DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Keanggotaan BPD; 3. Kelembagaan BPD; 4. Fungsi dan Tugas BPD; 5. Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; 6. Peraturan Tata Tertib BPD; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Lain-Lain; 10. Ketentuan Peralihan; dan 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA dan BUPATI MURUNG RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4.Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
16.Panitia adalah Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
17.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa;
b.memberikan dasar hukum dan pedoman dalam membentuk BPD; dan
c.memberikan dasar hukum dan pedoman bagi BPD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c.peraturan tata tertib BPD;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan atau dengan mekanisme pemilihan langsung.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.
(5)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, unsur pemuda, unsur masyarakat dan unsur perempuan.

Pasal 6

(1)Dalam hal mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
1. a.Pembentukan dan penetapan panitia pemilihan oleh kepala desa :
2. b.Panitia dibentuk 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD yang lama berakhir;
3. c.Panitia Merencanakan penyelenggaraan Pemilihan anggota BPD;
4. d.Panitia pemilihan menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan calon anggota BPD;
5. e.Panitia Pemilihan BPD melaksanakan Penjaringan dan mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPD kepada masyarakat;
6. f.Pengumuman dilakukan ditempat terbuka dan mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat;
7. g.Bakal calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota BPD oleh panitia;
8. h.Panitia pemilihan memperlakukan bakal calon anggota BPD secara adil dan merata;
9. i.Panitia pemilihan menetapkan tanggal dan Tata Cara Pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara;
10. j.Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih pada masing-masing wilayah pada hari „H‟ dapat melaksanakan pencoblosan ke TPS yang sudah ditetapakan oleh panitia dengan membawa surat undangan atau surat keterangan sah lainnya;
11. k.Unsur Masyarakat melaksanakan pencoblosan pada bilik suara secara langsung, umum bebas dan rahasia menggunakan alat pencoblosan yang disediakan oleh panitia pemilihan;
12. l.Panitia menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan anggota BPD terpilih pada hari „H‟.
13. m.Panitia pemilihan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan anggota BPD; dan
14. n.Panitia pemilihan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Mekanisme pengisian anggota BPD melalui pemilihan secara langsung dapat dilakukan mengacu kepada petunjuk teknis penyelenggaraan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a.jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) orang anggota;
b.jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota; dan
c.jumlah penduduk lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 8

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jarak wilayah Dusun/RT RW.
(5)Penegasan/penetapan pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari unsur anggota Perempuan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 11

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
(5)Tugas Panitia adalah sebagai berikut:
1. a.menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
2. b.menentukan jumlah anggota BPD;
3. c.menyusun Rencana Anggaran Biaya;
4. d.menyusun jadwal tahapan kegiatan;
5. e.melakukan penjaringan bakal calon mulai dari tingkat Dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga;
6. f.meneliti persyaratan administrasi bakal Calon;
7. g.menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan;
8. h.melaksanakan musyawarah perwakilan;
9. i.membuat Berita Acara rapat musyawarah perwakilan yang diketahui Kepala Desa;
10. j.melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat; dan
11. k.tugas lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…