dan bermartabat;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, perlu disesuaikan dan dilakukan penataan kembali pengelolaan pendapatan daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan efesien;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 bab IV bagian Kesebelas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataaan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataaan Organisasi Perangkat Daerah;
11.Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
4.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
8.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
9.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

(1)Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.
(2)Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan;
3. c.Bidang Pajak, terdiri dari: 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak ; 2) Seksi Penetapan Pajak; 3) Seksi Penagihan dan Penerimaan Pajak.
4. d.Bidang Retribusi , terdiri dari: 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Retribusi ; 2) Seksi Penetapan Retribusi dan Legalitas Surat Berharga ; 3) Seksi Penagihan dan Penerimaan Retribusi.
5. e.Bidang PBB-P2 dan BPHTB, terdiri dari: 1) Seksi Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB ; 2) Seksi Pengolahan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB ; 3) Seksi Penagihan dan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.
6. f.Bidang Pembukuan,Pelaporan dan Keberatan/Banding, terdiri dari : 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan; 2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ; 3) Seksi Pelayanan Keberatan/Banding .
7. g.Kelompok Jabatan fungsional
8. h.Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 8

(1)UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(3)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 9

Jenjang kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 10

(1)Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
(4)Kepala Seksi dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008