menetapkan Peraturan Daerah ten tang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Ke1ja Asing.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamar1dau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupatcn Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahw1 2002 Nomor 18 , Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
4180); 2 3 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanga n Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tamba han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera h d an Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6 . Undang- Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 01 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba ra n Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjar1gan !zin Mempekerjakan Tenaga Ke rja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembara n Negara Repu blik Indonesia Nomor
5358);
10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja clan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Ca ra Penggunaan Tena ga Kerj a Asing (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1565); 3 De ngan Pers etujuan Be rsama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS I PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.