DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi: a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; c. peran serta Masyarakat; d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; e. pembinaan dan pengawasan; f. kerja sama; g. pendanaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Wawasan Kebangsaan perlu diselenggarakan untuk memberikan pemahaman terhadap cara pandang sebagai bangsa dalam memaknai diri dan lingkungan dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Murung Raya sebagai bagian dari Bangsa Indonesia yang mencintai semangat nasionalisme dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
c.bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya.
4.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Murung Raya. 3
6.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum
7.Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
9.Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
11.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

a.demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
c.sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.agar menguatkan paham terhadap nilai-nilai pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; b agar mewujudkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan cinta terhadap kearifan lokal; 4
2. c.agar menguatkan rasa persatuan dan kesatuan; dan
3. d.agar menguatkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.peran serta Masyarakat;
d.monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.kerja sama;
g.pendanaan;
h.ketentuan peralihan; dan
i.ketentuan penutup

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.kesatuan bangsa dan politik;
2. b.pendidikan, pemuda, dan olah raga;
3. c.pendidikan dan pelatihan; dan
4. d.kebudayaan.
(2)Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas:
1. a.instansi vertikal;
2. b.unsur pemerintah daerah; dan
3. c.unsur masyarakat. 5
(4)Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai kebutuhan.
(5)Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten:
1. a.Ketua : Sekretaris Daerah
2. b.Wakil ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
3. c.Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Pancasila dan/atau Wawasan Kebangsaan
4. d.Anggota merupakan kepala/pimpinan : 1. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah lainnya;
  1. 2.Komando Distrik Militer;
  2. 3.Kepolisian Resort;
  3. 4.Badan Pusat Statistik;
  4. 5.Organisasi Politik yang memiliki kursi di DPRD;
  5. 6.Organisasi kemasyarakatan /lembaga nirlaba lainnya;
  6. 7.media massa lokal;
  7. 8.Perguruan Tinggi; dan
  8. 9.Tokoh Agama/Masyarakat/ Adat; dan
  9. 10.Pihak Terkait Lainnya sesuai Keterkaitan dan Kebutuhan
(6)Masa kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berlaku selama 4 (empat) tahun.
(7)Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
(8)Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati.
(9)Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten, mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan lingkup kabupaten;
2. b.menyusun uraian tugas kepengurusan;
3. c.melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
4. d.melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
5. e.melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
6. f.memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan 6
7. g.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun yaitu pada minggu keempat bulan Desember berjalan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(10)Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kabupaten melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9), melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

a.siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
b.organisasi politik;
c.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
d.pegawai aparatur sipil negara;
e.guru/pendidik;
f.tokoh agama/masyarakat/adat; dan
g.organisasi kepemudaan.

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

a.Pendidikan Formal;
b.Pendidikan Nonformal; dan
c.Pendidikan Informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui:

a.kegiatan intrakurikuler;
b.kegiatan kokurikuler;
c.kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
d.kegiatan non kurikuler.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945