(2)Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan masing-masing pelayanan yang meliputi :
a.jasa sarana;
b.akomodasi;
c.jasa pelayanan;dan
d.jasa anestesi;
4
(3)Struktur dan besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo. Ditetapkan di Mbay pada tanggal 31 Oktober 2015 BUPATI NAGEKEO, ttd ELIAS DJO Diundangkan di Mbay pada tanggal 31 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, ttd JULIUS LAWOTAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2015 NOMOR 6 NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 04/2015 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagekeo, KRISTOFORUS AJA, SH. PEMBINA TK. I NIP. 196310041993031009 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. I. UMUM Bahwa perkembangan ekonomi global yang sangat singfikan berdampak pada kenaikan standar harga barang terutama bahan dan alat-alat kesehatan. Karenanya perlu dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap standard harga satuan sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Langkah ini cukup strategis dan harus dilakukan karena secara faktual, pembiayaan untuk operasionalisasi bahan dan alat-alat kesehatan tersebut sudah berdampak high cost dimana pembelanjaan tidakbalance dengan penerimaan, hal mana sangat berdampak pula pada terdegradasinya penerimaan PAD. Upaya ini dilakukan berdasarkan amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Selain itu dengan peningkatan status rumah sakit maka perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap perda ini. Perubahan Perda ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 7. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 6