DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 169

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan; 3. Kegiatan Usaha, Tugas dan Fungsi serta Jangka Waktu Berdiri; 4. Modal; 5.Organ Perumda; 6. Satuan Pengawas Intern; 7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja; 8. Pegawai; 9. Dana Pensiun; 10. Penyusunan, Mekanisme Penyampaian dan Perubahan Rencana Bisnis; 11. Penyusunan, Mekanisme Penyampaian dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran; 12. Pelaporan; 13. Penggunaan Laba; 14. Unit Usaha Perumda Danum Pomolum; 15. Pembubaran; 16. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; 17. Ketentuan Peralihan; dan 18. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Danum Pomolum dengan persetujuan Dewan Pengawas;

c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d.mengusulkan besaran tarif air kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
e.mewakili Perumda Danum Pomolum di dalam dan di luar pengadilan: 19
f.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Danum Pomolum;
g.menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
h.menjual, menjaminkan dan/atau melepaskan aset milik Perumda Danum Pomolum berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
i.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Danum Pomolum.

Pasal 45

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Danum Pomolum ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 46

(1)Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. a.anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
2. b.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2)Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
(3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 47

(1)Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Danum Pomolum.
(2)Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. 20
(3)KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Danum Pomolum kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 48

(1)Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
(2)Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/atau
4. d.insentif pekerjaan
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

(1)Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
(2)Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3)Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 50

(1)Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Danum Pomolum apabila:
1. a.terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Danum Pomolum dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau;
2. b.anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Danum Pomolum.
(2)Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Danum Pomolum yaitu: 21
1. a.anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Danum Pomolum;
2. b.Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Danum Pomolum; dan
3. c.pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Danum Pomolum.

Pasal 51

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a.meninggal dunia;
b.masa jabatannya berakhir; atau
c.diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 52

(1)Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
(2)Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatan berakhir.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
(5)Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 53

(1)Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 22
(2)Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
3. c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
4. d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. e.mengundurkan diri;
6. f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
7. g.tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 54

Direksi pada Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 diberhentikan oleh KPM.

Pasal 55

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Danum Pomolum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Danum Pomolum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Danum Pomolum dilaksanakan oleh KPM.
(4)KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Danum Pomolum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Danum Pomolum sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. 23

Isi peraturan

Teks169PDFHirarki

Memuat teks peraturan…