DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Oktober 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI; BAB II GOLONGAN RETRIBUSI; BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI SAAT TERUTANG, PEMBAYARAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VIII PENGELOLAAN RETRIBUSI; BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud point a di atas, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembarang Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
6.Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 .tentang perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 2
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
11.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12.Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ) ;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG RETRIBUSI TAMBAT KAPAL DI KABUPATEN MURUNG RAYA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2.Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4.Tempat Tambat adalah fasilitas tempat bertambat kapal untuk menurunkan, membongkar serta menaikkan barang dan/atau penumpang ;
5.Kapal adalah alat transportasi orang dan/atau barang di atas air yang digerakkan oleh Mekanik ;
6.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
7.Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Murung Raya.

BAB II

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Tambat Kapal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat tambat kapal di Kabupaten Murung Raya.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian pelayanan, penyediaan fasilitas tempat tambat kapal yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kapal serta menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas tempat tambat kapal.

Pasal 5

(1)Setiap kapal yang memasuki Daerah wajib bertambat di tempat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
(2)Setiap orang pribadi dan badan yang menambatkan kapal dan bongkar muat penumpang dan barang di tempat tambat kapal, wajib membayar retribusi ;
(3)Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi dan badan yang telah memenuhi syarat sebagai objek dan subjek Retribusi Tempat Tambat Kapal. 4

Pasal 6

Retribusi tempat tambat kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas tempat tambat kapal dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kapal dan barang sebagai berikut :
1. a.Biaya Tambat untuk 1 x 24 jam :
  1. 1.Kapal Barang / Gandengan diatas 100 ton ................. Rp. 15.000,-
  2. 2.Kapal Barang / Gandengan diatas 50 s/d 100 ton ...... Rp. 10.000,-
  3. 3.Kapal Barang di bawah 50 ton ................................... Rp. 5.000,-
  4. 4.Kapal Taxi Penumpang / Barang Kapasitas sampai dengan 100 orang ....................................................... Rp. 5.000,-
  5. 5.Speed Boat / Long Boat .............................................. Rp. 2.500,-
  6. 6.Kapal Motor Cepat ..................................................... Rp. 1.000,-
2. b.Biaya Bongkar Muat Barang :
  1. 1.Bahan yang dihitung dengan Satuan Sak, Kardus, Karung, Lembar, Ikat, Peti, Pak, Roll, Keping, Batas, Drum, Bantal, Biji,Keranjang, Botol, Ban.......... Rp. 250,-
  2. 2.Kendaraan dihitung dengan satuan buah :
3. a.roda empat/mobil niaga/jeep/sedan/colt/truck ........ Rp. 5.000,-
4. b.roda empat gandengan trailler ................................. Rp. 10.000,-
5. c.kendaraan roda dua ............................................... Rp. 2.000,-
6. d.kendaraan roda enam dan tanki BBM ..................... Rp. 5.000,-
7. e.kendaraan roda enam jenis Fuso ............................. Rp. 7.500,- 5
  1. 3.Hewan kaki empat dihitung dengan satuan ekor :
8. a.sapi, jerbau dan sejenis / setingkat .......................... Rp. 10.000,-
9. b.kambing, babi dan sejenis / setingkat ..................... Rp. 5.000,-
  1. 4.Unggas dihitung dengan satuan ekor ............................ Rp. 100,-
(2)Perubahan tarif seperti tersebut ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…