DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 118) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan obyek Retribusi Daerah yang menjad.i salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
c.bahwa Kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dengan m emperhatikan potensi Daerah;
d.bahwa beberapa ketentuan dan besaran tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan kemajuan daerah sehinga perlu dilakukan penyesuaian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pem bentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Ten gah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu.ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679); 8 . Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38). Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA clan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. PASALI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Um um (Lem baran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 118) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Jasa Umum meliputi:

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
c.Dihapus;
d.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
e.Retribusi Pelayanan Pasar;
f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
h.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasa13 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas besertajaringannya.
2. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa, yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasa17 Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5 . Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Struktur dan besamya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6 . Ketentuan Bab V Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: BABV RETRIBUSI PENGGARTIAN BIAVA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL Bag:ian Pertama Nama, Onjek, clan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dihapus.

Pasal 17

Dihapus.

Pasal 18

Dihapus. Bagjan Kedua Cara Me ngukur Tingkat Penggu.naan J asa

Pasal 19

Dihapus.

Pasal 20

Dihapus.

Pasal 21

Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : Pasa132 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: Pasa138 Ketentuan Pasal 38 ayat (1) disempumakan menjadi: ( 1) Struktur tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan.

(2)Besarnya tarif retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…