DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. peran Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten; c. penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten; d. pengawasan; e. pelaporan; f. partisipasi masyarakat; dan g. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti SALINAN| SALINAN | BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MURUNG RAYA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat

(1)Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Pasal 6 Peraturan Menteri PertanianNomor 1/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180),
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran — Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680): Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96), Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442), Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk .Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48), Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568), Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya.
6.Camat adalah Camat di Kabupaten Murung Raya.
7.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.
8.Dinas Sosial adalah Dinas yang membidangi urusan di bidang sosial Kabupaten Murung Raya.
9.Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
10.Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
11.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya. Camat adalah Camat di Kabupaten Murung Raya. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.
8.Dinas Sosial adalah Dinas yang membidangi urusan di bidang sosial Kabupaten Murung Raya.
90.Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
10.Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
11.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan NO tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
15.Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16.Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
17.Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya.
18.Cadangan Beras Pemerintah adalah persedian beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
19.Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten.
20.Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk beras yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
21.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersediannya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.
22.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
23.Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
24.Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
25.Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah.
26.Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah ditingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah.
27.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
28.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya. Cadangan Beras Pemerintah adalah persedian beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten. Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk beras yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersediannya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 Yo (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah ditingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.

Pasal 2

Cadangan Pangan dan jumlah cadangan beras dimaksudkan untuk:

a.pengelolaan cadangan pangan;
b.menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor;
c.menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana;
d.melindungi Petani atau produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan; dan
e.untuk menetapkan jumlah cadangan beras.

Pasal 3

Cadangan Pangan dan jumlah cadangan beras bertujuan untuk:

a.menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan Pangan;
b.meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah;
c.memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana alam dan Bencana Sosial;
d.meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan; dan
e.penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebagai persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.peran Pemerintah Daerah;
b.penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
c.penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten;
d.pengawasan;
e.pelaporan;
f.partisipasi masyarakat; dan
g.pendanaan.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah; dan
2. b.Pemerintah Desa.
(2)Penetapan jumlah cadangan beras Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Perum BULOG

Pasal 2

Cadangan Pangan dan jumlah cadangan beras dimaksudkan untuk: a. b. pengelolaan cadangan pangan, menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor, . menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam menghadapi Keadaan Darurat dan pasca bencana, . melindungi Petani atau produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan, dan . untuk menetapkan jumlah cadangan beras.

Pasal 3

Cadangan Pangan dan jumlah cadangan beras bertujuan untuk: a. b. menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan Pangan, meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah, . memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana alam dan Bencana Sosial, meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan, dan . penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten sebagai persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: yg MP Op peran Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten, pengawasan, pelaporan, partisipasi masyarakat, dan pendanaan.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah, dan
2. b.Pemerintah Desa.
(2)Penetapan jumlah cadangan beras Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Perum BULOG untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen terhadap jenis pangan pokok beras, singkong, jagung dan kedelai.
(4)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perum BULOG berdasarkan penunjukan langsung dari Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Selain bekerja sama dengan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
(6)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

(1)Perum BULOG dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), melakukan:
1. a.pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
2. b.pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
3. c.penyediaan dan pendistribusian pangan;
4. d.pengembangan industri berbasis pangan; dan
5. e.pengembangan pergudangan pangan.
(2)Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanggulangan:
1. a.pada saat keadaan darurat;
2. b.kerawanan Pangan pasca bencana; dan
3. c.stabilisasi harga.
(3)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Perum BULOG berkewajiban melaporkan pelaksanaan penugasan dan mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah yang memberi penugasan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…