DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 120) diubah

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dengan memperhatikan potensi Daerah;
d.bahwa beberapa ketentuan dan besaran tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan kemajuan daerah sehinga perlu dilakukan penyesuaian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a; huru.f b; huru.f c dan huruf d maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kati.ngan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Mu.rung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7 . Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA Dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. PASALI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 120) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 huruf b dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Golongan Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.Dihapus;
c.Retribusi Izin Trayek; dan
d.Retribusi Izin Usaha Perikanan.
1. 2.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.

(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi penerbitan dokumen izin, biaya survey pengecekan dan pengukuran tanah, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan rumusan perhitungan biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Bagi.an Kedua Retribusi Izin Gangguan Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dihapus.

Pasal 13

Dihapus.

Pasal 14

Dihapus.

Pasal 15

Dihapus.

Pasal 16

Dihapus.

Pasal 17

Dihapus. 5 . Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

6.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : Pasa120 Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
7.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011