DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pembubaran; 3. Kewajiban; 4. Aset; 5. Pengawasan dan Pelaporan Likuidasi Perusahaaan Daerah; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pembubaran suatu Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan

Mengingat

Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenKatingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten PulangPisau, Kabupaten Murung Raya danKabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4.Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4556); 7. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Begara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PETAK MALAI BULUH MERINDU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
5.Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu atau yang disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah.
6.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Daerah sebagai akibat pembubaran Perusahaan Daerah.
8.Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi Perusahaan Daerah yang dibubarkan.
9.Aset adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 21) dinyatakan dibubarkan.
(2)Biaya pembubaran Perusahaan Daerah menjadi beban Pemerintah Daerah.
(3)Beban biaya lain yang merupakan kegiatan usaha Perusahaan Daerah menjadi tanggung jawab direksi sebelum dinyatakan dibubarkan.

Pasal 3

(1)Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi, jika pembubaran Perusahaan Daerah diakibatkan karena kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi.
(2)Pengajuan gugatan ke pengadilan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikecualikan terhadap anggota Direksi yang mengganti kerugian Perusahaan Daerah dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 4

(1)Penanganan penyelesaian pembubaran Perusahaan Daerah dilakukan oleh Tim Likuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tim Likuidasi beranggotakan unsur-unsur Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait serta dapat menyertakan lembaga independen yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Tim Likuidasi melaksanakan tugasnya berupa penanganan penyelesaian pembubaran termasuk didalamnya perhitungan, inventarisasi dan pengamanan aset yang dimiliki Perusahaan Daerah.
(4)Pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mekanisme pelaksanaan tugas Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pada saat Perusahaan Daerah ini dibubarkan, Direksi Perusahaan Daerah tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya dengan pihak ketiga.
(2)Laporan manajemen dan keuangan harus sudah diselesaikan sebelum dibubarkannya Perusahaan Daerah dan telah diaudit oleh akuntan publik.

BAB IV

ASET

Pasal 6

Aset Perusahaan Daerah yang dibubarkan baik berupa Aset tetap maupun Aset lancar menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Direksi, Komisaris dan karyawan Perusahaan Daerah diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak mendapatkan pesangon.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi Perusahaan Daerah.
(2)Pengawasan pelaksanaan Likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam rangka melaksanakan pengawasan langsung, Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah di bidang audit untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 9

(1)Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bupati sekurang- kurangnya memuat :
1. a.perkembangan kegiatan likuidasi;
2. b.kendala ketidaktercapaian target;
3. c.laporan aliran kas;
4. d.posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
5. e.rincian realisasi anggaran; dan
6. f.permasalahan yang diahadapi dan rencana tindak lanjut.
(2)Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3)Dalam hal pelaksanaan Likuidasi ditemukan hutang piutang Perusahaan Daerah, Tim Likuidasi melaporkan kepada Bupati untuk meminta petunjuk dan keputusan terkait penyelesaian utang dan piutang Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017