DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

regulasi_utama

Ringkasan

1. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah; dan 2. Jumlah Penyertaan Modal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2010 dan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketetentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah berkenaan Penyertaan Modal;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimatan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. 7.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. 8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 17.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
17. 18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 7 Seri A);
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
19. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
6.Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
7.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
8.Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkanya Peraturan daerah ini adalah :

a.untuk memenuhi Peningkatan Modal Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum;
b.untuk meningkatkan daya saing Bank dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
c.untuk mendukung upaya perluasan usaha dan pengembangan produk Bank; dan
d.untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu, mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang telah dipenuhi dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 39.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2003 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
2. b.Tahun 2004 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
3. c.Tahun 2005 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
4. d.Tahun 2006 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
5. e.Tahun 2007 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
6. f.Tahun 2008 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
7. g.Tahun 2009 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
8. h.Tahun 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
9. i.Tahun 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
10. j.Tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
11. k.Tahun 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
12. l.Tahun 2014 sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
13. m.Tahun 2015 sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
14. n.Tahun 2016 sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
15. o.Tahun 2017 sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
16. p.Tahun 2018 sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 51.850.000.000,00 (Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2021 sebesar Rp. 12.962.500.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. b.Tahun 2022 sebesar Rp. 12.962.500.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. c.Tahun 2023 sebesar Rp. 12.962.500.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
4. d.Tahun 2024 sebesar Rp. 12.962.500.000,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(3)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang belum terpenuhi untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dianggarkan secara bertahap pada APBD Kabupaten Murung Raya.

Pasal 4

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Pembagian dividen berdasarkan hasil RUPS yang disetor secara tunai ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

Dalam rangka penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bupati memproses penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya. Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 23 November 2020 BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE M. YOSEPH Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 23 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd HERMON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020 NOMOR 4. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04, 65/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH I. UMUM Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas bank, serta untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 78 ayat (2) menyebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah daerah perlu menetapkan suatu landasan hukum berupa Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah agar terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi daerah khususnya penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan tengah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019