DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 - 2023

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 28 Juni 2019;
c.bahwa berdasarkan hasil . pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 maka diketahui terjadi ... diketahui terjadi perubahan yang mendasar antara lain diberlakukannya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta adanya bencana non alam berupa pandemik corona virus diseases 2019 (covid-19) yang telah membawa risiko bagi Kesehatan masyarakat dan telah merenggut korban jiwa serta mengganggu aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membawa implikasi besar bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Nagekeo;
d.bahwa terjadinya perubahan yang mendasar sebagaimana dimaskud dalam pertimbangan huruf c, menjadi dasar untuk melakukan perubahan atas RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018- 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tengara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan RencanaKerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 Nomor 1). Dengan Persetujuan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO Dan BUPATINAGEKEO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Perubahan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah untuk bersama mewujudkan Visi dan Misi Daerah dalam Program pembangunan yang terpadu, terukur, berkesinambungan dan responsive terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi, serta terciptanya Perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah yang sinergis dengan Perencanaan pembangunan provinsi dan nasional juga harmonis dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tujuan Perubahan ...
(2)Tujuan Perubahan RPJMD meliputi:
1. a.Tersedianya penyesuaian terhadap perubahan regulasi terkini terkait Perencanaan dan Penganggaran Daerah, yang menyebabkan adanya perubahan di tingkat pusat dan provinsi, sehingga perlu disesuaikan dalam perencanaan dan penganggaran di Daerah;
2. b.Tersedianya dokumen yang menjadi acuan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penjabaran tahunannya dalam RKPD;
3. c.Sebagai instrument pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2022-2023, dengan focus pada sisa waktu 2 (dua) tahun pelaksanaan Peru bahan RPJMD;
4. d.Tersedianya tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah;
5. e.Tersedianya instrument Pengawasan DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan; dan
6. f.Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan Daerah sisa waktu 3 (tiga) tahun pelaksanaan perubahan RPJMD.
  1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah mewujudkan Nagekeo yang sejahtera, nyaman dan bermartabat melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata.
(2)Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak;
2. b.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan;
3. c.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan;
4. d.Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari;
5. e.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berkarakter, mandiri dan memiliki kebanggaan;
6. f.Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan Nusa Tenggara Timur;
7. g.Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/ singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup dan UMKM;
8. h.Mewujudkan mutu sumberdaya manusia dan infrasruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah; dan
9. i.Mewujudkan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Sistematika RPJMD meliputi:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II ... bermartabat,
3. b.bab II gambaran umum kondisi Daerah;
4. c.bab III gambaran umum keuangan Daerah;
5. d.bab IV permasalahan dan isu-isu strategis Daerah;
6. e.bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
7. f.bab VI Strategi, arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah;
8. g.bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
9. h.bab VIII indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
10. i.bab IX penutup.
(4)Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Pasal 8 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Ketentuan mengenai Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

5.Bab V dihapus.
6.Pasal 18 dihapus.
7.Bab VII dihapus.
8.Pasal 22 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo. Ditctapkan di Mbay Bggal 2 Apri l 20a.2 _..i ON BOSCO DO Diundangkan di Mbay pada tanggal 2 April a202a RIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, V _ RAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 01/2022 PENJELASAN ... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR '\ TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018-2023 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menegaskan 4 (empat) tahapan dalam perencanaan, yaitu:(1) penyusunan rencana;(2) penetapan rencana; (3) pengendalian, dan;(4) evaluasi rencana. Keempat tahap tersebut merupakan suatu kesatuan dalam tatacara Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara negara, masyarakat maupun swasta. Tahapan penyusunan rencana dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dengan tetap mengedepankan keselarasan dan keseimbangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah ke daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kata, maka desentralisasi telah memberi peluang dan tantangan tersendiri untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah. Agar pelaksanaan desentralisasi dapat menuju kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun perencanaan operasional yang dapat dijadikan pedoman sekaligus acuan penyelenggaraan desentralisasi yang dilaksanakan ... yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah tidak terpisahkan dari "sistem perencanaan pembangunan nasional", yang mencakup; pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up. Melalui pola pendistribusian wewenang Pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maka telah dilaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo periode 2009-2025 sebagai suatu perencanaan jangka panjang daerah yang merupakan keberlanjutan dari rencana sebelumnya dan telah melalui 2 periodesasi RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah periode 2018-2023 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yaitu fungsi informasi tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang akan ditimbulkan di dalam dokumen RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 memuat Visi yaitu" Mewujudkan Nagekeo yang sejahtera, nyaman, dan bermartabat melaluipem bangunan sektor pertanian dan pariwisata" yang dijabarkan melaui 9 (Sembilan) MisiPembangunan yaitu: (1) Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak; (2) Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan; (3) Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan; (4) Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari;

(5)Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan; (6) Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan ... lumbung pangan NTT; (7) Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/ singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM: (8) Mewujudkan mutu sumberdaya manusia dan infrasruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah; (9) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 adalah pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025. Tahapan penyusunan RPJMD, berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan RPJMD. Dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa perubahan RPJMD, secara prinsip hanya dapat dilakukan apabila (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini, (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini; dan (c) terjadi perubahan yang mendasar. Sesuai hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 untuk pelaksanaan tahun 2019-2020 dan perubahan kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nagekeo 2018 - 2023 perlu dilakukan perubahan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 - 2023. II. PASAL II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup J elas. Pasal II Cukup J elas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR LAMPIRAN ... 2022 P-RPJMD PERATURAN DAER AH KABUPATEN NAGEKEO NO MOR OI TAHUN 2022 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAER AH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR I TAHUN 2OI9 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGK A MENENGAH DAER AH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2022. Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 didasari pada kondisi aktual saat ini dimana, (1) penerbitan regulasi baru salah satunya Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2) kejadian luar biasa di tahun 2020 yaitu Pandemi Covid-19 yang sedikitnya membutuhkan dua strategi yaitu pengendalian dan penanganannya, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi (3) integrasi, sinkronisasi dan sinergi dokumen perencanaan daerah terhadap dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi NTT, terutama penyelarasan target indikator makro dan penyelarasan program prioritas, dan (4) penyesuaian prioritas dan target daerah yang didasarkan atas hasil evaluasi RPJMD dan kebijakan refocussing. Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 ini kiranya menjadi pedoman dan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan dalam bingkai pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo sampai akhir periode di tahun 2023. Dokumen ini telah melalui tahapan yang panjang, sejak rancangan awal sampai dengan penetapan. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam setiap tahapannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Mbay, April 2022 mmaamA] ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GRAFIK vii DAFTAR GAMBAR viii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 6 1.3 Hubungan Antar Dokumen 11 1.4 Maksud dan Tujuan 12 1.5 Sistematika Penulisan 13 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 15 2.1.1 Aspek Geografi 15 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 33 2.1.3 Aspek Demografi 39 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 42 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 42 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 54 2.3 Aspek Pelayanan Umum 59 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 59 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 74 2.3.4 Penyelenggaraan Pemerintahan 84 2.4 Aspek Daya Saing Daerah 90 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 90 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 91 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 92 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 93 2.5 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 97 2.6 Evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo Terhadap KLHS 102 2.7 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 130 BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 137 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 138 3.1.2 Neraca Daerah 143 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 148 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 148 3.2.2 Analisis Pembiayaan 150 3.3 Kerangka Pendanaan 153 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 158 4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 158 4.1.2 Urusan Wajib Non-Layanan Dasar 160 4.1.3 Urusan Pilihan 164 4.1.4 Urusan Penunjang Pemerintahan 165 mmaamA] iii 4.2 Isu-Isu Strategis 166 4.2.1 Isu Strategis Global 166 4.2.2 Isu Strategis Nasional dan Regional 175 4.2.3 Isu Strategis Kabupaten Nagekeo 185 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi 199 5.2 Misi 202 5.3 Keselarasan RPJMD dengan RPJPD 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024 206 5.4 Tujuan 210 5.5 Sasaran 210 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 220 6.1 Strategi 221 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan 245 6.2.1 Arahan RPJPD Nagekeo pada RPJMD ke-3 Tahun 2019-2023 245 6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Nagekeo 246 6.3 Arah Kebijakan Kewilayahan 248 6.3.1 Kawasan Strategis Daerah dari Sudut Ekonomi dan Sosial Budaya 249 6.3.2 Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Forum Kerjasama Antar Daerah 250 6.3.3 Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup 250 6.4 Program Pembangunan Daerah 253 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan 266 7.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah 267 BAB VIII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.1 Indikator Makro Daerah 286 8.2 Indikator Kinerja Utama 287 8.3 Indikator Kinerja Kunci 287 BAB IX PENUTUP 9.1 Kaidah Pelaksanaan 313 9.2 Pedoman Transisi 314 9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan 315 mmaamA] iv DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Kemiringan Lahan 19 Tabel 2-2 Curah Hujan Periode 2016 – 2020 20 Tabel 2-3 Sebaran dan Potensi Sumber Mata Air 23 Tabel 2-4 Rencana Penggunaan Lahan 27 Tabel 2-5 Luas Kawasan Hutan 31 Tabel 2-6 Deliniasi Pengembangan Kawasan Pariwisata (The Ring Of Tourism) 37 Tabel 2-7 Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2016-2020 39 Tabel 2-8 Jumlah Penduduk Menurut Usia Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 - 2020 40 Tabel 2-9 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016 – 2020 40 Tabel 2-10 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut status Pekerjaan Utama Tahun 2016 - 2020 47 Tabel 2-11 PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020 48 Tabel 2-12 PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 50 Tabel 2-13 Angka Melek Huruf Tahun 2016 – 2020 53 Tabel 2-14 Perkembangan BBLR Tahun 2018 - 2020 56 Tabel 2-15 Perkembangan Balita Stunting Tahun 2018 - 2020 56 Tabel 2-16 Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia 7- 12 Tahun 2016-2020 59 Tabel 2-17 Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs Terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun 2016-2020 60 Tabel 2-18 Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Tahun 2016 - 2020 60 Tabel 2-19 Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SMP/MTs Tahun 2016-2020 61 Tabel 2-20 Rasio Fasilitas Kesehatan per 100.000 Penduduk Tahun 2016- 2020 62 Tabel 2-21 Panjang dan Kondisi Jembatan Tahun 2020 66 Tabel 2-22 Panjang Saluran Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tahun 2020 68 Tabel 2-23 Kondisi Perumahan Tahun 2019 - 2020 69 Tabel 2-24 Kejadian Bencana Tahun 2018 - 2020 70 Tabel 2-25 PSKS Tahun 2018 - 2020 71 Tabel 2-26 Persentase PMKS yang ditangani Tahun 2016-2020 72 Tabel 2-27 Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih dan yang ditempatkan Tahun 2016-2020 73 Tabel 2-28 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020 73 Tabel 2-29 Ketersediaan Pangan Tahun 2016-2019 74 Tabel 2-30 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2020 75 Tabel 2-31 Jenis Pelayanan Dokumen Kependudukan Tahun 2016 – 2020 75 Tabel 2-32 Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 - 2020 76 Tabel 2-33 Kelompok Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2016 - 2020 76 mmaamA] v Tabel 2-34 Rasio Akseptor KB Tahun 2016 - 2020 77 Tabel 2-35 Jumlah Fasilitas Perhubungan 77 Tabel 2-36 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2017 - 2020 78 Tabel 2-37 Jumlah Kunjungan dan Rata rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2016 - 2020 79 Tabel 2-38 Pemanfaatan Lahan Tahun 2017 - 2020 79 Tabel 2-39 Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016 - 2020 81 Tabel 2-40 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2016 - 2020 81 Tabel 2-41 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah – Buahan Tahun 2016 - 2020 82 Tabel 2-42 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur – sayuran Tahun 2016 - 2020 82 Tabel 2-43 Populasi Ternak Tahun 2016 – 2020 83 Tabel 2-44 Jumlah UKM Tahun 2016 - 2020 83 Tabel 2-45 ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020 84 Tabel 2-46 Nilai SAKIP Tahun 2016-2020 86 Tabel 2-47 Opini BPK atas LKPD Tahun 2016-2020 86 Tabel 2-48 Nilai MCP Tahun 2018-2020 87 Tabel 2-49 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 88 Tabel 2-50 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2016-2020 88 Tabel 2-51 Rata rata pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2016 - 2020 90 Tabel 2-52 Jumlah Hotel/Penginapan dan Jumlah Kamar Tahun 2016- 2020 92 Tabel 2-53 Realisasi Investasi Tahun 2018-2020 92 Tabel 2-54 Jenis dan Jumlah Dokumen Izin Tahun 2016-2020 92 Tabel 2-55 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 94 Tabel 2-56 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 98 Tabel 2-57 Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional 110 Tabel 2-58 Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional 112 Tabel 2-59 Tujuan dan target TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional 115 Tabel 2-60 Capaian Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional 118 Tabel 2-61 Tujuan dan Target TPB yang Belum Dilaksanakan 125 Tabel 2-62 Tujuan dan Target TPB yang Belum Memiliki Data 126 Tabel 2-63 Realisasi SPM Kabupaten Nagekeo Tahun 2020 133 Tabel 3-1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 140 Tabel 3-2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Tahun Anggaran 2016-2020 142 Tabel 3-3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 142 Tabel 3-4 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016-2020 143 Tabel 3-5 Neraca Daerah Pemerintah Tahun 2016-2020 146 mmaamA] vi Tabel 3-6 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Tahun 2016 - 2020 149 Tabel 3-7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 – 2020 150 Tabel 3-8 Defisit Riil Anggaran Tahun 2016–2020 151 Tabel 3-9 Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016–2020 151 Tabel 3-10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020 152 Tabel 3-11 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Tahun 2016 - 2020 152 Tabel 3-12 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 154 Tabel 3-13 Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Tahun 2021-2023 155 Tabel 3-14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 155 Tabel 3-15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2023 155 Tabel 5-1 Keselarasan RPJMD Nagekeo dengan RPJPD 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, dan RPJMN Tahun 2020- 2024 207 Tabel 5-2 Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 - 2023 211 Tabel 5-3 Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 – 2023 212 Tabel 5-4 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan RPJMD 2018-2023 213 Tabel 6-1 Persandingan Program Prioritas Daerah 223 Tabel 6-2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 - 2023 236 Tabel 6-3 Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 – 2031 251 Tabel 6-4 Program Pembangunan Daerah Serta Indikator Kinerja Perubahan RPJMD 2018 -2023 253 Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah 268 Tabel 7-2 Realisasi serta Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 269 Tabel 8-1 Indikator Makro Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022-2023 288 Tabel 8-2 Indikator Kinerja Utama Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2022-2023 289 Tabel 8-3 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021-2023 295 mmaamA] vii DAFTAR GAMBAR Gambar 1-1 Pentahapan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 3 Gambar 1-2 Dimensi Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018- 2023 6 Gambar 1-3 Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan Gambar 2-1 Letak, Luas dan Batas Wilayah 16 Gambar 2-2 Peta Batas Administrasi 17 Gambar 2-3 Peta Sebaran Sumber Mata Air Baku 24 Gambar 2-4 Kelerengan, Curah Hujan, Geologi dan Hidrologi 25 Gambar 2-5 Peta Kerentanan Bencana Banjir dan Longsor 30 Gambar 2-6 Peta Kawasan Hutan 32 Gambar 2-7 Deliniasi The Ring Of Tourism 36 Gambar 2-8 Demografi 41 Gambar 2-9 Kasus Covid-19 Tahun 2020 58 Gambar 2-10 Kondisi Jalan dan Jembatan 67 Gambar 2-11 Kepegawaian 85 Gambar 2-12 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020 89 Gambar 2-13 Indeks SPBE Tahun 2019 89 Gambar 2-14 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 103 Gambar 4-1 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 170 Gambar 4-2 Sustainable Development Goals 171 Gambar 4-3 Perekonomian Indonesia Secara Spasial Tahun 2020 177 Gambar 4-4 Sebaran Proyek Strategis Nasional 180 Gambar 5-1 Integrasi Visi, Misi dan Prioritas Daerah dalam RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 - 2023 209 Gambar 6-1 Diagram Penyesuaian Platform Pembangunan Daerah 224 Gambar 6-2 Arahan RPJPD Kabupaten Nagekeo untuk RPJMD ke-3 Tahun 2019-2023 245 Gambar 6-3 Perubahan Arah Kebijakan Makro Pembangunan Tahun 2021 -2023 247 mmaamA] viii DAFTAR GRAFIK Grafik 2-1 Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 – 2020 39 Grafik 2-2 IPM Tahun 2016 – 2020 42 Grafik 2-3 Usia Harapan Hidup Tahun 2016 – 2020 43 Grafik 2-4 Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020 43 Grafik 2-5 Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020 44 Grafik 2-6 Pengeluaran per Kapita Tahun 2016 – 2020 44 Grafik 2-7 Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2020 45 Grafik 2-8 Ketenagakerjaan Tahun 2016 – 2020 46 Grafik 2-9 Perkembangan Nilai PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020 48 Grafik 2-10 Perkembangan Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 49 Grafik 2-11 PDRB Per Kapita Tahun 2016 – 2020 51 Grafik 2-12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016 – 2020 51 Grafik 2-13 Laju Inflasi Kota Maumere dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional 2016 – 2020 52 Grafik 2-14 Indeks Gini 2018 – 2020 53 Grafik 2-15 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 – 2020 54 Grafik 2-16 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016 – 2020 54 Grafik 2-17 Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 – 2020 55 Grafik 2-18 Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun 2017 – 2020 57 Grafik 2-19 Angka Kematian Ibu Tahun 2017 – 2020 57 Grafik 2-20 Grafik Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016- 2020 59 Grafik 2-21 Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020 61 Grafik 2-22 Rasio Dokter per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020 63 Grafik 2-23 Rasio Bidan, Perawat dan Farmasi per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020 63 Grafik 2-24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2017-2020 64 Grafik 2-25 Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2017-2020 64 Grafik 2-26 Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2017-2020 65 Grafik 2-27 Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2017- 2020 65 Grafik 2-28 Persentase Rumah Tangga Terakses Air Bersih Tahun 2016- 2020 68 Grafik 2-29 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2016-2020 69 Grafik 2-30 Rasio Pol PP per 10.000 Penduduk Tahun 2016 - 2020 70 Grafik 2-31 Destana/Katana Tahun 2020 70 Grafik 2-32 Cadangan Pangan Tahun 2016-2020 74 Grafik 2-33 Indeks Desa Membangun Tahun 2019 - 2020 77 Grafik 2-34 Produksi Ikan dan Garam Tahun 2016 - 2020 78 mmaamA] ix Grafik 2-35 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 – 2020 83 Grafik 2-36 Jumlah ASN berdasarkan Klasifikasi Jabatan 84 Grafik 2-37 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Angkutan Darat Tahun 2017- 2020 91 Grafik 2-38 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2016 – 2020 91 Grafik 2-39 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016 -2020 93 Grafik 2-40 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Tahun 2016-2020 93 Grafik 2-41 Capaian Indikator TPB 102 Grafik 2-42 Capaian Indikator TPB Pada Setiap Pilar 102 Grafik 2-43 Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target 104 Grafik 2-44 Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan namun belum Mencapai Target 105 Grafik 2-45 Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan namun belum Mencapai Target 107 Grafik 2-46 Indikator TPB yang Belum Memiliki Data 108 Grafik 4-1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 1990 - 2020 167 Grafik 4-2 Rata-rata Temperatur Global Tahun 1880-2020 172 Grafik 4-3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2014-2020 175 Grafik 4-4 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Mitra 176 mmaamA] • • • • ••• • • • .. -. • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • P-PJMD 2018-2023 • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • •• • • ••• • • • • • • • • • • • • Penyusunan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2024 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Perpres No. 2 Tahun 2015. Di samping itu, Perubahan RPJMD ini memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD secara umum dilakukan melalui beberapa tahapan yang diawali dengan tahap persiapan kemudian penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD, lalu penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Di samping itu, penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/ kota juga dilakukan melalui tahapan konsultasi kepada gubernur, kemudian melewati tahap evaluasi oleh gubernur pada saat bupati/ wali kota menetapkan rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJMD. Setelah evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kemudian rancangan peraturan daerah statusnya menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD (Pasal 70 ayat {2} Peraturan mammal 2 Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana dijelaskan di atas, berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan RPJMD. Pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa perubahan RPJMD, secara prinsip hanya dapat dilakukan apabila (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 ini, (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 ini; dan (c) terjadi perubahan yang mendasar. RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga (2019- 2023) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 – 2025, karena Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik pada akhir Desember tahun

2018.Arahan kebijakan pembangunan daerah yang ditargetkan untuk periode RPJMD III dalam RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 adalah: • Penegasan dan Penetapan bagi pencapaian Target MDG’s; • Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; mammal 3 • Peningkatan Mutu Lingkungan Hidup, melalui pemberdayaan Sumber Daya Alam yang seimbang (antara pendayagunaan dan konservasi) yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. • Pembangunan Infrastruktur yang memberi efek langsung bagi pertumbuhan ekonomi berbasis perdesaan; • Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah berdasarkan pelembagaan Sistem Hukum Daerah; • Perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang demokratis dengan penegakan supremasi hukum, berdasarkan prinsip dan asas good governance dan clean government. Sumber: Diolah dari Perda Kabupaten Nagekeo No.03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 – 2025 Gambar 1-1 Pentahapan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 Dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015 yang digantikan dengan target baru yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs), maka Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam arahan kebijakannya juga mendukung penuh dan mengadopsi 17 tujuan yang telah dibuat dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, arahan kebijakan yang dimuat dalam RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 terkait dengan MDGs akan disesuaikan dengan tujuan baru dalam SDGs. mar [@Jl TAHAPI • 2009-2013 Sebagai peletak dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. TAHAP II • 2014-2018 Fokus untuk memenuhi tuntutan MDG's . · TAHAP III: : .. 2019-2023 Pemantapan hasil pembangunan daerah yang dicapai sebelumnya untuk reposisi Kabupaten Nagekeo di Forum Regional Provinsi NTT TAHAPIV 2024-2025 Diarahakan untuk menjaga konsistensi capaian pembangunan pada periode sebelumnya a 4 Di samping melihat arahan kebijakan yang ditetapkan dalam RPJPD untuk RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018- 2023, penting juga untuk mengetahui bagaimana kerangka perencanaan jangka menengah dan tahunan. Dalam kerangka tersebut, RPJMD dipedomani dan dijabarkan ke dalam Renstra PD serta diterjemahkan ke dalam RKPD. RPJMD kemudian menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD. Adapun dalam konteks perencanaan pembangunan tahunan, RPJMD dilaksanakan melalui RPKD. Kerangka perencanaan di atas didasarkan pada prinsip pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing yang mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. Selama 2 tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023, telah banyak dinamika yang terjadi baik pada level nasional ataupun Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 dilakukan pada tahun 2018, di mana kebijakan nasional yang diperhatikan pada saat itu adalah RPJMN Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun
2015.Akan tetapi, pada tahun 2020 terbit Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dengan demikian, dibutuhkan sinkronisasi, integrasi dan sinergi dokumen perencanaan daerah terhadap dokumen perencanaan nasional terutama penyelarasan target indikator makro dan penyelarasan program prioritas. mammal 5 Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 pada pelaksanaan tahun 2019-2020, diketahui terdapat penurunan kinerja indikator makro baik di level nasional, Provinsi NTT, ataupun Nagekeo. Secara umum terjadi kontraksi yang dalam pada tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi nasional mengalami delta penurunan pertumbuhan hingga 7,09%, demikian pula dengan Provinsi NTT dan Kabupaten Nagekeo yang turun mencapai 7,88% dan 4,58%, meski di Nagekeo pertumbuhan masih positif di 0,62% namun demikian hal ini menurun jauh dibandingkan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Penurunan kinerja pemerintahan juga terjadi pada IKU dan IKK, dimana persentase capaian IKU dengan predikat sangat tinggi turun dari 71,23% (tahun 2019) menjadi 50% (tahun 2020) dari indikator yang dievaluasi. Capaian kinerja IKK juga menurun dari 77,06% (perdikat sangat tinggi) di tahun 2019 menjadi 61,97% di tahun 2020. Urgensi perubahan RPJMD Nagekeo berpijak pada 4 dimensi yaitu, (1) penerbitan regulasi baru salah satunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2) kejadian luar biasa di tahun 2020 yaitu Pandemi Covid-19 yang sedikitnya membutuhkan dua strategi yaitu pengendalian dan penanganannya, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi (3) integrasi, sinkronisasi dan sinergi dokumen perencanaan daerah terhadap dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi NTT, terutama penyelarasan target indikator makro dan penyelarasan program prioritas, dan (4) penyesuaian prioritas dan target daerah yang didasarkan atas hasil evaluasi RPJMD dan kebijakan refocussing. mammal 6 Gambar 1-2 Dimensi Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 adalah:
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); • uu 11/2020 • Permendagri 90/2019 • Permendagri 20/2020 • Kepmendagri- 050/3708 Tahun 202 I Regulasi Sinkronissasi Kebijakan · • Perubahan Kebijakan Nasional dan Perubahan RPJMD Provinsi NTT Al • Pengendalian dan Penanganan Pandemi Covid 19 • Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Kejadian Luar Biasa Penyesuaian Prioritas & Target Daerah Rasionalisasi Target dan Indikator Kinerja Daerah ·Refocussing ·Hasil Evaluasi 7
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 mammal 8 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka mammal 9 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
24.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang mammal 10 Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
25.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3)
27.Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 1);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019). mammal 11 1.3 Hubungan Antar Dokumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan, penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. Selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada RKP serta sebagai pedoman Renstra PD. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut ini: Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Gambar 1-3 Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan Keterangan:

a.Renstra-KL atau Rencana Strategis Kementrian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode lima tahun.
b.Renja-KL atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode satu tahun.
c.Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun (Rencana Pembangunan Tahunan Nasional). mmammmmAsJ] RPIP Nasional Renstra KL ]l" Pedoman RPIM Nasional Renja· Pedoman KL RKA-KL Rincan APBN APBN bi rhatde Berpedomnan eer tan ; (uu 23/2014) 'pierskn melalui } UstNAvG AP8D Rincan AP8D RKA $KPD RAP8D EE7. l Renja- $KPD RKP Daerah Renstra $KPD EEIEE• Rpip [Pedomon R9j4 Daerah Daerah I, 12
d.KUA (Kebijakan Umum APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
e.PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
f.RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga dalam satu anggaran, serta anggaran yang diperoleh untuk melaksanakannya.
g.Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
h.Renja-PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
i.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP-Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
j.RKA-PD (Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan. 1.4 Maksud dan Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 dimaksudkan agar sejalan dengan perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga adaptif terhadap kebijakan yang berkaitan dengan penanganan krisis ekonomi dan kesehatan serta sosial akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020. Perubahan RPJMD disusun sebagai pedoman penetapan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo hingga tahun 2023, yang mencakup dua tahun rencana berjalan yang telah dilaksanakan di tahun 2019 dan 2020 serta perubahan rencana dalam tiga tahun ke depan. Dengan demikian tujuan dari Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 adalah untuk: mammal 13
1. 1.Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan dinamika perubahan kebijakan yang terjadi di tingkat nasional maupun Provinsi, serta adaptif terhadap penanganan dan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19;
2. 2.Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai tahun 2023;
3. 3.Menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan antarsektor dan lintas wilayah; dan
4. 4.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta adaptif terhadap situasi keadaan terkini. 1.5 Sistematika Penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: mammal 14 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Bagian ini menjelaskan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Nagekeo. mammal r - 7 ", .. ,I t " ,I I e rt ;, /_ P-IP.JMD 2018-2023 • NAGEKEO, 2 the hear error.G " rt L ' Ti • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • k • • • • • 15 BAB 1 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB 2 BAB ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Nagekeo beberapa tahun terakhir yang mencakup Aspek Geografi Dan Demografi serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan Kabupaten Nagekeo. 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Aspek Geografi
5. 1.Letak, Luas dan Batas Wilayah
a.Letak Letak Kabupaten Nagekeo cukup strategis yaitu di bagian tengah Pulau Flores. Secara astronomis Kabupaten Nagekeo terletak di antara 8˚26’00”-8˚64’ 40” Lintang Selatan dan 121˚6’20” - 121˚32’ 00” Bujur Timur. Selain wilayah di pulau Flores, Nagekeo juga memiliki 5 (lima) pulau kecil di Utara yaitu Pulau Kinde di depan teluk Kaburea, Pulau Nusa di Teluk Toto, Pulau Ri’i Ta’a di depan muara Sungai Aesesa, Pulau Watundoa di depan tanjung Watundoa dan pulau Wewotongol di depan pulau Watundoa.
b.Luas Kabupaten Nagekeo memiliki luas wilayah 1.416,96 KM2 atau 7,72% dari total luas daratan pulau Flores.
c.Batas Wilayah Batas wilayah Kabupaten Nagekeo di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Selatan dengan Laut Sawu, sebelah Timur dengan Kabupaten Ende dan sebelah Barat dengan Kabupaten Ngada. mammal] a AESESA SELATAN lbukota: Jawakisa Lua :71 KM- I 5% lbukota: Mauponggo Lua5 : 102.52 KM- lbukota: Maundai Luas : 65.62 KM- I__ - - - _ ------ _- .5% N BATAS H lbukota: Danga Luas :432.29 KM- lbukota. Marilewa Luas : 182.09 KM- ■ 13% NANGARORO lbukota: Nangaroro Luas : 238.02 KM 17% _,,mMNISTRASI »erA A"",'~,esso I,_.-· KABUPATE LAUT FLORES LAUT SAWU Legenda ""kssooaen.ata ;[as«cat Kecam atan []+eses 1111 AESESA SELATAN [ so»we 1111 KEO TENG AH 11111 MAUPONGGO 11111 NANGARORO [] woowe res ,%%%% Batas Administrasi Batas Kabupaten/Kota ---- Batas Kecamatan Perairan Laut Petunjuk Letak Peta 12120€ sal" ~a At 1 90000 pada u� 9 kmd1 lapangan1cm di peta sama dengan « swan on4; ~~%tr g@19~%a.aGeograts I"""",a Aatr Gd»UTM Zona 51 dan Sistem Proyeksi: :: woo n«a AdministrasF ,g0 000, BIG,2017zze:zzzsBA PPEDA Kabupa Latar: 5meter, BIG,2018 9",'zag!",{1% sml NHL;EKE U 18
1. 2.Topografi Wilayah Kabupaten Nagekeo memiliki kondisi topografi dengan hamparan tanah datar, gugusan perbukitan dan pegunungan yang sambung-menyambung dan kompleks dengan beberapa puncak gunung yang berbeda-beda tingginya. o Pegunungan dan perbukitan selatan: Nata, Pondo, Ua, Benu, Koto (1.270 mdpl), Reo, Pumbu, Seatora, Bheto, Sa, Tuka, Ebulobo (2.149 mdpl). o Pegunungan dan perbukitan tengah: Toto (918 mdpl), Sika, Puupode, Bebu, Sepa, Amegelu (1.320 mdpl), Kisa, Mele, Manungae (1.220 mdpl), Begu, Ngaca, Nido, Renduwawo, Poma, Redu, Tanatoro, Solorowa ; o Pegunungan dan perbukitan utara: Wajo, Ndidi, Bedi, Tua Ayo, Wona, Yateguru, Kotadjogo, Watubhaya, Naya, Sudu, Anagara, Socaenga, Wagha, Anaiki, Malakoli, Gegekapa, Watusu’a, Aiyiku, Wodowae, Wolopau, Ngongo, Batanitu, Mala Leji, Kajuwau, Waritiri, Nio Kota, Malamukute’a, Wajo, Utekapa, Rane, Utekapa, Sangatoro, Pamo, Dhawe, Tonga Roe, Wologiri, Wolokota, Woloboa, Wolomeze, Malasera, Ola Dhawe, Alattolo, Waerea, Teotawu, Kekajawareo, Logojaro, Bare, Rasek, Kajulaki, Ba, Nunutua, Pandok, Paakembo, Koroksipi, Korojawa, Weworowet, Watucange, Mbuang, Bunge, Tireng, Watubhakok, Nasijarang. o Dataran Rendah: Dataran rendah terluas hanya terdapat di sepanjang pantai Utara, mulai dari Timur ke Barat: Dataran Kaburea, Dataran Totomala, Dataran Anakoli, Dataran Aeramo, Dataran Lape, Dataran Danga, Dataran Dhawe, Dataran Mbay, Dataran Towak, Dataran Nggolonio. Pada kawasan Selatan terdapat beberapa dataran yang relatif sempit: Dataran Nangaroro, Dataran Sawu Mauponggo, Dataran telu, Dataran Mau dan Dataran Aewoe. • I 4, 19 o Dataran Tinggi: Dataran tinggi terluas hanya terdapat di kawasan tengah, mulai dari Timur ke Barat: Dataran Tinggi Madawitu, Dataran Tinggi Rendu, Dataran Malawona di tepian sungai Aesesa, Dataran Raja, Dataran Gero, Dataran Dhereisa, Dataran Nagerawe, Dataran Focolodorawe dan Dataran Munde. Pada kawasan Selatan terdapat beberapa dataran tinggi yang relatif sempit: Dataran Boloroga, Dataran sambi, Dataran Pusu dan Dataran Kotagana. Dari segi biofisik, elevasi tanah di Kabupaten Nagekeo sangat bervariasi dari ± 0 m s.d. 925 mdpl. Tabel 2-1 Kemiringan Lahan Kemiringan (derajat) Luas (Ha) (%) 0 – 8 35.477 25,04 > 8 – 15 36.263 25,59 > 15 – 30 55.162 38,93 > 30 – 45 14.155 9.99 > 45 – 100 638 0.45 Sumber: Bappelitbangda Kab. Nagekeo, Tahun 2021 Kemiringan >15-30 derajat paling dominan dengan luas 55.162 Ha atau 38,93% dari luas wilayah Kabupaten Nagekeo dan terendah pada kemiringan >45 – 100 dengan luas 638 Ha atau 0,45% dari luas wilayah Kabupaten Nagekeo.
2. 3.Geologi Kabupaten Nagekeo termasuk daerah vulkanis muda. Klasifikasi tanah di Kabupaten Nagekeo terdiri dari jenis tanah Mediteran, Latosol dan Aluvial.
3. 4.Klimatologi Secara umum Kabupaten Nagekeo beriklim tropis. Musim hujan berlangsung mulai Bulan Desember hingga Maret dan musim kemarau mulai Bulan April hingga November. • I 4, 20 Data curah hujan selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut: Tabel 2-2 Curah Hujan Periode 2016 – 2020 Kecamatan Curah Hujan Per Tahun (mm) 2016 2017 2018 2019 2020 Mauponggo 1,883 1,499 -*) -*) -*) Keo Tengah 1,085 541 784 1,413 1,903 Nangaroro 2,152 2,051 1,659 1,208 1,956 Boawae 2,134 1,498 1,361 1,308 783 Aesesa (Danga) 593 1,090 676 707 1,107 Aesesa (Boanio) - *) -*) -*) -*) Aesesa Selatan 1,136 1,769 1,439 -*) 1,082 Wolowae (Tendakinde) -*) -*) -*) -*) 147 Wolowae (Anakoli) 1,539 2,033 732 108 645 Sumber: BPS. Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021
4. 5.Hidrologi Potensi sumber air di wilayah Kabupaten Nagekeo dapat diidentifikasi dari 3 (tiga) sumber yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan. Air Hujan Kondisi iklim wilayah Kabupaten Nagekeo dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Nagekeo adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan Nopember hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Nagekeo mempunyai curah hujan rata- rata sebesar 1000-1500 mm/tahun. Air Tanah Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari daerah perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Secara umum di Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa daerah yang memungkinkan pemanfaatan sumber air tanahnya. Dengan kondisi seperti itu maka mammmgsh] 21 konservasi sumber air tanah perlu dilakukan di daerah Kabupaten Nagekeo, guna menjaga sumber air tetap lestari, dapat dilakukan reboisasi di daerah- daerah tandus. Pemanfaatan air tanah secara maksimal perlu dilakukan untuk mencukupi daerah-daerah yang rawan air, terutama pada daerah- daerah yang mengandung aquifer produktif atau dengan memanfaatkan sumber air yang ada. Air Permukaan Potensi air permukaan dapat diketahui dari sumber air yang berasal dari sungai, danau, rawa dan air genangan. Di Kabupaten Nagekeo, potensi air permukaan sebagian besar berasal dari sungai-sungai yang berada di daerah tersebut dalam skala sedang dan kecil. Kecenderungan iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3-4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau. Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Kabupaten Nagekeo termasuk daerah yang potensial memiliki sumber daya air. Diketahui dari banyaknya sungai yang mengalir pada musim penghujan, baik sungai yang besar maupun yang kecil. Kondisi ini sesuai untuk pengembangan persawahan dengan jalan pembuatan bendung- bendung dan saluran irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pada areal persawahan khususnya. Sungai terbesar di Kabupaten Nagekeo adalah Sungai Aesesa dengan debit ± 7 m³/detik pada musim hujan dan ± 3 m³/detik pada musim kemarau. Daerah Aliran Sungai (DAS) Aesesa terbentang seluas 118.074,29 ha. Secara administratif, DAS Aesesa masuk dalam dua wilayah administrasi kabupaten yaitu, • I 4, 22 Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Sebagian besar wilayah DAS Aesesa seluas 47.094,14 ha berada di Kabupaten Ngada, dan sisanya seluas 70.980,15 ha berada di Kabupaten Nagekeo. Sub DAS yang berada di wilayah Ngada menuju Nagekeo terdiri dari Sub DAS Waeliang, dan Wulabhara, Waewangawelu, Waegu, Wae Sipi, Kolopenu, Waepana, Wae Woki yang bersama dengan Waewutu, Waebula, Lowobodo, Lowobia, Lowogako, Lowopisa dan Aeca mengalir ke Utara menuju sungai Aesesa. Sub DAS Aemau, wilayah Nagekeo, cabang-cabang hulu sungainya berasal dari pegunungan Toto, pegunungan Amegelu, Pegunungan Ndora yang mengalir ke arah barat bertemu dengan sungai Aeca (Raja) yang berhulu di Nido, membelah celah pegunungan Amegelu dan dataran tinggi Rendu, terus ke Utara dan bergabung dengan sungai Aesesa di Aemau. Selain sungai Aesesa, terdapat beberapa sungai kecil yang bermuara ke Laut Flores di Utara dan ke Laut Sawu di Selatan. Pada kawasan Utara dari Timur ke Barat terdapat sungai Nio Niba, Dowo Mbepa dan Dowo Toto yang bermuara di teluk Kaburea (laut Flores). Selain itu terdapat banyak kali mati (hanya mengalir di musim hujan) yang mengalir dari pegunungan dan perbukitan menuju Laut Flores. Pada musim hujan daerah hulu yang kurang vegetasi seringkali menjadi penyebab terjadinya banjir. Selain sungai, juga terdapat danau alami, Zano, yang terletak di perbukitan desa Totomala, kecamatan Wolowae. Pada kawasan Selatan, dari Timur ke Barat, terdapat sungai Nangaboa, sungai Nangaroro, sungai Nangawona, sungai Maunori, sungai Lowolere, sungai Lowoledho, sungai Waekoko, sungai Lowo Meti, sungai Lowo Lea, sungai Mauwaru, sungai Lowo mere, sungai Aetoyo dan sungai Aesemi yang semuanya bermuara ke Laut Sawu. • I 4, 23 Sumber Mata Air Tabel 2-3 Sebaran dan Potensi Sumber Mata Air Sumber: Rencana Induk Sistem Pengelola Air Minum Kab. Nagekeo, 2020 mmmmmmaAs)l g g DEBIT NO KECAMATAN MATA AIR L/d 2 Wuga - wuga la 2,10 3 Wuga - wuga 1 b 2,10 4 Wuga - wuga le 2,10 5 Wuga - wuga 2 1,33 6 Lowomudu 4,40 7 Tabalape 0,43 8Napujoto Il 3.10 2 Aesesa Selatan 1 Zita Lewa 0,91 2 Pela 0,94 3 Napu Nipa 4,04 4 Napu Tere 19,74 3 Boawae I Ae Zea 0,87 2 Pau Jawa 0,35 3 Napu Moi 0,65 4 Lowomeli 150,00 5 Ae Da 2,60 6 Ae Muku 6,00 7 Ae Saga 0,53 8 Ae Go 1,53 9 Ae Goga 0,98 JO AeMali 4,00 11 Pisa 2,20 12 Matadhuge 13 Pisa Meka 0,05 14 Ae Lelu II 2,43 15 Ae Manu 1,00 16 Oki Oja 0,30 17 Ae A I, JO 18 Ae Lade 0,20 19 Ae Eti 3,50 20 Kusu Koso 2,00 21 Ae Menge 1,20 22 Aebowo 4,31 23 Bhoba Modha 3,20 24 Wayupea 1,68 25A%Tunga 4,00 26 Lowopodo I 5,14 2lLowopodo Il 0,32 4 Mauponggo 1 Ae Gega 8,20 2 Eko Dhe 10,70 3 Theo Dhae 2,50 4 Ae Nilu 5,38 5 Aelaba 1,50 0 Ae Menge I,d 2 Keo Iengah I etho le d,OU 2 Ae Lado 1,40 3 Dandu A 2,40 4DanduB 0,85 0 Nangaroro 1 Nete Wulu +,d 2 Mala Mude -- 1,20 -- 3 Labo lka -- 5,50 4 Uta Ngeta 7,51 5 Dowo Dam bo 5,85 T Wolowae I Zobozamo 0,78 2 Euwadha 0,12 3 Muku Dhedo 1,51 4 Oki Muke 5 Konge I 0,45 0 Konge I I,O a PETA SUMBER MATA AIR BAKU KABUPATEN NAGEKEO o i 0 # 8 294000 12110'0E 294000'e 304000 12115'0E 304000'»e 314000 12120'0E 314000 324000 12125'0E 324000'« 334000 12130'0E o # 0 i 8 �11. 0 =50 } #1... 334000'·e LEGENDA: Batas Adm inistrasi Batas Kabupaten/Kota Batas Kecam atan Perairan Laut @gr RA NHLEK EC Kecamatan [Aeses+ - AESESA SELATAN [] so»we - KEOTENGAH [] wurooGo - NANGARORO [] wot.owe u Skala 1.90.000pada ukuran AT 1cm d peta sama dengan 0.9 km di lapangan Petunjuk Letak Peta 1 MA. Bhagang = 0.16 L/d MA. Wuga-wuga 1a 2.1L/Id MA. Wuga-wuga 1b= 2.1Ld 4 MA. Wuga-wuga 1c= 2.1 L/d 5 MA. Wuga-wuga 2= 1.33L/d 6 MA. Zita Lewa= 0.91 Ld MA. Lowomudu 4.4 L/d MA. Tabalape= 0.43 Ld 9 MA. Napujoto Ii= 3.1 Ld 10 MA. Zobozamo= 0.78 Ld 11 MA. Euwadha= 0.12 Ld 12 MA. Muku Dhedo= 1.51 Ld 13 MA. Oki Muke= ------ 14 MA. Konge I= 0.45 Ld 15 MA. Konge ll= 1.76 Ld 16 MA. Ae Zea= 0.87 Ld 17 MA. Pau Jawa= 0.35 L/d 18 MA. Napu Moi= 0.95 Ld 19 MA. Pela= 0.94 Ld 2O MA. Lowomeli= 150 Ld 21 MA. Ae Da 2.6Ld 22 MA. Ae Muku= 6.0 Ld 23 MA. Napu Nipa= 4.04 Ld 24 MA. Napu Tere= 19.74 L/d 25 MA. Netewutu= 7.2 Ld 26 MA. Malamude= 1.2 L/d 27 MA. Labo lka= 5.5Ld 28 MA. Ae Saga= 0.53 Ld 29 MA. Ae Go= 1.53 Ld 30 MA. Ae G0go= 0.98 Ld 31 MA. Ae Mali= 4.00 L/d 32 MA. Pisa = 220 L/d 33 MA. Matadhuge= ------ 34 MA. Pisa Meka= 0.047 Ld 35 MA. Ae Lelu ll= 243 Ld 36 MA. Ae Manu= 1 Ld 37 MA. Oki Oja= 0.3 Ld 38 MA. Ae A= 1.1L/d 39 MA. Ae Lade= 0.2 Ld 40 MA. Ae Eti= 3.5Ld 41 MA. Kusu Koso= 2 L/d 42 MA. Ae Menge= 1.2 Ld 43 MA. Aebowo= 4.31 L 44 MA. Utangeta= 7.51 Ld 45 MA.DOwodambo= 5.85 L/d 46 MA. Bhoba Modho= 3.2L/d 47 MA. Wayupea= 1.68 L/d 48 MA. Ae Tunga= 4 Ld 49 MA. Lowopoclo I= 5.14 Ld 50 MA. Lowopod ll= 0.32 Ld 51 MA. Ae Gega= 8.2 Ld 52 MA. Eko Dhe= 10.7 L/d 53 MA. Theo Dhae= 2.50 Ld 54 MA. Aenilu= 5.38 L/d 55 MA. Aelaba= 1.5 Ld 56 MA. Ae Menge= 1.2 Ld 57 MA. Betho Pe= 2.6 Ld 58 MA. Ae Lado= 1.4 Ld 59 MA. Dandu A= 24 Ld 60 MA. Dandu B= 0.85 Lid ' -� .. � El!ERENG '(@ : - . - . I3EIE Aluvium Batuan Gunungapi Muda TOPOGl 'Hlillldilhidiill GEOLO 1111 0-1000 mm 1ooo-12so mm 1250-1500 mm 1500-2000 mm .0GIG 26
5. 6.Kondisi Geografi Lainnya
a.Pulau-Pulau Nagekeo juga memiliki 4 (empat) pulau kecil di Utara: Pulau Kinde di depan Teluk Kaburea, Pulau Nusa di Teluk Toto, Pulau Ri’i Ta’a/Pasirita di depan muara Sungai Aesesa dan Pulau Watundoa di depan Tanjung Watundoa.
b.Potensi Satwa dan Tumbuhan Khusus dan Sumber Obat Tradisional Kabupaten Nagekeo juga memiliki potensi flora dan fauna yang khas. Jenis tanaman endemik ini sering juga dipakai untuk ritus budaya dan pengobatan tradisional antara lain siri putih (beji), kaju ketta (yang biasa dipakai untuk membangun rumah) dan kaju hebu (Cassia fistula, yang biasa dipakai untuk pembuatan peo). Selain flora, satwa langka yang terdapat di Kabupaten Nagekeo antara lain Rusa Timor, Burung Maleo (woddo), monyet ekor panjang serta berbagai jenis burung.
c.Bahan Tambang Pemetaan semi mikro oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan beberapa jenis bahan tambang dan galian sebagai berikut: o Biji besi kadar Ferum (Fe) sekitar 72% di Kecamatan Aesesa; o Granit di Desa Nggolonio; o Zeolit di Marapokot di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Nangaroro, Kecamatan Wolowae; o Batu kapur & marmer di Kecamatan Boawae; Pasir batu di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae dan Kecamatan Nangaroro; o Tanah liat Kecamatan Aesesa dan Wolowae. mmmmmAl a 27
d.Rencana Penggunaan Lahan Rencana penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Nagekeo yang paling tinggi adalah kawasan peruntukkan pertanian dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2-4 Rencana Penggunaan Lahan Rencana Pola Ruang Jenis Kawasan Luas (Ha) Kawasan Lindung Kawasan Hutan Lindung 11.071 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 56.189 Kawasan Perlindungan setempat 6.051 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 5.892 Kawasan Rawan Bencana Alam: o Rawan banjir (Aesesa, Wolowae) o Rawan tanah longsor o Rawan gelombang pasang dan tsunami 43.706 36.076 6.143 1.487 Kawasan Lindung Geologi 27.571 Kawasan Lindung Lainnya 4.909 Kawasan Budidaya Kawasan Hutan Produksi 20.898 Kawasan Peruntukan Pertanian 99.468 Kawasan Peruntukan Perikanan 47.922 Kawasan Peruntukan Pertambangan 1.857 Kawasan Peruntukan Industri 7.439 Kawasan Peruntukan Pariwisata 7.109 Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Hijau 27.229 Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan 30 Sumber: RTRW Kab. Nagekeo, Tahun 2011
e.Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana merupakan kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis. mmmamagl a 28 o Bencana Banjir Bencana banjir sering terjadi di wilayah utara Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa sungai yang menyebabkan banjir, yaitu Sungai Aeasa, Sungai Aemau, Sungai Wae Bobo, Sungai Nangamboa dan Sungai Lowoledho. Kelurahan Mbay II Kecamatan Aesesa termasuk wilayah terdampak dengan kelas tinggi dikarenakan memang lokasinya berada berdekatan dengan Sungai Aesesa. Banjir juga terjadi di Kelurahan Danga, Kelurahan Dhawe Kecamatan Aesesa, Desa Tendakinde, Desa Tendatoto, Desa Anakoli Kecamatan Wolowae. Banjir yang terjadi di Desa Langedhawe Kecamatan Aesesa Selatan dikarenakan lokasi banjir di dekat dengan aliran DAS Aesesa Sub-DAS Aemau. Banjir juga terjadi di Desa Nataute Kecamatan Nangaroro, banjir ini disebabkan luapan dari Sungai Nangamboa. Banjir yang terjadi di Kelurahan Mauponggo Kecamatan Mauponggo akibat luapan dari Sungai Lowoledho. o Bencana Tanah Longsor Kejadian tanah longsor sering terjadi pada lereng bukit, kejadian besar sampai dengan memakan korban jiwa adalah di Desa Salalejo Kecamatan Mauponggo. Tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Keo Tengah, hampir seluruh desa terdampak. Hal ini dikarenakan kondisi topografi yang sangat curam. o Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Abrasi terjadi di Kecamatan Keo Tengah, Desa Witurombaua, Udiworowatu dan Desa Kotodermali, Kecamatan Nangaroro Desa Podenura, Tonggo, Woewutu, Kelurahan Nangaroro dan Desa Nataute. Kecamatan Mauponggo, Desa Keliwatulewa, Kelurahan Mauponggo, Desa Wolotelu, Desa Maukeli, Desa Wolokisa, Desa Lokalaba, Desa Aewoe. Kecamatan Wolowae, Desa Anakoli, Desa Totomala, Desa Tendakinde, Kecamatan mmmmmAl a 29 Aesesa Desa Aeramo, Desa Nangadhero, Desa Marapokot, Desa Tonggurambang, Kelurahan Mbay II, Desa Waekokak, Desa Nggolonio. o Bencana Cuaca Ekstrim Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Nagekeo yaitu angin kencang. Bencana cuaca ekstrim, biasanya terjadi di bulan Januari-Februari. Paling sering terjadi di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Boawae, dan hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Nagekeo. o Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena ada juga berkaitan dengan kegiatan adat berburu, pada waktu tertentu kegiatan ini dilakukan dengan membakar hutan untuk memburu, agar hewan buruan keluar dari dalam hutan dan memudahkan masyarakat dalam memburu. Lokasi nya di Kecamatan Boawae, Desa Nagerawe, Desa Alorawe, Desa Focolodorawe, Desa Dherisa, Desa Gero, Kelurahan Ratongamobo, Desa Raja Selatan, Desa Raja, Desa Raja Timur, Kecamatan Nangaroro, Desa Ulupulu, Desa Ulupulu I, Desa Bidoa, Desa Woedoa, Desa Wokodekororo, Desa Woewutu, Desa Wokowoe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Tengatiba, Desa Renduwawo, Desa Rendubutowe, Desa Renduteno, Desa Langedhawe, Kecamatan Aesesa, Desa Tedamude, Desa Tedakisa, Desa Aeramo, Kelurahan Lape, Desa Ngegedhawe, Desa Labolewa, Desa Olaia, Kelurahan Towak, Desa Nggolonio, Kelurahan Dhawe. Kecamatan Wolowae, Desa Anakoli, Tendatoto, Tendakinde, Totomala dan Desa Natatoto. o Bencana Kekeringan Kekeringan ekstrim yang melanda nagekeo diawali sejak bulan Juni 2018. Seperti di Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae termasuk daerah terdampak dan menyebabkan warga kesulitan untuk mengkonsumsi air bersih. mmmmmAl a �- PETA KERENTANAN BENCANA LONGSOR DAN BANJIR (8 KABUPATEN NAGEKEO PULAU+ ENDE ·2 J + LAUT SAWU LAUT FLORES t "' � 4} AMATAN + p' I' • r i4 '-% ', y g, .� � - =>'"'- � r- ·' - .ATAN L. ( KAB NG Legenda lbukota lbukota Kabupaten/Kota O lbukota Kecamatan Kerentanan Bencana Alam [_]Kerentanan sencana Bar [ e«entanan sencana Loos=or Batas Administrasi -- Batas Kabupaten/Kota -- Batas Kecamatan perairan Laut Petunjuk Letak Peta · : u ♦ Skala 1.90000 pada ukuran A1 1 cm di peta sama dengan 0.9 km di lapangan Sistem Grid Geografis Interval Antar Gnid 10 Menit UTM Zona 51 S Interval Antar Gnid 20 000 Meter Datum dan Sistem Proyeksi; WGS 84/ World Mercator Peta Dasar dan Administrasi: Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1. 50.000, BIG, 2017 BA PPEDA Kabupaten Nagekeo, 2018 Sumber Data: Peta Kerentanan Banjir dan Longsor Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 201g GambarLatar ' HiUshade DEM Nasional 8.5 meter, BIG,2018 Batimetni, SRTIM 15 Plus, NOAA, 2016 er al NILE KEG 31
f.Kawasan Hutan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kawasan hutan mempunyai fungsi sebagai fungsi konservasi; fungsi lindung; dan fungsi produksi. Tabel 2-5 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Kelompok Kawasan Hutan NO KELOMPOK KAWASAN HUTAN FUNGSI LUAS 1 KH Kelibegu HP 1.899,20 2 KH Lambo HP 1.653,05 3 KH Mbay HL 7.854,85 4 KH Ndora HP 1.044,77 5 KH Keo Kelituka HP 2.289,37 6 KH Kelikoto Kelireo HP 2.857,09 7 KH Kemang Boleng HPT 9.179,34 8 KH Kemang Boleng HL 1.771,65 9 APL APL 115.204,05 TOTAL LUAS 28.549 • APL adalah areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar bidang kehutanan Berdasarkan Kecamatan NO NAMA KECAMATAN LUAS KAWASAN HUTAN 1 Aesesa 10.987 2 Aesesa Selatan 540 3 Mauponggo 637 4 Boawae 3.397 5 Keo Tengah 1.466 6 Nangaroro 4.608 7 Wolowae 6.914 TOTAL LUAS 28.549 Sumber: UPT Dinas Kehutanan Provinsi NTT Kabupaten Nagekeo, 2021 ' . ,; I pg , I n' t + KE CAMATAN AESESA CA KEO TE ,6 'J-. � LAUT SAWU PULAU ENDE,! • • PETA KAWASAN HUTAN KABUPATEN NAGEKEO LAUT FLORES Legenda lbukota @ lbukota Kabupaten/Kota O lbukota Kecamatan Kawasan Hutan
1. 1.Kawasan Hutan Kelibegu 2 Kawasan Hutan Lambo 3 Kawasan Hutan Mbay 4 Kawasan Hutan Ndora 5 Kawasan Hutan Keo Kelituka 6 Kawasan Hutan Kelikoto Kelireo 7 Kawasan Hutan Kemang Boleng Batas Administrasi -- Batas Kabupaten/Kota - Batas Kecamatan Fungsi Kawasan Hutan [_]Area Penoounaan Lain aan tours [ an Pro dos rerotas [Joa Po perairan Laut Petunjuk Letak Peta • $ u 68 Skala 190000pada ukuran A1 1cm di peta sama dengan 0.9 km di lapangan Sistem Grid : Geografis Interval Antar Grid 10 Menit UTM .Zona 51 Sinterval Antar Gnid 20 000 Meter Datum dan Sistem Proyeksi; WGS 84/ World Mercator Peta Dasar dan Administrasi Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1. 50.000, BIG,2017 BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, 2018 Peta Kawasan Hutan: Peta Kawasan Hutan bersumber dar Hast Geoprocessing GambarLatar: Hilt shade DEM Nasional 8.5 meter, BIG,2018 Batimetni, SRTM 15 Plus, NOAA, 2016 s!I NHLEK EU 33 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
2. 1.Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Nagekeo dibagi menjadi empat kategori, yaitu:
a.Pertanian Tanaman Pangan Potensi kawasan persawahan tersebar di Kecamatan Boawae, Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae dan Nangaroro. Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Nagekeo dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensinya di setiap wilayah kecamatan. Potensi pengembangan jagung terdapat pada Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae, Boawae, dan Nangaroro. Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan, peluang ekstensifikasi, pemeliharan saluran irigasi teknis dan peningkatan irigasi sederhana dalam skala wilayah.
b.Hortikultura Sentra pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Nagekeo diarahkan di Kecamatan Aesesa Selatan, Boawae dan Mauponggo. Setiap kecamatan akan dikembangkan dengan spesifikasi masing-masing. Tanaman hortikultura yang cocok dikembangkan di Kabupaten Nagekeo ini adalah kentang, bawang merah dan bawang putih.
c.Perkebunan Kawasan perkebunan di Kabupaten Nagekeo adalah 18.607,96 ha atau sekitar 13,13% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo yang tersebar di semua kecamatan, dengan jenis tanaman bervariasi tergantung dari topografi dan iklim masing-masing wilayah. Komoditi perkebunan utama adalah kelapa, kopi, kemiri, cengkeh, jambu mente, vanili, kakao, lada, dan pala yang tersebar di semua wilayah kecamatan. mmmmama4l a 34
d.Peternakan Berdasarkan topografi dan curah hujan kawasan peruntukan peternakan ternak besar dan kecil tersebar di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae, Boawae dan Kecamatan Nangaroro dengan luas kurang lebih 18.242 ha.
1. 2.Kawasan Peruntukan Perikanan Wilayah Kabupaten Nagekeo yang berpotensi sebagai kawasan Minapolitan, yang meliputi Desa Anakoli, Desa Nangadhero, Desa Marapokot, Kelurahan Nangaroro, dan Kelurahan Mauponggo. Potensi perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap atau perikanan laut memiliki potensi pengembangan sebagai berikut:
a.Pengembangan pelabuhan perikanan Aewoe di Kecamatan Mauponggo;
b.Pengembangan kawasan perikanan pesisir selatan; Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Mauponggo;
c.Pengembangan budidaya perikanan air payau kawasan perikanan pesisir utara; Desa Nangadhero (Kecamatan Aesesa) dan kawasan pesisir Kaburea (Kecamatan Wolowae);
d.Pengembangan TPI di Marapokot dan Nggolonio di Kecamatan Aesesa; dan
e.Pengolahan hasil ikan di Marapokot Kecamatan Aesesa.
1. 3.Kawasan Peruntukan Industri Industri yang telah berkembang adalah industri rumah tangga (home industry). Kawasan industri yang dikembangkan yaitu industri garam yang dipusatkan pada dua lokasi, yakni Desa Waekokak Kecamatan Aesesa dan Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae dengan luas kurang lebih 2.000 ha. mmmmama4l a 35
a.Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan permukiman seluas kurang lebih 108.955 ha diperuntukan untuk permukiman perkotaan seluas kurang lebih 37.095 ha dan permukinan perdesaan seluas kurang lebih 71.860 ha. Kawasan permukiman perkotaan terdapat di Kecamatan Aesesa dan permukiman perdesaan tersebar di tujuh kecamatan.
b.Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Kawasan seluas kurang lebih 30 ha ini diperuntukan bagi pelayanan pertahanan keamanan setingkat rayon/sektor di masing-masing kecamatan dan pelayanan pertahanan dan keamanan setingkat distrik/resort di pusat perkotaan Mbay.
c.Kawasan Strategis Kawasan strategis meliputi kawasan strategis nasional dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ada di Kabupaten Nagekeo adalah KSN KAPET Mbay sedangkan kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis dari kepentingan ekonomi, sosial budaya dan pariwisata, yang disesuaikan dengan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.
d.Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasarkan dokumen perencanaan Kabupaten Nagekeo yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPARDA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018 - 2023, serta potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Nagekeo, maka ditetapkan 5 (lima) deliniasi kawasan pengembangan yang mengacu pada Rencana Induk Pariwisata Provinsi yang menggunakan konsep “Ring Of Beauty”. mmmmama4l a PETA RING OF KABUPATEN TOURISM NAGEKEO + LAUT FLORES + PULAU ENDE � # LAUT SAWU Petunjuk Letak Peta r - NHLiEKEU Datum dan Sistem Proyeksi; WGS84/ World Mercator Sistem Grid: Geografis Interval Antar Grid 10 Menit UTM .Zona 51 SInterval Antar Gnid 20 000 Meter u Peta Dasar dan Administrasi: Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1. 50 000, BIG, 2017 BA PPEDA Kabupaten Nagekeo, 2018 Peta Ring Of Mbay dan Kelas Prioritas pTw Skala RIPPARKAB Nagekeo dan Survey Lapangan Tahun 2021 1 90000 pada ukuran A1 1 cm di peta sama dengan 0.9 km di lapangan Gambar Latar ' Hillshade DEM Nasional 8.5 meter, BIG,2018 Batimetni, SRTM 15 Plus, NOAA, 2016 Laut perairan Batas Administrasi -- Batas Kabupaten/Kota -- Batas Kecamatan Kela Prioritas D TW Awesata Agro wsata Alam wesata Buatan [E wesata Budaya Legenda lbukota lbukota Kabupaten/Kota O lbukota Kecamatan Ring Of Nagekeo as or Eoo I mro 0rota Jo nde Ro or.Koo Ro ortena Ro owes 37 Tabel 2-6 Deliniasi Pengembangan Kawasan Pariwisata (The Ring Of Tourism) No Kawasan Pengembangan Tujuan Wisata Tema Aktivitas Wisata 1 The Ring of Ebulobo, mencakup Kecamatan Mauponggo dan Boawae. Pada kawasan ini, zona inti kawasan meliputi desa Leguderu dan Kelewae serta sebagian desa Rowa dan hierarki utama kawasan the Ring of Ebulobo terdapat di desa Nageoga.
a.Wisata Pendakian Gunung Ebulobo;
b.Wisata Budaya Boawae
c.Kelewae Ekowisata & Kuliner Tradisional;
d.Wisata Alam Dan Budaya Pajoreja;
e.Wisata Bahari Enagera
f.Wisata Minat Khusus Petualangan
g.Olahraga Pariwisata Ebulobo;
h.Ebulobo Festival
a.Pendakian Ebulobo 2142;
b.Ebulobo Adventure & Culture Festival;
c.Kuliner Dapur Makan Kelewae;
d.Boawae Culture Trip;
e.Enagera Beach Tour;
f.Exotic Pajoreja Village Tour;
g.Ebulobo Ecotourism;
h.Ebulobo Adventure Blended With Culture Tour;
i.Ebulobo Running. 2 The Ring of Koto, mencakup seluruh bagian Kecamatan Keo Tengah dan sebagian Kecamatan Nangaroro yakni Desa Podenura. Pada kawasan the Ring of Koto, zona inti kawasan meliputi desa Keli, desa Lewangere, desa Ngero, desa Wajo, desa Kotawuji Barat, desa Kotawuji Timur, desa Mbaenuamuri desa Udiworowatu serta desa Witorumbaua.
a.Wisata Budaya Keo Tengah;
b.Wisata Bahari Premium
c.Seni Pertunjukan Desa Wisata
d.Wisata Minat Khusus Experiential
e.Produk EKraf Berbasis Perkebunan
f.Koto Festival
a.Wisata Seni Pertunjukan
b.Wisata Bahari Laut Sawu
c.Wisata Budaya Dan Petualangan Koto
d.Wisata Belanja Ekonomi Kreatif
e.Wisata Minat Khusus Petualangan
f.Wisata Pantai Mauwelu - Enabhala PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 38 3 The Ring of Lena, mencakup sebagian Kecamatan Nangaroro dan sebagian Kecamatan Boawae. Pada kawasan the Ring of Lena, zona intikawasan terdapat di desa Nangaroro dan kawasan lindung yang terdapat di desa Raja Kecamatan Boawae.
a.Wisata Bahari Nangaroro
b.Wisata Budaya Natalea
c.Wisata Religi Bukit Rohani Lena
d.Wisata Olahraga Dirgantara
e.Integrated Rest Area
f.Wisata Rekreasi Buatan
a.Wisata Religi / Pilgrimage
b.Wisata Bahari Pantai Ria
c.Wisata Bahari Pantai Tonggo
d.Wisata Olahraga Dan Kebugaran
e.Wisata Budaya
f.Wisata Rekreasi Buatan 4 The Ring of Mbay, kawasan ini mencakup seluruh Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, sebagian Kecamatan Boawae dan sebagian Kecamatan Nagaroro. Zona inti kawasan The Ring of Mbay terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Aesesa Selatan. Kawasan penyangga the Ring of Mbay meliputi desa Towak, Nggolombay, Dhawe, Renduteno, Tedakisa, serta Tedamude.
a.Wisata Kota Mbay
b.Wisata Bahari Marapokot – Ri’i Ta’a
c.Wisata Petualangan Dan Olahraga Weworowet
d.Wisata Petualangan Dan Budaya Kampung Kawa
e.Wisata Petualangan Air Terjun Ngabatata
f.Wisata Mice Kota Mbay
g.Wisata Edukasi Budaya & Warisan Budaya
a.Mbay City Tour (Shopping, Trails, Hiking, Sightseeing, Agrotourism);
b.Mbay Mice Tourism (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition);
c.Festival Budaya Esu Kose Rendu’s Heritages Trail;
d.Kawa Traditional Village Cultural Experience;
e.Weworowet Adventure & Sport Tourism;
f.Ngabatata Adventure Trails;
g.Marapokot – Ri’i Ta’a Experiences 5 The Ring of Kotajogo-Kinde, mencakup 3 desa di Kecamatan Nagaroro (desa Utetoto, desa Nataute, serta desa Odaute) serta Kecamatan Wolowae. Pada kawasan the Ring of Kotajogo-Kinde, zona inti kawasannya adalah desa Totomala dan sebagian desa Anakoli dengan kawasan sekitarnya sebagai kawasan penyangga dan kawasan pendukung.
a.Wisata Pantai Kota Jogo;
b.Wisata Bahari Pantai Utara;
c.Wisata Safari Watu Api (Totomala);
d.Wisata Bahari Nusa Kinde;
a.Kota Jogo Beach Tours;
b.Watuapi Safari Tours;
c.Kota Jogo Ecotourism (Agrotourism);
d.Kota Jogo - Kinde Blue Safari Tours;
e.Nusa Kinde The Pearl Of Nagekeo Tours;
f.Kaburea Edutours;
g.Pu’u Nio Experiential Tours; Sumber: Road Map Pariwisata Kabupaten Nagekeo, 2021 mmmmmmmmA@Jl 39 2.1.3 Aspek Demografi Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan.
1. 1.Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Nagekeo setiap tahunnya mengalami peningkatan, Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2-7 Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2016 - 2020 NO KECAMATAN 2016 2017 2018 2019 2020
2. 1.Aesesa 36.813 37.205 37.623 38.236 43.684
3. 2.Nangaroro 18.651 18.847 19.060 19.111 21.634
4. 3.Boawae 36.833 37.223 37.642 37.928 40.820
5. 4.Mauponggo 22.330 22.565 22.820 22.835 24.640
6. 5.Wolowae 5.308 5.366 5.427 5.534 5.983
7. 6.Keo Tengah 14.585 14.737 14.904 15.083 15.592
8. 7.Aesesa Selatan 6.790 6.861 6.938 7.099 7.379 JUMLAH TOTAL 141.310 142.804 144.414 145.826 159.732 Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-1 Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 – 2020 mmmAll • IE3 c3 E GE (EE 2016 2017 2018 2019 2020 Penduduk 141.310 142.804 144.414 145.826 159.732 La ju 1,24 1,06 1,13 0,98 0,93 a 40
9. 2.Penduduk menurut Usia Di tahun 2020 jumlah penduduk terbanyak ada di kelompok umur 5 - 9 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 15.035 jiwa, dan paling sedikit ada di rentang usia 70-74 tahun sebanyak 3.391 jiwa. Tabel 2-8 Jumlah Penduduk Menurut Usia Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 - 2020 NO KELOMPOK UMUR TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 0-4 16.283 16.323 16.389 16.446 14.797 2 5-9 15.486 15.467 15.475 15.446 15.035 3 10-14 15.801 15.886 15.970 16.016 13.546 4 15-19 13.174 13.291 13.365 13.432 14.006 5 20-24 8.621 8.876 9.131 9.332 14.156 6 25-29 8.955 9.105 9.317 9.566 13.093 7 30-34 9.663 9.632 9.606 9.583 11.327 8 35-39 9.319 9.381 9.441 9.497 11.403 9 40-44 8.770 8.832 8.899 8.936 10.817 10 45-49 7.679 7.772 7.863 7.930 9.482 11 50-54 7.282 7.410 7.540 7.652 8.100 12 55-59 6.155 6.343 6.523 6.685 6.483 13 60-64 4.977 5.184 5.406 5.615 5.649 14 65-69 3.407 3.481 3.573 3.683 4.587 15 70-74 2.556 2.594 2.639 2.689 3.391 16 ≥75 3.182 3.227 3.277 3.318 3.860 JUMLAH TOTAL 141.310 142.804 144.414 145.826 159.732 Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021
10. 3.Penduduk menurut Pendidikan Sampai dengan tahun 2020 persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas dengan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan ada pada kelompok penduduk dengan Pendidikan SD/MI atau sederajat. Persentase penduduk pada kelompok ini berada pada angka 39,27%. Tabel 2-9 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016 – 2020 IJAZAH TERTINGGI 2016 2017 2018 2019 2020 Tidak Punya Ijazah 29,82 32,06 28,37 27,59 21,95 SD/MI Sederajat 40,08 32,13 35,49 34,25 39,27 SLTP/MTS Sederajat 9,29 13,37 12,64 12,41 13,65 SLTA/MA 11,78 10,98 12,84 15,69 16,13 SMK/MAK 2,00 2,67 2,16 1,55 0,41 DIPLOMA I/II 0,76 0,63 - 0,34 0,54 DIPLOMA III 0,88 2,37 - 1,84 1,76 DIPLOMA IV/S1/S2/S3 5,39 5,81 6,39 6,32 6,29 Sumber: BPS Propinsi NTT, 2021 mmmAll a KEPADATAN PENDUDUK SEX RATIO Perempuan 159.732 Jiwa JUMLAH PENDUDUK 80.777 78.955 5962 K429 02 2>75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 5s} 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 5.44l 4.411 ·; 7.727 7.267 2.650 7595 6.898 6.665 5.183 3.702 2.893 5.525 t' LI . :-::-:-.-�. _-- - - - ·1T •. �� -- •Ml'.' . - . . e .,. ' ' • ¥ ' l't 42 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, fokus kesejahteraan sosial serta fokus seni budaya dan olah raga. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
11. 1.Indeks Pembangunan Manusia Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagekeo dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Diagram di bawah menunjukkan IPM Kabupaten Nagekeo, dibanding dengan IPM Provinsi NTT dan Indonesia secara nasional. Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-2 IPM Tahun 2016 – 2020 Dimensi Indeks Pembangunan Manusia
a.Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup (UHH). UHH pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. mmmAll c 0 0 o- - 2016 2017 2018 2019 2020 O[PM 63.93 64.74 65.35 65.88 65.81 PPk ! HLS : 8.054.000 g119.00¢ 8.219.000 469.000 8.309.000 11,98 1245 Ji1246 j_47 12,48 7.34 ] 62 7.82 ] g3 7,89 66.31 66,36 i 66,62 67,03 L 67,13 2016 2017 2018 2019 2020 43 Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-3 Usia Harapan Hidup Tahun 2016 – 2020 UHH penduduk nagekeo mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berada di angka 67,03 tahun di tahun 2020, Angka ini menunjukan bahwa bayi yang dilahirkan di Nagekeo menjelang tahun 2020 akan dapat hidup sampai dengan 67 tahun kedepan.
b.Dimensi Pengetahuan Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS)/Expected Years of Schooling (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-4 Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020 HLS Kabupaten Nagekeo berada di angka 12,48 tahun pada 2020, ini berarti anak-anak Indonesia yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I. mmmmaAG@] -Or 0 -O- 67,03 67,13 0 O- 66,62 66,31 66,36 2016 2017 2018 2019 2020 UHH 66,31 66,36 66,62 67,03 67,13 12,46 12,47 12,48 oHLS 11,98 2016 11,98 2017 12.45 a 2018 12.46 2019 12,47 2020 12,48 44 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-5 Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020 RLS Kabupaten Nagekeo terus mengalami perbaikan. Secara rata-rata penduduk Kabupaten Nagekeo yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal hingga hampir menamatkan kelas VIII SMP. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini adalah semakin meratanya akses pendidikan dasar di setiap wilayah.
c.Dimensi Standar Hidup Layak Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-6 Pengeluaran per Kapita Tahun 2016 – 2020 mmmmaAG@] -RLS 7,34 2016 7,34 7,52 2017 7,52 7,82 2018 7,82 7,83 2019 7,83 7,89 2020 7,89 8 119 000 OO 8.219.000,00 8.054.000,00 . . ' 8.469.000,00 8.309.000,00 2016 2017 2018 2019 2020 -o-PpK 8.054.000,0 8.119.000,0 8.219.000,0 8.469.000,0 8.309.000,0 a 45 Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan di tahun 2020. Kondisi ini merupakan dampak ekonomi pandemi covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Nagekeo dan nasional namun dampak ekonomi atas pandemi covid-19 dirasakan secara global.
1. 2.Angka Kemiskinan Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-7 Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2020 Penduduk miskin di Kabupaten Nagekeo dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari baik dari segi jumlah maupun persentasenya, dimana pada tahun 2016 persentase penduduk miskin sebesar 13,61% menjadi 12,61% di tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari berbagai program mmmmaAG@] 2016 l Jumlah (Ribu) 19,18 Persentase (%) 13,61 oGK 292.032 2017 19,20 13,48
2. 316.717 a 2018 18,69 12,98 323.316 2019 18,70 12,85 328.646 2020 18,51 12,61 353.481 46 pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah seperti Pengembangan Desa Tertinggal, Jaring Pengaman Sosial (JPS), Jamkesmas, Jamkesda, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOSDA, bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sebagainya. Berbagai program tersebut tetap perlu dievaluasi agar secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan.
3. 3.Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah/daerah dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menunjukkan Kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Sumber: Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-8 Ketenagakerjaan Tahun 2016 – 2020 PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 L±LL Al 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 a Angkatan Kerja 68.708 62.431 61.798 65.796 73.975 a Bekerja 67.367 60.181 60.634 63.977 71.691 a Pengangguran 1.341 2.250 1.164 1.819 2.284 a Bukan Angkatan Kerja 23.763 33.039 35.060 32.200 31.624 TPT TPAK 74,30 1,88-« 2,76 6714 2016 2017 2018 2019 2020 0 ' 47 TPT bergerak naik menjadi 3,09% di tahun 2020 setelah tahun sebelumnya (2019) sudah sempat menurun menjadi 2,76%. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan jumlah tenaga kerja baru sebanyak 8.179 (108,49%) dari tahun sebelumnya. Namun demikian, terjadi peningkatan penyerapan angkatan kerja baru sebesar 7.714 (130,75%) dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin melalui peningkatan TPAK pada tahun 2020 sebesar 70,05% dari tahun sebelumnya sebesar 67,14%. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah upah, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi. Pemerintah terus- menerus melakukan stimulus terhadap faktor-faktor pendorong keberhasilan ini melalui optimalisasi kinerja APBD pada sektor- sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan mendorong investasi. Dari status pekerjaan utama angkatan kerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2-10 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut status Pekerjaan Utama Tahun 2016 - 2020 NO JENIS PEKERJAAN TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar 13.837 12.859 13.208 15.374 20.797 2 Pekerja Bebas (Pertanian & Non Pertanian) 5.658 2.403 3.771 4.716 5.249 3 Buruh/Karyawan/Pegawai 6.683 5.072 15.983 11.374 11.122 4 Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar 7.442 630 825 1.191 2.309 5 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 13.926 18.400 14.623 19.207 18.398 6 Berusaha Sendiri 19.821 10.817 12.224 12.115 13.816 J U M L A H 67.367 60.181 60.634 63.977 71.691 Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021
4. 4.Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu Lapangan Usaha dan Pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (sektoral) dan menurut komponen pengeluarannya. mmmAll a 48 PDRB Menurut Pengeluaran PDRB Menurut Pengeluaran ADHK Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 – 2020, Komponen Rumah Tangga di tahun 2020 Jumlah pengeluarannya paling banyak yaitu sebesar 1.206.837 Juta Rupiah. PDRB Menurut Pengeluaran ADHB Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 – 2020 menunjukan Komponen Pengeluaran paling banyak yaitu komponen Konsumsi Rumah Tangga, di tahun 2020 sebesar 1.683.728 Juta Rupiah. PDRB menurut pengeluaran ADHB maupun ADHK menunjukan tren positif di tahun belakangan walupun sempat mengalami penurunan di tahun 2018. Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-9 Perkembangan Nilai PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020 Kontribusi pengeluaran menurut komponen pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2-11 PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020 PDRB Menurut Pengeluaran ADHB N o KOMPONEN PENGELUARAN 2016 2017 2018 2019 2020* 1 Konsumsi Rumah Tangga 1.433.184 1.641.910 1.550.665 1.724.725 1.683.728 2 Konsumsi LNPRT 124.057 151.073 134.980 163.581 158.159 3 Konsumsi Pemerintah 926.571 1.128.252 1.000.922 1.157.682 1.071.467 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 590.099 726.536 671.041 758.230 727.710 5 Perubahan Inventori 14.326 27.771 18.274 30.816 33.319 6 Net Ekspor Barang dan Jasa - 1.315.840 - 1.573.497 - 1.447.292 - 1.593.668 - 1.400.033 PDRB 1.772.396 2.102.044 1.928.590 2.241.366 2.274.350 Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 mmmAll .... z .... 2.241.366 2.274.350 255 2.10204 ,... 4 1.928.590 5z5 1.772.396 z-5= w..J °' 1.313440 1.371.266 1.37944 =% 1.199.136 1.253904 l+ zD ? 2016 2017 2018 2019 2020 ADHB 1.772.396 2.102.044 1.928.590 2.241.366 2.274.350 o ADHK 1.199.136 1.313.440 1.253.904 1.371.266 1.379.434 a 49 PDRB Menurut Pengeluaran ADHK N o KOMPONEN PENGELUARAN 2016 2017 2018 2019 2020* 1 Konsumsi Rumah Tangga 1.089.942 1.188.963 1.140.066 1.225.592 1.208.837 2 Konsumsi LNPRT 97.335 111.790 102.324 117.350 112.349 3 Konsumsi Pemerintah 650.394 717.768 671.435 734.364 678.710 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 432.369 504.861 479.988 517.410 490.214 5 Perubahan Inventori 9.368 16.843 11.482 18.344 19.773 6 Net Ekspor Barang dan Jasa - 1.080.272 - 1.226.783 - 1.151.391 - 1.241.794 - 1.130.449 PDRB 1.199.136 1.313.440 1.253.904 1.371.266 1.379.434 Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 PDRB Menurut Lapangan Usaha Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. PDRB ADHB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 1.178.990,6 Juta di tahun 2020 dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi 544.768,2 Juta di tahun 2020. Sedangkan PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 706.852,3 Juta di tahun 2020 dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi 305.050,8 Juta di tahun 2020. PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB maupun ADHK menunjukan tren positif atau terus meningkat Perkembangannya dapat dilihat pada grafik berikut. Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-10 Perkembangan Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 mmmAll -5. IF ' 2.240.941 2.274079 ., 2.10204 2< 1.928.590 gs 1.772.396 2 zz 1.253904 1.13440 1.369.996 1.378.671.a 1,196.136 "" <t:.2z c<D 37 2016 2017 2018 2019 2020 - ADHB 1.772.396 1.928.590 2.102.044 2.240.941 2.274.079 o ADHK 1.196.136 1.253.904 1.313.440 1.369.996 1.378.671 a 50 Tabel 2-12 PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 NO LAPANGAN USAHA RDRB ADHB RDRB ADHK (Juta Rupiah) (Juta Rupiah) 2016 2017 2018 2019 2020* 2016 2017 2018 2019 2020* 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 956.737 1.028.503 1.100.364 1.157.248 1.179.031 644.794 669.594 688.798 704.776 707.474 2 Pertambangan dan Penggalian 12.295 12.652 13.546 14.543 14.247 8.871 9.195 9.739 10.343 10.081 3 Industri Pengolahan 29.551 32.040 34.829 38.189 37.524 21.618 22.494 23.553 25.335 24.748 4 Pengadaan Listrik & Gas 690 760 884 890 1.045 410 412 465 467 547 5 Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah & Daur Ulang 187 196 210 214 218 140 143 152 154 156 6 Konstruksi 85.385 93.074 104.538 119.483 112.092 60.250 63.405 68.598 75.364 70.788 7 Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi mobil & Sepeda Motor 96.939 104.979 116.939 129.919 128.277 67.172 70.813 75.918 81.223 77.716 8 Transportasi dan Pergudangan 52.404 55.446 58.558 61.081 59.582 34.761 36.017 37.595 38.885 37.775 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2.410 2.711 2.999 3.172 2.863 1.683 1.796 1.952 2.039 1.860 10 Informasi dan Komunikasi 74.810 81.477 87.585 98.024 106.857 66.356 71.025 75.506 82.763 90.230 11 Jasa Keuangan& Asuransi 25.312 28.299 30.812 33.122 35.604 17.428 18.496 19.105 20.001 21.564 12 Real Estat 13.050 13.819 14.932 15.215 15.334 8.817 9.170 9.746 9.840 9.971 13 Jasa Perusahaan 745 813 860 890 636 510 526 542 558 388 14 Adm. Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 394.012 443.356 501.593 534.351 544.768 244.426 261.201 281.265 298.619 305.051 15 Jasa Pendidikan 23.188 25.485 28.129 29.402 30.795 15.597 16.202 16.967 17.218 17.577 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.517 1.651 1.788 1.898 2.109 1.167 1.212 1.268 1.320 1.409 17 Jasa lainnya 3.164 3.331 3.479 3.724 3.368 2.137 2.204 2.272 2.362 2.099 PDRB 1.772.396 1.928.590 2.102.044 2.241.366 2.274.350 1.196.136 1.253.904 1.313.440 1.371.266 1.379.434 Sumber: Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 mmmammmmmmmg@ll 51
5. 5.PDRB Per Kapita PDRB Per Kapita Kabupaten Nagekeo mengalami kenaikan setiap tahunnya, jumlah PDRB Per Kapita Kabupaten Nagekeo di tahun 2020 mencapai 15,450 juta rupiah yang mana di tahun 2016 PDRB perkapita tercatat sebesar 12,54 juta rupiah dan 15,367 juta rupiah di tahun 2019. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun demikian, kondisi ini juga mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan dan tingkat pendapatan masyarakat. Tabel berikut memberikan gambaran perkembangan PDRB Kabupaten Nagekeo dari Tahun 2016 - 2020. Sumber: BPS, Indikator Ekonomi Kabupaten Nagekeo, 2021 Grafik 2-11 PDRB Per Kapita Tahun 2016 – 2020
6. 6.Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo mengalami perlambatan signifikan di Tahun 2020 menjadi 0,62 yang sebelumnya di tahun 2019 sebesar 4,40. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016 – 2020 mmmzmmmgsJl 12.543 2016 -PDRB Per Kapita 12.543 13.505 2017 13.505 14.556 2018 14.556 15.367 2019 15.367 14.444 2021° 14.444 z 4,56 4,83 4,75«< :c :, •z 0,6050 z co ±t - � '.5 2016 2017 2018 2019 20 20° o Nasional 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07 o Provinsi 5,12 5,11 5,11 5,25 -0,84 Kabupaten 4,56 4,83 4,75 4,40 0,60 52 Namun demikian Laju Pertumbuhan Ekonomi Nagekeo masih lebih baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional yang masing pada tahun 2020 berada di angka minus (-) 0,84 dan minus (-) 2,07.
7. 7.Inflasi Saat ini laju inflasi untuk wilayah Kabupaten Nagekeo belum dapat dihitung sehingga untuk gambaran umum saat ini memakai laju inflasi kota terdekat yaitu Kota Maumere. Adapun laju inflasi di Kota Maumere adalah sebagai berikut: Sumber: BPS Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Nagekeo, 2021 Grafik 2-13 Laju Inflasi Kota Maumere dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional 2016 – 2020
8. 8.Indeks Gini Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio). Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan Rendah (Gini Ratio<0,3), Sedang/Moderat (0,3≤Gini Ratio≤0,5) dan Tinggi (Gini Ratio>0,5). Indeks Gini Kabupaten Nagekeo tahun 2018-2021 dapat dijelaskan melalui grafik berikut: mmmA _ 5 (ts; = ==d � 2,245 -5 1,70 I 2,00:1,84 L 2016 2017 2018 2019 2020 b Nasional 3,02 3,61 3,13 2,72 1,68 • provinsi 2,48 2,00 3,07 0,67 0,61 gaumere 3,62 1,70 2,00 1,84 2,24 53 Sumber: BPS Kabupaten Ngada, 2021 Grafik 2-14 Indeks Gini 2018 – 2020 Indeks Gini Kabupaten Nagekeo pada tahun 2020 berada pada kategori ketimpangan “Moderat” dan bergerak tipis dari kondisi tahun 2018. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah semakin meratanya akses pendidikan dan kesehatan; pasar tenaga kerja dan rata-rata upah tenaga kerja yang semakin seimbang antara pekerja formal dan informal; dan semakin meratanya distribusi kekayaan. Ketiga faktor kunci ini terus didorong melalui perkuatan sinergisitas progam-program jaring pengaman sosial dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah desa/kelurahan. 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
9. 1.Angka Melek Huruf Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tabel 2-13 Angka Melek Huruf Tahun 2016 – 2020 Uraian Capaian Per Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Melek Huruf (%) 99,54 99,55 99,13 98,50 94,50 Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Angka Melek Huruf Kabupaten Nagekeo tahun 2020 sebesar 94,50% Angka Melek Huruf terus menurun dari tahun 2017 yang berada di angka 99,55% yang meningkat dari angka 99,54% di tahun 2016. mmmmag _., 0,339 ..... 4 0,318 0,307 2018 2019 2020 - Gini Rasio 0,307 0,339 0,318 54
10. 2.Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dipakai beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah APS adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Sumber: BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021 Grafik 2-15 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 – 2020 Angka Partisipasi Kasar APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sumber: BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021 Grafik 2-16 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016 – 2020 mmmA 7% < • 7% ± ' ' ' ' =3 ¢ 'P ¢ ¢ 9 <5 < 5z -z 'c 'z ' ' ' I '< 2016 2017 2018 2019 2020 --0-7 12 tahun 97,73 97,81 98,79 98,83 98,87 13-15tahun 96,60 95,01 94,07 94,71 95,35 16-18tahun 71,32 72.97 70,80 71,71 72,62 75 : < 5 : : a. 075 zc t o (I).. ' t ¢5 f ' - 4l 5% ' t ' 5 ' ' 'c 'z '< 2016 2017 2018 2019 2020 SD/MI 97,73 109.28 114,96 113,81 112.65 SMP/MT$ 96,60 91,65 87,58 88,47 89,36 SMA/'SMK/MA 71,32 70,48 60,13 64,08 68,02 55 Angka Partisipasi Murni APM dalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sumber : BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021 Grafik 2-17 Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 – 2020 Secara umum, tingkat partisipasi cenderung berbanding terbalik dengan usia. Semakin tinggi usia, tingkat partisipasi sekolah semakin menurun, Kondisi ini dapat dikaitkan dengan kemudahan akses pendidikan dasar yakni SD dan SMP atau sederajat, Jenjang tinggi seperti SMA atau Sederajat dan Perguruan Tinggi merupakan jenjang pendidikan yang lebih susah dijangkau baik karena ketersediaan infrastruktur yang terbatas maupun biaya pendidikan yang lebih tinggi.
11. 3.Persentase Balita Gizi Buruk Salah satu indikator kesehatan dalam penilaian SDGs adalah status gizi balita, yang diukur berdasarkan umur, berat badan dan tinggi badan. Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Berat Bayi Lahir Rendah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) adalah bayi yang lahir dengan berat <2.500gram tanpa memandang usia kehamilan. BBLR merupakan faktor risiko yang paling dominan berhubungan dengan kejadian stunting. mmmA 7 « • ' ' '75 o o 5z 9 0 0 ' ' ' '< o o ¢ ¢ ¢ - ' ' $ ' ' c z '< 2016 2017 2018 2019 2020 o SD/MI 95,25 97,81 98,79 98,92 98,70 SP/MTs 74,92 77,62 73,69 75,01 75,50 -SMA/'SMK/MA 51,95 53,89 50,77 51,64 51,63 56 Selain menjadi salah satu penyebab utama kematian pada masa neonatal, bayi dengan BBLR memiliki risiko morbiditas dan mortalitas, penyakit kronis dan tumbuh kembang yang terhambat. Berdasarkan studi epidemiologi, bayi dengan BBLR memiliki risiko terjadinya stunting daripada bayi yang lahir dengan berat badan normal. Tabel 2-14 Perkembangan BBLR Tahun 2018 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan: Profil Dinas Kesehatan, 2021 Stunting Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama. Tabel 2-15 Perkembangan Balita Stunting Tahun 2018 - 2020 Sumber: Dinas Kesehatan: Profil Dinas Kesehatan, 2021 Perkembangan BBLR dan Balita Stunting mengalami tren positif, jumlah BBLR dan Balita Stunting terus menurun, persentase di tahun 2020 adalah 3,99% dari 2.506 bayi baru lahir ditimbang tahun 2020 untuk BBLR dan 13,79% dari 10.389 balita untuk stunting. mmmA BAYI BARU LAHIR DITIMBANG NO PUSKESMAS 2018 2019 2020 JUMLAH KASUS % JUMLAH KASUS % JUMLAH KASUS % DANGA 825 52 6,30 770 40 5,19 771 50 6,49 ·-·-· ·- ·-·- ·-·-··-·-··-·-· -·-· ·- ·-·- ·-·-· -·- -·-·-·-· ·-·-·-·-·- ·-·- . 2 JAWAKISA 144 7 4,86 128 6 4,69 143 11 7,69 3 BOAWAE 605 69 11,40 530 55 10,38 605 5 0,83 - -- -- -- -- -- -- -- 4 MAUPONGGO 327 29 8,87 310 335 0,30 5 MAU NORI 222 13 5,86 200 17 8,50 214 4 1,87 6 NANG ARO RO 283 14 4,95 316 2 0,63 334 20 5,99 7 KABUREA 102 9 8,82 91 11 12,09 104 9 8,65 MAUPONGGO 1.409 572 40.60 1.434 347 24.20 1.627 337 20.71 2 MAU NO RI 950 324 34.11 907 319 35.17 997 240 24.07 3 NANGARORO 1.108 392 35,38 1.335 540 40,45 1.439 322 22.38 4 BOAWAE 2.222 963 43.34 2.577 338 13,12 2.895 241 8.32 5 JAWAKISA 551 172 31.22 589 143 24.28 641 116 18,10 6 DANGA 2.083 664 31.88 2.520 371 14.72 2.374 157 6.61 7 KABUREA 415 140 33.73 422 36 8,53 416 20 4.81 57
12. 4.Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi dan Balita Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa) ditampilkan dalam grafik berikut: Sumber: Dinas Kesehatan: Profil Dinas Kesehatan 2021 Grafik 2-18 Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun 2017 – 2020 Angka Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (AKI) ditampilkan dalam grafik berikut: Sumber: Dinas Kesehatan: Profil Dinas Kesehatan 2021 Grafik 2-19 Angka Kematian Ibu Tahun 2017 – 2020 AKI di Kabupaten Nagekeo masih tinggi, dimana target SDGs 2030 yaitu AKI: 70 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan Kabupaten Nagekeo di tahun 2020 berada di angka160 walaupun sempat turun di tahun 2019. Sedangkan untuk AKB dan AKBa berada di angka 10 untuk AKB dan 1 untuk AKBa, angka - angka ini sudah melebih target SDGs 2030 yaitu 12 per 1000 kelahiran hidup untuk AKB dan 25 per 1000 kelahiran hidup untuk AKBa, kelahiran hidup di Kabupaten Nagekeo sebesar 2.506 kelahiran di tahun 2020. mmmA z ; .c %, 5 115¢ $ $ c "z z « « 2018 2019 20202017 2018 2019 2020 Kematian 39 36 33 24 Kematian 5 2 2 AKB 16 14 14 10 -o- AKBa 2 1 1 2 1co t 160o •z < □ □ □ d=¥ u < e- 1 5 "'z < 2017 2018 2019 2020 LKematian 4 4 2 4 -- AKL 160 159 84 160 58
13. 5.Coronavirus Disease 2019 Wabah COVID-19, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di Kota Wuhan China akhir Desember 2019. World Health Organization (WHO) menamai virus tersebut Novel Coronavirus (2019-nCoV) pada 12 Januari 2020 dan kemudian mengubahnya menjadi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada 12 Februari 2020. Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Gambar 2-9 Kasus Covid-19 Tahun 2020 Di Kabupaten Nagekeo kasus pertama terkonfirmasi terjadi pada bulan Mei 2020, sebanyak 3 orang terkonfirmasi saat itu. Jumlah itu tidak bertambah sampai dengan bulan juli, hal ini tidak lepas dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh satgas penanganan di daerah. Posko - posko dibentuk di perbatasan untuk mengawasi perlintasan orang antar wilayah. Bulan agustus angka terkonfirmasi meningkat dan terus bertambah sampai akhir tahun 2020. Pelonggaran atas aktivitas perlintasan orang antar wilayah/daerah untuk mecegah dampak ekonomi memberikan kontribusi pada kondisi ini. Namun begitu angka kematian atas penyakit ini tidak ada sampai dengan akhir tahun 2020. Penambahan kasus terkonfirmasi diimbangi juga dengan angka kesembuhan. Sampai dengan akhir tahun 2020 hanya tersisa 2 orang yang belum sembuh dari 25 kasus terkonfirmasi. m=AI ·a LilI ·fki•i ..II COvI-19 1KAI. NAGEKE 2020 I m Z J/ t 6 Tm - J" p I 4 --- Mei Juni Juli Agus. Sept. 0kt. Nov. Des. MENINGGALSAATINI 59 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada grafik berikut: Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 Grafik 2-20 Grafik Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016-2020 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
14. 1.Pendidikan a) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersedian sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI per 10.000 jumlah penduduk usia 7-12 tahun dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2-16 Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia 7-12 Tahun 2016-2020 URAIAN CAPAIAN PER TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah SD/MI 177 177 177 177 177 Jumlah Ruang Kelas SD/MI 1.201 1.217 1.223 1.223 1.297 Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun 19.036 19.663 19.657 16.586 15.521 Rasio Gedung SD/MI terhadap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun 93 90 90 107 114 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nagekeo. 2021 Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI bergerak fluktuatif mengikuti perkembangan jumlah penduduk, sedangkan jumlah sekolah SD/MI tidak bertambah. mmmA .% z5 5 z3 s O o zz < 2zg 7. ¥z C .D • 2017 2018 2019 2020 ■ Gedung Kesenian - liil Group Kesenian - 31 31 31 31 ■ Klub Olahraga - 35 35 35 35 Gedung Olahraga - 46 46 46 46 Gedung Olahraga - Klub Olahraga - Group Kesenian Gedung Kesenian - 60 Sementara itu rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 13-15 tahun atau usia sekolah setara SMP dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2-17 Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs Terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun 2016-2020 URAIAN CAPAIAN PER TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah SMP/MTs 56 56 56 56 56 Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs 353 353 353 353 416 Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun 9.718 9.917 10.770 7.096 10.474 Rasio Gedung SMP/MTs terhadap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun 58 56 52 79 53 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nagekeo. 2021 Rasio Ketersediaan Sekolah dari tahun 2016-2020 selalu mengalami naik turun, hal ini mengikuti perkembangan penduduk usia 13 - 15 tahun. Jumlah Sekolah SMP/MTs tidak mengalami penambahan dari segi jumlah. b) Rasio Guru Terhadap Murid Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut: Tabel 2-18 Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Tahun 2016 - 2020 URAIAN CAPAIAN PER TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Guru SD/MI 1.757 1.794 1.803 1.734 1.768 Jumlah Murid SD/MI 20.322 20.019 20.122 19.167 18.499 Rasio per 1.000 SD/MI 86 85 90 90 95 Perbandingan Guru-Murid 12 12 11 11 10 Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021 Jumlah guru SD/MI cenderung menurun jumlahnya dan di sisi lain jumlah murid SD/MI juga menurun angkanya sehingga perbandingan guru- murid cenderung menurun, dimana tahun 2020 perbandingan guru-murid adalah 1: 10 yang artinya 10- 11 murid SD/MI dilayani oleh 1 guru. mmmA 61 Rasio guru terhadap murid pada pendidikan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2-19 Rasio Guru-Murid untuk Jenjang Pendidikan SMP/MTs Tahun 2016-2020 RATIO GURU-MURID CAPAIAN PER TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Guru SMP/MTs 844 864 864 835 869 Jumlah Murid SMP/MTs 8.536 8.734 9.039 9.021 9.092 Rasio Guru-Murid per 1.000 SMP/MTs 99 99 95 95 95 Perbandingan Guru-Murid 10 10 10 11 10 Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021 Rasio guru terhadap murid untuk level pendidikan SMP/MTs tidak jauh berbeda dengan rasio guru terhadap murid untuk level pendidikan SD/MI. Rasio guru murid di tahun 2020 adalah 1:10 dimana 1 guru melayani kurang lebih 10-11 murid. c) Angka Kelulusan Data Angka Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 - 2020 adalah sebagai berikut: Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nagekeo.2021 Grafik 2-21 Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020 Angka Kelulusan Menurut Tingkat Pendidikan SD dan SMP selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016 untuk SD yaitu 99.91%, SMP 99.25% dan tahun 2020 SD dan SMP 100%. mmmmags SD/MI SMP/MTs 2016 SMP/MTs 99,25% 0 SD/MI 99,91% 2017 99,93% 100% 2018 99,59% 100% 2019 99,17% 100% 2020 100% 100% 62
15. 2.Kesehatan a) Fasilitas Kesehatan Kebutuhan pelayanan kesehatan ditentukan oleh rasio-rasio keseimbangan yang meliputi rasio jumlah fasilitas Kesehatan berbanding jumlah penduduk dan rasio tenaga dokter (tenaga Kesehatan) berbanding jumlah penduduk. Tabel 2-20 Rasio Fasilitas Kesehatan per 100.000 Penduduk Tahun 2016-2020 Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021 Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap jumlah penduduk dari tahun ke tahunnya terus menurun hal ini disebabkan adanya pertambahan jumlah penduduk sedangkan jumlah Fasilitas Kesehatan tidak bertambah. Rasio Puskemas per 100.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 4,43 yang artinya bahwa cakupan pelayanan 1 puskemas jika dirata-ratakan adalah 1 puskesmas melayani sekitar 22.819 penduduk. Jika melihat dari aspek wilayah kerja dengan mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan maka nagekeo sudah memenuhi amanat permenkes dimaksud. Selain ketersediaan minimal 1 Puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah menjadi pertimbangan dalam membangun fasilitas Kesehatan dalam rangka memperluas cakupan pelayanan. mmmA F ASILIT AS 2016 2017 2018 2019 2020 KESEHATAN JU MLAH RASO JU MLAH RAS9IO JUMLAH RA9IO JUMLAH RASIO JU MLAH RAS1IO Rumah Sakit I 0,71 I 0,70 I 0,69 I 0,69 I 0,63 Puskesmas 7 4,95 7 4,90 7 4,85 7 4,80 7 4,38 Pustu 34 24,06 34 23,81 36 24,93 34 23,32 34 21,29 63 b) Tenaga Kesehatan Rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada grafik berikut: Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-22 Rasio Dokter per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020 Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-23 Rasio Bidan, Perawat dan Farmasi per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020 Rasio tenaga Kesehatan terus membaik dari tahun ke tahun, penambahan jumlah penduduk dapat diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan, hal ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam pengadaan tenaga Kesehatan baik lewat jalur rekrutmen ASN (PNS dan PPK) maupun lewat jalur Pegawai Tidak Tetap (PTT). Perbaikan rasio paling signifikan adalah jumlah bidan dimana di tahun 2020 sudah mencapai 18,28 per 10.000 penduduk. Sedangkan dokter spesialis di tahun 2020 rasionya berada di angka 0.63 per 10.000 penduduk dan dokter umum 2,07 per 10.000 penduduk yang artinya 1 dokter dapat melayani sekitar 4.841 penduduk. mmmA r UJ 0f- -O¥ ' 0 • - ' ' c % '0 ' l'l %75 : 0 5 21 16 2017 2018 2019 2020 Dokter Umum 0,57 1,33 1,32 1,85 2,07 -Dokter Gigi 0,14 0,28 0,35 0,34 0,31 Dokter Spe sialis 0,00 0,07 0,28 0,48 0,63 ss• a - g =-- : z±3 3&F zsz 3= 2016 2017 2018 2019 2020
o.FARMASL 1,06 1,96 1,73 1,85 1,75 BID AN 4,53 15,48 15,30 17,83 18,28 PERAWAT 17,90 18,56 16,90 22.83 18,09 64 c) Rasio Posyandu per Satuan Balita Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan KB. Tujuan posyandu antara lain: Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas. Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Grafik 2-24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2017-2020 Rasio Posyandu di Kabupaten Nagekeo tergolong memadai dan setiap tahunnya mengalami perbaikan dari segi rasio cakupan pelayanannya. Dimana di tahun 2020 cakupan pelayanan posyandu sudah mencapai 1: 52,47 yang artinya 1 Posyandu melayani 52 – 53 Balita. d) Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Grafik 2-25 Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2017-2020 Persentase Desa/Kelurahan UCI di tahun 2020 sudah mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 109 dari 113 Desa/Kelurahan di Nagekeo, tersisa 4 desa/ kelurahan yang belum masuk kategori Desa/Kelurahan UCI. PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 oRASO 9OS¥YANDU 2017 59,36 2018 60.25 2019 54,64 2020 52.47 u 2 96,46� 79,65 80,53 90,27AA ¢ ---<t V> A 0 2017 2018 2019 2020 E UCL 90 91 102 109 t NON 23 22 11 4 % 79,65 80,53 90,27 96,46 a 65
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a) Jalan dan Jembatan Jalan Jenis permukaan jalan di identifikasi berdasarkan perkerasan untuk melihat kualitas jalan dalam peningkatan aksesbilitas suatu wilayah. Panjang jalan kabupaten menurut jenis permukaan jalan pada tahun 2017-2020 ditampilkan pada grafik berikut: Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 Grafik 2-26 Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2017-2020 Panjang jalan dengan jenis permukaan aspal pada tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami penambahan panjang dari 110,68 KM pada tahun 2017 menjadi 198,52 kilometer di tahun 2020 ini berbanding lurus dengan pengurangan panjang jalan dengan jenis permukaan lainnya. Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 Grafik 2-27 Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2017-2020 mm=mag tail .IE Aspal Kerikil Lainnya 2017 110,68 108,13 345,42 2018 130,68 110,13 323,42 2019 140,98 111,66 311,59 2020 198,52 96,46 269,25 al mh» € • € a Baik Sedang Rusak Ringan 2017 90,98 161,66 13,40 2018 110,98 141,66 13,40 # 2019 140,98 111,66 13,40 # m 2020 214,57 53,94 17,12 A a ,..,, - Rusak Berat 298,19 298,19 298,19 278,60 66 Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jalan dalam kondisi baik sudah mencapai 214,57 KM yang mana kondisi ini berbading terbalik dengan jalan pada kondisi sedang, hal ini juga menunjukan kinerja dalam penambahan maupun peningkatan kondisi jalan. Namun interfensi terhadap jalan dengan kondisi rusak berat belum cukup berarti, interfensi baru terjadi di tahun 2020 dengan peningkatan kondisi jalan sepanjang 20 KM. Jembatan Kondisi topografi Kabupaten Nagekeo mengharuskan dibangunnya banyak jembatan dimana fungsi jembatan adalah menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, saluran dan kondisi terpisah oleh kondisi alam. Secara keseluruhan di Kabupaten Nagekeo terdapat 51 jembatan dengan Panjang total 892 M dengan dan sebagian besar berada dalam kondisi baik dan kondisi yang lain adalah rusak ringan namun masih bisa dilewati kendaraan. Tabel 2-21 Panjang dan Kondisi Jembatan Tahun 2020 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 mmmmmaAJl 2 Boawae - Olakile - Batas Ngada 3 38 2 3 Rega Sawu 4 35 4 4 Raterunu - Watuapi 2 39 2 5 Kajulaki - Malabe 5 58 2 3 6 Dalam Kota Mbay 2 8 2 7 Boasabi - Alorawe - Nagerawe 2 70 2 8 Roe - Ratedao - Nebe 5 29,5 3 2 9 Raja - Jawakisa 2 35 2 10 Mala - Watugase 7,5 11 Mauponggo - Ngera - Puuwada 4 105 4 12 Mauponggo Maunori 60 13 Aewoe - Wayupe 2 23 14 Olakile - Nagerawe 2 75 2 15 Lena - Sorowea 1 8 1 16 Kotakeo - Mbeku 2 30 2 a I NHLEKEU 96,46 KM LINN PAN.ING TIP KONOISI JaLAN _ @ . 4 t JEM8TN I las....Iiill''J' j 5¢' ia-' 68 b) Irigasi Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian. Saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten terpanjang ada di Kecamatan Boawae dan Mauponggo yaitu 50.086 M dan 51.271 M yang mengairi Luas Lahan Fungsional sebesar 617, 74 Ha dan 473,77 Ha. Tabel 2-22 Panjang Saluran Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tahun 2020 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 c) Air Bersih Persentase rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program penyediaan air bersih baik yang dilaksanakan oleh BLUD-SPAM maupun pelaksanaan program PAMSIMAS. Perkembangan rumah tangga berakses air minum pada tahun 2016-2020 ditampilkan dalam tabel berikut: Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 Grafik 2-28 Persentase Rumah Tangga Terakses Air Bersih Tahun 2016-2020 mammmmmgGsJ] 1 Boawae 902,37 617,74 39.566 7.523 2.997 50.086 2 Mauponggo 566,67 473,77 42.045 5.854 3.372 51.271 3 Nangaroro 135 67,3 10.554 2.443 543 13.540 5 Keo Tengah 73 54 5.439 62 43 5.544 6 Wolowae 498 442 4.968 629 1.130 6.727 7 Aesesa 889 623,7 7.310 2.701 10.011 3.064,03 2.278,50 109.881,80 19.211,90 8.085,00 137.178,70 1 .376 14.564 17.805 20.605 21.907 49,97 54,411 < 66.52 z 76,98 RT 2016 2 g"2017 Persentase2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase 49,97 54,41 66,52 76,98 82,06 ORT 13.376 14.564 17.805 20.605 21.907 a 69 d) Sanitasi Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 Grafik 2-29 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2016-2020 Persentase rumah tangga bersanitasi meningkat secara pesat dari posisi 61,09% di tahun 2016 dan mencapai 97,32% pada tahun 2020.
2. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2019 masih cukup besar yaitu 13.245 unit dan mengalami penurunan ke angka 11.820 unit pada tahun 2020. Penurunan angka RTLH ini dilaksanakan melalui program pemerintah dengan bantuan perumahan bagi Masyarat Berpenghasil Rendah (MBR) yang dialokasikan lewat Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Desa. Tabel 2-23 Kondisi Perumahan Tahun 2019 - 2020 2019 2020 JUMLAH % JUMLAH % Rumah Layak Huni (RLH) 13.186 49,89 14.876 55,72 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 13.245 50,11 11.820 44,28 TOTAL 26.431 26.696 Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2021
3. 5.Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Rasio jumlah Pol-PP terus menurun tiap tahunnya, penurunan drastis terjadi di tahun 2019, hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memperpanjang kontrak Tenaga Harian Lepas (THL) yang mana sebelumnya personil Pol-PP banyak berasal dari THL, rekrutan baru tidak sebanyak jumlah sebelumnya. mmmmmaAJl +- O O 0 I I O- I I I I I I I I '2016 2017 2018 2019 2020 b RT 61,09 82,50 83,03 97,32 97,32 a 70 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021 Grafik 2-30 Rasio Pol PP per 10.000 Penduduk Tahun 2016 - 2020 Bencana Kejadian bencana di Kabupaten Nagekeo masih tinggi, kejadian ini didominasi oleh bencana kebakaran disusul oleh bencana tanah longsor dan bencana banjir. Tabel 2-24 Kejadian Bencana Tahun 2018 - 2020 NO JENIS BENCANA JUMLAH KEJADIAN 2018 2019 2020 1 Kebakaran 21 14 21 2 Banjir 6 22 10 3 Tanah Longsor 22 13 9 4 Puting Beliung 11 8 8 5 Gagal Panen 1 - - 6 Kekeringan - 7 13 7 Abrasi Pantai - - 5 TOTAL 61 64 66 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Kriteria Destana/Katana Kabupaten Nagekeo tahun 2020 sebagai berikut: Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021 Grafik 2-31 Destana/Katana Tahun 2020 5 0 • 0 77 5 mmmmmaAJl Pol pp Penduduk oRasio Pol.pp 2016 138 141.310 9,77 2017 135 142.804 9,45 2018 133 144.414 9,21 2019 44 145.826 3,02 2020 43 159.732 2,69 gPratama aMadya a Utama a 71
4. 6.Sosial PMKS PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Di Kabupaten Nagekeo terdapat 19 jenis PMKS yang dari segi jumlah bertambah tiap tahunnya. Jumlah PMKS terbanyak berasal dari jenis fakir miskin yang pada tahun 2020 berjumlah 76.539 jiwa. Capaian penanganan terhadap PMKS terbilang baik dengan capaian di atas 90an persen. Penanganan dari kelompok jenis disabilitas yang masih kurang, di tahun 2020 dari 866 jiwa yang tertangani hanya 81 kemudian belum adanya penanganan terhadap Anak Balita Terlantar, BWBLP dan waria. PSKS PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tabel 2-25 PSKS Tahun 2018 - 2020 Sumber: Dinas Sosial, 2021 mmmmmaAJl 2 PKH 15 15 15 6 6 6 8 8 8 3 41 41 41 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial [9 Panti) 9 9 9 5 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 8 8 8 6 Te a Keseiahteraan Sosial Kecamatan - Kecamatan Aesesa 1 1 1 - Kecamatan esesa Selatan 1 1 1 - Kecamatan Wolowae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96 96 96 a 72 Tabel 2-26 Persentase PMKS yang ditangani Tahun 2016-2020 NO JENIS PMKS 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH PMKS TERTANGANI JUMLAH PMKS TERTANGANI JUMLAH PMKS TERTANGANI JUMLAH PMKS TERTANGANI JUMLAH PMKS TERTANGANI 1 Anak Balita Terlantar 295 295 139 159 159 2 Anak Terlantar 569 569 594 432 147 432 150 3 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 45 45 57 57 18 18 24 24 28 28 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan - 57 - 57 18 18 24 24 28 28 5 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus - - 1 1 1 1 6 Lanjut Usia Terlantar 725 512 725 522 882 182 4.124 1.743 4.124 1.248 7 Penyandang Disabilitas 937 35 937 68 1.059 8 866 130 866 81 8 Waria 16 16 16 16 16 9 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 98 98 110 110 110 10 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 38 38 38 38 33 33 33 33 40 40 11 Korban Penyalahgunaan NAPZA 5 5 1 1 12 Korban Trafficking - - 1 1 1 1 13 Pekerja Migran Bermasalah Sosial - - - 24 24 14 Korban Bencana Alam 9.422 9.422 10.146 10.146 11.165 11.165 13.883 13.883 4.560 4.560 15 Korban Bencana Sosial 223 223 537 537 75 75 120 120 925 925 16 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi - - 615 595 595 17 Fakir Miskin 68.021 68.021 68.021 68.021 68.021 68.021 68.021 68.021 76.539 76.539 18 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 15 15 22 22 22 19 Komunitas Adat Terpencil 360 360 360 360 JUMLAH 80.769 78.713 81.819 79.806 82.770 79.522 88.456 84.151 88.444 83.599 PERSENTASE 97,45% 97,54% 96,08% 95,13% 94,52% Sumber: Dinas Sosial, 2021 mammy {@I ts 73 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
5. 1.Ketenagakerjaan Pelatihan kompetensi bagi Pencari Kerja dilakukan dalam rangka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja/lapangan usaha untuk mengurangi pengangguran, sekaligus untuk mempercepat proses penanggulangan pengangguran. Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih dan Tenaga Kerja yang ditempatkan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2-27 Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih dan yang ditempatkan Tahun 2016-2020 TENAGA KERJA 2016 2017 2018 2019 2020 Dilatih 32 9 15 86 69 Ditempatkan 7 27 15 45 69 Persentase 22% 300% 100% 52% 100% Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021 Secara jumlah tenaga kerja yang dilatih setiap tahunnya terus bertambah walaupun tidak semua ditempatkan seperti yang terjadi pada tahun 2016, selebihnya bahwa pelatihan tenaga kerja sudah disesuaikan dengan permintaan akan tenaga kerja dan kompetensi yang dibutuhkan.
6. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dari posisi 23 kasus yang dilaporkan di tahun 2016 menurun signifikan menjadi 3 kasus di tahun 2020 dan atas setiap laporan tersebut semuanya dapat diselesaikan. Tabel 2-28 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020 NO URAIAN CAPAIAN PER TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan 23 20 18 12 3 2 Kasus yang ditangani 23 20 18 12 3 3 Persentase kasus yang ditangani (%) 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, P3A, 2021 mmmmagl 74
7. 3.Pangan Ketersediaan Pangan Ketersediaan pangan merupakan kebutuhan untuk pemenuhan pangan masyarakat setempat dalam mengurangi jumlah penduduk miskin ataupun meningkatkan kesehatan masyarakat. Ketersediaan pangan di Kabupaten Nagekeo terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, di tahun 2019 Tabel 2-29 Ketersediaan Pangan Tahun 2016-2019 URAIAN CAPAIAN PER TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/tahun) 71,58 74,43 75,92 87,16 78,79 Sumber: Dinas Pangan, 2020 Cadangan Pangan Cadangan pangan merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengangani potensi kekurangan pangan di masa mendatang, pada tahun 2020 ada 3.184,9 Ton EB (Equivalen Beras) padi diikuti dengan persediaan komoditas jagung sebesar 784,3 Ton EB sebagai cadangan pangan. Sumber: Dinas Pangan, 2021 Grafik 2-32 Cadangan Pangan Tahun 2016-2020
8. 4.Lingkungan Hidup Keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH merupakan indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Konsep IKLH dilihat dari 3 (tiga) Indikator Kualitas Lingkungan yaitu Kualitas Air/Sungai, Kualitas Udara, dan Tutupan Hutan. mmmmagl "'« L • a 6 z o ob < 2016 2017 2018 2019 2020 t Padi 3.033,79 1.826,51 3.568,86 1.905,41 3.184,90 t Jagung 994,47 638,30 1.267,91 990,45 784,30 a Ubi - ubian 186,65 119,34 165,98 117,56 99,05 gKacang -kacangan 133,48 88,78 150,96 23,09 62,12 75 Tabel 2-30 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021 IKLH Kabupaten Nagekeo masih berada di angka 56,76 dan masuk pada kategori “Kurang”, kondisi kurang ini sangat dipengaruhi IKTL dan IKA yang masih rendah.
9. 5.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berikut disajikan capaian pelayanan Dokumen Kependudukan periode tahun 2016 - 2020. Tabel 2-31 Jenis Pelayanan Dokumen Kependudukan Tahun 2016 – 2020 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Sampai dengan tahun 2020 jenis pelayanan dokumen kependudukan dengan cakupan yang masih rendah adalah Penerbitan Akte Kelahiran, per kondisi 2020 baru mencapai 44,39% akta yang diterbitkan, selain itu cakupan Penerbitan Akte Perkawinan juga masih pada level yang belum cukup baik, cakupannya masih berada di angka 62,63%.
10. 6.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-Rata Jumlah LPM Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberi pelatihan ataupun bantuan agar dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi ataupun kualitas hidup masyarakat. Jumlah LPM mengalami penurunan di tahun 2020 namun untuk Jumlah kelompok binaan LPM tetap berada di angka 377 dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016. mmmmagl INDIKATOR CAPALAN PERTAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kualitas Air (IKA) 50,00 57,50 57,50 70,00 68,00 Indeks Kualitas Udara (IKU) N/A N/A 88,02 91,28 91,82 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 27,03 27,03 27,03 27,03 27,04 54,47 59,20 58,76 CAPAIAN PER TAHON NO JENIS LAYANAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kartu Keluarga (KK) 85,04 87,98 78,87 83,15 86,63 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP 66,75 72,65 79,01 80,65 81,33 3 Akte Kelahiran 25,49 30,46 36,63 41,09 44,39 4 Akte Perkawinan 23,70 30,13 46,54 56,73 61,63 76 Tabel 2-32 Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P3A, 2021 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Jumlah Kelompok Binaan PKK menurun drastis di tahun 2020 menjadi 1.151 dari tahun sebelumnya sebesar 2.708 kelompok. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam penanganan virus covid-19. Tabel 2-33 Kelompok Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2016 - 2020 NO URAIAN CAPAIAN PER TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 PKK 113 116 121 121 121 2 Kelompok Binaan PKK 2.615 2.708 2.708 2.708 1.151 3 Rata-rata 23,14 23,34 22,38 22,38 9,51 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P3A, 2021 Indeks Desa Membangun (IDM) IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Mengacu pada IDM di Kabupaten Nagekeo masih terdapat 5 Desa Sangat Tertinggal yang tersebar di Kecamatan Aesesa: 1 Desa, Aesesa Selatan: 2 Desa dan Keo Tengah: 2 Desa. Sedangkan Desa Maju berjumlah 4 desa yang semuanya berada di Kecamatan Aesesa. Desa Tertinggal sebanyak 36 desa dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Nangaroro dengan 10 desa dan Desa Berkembang sebanyak 52 desa dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Boawae dengan 15 desa. NO URAIAN CAPAIAN PER TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 LPM 113 116 116 116 97 2 Kelompok Binaan LPM 377 377 377 377 377 3 Rata-rata 3,34 3,34 3,34 3,34 3,30 mmmmagl 77 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P3A, 2021 Grafik 2-33 Indeks Desa Membangun Tahun 2019 - 2020
11. 7.Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Rasio Akseptor KB Peserta KB setiap tahunnya mengalami kenaikan, di tahun 2020 peserta KB mencapai 11.222 dengan Rasio Aseptor KB 64,95% dari 17.278 PUS. Tabel 2-34 Rasio Akseptor KB Tahun 2016 - 2020 URAIAN CAPAIAN PER TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 PUS 16.945 17.099 16.979 16.992 17.278 Peserta KB 9.467 9.611 10.221 10.923 11.222 Rasio Akseptor KB 55,87 56,21 60,2 64,28 64,95 Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021
12. 8.Perhubungan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Fasilitas perhubungan yang ada di Kabupaten Nagekeo adalah 2 Pelabuhan, 1 Pelabuhan Niaga Marapokot serta 1 Pelabuhan Penyeberangan (Ferry) Marapokot. Kabupaten Nagekeo belum memiliki fasilitas lain seperti terminal ataupun bandar udara. Tabel 2-35 Jumlah Fasilitas Perhubungan FASILITAS PERHUBUNGAN JUMLAH Terminal Bis - Bandar Udara - Pelabuhan Laut 2 Sumber: Dinas Perhubungan, 2021 mmmmagl Berkembang Maju Sangat Tertinggal Tertinggal 2019 32 4 5 36 l 2020 52 4 36 s 78
13. 9.Perpustakaan Perpustakaan adalah fasilitas atau tempat menyediakan sarana bahan bacaan untuk masyarakat. Tabel 2-36 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2017 - 2020 PENGUNJUNG JUMLAH PENGUNJUNG 2017 2018 2019 2020 Pelajar 15.577 13.655 2.970 1.021 Umum/Mahasiswa 2.454 2.240 12.977 822 TOTAL 18.031 15.895 15.947 1.843 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2021 Jumlah kunjungan ke perpustakaan tahun 2020 mengalami penurunan drastis hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19, pembatasan aktivitas masyarakat memberi pengaruh kepada kondisi ini. 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan
14. 1.Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengalami tren peningkatan tiap tahunnya, capaian tahun 2020 sebanyak 2.988 ton untuk perikanan tangkap dan 92,31 ton untuk perikanan budidaya, produksi garam juga meningkat setiap tahunnya dan berada di angka 2.707 ton di tahun 2020. Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021 Grafik 2-34 Produksi Ikan dan Garam Tahun 2016 - 2020 mmmmagl Perikanan TangkKap -O Perikanan Budidaya 6aram 2016 1.045,32 261,40 2017 1.098,11 763,15 2018 2.374,36 71,00 2.264,10 2019 2.421,84 92,85 2.743,75 2020 2.988,00 92,31 2.707,00 79
15. 2.Pariwisata Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 lewat pembatasan pergerakan masyarakat antar wilayah lewat kebijakan PSPB, PPKM dan lain sebagainya. Selain itu kebijakan secara global dalam penanganan covid-19 dengan adanya pembatasan perpindahan orang antar negara memberi dampak kepada tidak adanya kunjungan wisatawan mancanegara. Tabel 2-37 Jumlah Kunjungan dan Rata rata Lama Tinggal Wisatawan Tahun 2016 - 2020 WISATAWAN 2016 2017 2018 2019 2020 Mancanegara 197 371 220 324 - Nusantara 9.082 8.377 12.507 10.247 7.416 Total 9.279 8.748 12.727 10.571 7.416 Rata-rata lama tinggal 1 1 1 1,5 1,5 Sumber: Dinas Pariwisata, 2021
16. 3.Pertanian Pemanfaatan Lahan Kondisi pemanfaatan lahan potensial baik untuk lahan basah maupun kering dari tahun 2017 – 2020 cendrung stagnan Tingkat pemanfaatan lahan hanya mencapai 65% untuk lahan basah dan 45% untuk lahan kering. Tabel 2-38 Pemanfaatan Lahan Tahun 2017 - 2020 JENIS LAHAN LUAS LAHAN (Ha) 2017 2018 2019 2020 LAHAN BASAH Potensial 11.143 11.143 11.163 11.163 Fungsional 7.001 7.243 7.249 7.261 18.144 18.386 18.412 18.424 LAHAN KERING Potensial 76.548 76.548 76.548 76.528 Fungsional 34.793 34.663 34.657 34.645 111.341 111.211 111.205 111.173 Sumber: Dinas Pertanian, 2021 mmmmagl 80 Tingkat Produktivitas Luas Tanam untuk Tanaman Pangan didominasi oleh Padi dan Jagung. Pada tahun 2020 Luas Tanam Padi seluas 11.474 Ha dengan Luas Panen 10.347 Ha dan Produksi sebesar 41.467 Ton dan Luas Tanam Jagung seluas 8.012 Ha dengan Luas Panen 5.026 Ha serta Produksi sebesar 20.638 Ton. Luas Lahan untuk Tanaman Perkebunan terbesar adalah Kelapa dan Jambu Mete dengan Luas Lahan 6.593,11 Ha untuk Kelapa dan 3.790,62 Ha untuk Jambu Mete Sedangkan dari segi produksi yang terbesar adalah Kelapa dan Kemiri, Produksi Kelapa sebesar 3.744,90 Ton dan Kemiri sebesar 1.210,80 Ton. Dengan produktivitas terbesar adalah kelapa yaitu sebesar 759 KG/Ha. Luas Tanam untuk Tanaman Hortikultura dari tanaman buah - buahan terbesar adalah Mangga dan Pepaya dengan Luas Tanam sebesar 7.049 Ha untuk Mangga dan 610,67 Ha untuk Pepaya. Sedangkan dari segi produksi yang terbesar adalah Mangga dan Pisang, Produksi Mangga sebesar 6.919 Ton dan Pisang sebesar 5.520 Ton. Luas Tanam untuk Tanaman Hortikultura dari tanaman sayur - sayuran terbesar adalah Kangkung dan Ketimun dengan Luas Tanam 57 Ha untuk Kangkung dan 38 Ha untuk Ketimun. Sedangkan dari segi produksi yang terbesar adalah Kangkung dan Petsai/Sawi, Produksi Kangkung sebesar 992 Ton dan Pisang sebesar 335 Ton. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi/Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Komoditas Perkebunan disajikan dalam tabel di bawah ini. (Sumber: Dinas Pertanian, 2020) mmA] 81 Tabel 2-39 Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016 - 2020 Tabel 2-40 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2016 - 2020 No. Tanaman Pangan Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Ha Ha Ton Ha Ha Ton Ha Ha Ton Ha Ha Ton Ha Ha Ton 1 Padi 10.628 10.544 50.613 11.088 10.316 43.555 12.701 11.622 41.090 10.073 11.140 41.813 11.474 10.347 41.467 Padi Sawah 9.604 9.520 47.734 10.539 9.891 42.406 11.331 10.789 39.305 9.692 9.884 39.603 10.122 9.649 39.782 Padi Bukan lahan sawah 1.024 1.024 2.879 549 425 1.149 1.370 833 1.785 381 1.256 2.210 1.352 698 1.685 2 Jagung 5.366 4.627 15.472 6.375 5.661 20.413 6.090 5.476 23.805 3.824 6.245 29.203 8.012 5.026 20.638 Jagung Hibrida 3.422 2.734 10.629 3.721 3.475 15.066 4.192 2.847 14.139 3.416 5.361 27.610 5.381 3.748 15.872 Jagung Komposit 839 834 2.311 905 866 2.913 590 979 4.317 101 43 195 793 610 2.707 Jagung lokal 1.105 1.059 2.532 1.749 1.320 2.434 1.308 1.650 5.349 307 841 1.398 1.838 668 2.059 3 Ubi Kayu 1.211 1.211 12.520 612 776 8.279 627 658 7.128 306 452 4.716 585 446 4.795 4 Ubi jalar 280 280 2.417 225 270 2.340 69 245 2.284 58 127 1.065 76 54 341 5 Sorgum 2 2 1 2 - 1 - 1 1 - 8 - 10 10 7
17. 6.Kedelai 279 162 108 186 212 89 659 558 380 1 38 11 21 29 27 7 Kacang Tanah 183 183 158 58 53 47 108 128 115 9 38 31 168 155 210 8 Kacang Hijau 98 98 57 23 20 12 54 71 42 30 30 16 90 90 50 Jumlah 18.047 17.107 81.346 18.569 17.308 74.736 20.308 18.759 74.845 14.301 18.078 76.855 20.436 16.157 67.535 2016 2017 2018 2019 2020 No. Luas Lahan Produksi Produksiti vitas Luas Lahan Produksi Produksitivit as Luas Lahan Produksi Produksitiv itas Luas Lahan Produksi Produksitiv itas Luas Lahan Produksi Produksitivi tas Ha Ton KG/Ha Ha Ton KG/Ha Ha Ton KG/Ha Ha Ton KG/Ha Ha Ton KG/Ha 1 Kelapa 8.613 4.362 759,00 8.653,00 4.478,00 778,00 8.653,00 4.480,00 777 8.648,00 4.490 777 6.593,11 3.744,90 859,00 2 Jambu Mete 5.243 1.373 599 5.241,00 1.379,00 599,00 5.241,00 1.379,00 596 5.425,00 1.392 598 3.790,62 721,21 531,00 3 Kopi Arabika 320 127 591 319 130 591 319 130 588 317 130 590 307,86 124,71 577 Robusta 675 248 719 672 252 718 672 252 706 667 261 717 642,51 204,8 595 4 Kakao 2.042 548 519 2.053,00 559,00 522,00 2.054,00 561,00 521 2.051,00 569 523 1.891,41 536,61 536,00 5 Kemiri 2.730 1.365 734 2.725,00 1.378,00 741,00 2.271,00 1.379,00 737 2.715,00 1.412 750 2.376,20 1.210,80 723,00 6 Kapuk 49 12 261 47 11 250 46 11 244 45 11 250 45 11,2 255 7 Cengkeh 989 216 421 991 221 432 1.321,00 220,00 426 1.341,90 227 433 1.191,02 256,80 504,00 8 Pinang 39 10 333 38 9,3 321 37 9,3 291 37 12 384 57,65 18,5 429 9 Vanili 5 0 0 3 2 0 3 2 0 2 0 0 3,8 0 0 10 Lada 12 4 400 12 4 400 12 4 444 12 4 410 9,2 3,4 425 11 Asam 65 8 471 65 8 471 64 8 421 65 9 474 157,91 34 367 12 Jarak Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Pala 317 29 282 331 37 339 362 39 339 432 43 348 416,7 41,5 302 14 Kapas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Tembakau 183 101 552 225 123 547 25 123 4.920 11 5 455 9 5,2 578 16 Sirih 25 5 357 25 5 357 21 5 336 22 6 306 22,04 5,37 307 17 Lontar 58 16 333 58 17 354 53 13 279 50 10 254 136,24 23,5 238 Total 21.365 8.424 675 21.458 8.613 685 21.154 8.615 693 21.841 8.580 687 17.650 6.943 700 2016 2017 Komoditas Perkebunan 2018 2019 2020 mmmmmmgIL 82 Tabel 2-41 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah – Buahan Tahun 2016 - 2020 Tabel 2-42 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur – sayuran Tahun 2016 - 2020 No. Jenis Buah - buahan Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Ha Ha Ton Ha Ha Ton Ha Ha Ton Ha Ha Ton Ha Ha Ton 1 Alpukat 74 46 120 65,1 65,1 155 65,02 65,02 83,8 62,86 62,86 170 62,86 62,86 164 2 Belimbing 2,74 1,08 9 2,22 2,22 21 2,27 2,27 5,07 2,19 2,19 54 2 2 2 3 Durian 17,49 7,94 14,68 17,83 17,83 100 17,89 17,89 53,3 17,89 17,89 114 17,15 17,15 118 4 Jambu Biji 22,1 4,9 29,15 19,4 19,4 33 19,36 19,36 81,7 19,34 19,34 59 18,3 18,3 50 5 Jambu air 12,5 2,7 8 11,4 11,4 26 10,84 10,84 23,2 9,6 9,6 15,8 6,93 6,93 18 6 Jeruk Siam /Keprok 29,58 14,87 82,9 28,86 28,86 146 28,36 28,36 46 28,28 28,28 34 26,27 26,27 187 7 Jeruk Besar 5,5 0,9 8,7 4 4 0 3 3 0 3,8 3,8 17 1,5 1,5 10 8 Mangga 1.546,20 709,40 6.246,00 1.503,40 1.503.4 6.326,00 1.495,21 1.495,21 2.715,20 1.496,31 1.496,31 7.049,00 1.494,51 1.494,51 6.919,00 9 Nangka/Cempedah 133,1 92,6 623,9 128,5 128,5 1120 127,66 127,66 583.20 127,7 127,7 518 127,49 127,49 569 10 Nenas 150,7 119,7 1327 150,1 150,1 1653 148,21 148,21 45.5 14,87 14,87 612 145,75 145,75 574 11 Pepaya 618,9 265,1 9771,8 616,5 616,5 6771 616,63 616,63 4891 610,15 610,15 497 610,67 610,67 4648 12 Pisang 215,8 83,7 3. 924 212 212 5839 211,36 211,36 6242 205,84 205,84 3181 202,59 202,59 5520 13 Rambutan 49,7 39 82,3 49,2 49,2 265 49,39 49,39 105,2 15,41 15,41 50,8 49,36 49,36 204 14 Salak 2 1,3 15,8 1,8 1,8 23 1,7625 1,7625 20 1,74 1,74 10,6 1,7 1,7 19 15 Sawo 24,8 9,3 31 38,7 38,7 132 23,53 23,53 47,1 22,9 22,9 78 22,04 22,04 77 16 Sirsak 18,6 11,4 65,9 10,7 10,7 79 10,45 10,45 41 25,5 25,5 28 10,1 10,1 41 17 Sukun 86,6 55,8 368 77,5 77,5 429 58,81 58,81 154,8 58,8 58,8 70 57,8 57,8 215 Jumlah 3.010 1.466 18.804 2.937 2.937 23.118 2.890 2.890 14.509 2.723 2.723 12.558 2.857 2.857 19.335 2019 20202016 2017 2018 Tahun No. Jenis Sayur - Sayuran Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Luas Tanam Luas Panen Produksi Ha Ha Ton Ha Ha Ton Ha Ha Ton Ha Ha Ton Ha Ha Ton 1 Bawang merah 4 4 41,5 7 7 105 3 3 12 7 7 54,5 3 3 29 2 Petsai/sawi 19 19 251 13 13 186 11 11 118,3 15 15 202 24 24 335 3 Kacang Panjang 7 7 11,5 3 3 5 3 3 12 1 1 10 0 0 0 4 Cabe besar 3 3 12 6 6 22 7 7 38,5 9 9 90,5 16 16 54 5 Cabe Rawit 10 10 56,15 21 21 85 5 5 16,02 8 8 41 12 12 66 6 Tomat 14 14 63,3 9 9 22 10 10 86,5 14 14 314,5 6 6 44 7 Terung 32 32 79 9 9 16 45 45 371,7 11 11 312 7 7 80 8 Kangkung 17 17 231 12 12 319 15 15 205 20 20 402,5 57 57 992 9 Bayam 22 22 103 14 14 76 17 17 17 13 13 102 16 16 63 10 Ketimun 4 4 8 4 4 19 6 6 15 1 1 20 38 38 38 Jumlah 132 132 856 98 98 855 122 122 892 99 99 1.549 179 179 1.701 Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Imm '{@I a 83 Populasi Ternak Populasi ternak terbesar di Kabupaten Nagekeo adalah unggas sedangkan populasi hewan besar terbesar yaitu kambing yang secara konsisten bertambah dan pada tahun 2020 populasinya sudah mencapai 46.803 ekor. Tabel 2-43 Populasi Ternak Tahun 2016 – 2020 Sumber: Dinas Peternakan Kab. Nagekeo, 2021
18. 4.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Grafik 2-35 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 – 2020 Jumlah Koperasi aktif di tahun 2020 menurun menjadi 71 koperasi atau 71% dari jumlah 100 koperasi yang ada. Usaha Kecil dan Menengah Tabel 2-44 Jumlah UKM Tahun 2016 - 2020 2016 2017 2018 2019 2020 UKM 988 150 506 630 10.124 Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Jumlah UKM tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dikarenakan data 2020 bersumber dari pencatatan/pelaporan UKM yang terkena dampak pandemi covid-19 dalam rangka pemberian bantuan presiden (Banpres). JENIS TERNAK 2016 2017 2018 2019 2020 Sapi 34.186 33.236 35.638 35.804 34.902 Kerbau 6.275 7.126 7.534 7.663 6.176 Kuda 3.407 2.211 2.493 1.963 1.549 Kambing 41.126 43.392 45.942 46.135 46.803 Domba 6.692 6.618 6.799 6.894 8.217 Babi 86.981 94.322 100.714 101.184 83.923 Unggas 536.190 1.244.186 1.325.576 1.351.117 1.583.316 mmmAll 2016 Koperasi 81 Koper«si Aktif 6.8 Persnts. 895% 2017 81 68 831,95% 81 68 83,95% 2019 93 81 87,10% 2020 n1 71,00% 83,95% 8395%8395% 87,10% % an1i 84 2.3.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) maka perlu terlaksananya sistem penilaian atau evaluasi penyelengaraan pemerintahan, lewat evaluasi ini dapat dilihat hasil dari pelaksanaan program kerja pemerintah. Kinerja penyelenggaran pemerintah dapat diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.
19. 1.Kepegawaian Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah Tabel 2-45 ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020 PENDIDIKAN TERAKHIR 2016 2017 2018 2019 2020 Sampai dengan SD 11 11 8 4 3 SLTP/MTs 26 23 18 15 14 SLTA/SMK/MA 876 891 673 576 502 D1/D2/D3 854 1.149 958 205 893 D4/S1 1.726 1.211 1.527 734 1.930 S2/S3 40 39 50 1.819 46 Jumlah 3.533 3.324 3.234 3.353 3.388 Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-36 Jumlah ASN berdasarkan Klasifikasi Jabatan Dari komposisi ASN Pemerintah Kabupaten Nagekeo berdasarkan klasifikasi jabatan jumlah ASN terbanyak berasal dari klasifikasi jabatan Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan. Tenaga guru berjumlah 1.550 orang dan Tenaga Kesehatan berjumlah 764 orang. mmmAll TENAGA GURU TENAGA KESEHATAN a »w e TENAGA TEKNIS STRUKTURAL NGKA" %cw0DI 3I · IAN j3.388 !t!. es 4' 539 Tenaga Teknis Smber Badan BERD- .9i.jigsitet PER. - 7RNER 1.935 pegawaian Pen~dican dan Pekatihan 201 I7TI] 86
20. 2.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) SAKIP merupakan integrasi dari Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem Pelaporan Kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan. Evaluasi SAKIP ini untuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan. Dalam makna yang lain evaluasi SAKIP adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah kepada publik atas penggunaan keuangan negara. Penilaian SAKIP dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100. Tabel 2-46 Nilai SAKIP Tahun 2016-2020
21. 3.Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD yang didasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Tabel 2-47 Opini BPK atas LKPD Tahun 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 Opini BPK WDP WDP WDP WTP WTP mmmmmaAJl 2016 2017 B EEEIEEE) 111111 Perencanaan Kine ia 13,66 15,94 16,09 3 p 15 9,18 9,9 10,18 10,18 4 Ev aluasi Internal 10 5,09 4,62 4,9 5,14 5,14 5 Capaian Kinerja 20 11,39 10,99 9,58 9,66 9,75 Nilai Hasil Evaluasi 100 56,18 60,06 61,82 62,35 62,67 Tingkat Akuntabilitas cc B B B B NO KOMPONEN YANG DINI LAI BO BOT 87 Jenis penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebagai berikut: Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion); Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion); Tidak Wajar (adversed opinion) dan Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion).
22. 4.Monitoring Center for Prevention (MCP) MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. Adapun area intervensinya meliputi: Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perizinan, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa. Tujuan MCP adalah mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Tabel 2-48 Nilai MCP Tahun 2018-2020 Hasil monitoring progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi digambarkan dalam warna merah, kuning, biru, dan hijau yang menggambarkan capaian aksi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pada 8 area intervensi dengan bobot masing masing. Merah, berarti implementasi rendah, dibawah 25%. Sebaliknya, yang berwarna hijau menunjukkan kemajuan implementasi yang baik, yaitu lebih dari 75%. Kemajuannya setiap sistem dihitung berdasarkan kemajuan dari setiap kriteria yang terukur dan seragam di sistem tersebut. mmmAll Keterangan 0- 25% 25%- 50% 50 - 75% 75% - 100% --- - - - a 88
23. 5.Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagekeo tahun 2020 adalah 48,41 dengan kategori ”C”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2-49 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 NO KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT 2020 A Komponen Pengungkit 1 Pemenuhan 20 9,22 2 Hasil Antara Area Perubahan 10 3,84 3 Reform 30 9,44 TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT 60 22,5 B Nilai Hasil Evaluasi 1 Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10 7,36 2 Kualitas Pelayanan Publik 10 7,30 3 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 10 7,83 4 Kinerja Organisasi 10 3,43 TOTAL KOMPONEN HASIL 40 25,92 INDEKS REFORMASI BIROKRASI 100 48,41 Sumber: Kementerian PAN-RB, 2020
24. 6.Indeks Kapasitas Fiskal Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing- masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah) dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Alokasi Khusus Nonfisik; Dana Otonomi Khusus; Dana Desa; dan Hibah) dan belanja tertentu. (Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa). Tabel 2-50 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2016-2020 mmmAll 2016 2017 2018 2019 2020 0,52 0,38 0,423 0,315 0,332 Indeks KFD Sangat Sangat Sangat Sangat Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah a 89
25. 7.Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indeks Daya Saing Daerah adalah Profil kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2021 Gambar 2-12 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020
26. 8.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Evaluasi SPBE menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE. Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020 Gambar 2-13 Indeks SPBE Tahun 2019 inform.as Daer at mmmmmG ndekes Daya Saing Derah A.pl d 0494 Kabupaten Nagele0 Aun 2020 1.6088 NILA INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK Joor see twet LJ+voe sree ioes Nara instansi Pererintah Kabupaten Nagele .0... Dorat ndoks SPBE Prodikat SPBE Domain Kbijakan $PB£ Kobijakan Tata Kolola SPBE Kobijakan Loyanan SPBE Domain Tata Kelola Kolombogoon Kabupoton Nusa Tonggora tour 2.00 : Cukup 124 : 100 • I4 167 : 100 Stratogi dan Poroncanaan ; 200 a Ti : 167 Domain tayanan $PBE 245 Administrosi Pomorintahan ; 27 Polayanon Publik ; 200 90 2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dari perannya mampu memicu daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Tahun 2020 total pengeluaran per kapita Kabupaten Nagekeo adalah sebesar Rp.699.970,00 sebulan, pengeluaran per Kapita terbesar adalah untuk Kelompok Makanan yaitu sebesar Rp.392.662,00 dan Pengeluaran untuk Kelompok Bukan Makanan sebesar Rp.307.308,00. Untuk kelompok makanan ini pengeluaran terbesar adalah untuk jenis makanan padi – padian dan diikuti dengan jenis Makanan dan Minuman Jadi. Sedangkan dari Kelompok Bukan Makanan pengeluaran terbesar adalah untuk perumahan yaitu sebesar Rp.181.174,00. Tabel 2-51 Rata rata pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2016 - 2020 Sumber: BPS.Nagekeo Dalam Angka, 2021 mmmAll JENIS PENGELUARAN 2016 2017 2018 2019 2020 Kelompok Makanan Padi - padian 114.129 100.615 102.334 83.889 91.789 Umbi - umbian 5.342 6.330 5.772 4.578 4.033 Ikan 27.766 41.437 28.873 31.172 43.157 Daging 15.059 15.612 21.348 14.132 19.440 Telur dan Susu 12.564 22.700 16.349 14.651 19.483 Sayur - sayur 35.968 42.556 41.227 37.233 41.666 Kacang - kacangan 3.169 6.130 5.799 4.322 5.584 Buah - buahan 10.700 16.185 16.984 12.269 16.046 Minyak dan Lemak 11.452 11.819 10.747 9.479 12.196 Bahan Minuman 18.371 17.190 17.960 16.056 18.344 Bunbu - bumbuan 5.478 6.373 7.912 6.963 7.921 Kosumsi Lainnya 3.193 4.197 3.863 3.024 3.594 Makanan dan Minuman Jadi 36.891 66.209 68.269 52.448 63.777 Tembakau/Rokok dan Sirih 43.853 41.547 40.325 42.994 45.632 ' 44 . . ' e Perumahan 159.329 187.935 175.528 148.634 181.174 Aneka Barang dan Jasa 33.457 97.758 72.614 54.749 60.656 Pakaan, Alas Kali dan Tutup Kepala 12.898 18.345 15.281 13.660 16.206 Barang Tahan Lama 13.465 66.797 25.104 19.382 20.739 Pajak, Asuransi 7.540 24.590 18.646 18.129 16.017 Keperluan Pesta dan Upacara 4.394 4.834 9.203 8.115 12.516 ELSET 2a1.oss 400.2s9 316.376 262.669 3o.sos TOTAL 575.018 799.159 704.138 595.879 699.970 a 91 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
27. 1.Rasio panjang jalan per jumlah angkutan darat Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Sumber : BPS.Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-37 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Angkutan Darat Tahun 2017-2020 Rasio jalan di tahun 2020 adalah 2,01, nilai ini berarti 1 km jalan di Kabupaten Nagekeo melayani 2 kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor.
28. 2.Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mengalami penurunan di tahun 2020 dimana hanya terdapat 73,34% rumah tangga yang menggunakan listrik. Penggunaan listrik terbesar bersumber dari PLN sebesar 63,59% dan sebesar 6,75% berasal dari listrik non-PLN atau sumber penerangan listrik yang dikelola oleh pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator dan pembangkit listrik EBT. Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021 Grafik 2-38 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2016 – 2020 mmmAll z i. 4it 83 1 -,6 117 22s ti% • z 2017 2018 2019 2020 ~Angkutan Darat 1.304 1.594 658 1.133 Panjang Jalan 564,23 564,23 564,23 564,23 Rasio 2,31 2,83 1,17 2,01 8 rI82�8 F �86,40 7- 5g �70,34 z5 8¢ 5!= 5- • 2016 2017 2018 2019 2020 Listrik PLN 74,88 75,20 78,50 76,40 63,59 Listrik Non PLN 7,50 7,50 7,90 11,62 6,75 Perse ntaSe 82.,38 82,70 86,40 88,02 70,34 a 92
29. 3.Ketersediaan Penginapan Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Tabel 2-52 Jumlah Hotel/Penginapan dan Jumlah Kamar Tahun 2016-2020 HOTEL DAN PENGINAPAN 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Hotel/Penginapan 14 15 15 15 15 Jumlah Kamar 144 175 175 175 175 Sumber: Dinas Pariwisata 2021 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Investasi merupakan salah satu elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal penting yang dapat mendorong investasi adalah kemudahan berusaha dan perizinan yang mudah. Realisasi Investasi Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan investasi, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan berbagai usaha di Wilayah Kabupaten Nagekeo. Nilai investasi yang tersaji adalah nilai investasi setiap tahunnya bukan nilai investasi secara akumulatif. Tabel 2-53 Realisasi Investasi Tahun 2018-2020 URAIAN REALISASI INVESTASI (RP) 2018 2019 2020 Nilai Investasi 601.821.803.020 33.660.490.900 107.400.000.000 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2021 Jenis Perizinan Perizinan diarahkan untuk semakin mudah dan sederhana dari segi prosedur mendapatkan dan semakin cepat dalam memperolehnya. Tabel 2-54 Jenis dan Jumlah Dokumen Izin Tahun 2016-2020 NO URAIAN REALISASI PER TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jenis Perizinan 10 14 14 13 12 2 Jumlah Dokumen Izin 1.054 712 872 904 886 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2021 mmmAll a 93 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
30. 1.Kualitas Tenaga Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan menunjukan bahwa penduduk yang bekerja didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD ke bawah atau yang tidak mengenyam bangku Pendidikan. Sumber: BPS, Kabupaten Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-39 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016 -2020
31. 2.Tingkat Ketergantungan (Dependency Ratio) Rasio ketergantungan/angka beban ketergantungan Kabupaten Nagekeo sebesar 52,83% pada 2020 yang terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio ketergantungan ini menunjukan bahwa dari 100 orang angkatan kerja memiliki tanggungan sebanyak 52 orang yang bukan angkatan kerja (belum produktif dan/dianggap tidak produktif lagi). Sumber: BPS, Nagekeo Dalam Angka, 2021 Grafik 2-40 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Tahun 2016-2020 mmmAll L L l l lo le 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SD ke Bawah 42.226 34.592 33.372 33.399 36.695 35.637 5MP 7.877 6.922 8.391 9.293 10.577 9.524 5MA 10.932 11.095 11.037 8.027 14.697 14.980 Perguruan Tinggi 7.673 7.572 7.834 13.258 9.722 10.850 >- 67,04 66,39 65,82 65,28 O z 0 I I LU I I Cl i= z < LU a::: a LU Cl 2016 2017 2018 2019 2020 - Bukan Angkatan Kerja 56.715 56.978 57.323 57.598 55.216 Angkatan Kerja 84.595 85.826 87.091 88.228 104.516 -Dependency Ratio 67,04 66,39 65,82 65,28 52,83 a 94 Tabel 2-55 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 1 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia 63,93 64,74 65,18 65,88 65,81 1.1.1.2 Pertumbuhan PDRB 4,56 4,83 4,75 4,31 0,63 1.1.1.3 Nilai PDRB ADHB (Milliar Rupiah) 1,772 1,928 2,102 2,240 2,274 1.1.1.4 Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah) 1,196 1,254 1,313 1,369 1,378 1.1.1.5 Laju Inflasi 3,62 1,7 2 1,84 2,24 1.1.1.6 PDRB Per Kapita 12.543 13.505 14.556 15.367 15.450 1.1.1.7 Penduduk Miskin (%) 13,61 13,48 12,98 12,85 12,61 1.2 Kesejahteraan Sosial 1.2.1 Pendidikan 1.2.1.1 Angka Melek Huruf (%) 99,54 99,55 99,13 98,50 94,50 1.2.1.2 Angka Partisipasi Sekolah 1.2.1.2.1 7 - 12 Tahun 97,73 97,81 98,79 98,83 98,87 1.2.1.2.2 13 - 15 Tahun 96,60 95,01 94,07 94,71 95,35 1.2.1.2.3 16 - 18 Tahun 71,32 72,97 70,80 71,71 72,62 1.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar 1.2.1.3.1 SD 97,73 109,28 114,96 113,81 112,65 1.2.1.3.2 SMP 96,60 91,65 87,58 88,47 89,36 1.2.1.3.3 SMA 71,32 70,48 60,13 64,08 68,02 1.2.1.4 Angka Partisipasi Murni 1.2.1.4.1 SD 95,25 97,81 98,79 98,92 98,70 1.2.1.4.2 SMP 74,92 77,62 73,69 75,01 75,50 1.2.1.4.3 SMA 51,95 53,89 50,77 51,64 51,63 1.2.1.5 Rata rata Lama Sekolah 7,34 7,52 7,82 7,83 7,89 1.2.2 Sosial Kemasyarakatan 1.2.2.1 Usia Harapan Hidup 66,31 66,36 66,62 67,03 67,13 1.2.2.2 Persentase Balita Gizi Buruk 1.2.2.2.1 Berat badan Lahir Rendah (BBLR) (%) N/A N/A 7,70 5,59 3,99 1.2.2.2.2 Balita Stunting N/A N/A 36,93 21,40 13,79 1.2.2.3 Angka Kematian Bayi (AKB) N/A 16 14 14 10 1.2.2.4 Angka Kematian Balita (AKBa) N/A - 2 1 1 1.2.2.5 Angka Kematian Ibu (AKI) N/A 160 159 84 160 1.2.2.6 Covid-19 1.2.2.6.1 Terkonfirmasi N/A N/A N/A N/A 25 1.2.2.6.2 Meninggal N/A N/A N/A N/A - 1.2.2.3 Rasio Penduduk yang Bekerja 1.2.2.3.1 Angkatan Kerja 68.708 62.431 61.798 65.796 73.975 1.2.2.3.2 Bukan Angkatan Kerja 23.763 33.039 35.060 32.200 31.624 1.2.2.3.3 Tingkat Pengangguran 1,95 3,60 1,88 2,76 3,09 1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga 1.2.3.1 Gedung Kesenian N/A - - - - 1.2.3.2 Grup Kesenian N/A 31 31 31 31 1.2.3.3 Klub Olah Raga N/A 35 35 35 35 1.2.3.4 Gedung Olah Raga N/A 46 46 46 46 2 PELAYANAN UMUM 2.1 PELAYANAN URUSAN WAJIB 2.1.1 Pendidikan 2.1.1.1 Pendidikan Dasar 2.1.1.1.2 Rasio Ketersediaan SD/MI 93 90 90 107 114 2.1.1.1.3 Rasio Ketersediaan SMP/MTs 58 56 52 79 53 2.1.1.1.4 Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI 12 12 11 11 10 2.1.1.2 Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs 10 10 10 11 10 2.1.1.2.1 Angka Kelulusan Tingkat SD/MI 99,91 100 100 100 100 2.1.1.2.2 Angka Kelulusan Tingkat SMP/MTs 99,25 99,93 99,59 99,17 100 mmmmmmgEl 95 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2.1.2 Kesehatan 2.1.2.1 Fasilitas Kesehatan 2.1.2.1.1 Rasio Posyandu Per Satuan Balita N/A 59,36 60,25 54,64 52,47 2.1.2.1.2 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk 0,71 0,70 0,69 0,69 0,63 2.1.2.1.3 Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk 4,95 7,00 4,90 4,85 4,80 2.1.2.1.4 Rasio Pustu per 100.00 Penduduk 24,06 23,81 24,93 23,32 21,29 2.1.2.2 Tenaga Kesehatan 2.1.2.2.1 Rasio Dokter per 10.000 penduduk 0,57 1,33 1,32 1,85 2,07 2.1.2.2.2 Rasio Dokter Gigi per 10.000 penduduk 0,14 0,28 0,35 0,34 0,31 2.1.2.2.3 Rasio Dokter Spesialis per 10.000 penduduk - 0,07 0,28 0,48 0,63 2.1.2.2.4 Rasio Tenaga Farmasi per 10.000 penduduk 1,06 1,96 1,73 1,85 1,75 2.1.2.2.5 Rasio Bidan per 10.000 penduduk 4,53 15,48 15,30 17,83 18,28 2.1.2.2.6 Rasio Perawat per 10.000 penduduk 17,90 18,56 16,90 22,83 18,09 2.1.2.3 Desa/Kelurahan UCI N/A 90 91,00 102,00 109,00 2.1.3 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2.1.3.1 Jenis Permukaan jalan 2.1.3.1.1 Aspal N/A 110,68 130,68 140,98 198,52 2.1.3.1.2 Kerikil N/A 108,13 110,13 111,66 96,46 2.1.3.1.3 Lainnya N/A 345,42 323,42 311,59 269,25 2.1.3.2 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan 2.1.3.2.1 Baik N/A 90,98 110,98 140,98 214,57 2.1.3.2.2 Sedang N/A 161,66 141,66 111,66 53,94 2.1.3.2.3 Rusak N/A 13,40 13,40 13,40 17,12 2.1.3.2.4 Rusak Berat N/A 298,19 298,19 298,19 278,60 2.1.3.3 Persentase RT Berakses Air Minum 49,97 54,41 66,52 76,98 82,06 2.1.3.4 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 61,09 82,50 83,02 97,06 97,32 2.1.3.5 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni N/A N/A N/A 13.245 11.820 2.1.4 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2.1.4.1 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk 9,77 9,45 9,21 3,02 2,69 2.1.4.2 Persentase PMKS yang mendapat bantuan 24,80 97,50 96,80 95,13 94,52 2.1.5 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1.5.1 Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditangani 100 100 100 100 100 2.1.6 Pangan 2.1.6.1 Ketersediaan Pangan (KG/kapita/tahun) 71,58 74,43 75,92 87,16 N/A 2.1.6.2 Cadangan Pangan (Ton EB) 4.348,39 2.672,93 5.153,71 3.036,51 4.130 2.1.7 Lingkungan Hidup 2.1.7.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup N/A N/A 54,47 59,20 58,76 2.1.7.1.1 Indeks Kualitas Air 50,00 57,50 57,50 70,00 68,00 2.1.7.1.2 Indeks Kualitas Udara N/A N/A 88,02 91,28 91,82 2.1.7.1.3 Indeks Tutupan Lahan 27,03 27,03 27,03 27,03 27,04 2.1.8 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.1.8.1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 85,04 87,98 78,87 83,15 86,63 2.1.8.2 Cakupan Penerbitan KTP 66,75 72,65 79,01 80,65 81,33 2.1.8.3 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 25,49 30,46 36,63 41,09 44,39 2.1.8.4 Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan 23,70 30,13 46,54 56,73 61,63 2.1.9 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.1.9.1 Rata-rata Kelompok Binaan LPM 3,34 3,34 3,34 3,34 3,30 2.1.9.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 23,14 23,34 22,38 22,38 9,51 2.1.9.3 Indeks Desa Membangun 2.1.9.3.1 Desa Sangat Tertinggal N/A N/A N/A 5 5 2.1.9.3.2 Desa Tertinggal N/A N/A N/A 36 36 2.1.9.3.3 Desa Berkembang N/A N/A N/A 32 52 2.1.9.3.4 Desa Maju N/A N/A N/A 4 4 2.1.10 Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana 2.1.10.1 Rasio Akseptor KB 55,87 56,21 60,20 64,28 64,95 2.1.11 Perhubungan 2.1.11.1 Jumlah Pelabuhan Laut 2 2 2 2 2 mammmgsh] 96 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2.1.12 Perpustakaan 2.1.12.1 Jumlah Kunjungan Perpustakaan N/A 18.031 15.895 15.947 1.843 2.2 PELAYANAN URUSAN PILIHAN 2.2.1 Kelautan dan Perikanan 2.2.1.1 Produksi Perikanan Tangkap (ton) 1.045,32 1.098,11 2.374,36 2.421,84 2.988,00 2.2.1.2 Produksi Perikanan Budidaya (ton) - - 71,00 92,85 92,31 2.2.1.3 Produksi Garam (ton) 261,40 763,15 2.264,10 2.743,75 2.707,00 2.2.2 Pariwisata 2.2.2.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan 2.2.2.1.1 Jumlah Wisatawan Manca Negara 197 371 220 324 - 2.2.2.1.2 Jumlah Wisatawan Nusantara 9.082 8.377 12.507 10.247 7.416 2.2.2.2 Rata rata Lama Tinggal (hari) 1 1 1 1,5 1,5 2.2.3 Pertanian 2.2.3.1 Persentase Pemanfaatan Lahan (%) N/A 47,66 47,79 47,78 47,79 2.2.3.2 Produktifitas Tanaman Pangan (KW/HA) 294,35 290,56 308,97 298,86 286,92 2.2.3.3 Produktifitas Tanaman Perkebunan (KG/Ha) 7.331 7.420 11.625 7.269 7.226 2.2.4 Peternakan 2.2.4.1 Sapi 34.186 33.236 35.638 35.804 34.902 2.2.4.2 Kerbau 6.275 7.126 7.534 7.663 6.176 2.2.4.3 Kuda 3.407 2.211 2.493 1.963 1.549 2.2.4.4 Kambing 41.126 43.392 45.942 46.135 46.803 2.2.4.5 Domba 6.692 6.618 6.799 6.894 8.217 2.2.4.6 Babi 86.981 94.322 100.714 101.184 83.923 2.2.4.7 Unggas 536.190 1.244.186 1.325.576 1.351.117 1.583.316 2.2.5 Koperasi dan UKM 2.2.5.1 Persentase Koperasi Aktif 83,95 83,95 83,95 87,10 71,00 2.2.5.2 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah 988 150 506 630 10.124 3 DAYA SAING DAERAH 3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 3.1.1 Pengeluaran per Kapita (RP/Bulan) 575.018 799.159 704.138 595.879 699.970 3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 3.2.1 Rasio panjang jalan per jumlah angkutan darat N/A 2,31 2,83 1,17 2,01 3.2.2 Persentase RT yang menggunakan listrik 82,38 82,70 86,40 88,02 70,34 3.2.3 Ketersediaan Penginapan 14 15 15 15 15 3.3 Fokus Iklim Berinvestasi 3.3.1 Jenis Perizinan 10 14 14 13 12 3.3.2 Realisasi Investasi N/A N/A 601.821.803.020 33.660.490.900 107.400.000.000 3.4 Fokus Sumber Daya Manusia 3.4.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 11,17 12,58 12,92 20,72 13,56 3.4.2 Rasio ketergantungan 67 66 66 65 53 4 PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN 4.1.1 SAKIP 56 60,06 61,82 62,35 62,67 4.1.2 Opini atas LKPD WDP WDP WTP WTP WTP 4.1.3 MCP 4.1.3.1 Perencanaan dan Penganggaran N/A N/A 62 60 17 4.1.3.2 Pengadaan Barang dan Jasa N/A N/A 51 33 24 4.1.3.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu N/A N/A 66 25 9 4.1.3.4 Kapabilitas APIP N/A N/A 60 3 20 4.1.3.5 Manajemen ASN N/A N/A 45 37 46 4.1.3.6 Optimalisasi Pendapatan Daerah N/A N/A 38 13 26 4.1.3.7 Manajemen Aset Daerah N/A N/A 71 21 0 4.1.3.8 Tata Kelola Keuangan Desa N/A N/A 69 35 5 4.1.4 Indeks Kapasitas Fiskal 0,520 0,380 0,423 0,315 0,332 4.1.5 IDSD N/A N/A N/A N/A 1,61 4.1.6 Indeks SPBE N/A N/A N/A 2,00 N/A mammmgsh] 97 2.5 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 Berdasarkan hasil evaluasi capaian Target RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2020 yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka diperoleh hasil berkenaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), dari 79 Indikator yang ditetapkan terlihat sebagian besar bisa di evaluasi, dimana pada tahun 2019, hanya 161 Indikator (89,94%) yang datanya tersedia serta di tahun 2020 hanya 174 Indikator (97,21%) yang datanya dapat terpenuhi. Bila melihat pada jumlah Indikator yang ada maka memang dapat dimaklumi kesulitan terjadi mengingat IKU yang ditetapkan terlalu banyak sehingga tidak efektif, hal ini juga dapat dilihat dari penetapan IKU daerah lainnya yang lebih rasional, oleh karenanya di rekomendasikan agar IKU RPJMD Kabupaten Nagekeo lebih dirampingkan kepada indikator yang utama saja, indikator lainnya yang lebih spesifik di tempatkan pada indikator kinerja kunci di setiap urusan. Oleh karenanya terkait dengan penetapan indikator dan target IKU selain penting dilakukan perampingan, maka penetapan target diharapkan benar-benar disesuaikan dengan sektor yang tetap berkinerja positif maupun sektor yang terdampak pandemic Covid-19 saat ini, sehingga lebih rasional dan relevan dengan perkembangan yang terjadi. ' . ,; I • I 98 Tabel 2-56 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah NO Misi Sasaran Jumlah Indikator Total Hasil Evaluasi Temuan dan Rekomendasi2019 2020 √ Ǿ √ Ǿ 1 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.
32. 1.Meningkatnya ekonomi daerah dengan meningkatnya usaha pada produk- produk unggulan secara berkesinambungan 14 0 14 0 14 Sasaran ini memiliki 14 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 secara umum indikator memiliki evaluasi sangat tinggi, namun terdapat indikator yang mengalami penurunan cukup signifikan yaitu laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan jumlah rumah tidak layak huni sehingga diharapkan kegiatan industri maupun bantuan untuk rutilahu di Nagekeo dapat lebih dikembangkan lagi dengan menyesuaikan kondisi akibat Covid-19 ini.
33. 2.Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan, dengan gerakan masyarakat. 5 0 5 0 5 Sasaran kedua ini memiliki 5 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Perlu dipertahankan pencapaiannya. Besarnya angka pengaduan yang ditindaklanjuti menunjukkan SATPOL PP melakukan pelayanan yang optimal pada masyarakat. 2 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan
34. 3.Meningkatnya pelayanan kesehatan 10 0 10 0 10 Sasaran ketiga ini memiliki 10 indikator sasaran. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019 - 2020 perlu meningkatkan sarana dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.
35. 4.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 9 0 9 0 9 Sasaran keempat memiliki 9 indikator sasaran. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya.
36. 5.Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berkesesuaian dengan nilai-nilai moral. 5 0 5 0 5 Sasaran kelima ini memiliki 5 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 untuk indikator kasus kenakalan remaja dan kriminalitas masih sangat perlu ditingkatkan. 3 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan
37. 6.Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. 12 0 12 0 12 Sasaran keenam yakni meningkatnya derajat pendidikan masyarakat memiliki 12 indikator sasaran. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata 2019 - 2020 diatas target, namun terdapat 1 indikator yang dapat ditingkatkan yaitu SMP/MTs sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya dapat menambah jumlah partisipasinya, mmmmmmmmmAIl 99 NO Misi Sasaran Jumlah Indikator Total Hasil Evaluasi Temuan dan Rekomendasi2019 2020 √ Ǿ √ Ǿ
38. 7.Meningkatnya kewirausahaan dan ekonomi kreatif 5 0 5 0 5 Sasaran ketujuh ini memiliki 5 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019 - 2020 perlu meningkatkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan.
39. 8.Meningkatnya prestasi pemuda, olah raga, seni, sains, dan budaya. 4 0 4 0 4 Sasaran 8 memiliki 4 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya. 4 Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari
40. 9.Terselenggaranya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan 10 3 11 2 13 Sasaran 9 ini memiliki 13 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 3 indikator yang tidak dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019 - 2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya. 10.Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam gerakan adaptasi dan mitigasi bencana. 1 0 1 0 1 Sasaran 10 ini memiliki 1 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya. 11.Terwujudnya kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, dan perlindungan anak. 9 2 9 2 11 Sasaran 11 ini memiliki 9 indikator sasaran. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 2 indikator yang tidak dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya. 5 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan 12.Meningkatnya kebanggaan masyarakat sebagai warga Nagekeo 2 0 2 0 2 Sasaran 12 ini memiliki 2 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019 – 2020, memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya. 13.Meningkatnya kepribadian dan karakter masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan 2 0 2 0 2 Sasaran 13 ini memiliki 2 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya. 14.Meningkatnya kehidupan yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur Nagekeo 6 0 6 0 6 Sasaran 14 ini memiliki 6 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya. mmmmmmmmAJl 100 NO Misi Sasaran Jumlah Indikator Total Hasil Evaluasi Temuan dan Rekomendasi2019 2020 √ Ǿ √ Ǿ 6 Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT 15.Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan 13 0 13 0 13 Sasaran 15 memiliki 13 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020, meskipun rata-rata capaian sasaran ini menunjukan angka yang tinggi, namun perlu peningkatan kinerja pada indikator luas tanam lahan perkebunan, produktivitas produk perkebunan, padi dan produksi tanaman perkebunan. 16.Meningkatnya kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan 5 0 5 0 5 Sasaran 16 ini memiliki 5 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020, perlu peningkatan kinerja pada indikator produk pertanian organik yang tersertifikasi dan jumlah produk pertanian organik yang bersertifikat. 7 Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan 17.Tersedianya obyek wisata budaya, alam, dan agrowisata yang mendidik dan berwawasan lingkungan. 6 4 10 0 10 Sasaran 17 ini memiliki 10 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 4 indikator yang tidak dapat di evaluasi pada tahun 2019 Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020, perlu peningkatan kinerja pada indikator jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara dan nusantara pada desa atau kampung wisata yang berbasis komunitas dan terintegrasi wisata bahari, agrowisata, ekowisata dan budaya. 18.Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, udara, dan laut yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan; 4 0 4 0 4 Sasaran 18 ini memiliki 4 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020, perlu peningkatan kinerja pada indikator pembangunan bandara di Nagekeo dan panjang jalan penghubung ke obyek wisata dalam keadaan baik. 19.Tumbuhnya industri pariwisata dan MICE (meeting, incentives, conference, exhibition) 3 0 3 0 3 Sasaran 19 ini memiliki 3 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 perlu peningkatan terhadap indikator cakupan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri. 8 Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah 20.Meningkatnya kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah; 6 0 6 0 6 Sasaran ke 20 memiliki 6 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya. 21.Meningkatnya derajat literasi masyarakat. 1 0 1 0 1 Sasaran 21 ini memiliki 1 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Dibutuhkan identifikasi faktor penghambat tidak tercapainya target sasaran ini. Ke depan penting untuk meningkatkan kinerja sasaran ini. 22.Tumbuhnya industri kreatif. 3 1 4 0 4 Sasaran 22 ini memiliki 4 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 perlu peningkatan terhadap indikator pertumbuhan industri dan tim kreatif percepatan pengembangan daya saing wilayah. mmmmmmmmAJl 101 NO Misi Sasaran Jumlah Indikator Total Hasil Evaluasi Temuan dan Rekomendasi2019 2020 √ Ǿ √ Ǿ terdapat 1 indikator yang tidak dapat di evaluasi. 23.Meningkatnya infrastruktur yang mendukung program peningkatan daya saing 10 1 10 1 11 Sasaran ke 23 memiliki 11 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 2 indikator yang tidak dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya. 9 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. 24.Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara atas dasar meritokrasi 4 0 4 0 4 Sasaran 24 ini memiliki 4 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya. 25.Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan 8 1 8 1 9 Sasaran 25 ini memiliki 9 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 1 indikator yang tidak dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 perlu peningkatan indikator jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan secara online. 26.Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan efektifitas pelayanan publik yang bersih dari KKN 3 0 3 0 3 Sasaran 26 ini memiliki 6 indikator. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 memiliki capaian kinerja sangat tinggi diharapkan dapat mempertahankan untuk tahun selanjutnya. 27.Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. 9 0 9 0 9 Sasaran ke 27 memiliki 9 indikator kinerja. Berdasarkan ketersediaan data semua saran dapat di evaluasi dan terdapat 2 indikator yang tidak dapat di evaluasi. Berdasarkan hasil capaian rata-rata tahun 2019-2020 perlu ditingkatkan pada indikator adanya sistem informasi manajemen kecamatan yang terhubung dengan desa. Total 161 18 174 5 179 Keterangan: √ Indikator yang dapat dievaluasi Ǿ Indikator yang tidak dapat dievaluasi mmmmmmmmAJl 102 2.6 Evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo Terhadap KLHS Kabupaten Nagekeo telah melaksanakan sebanyak 88 indikator (52,38%) dari 168 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Indikator-indikator tersebut telah tercantum di dalam Program dan Kegiatan pada OPD. Sebanyak 30 indikator (17,86%) yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional, sedangkan 58 Indikator (34,52%) telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Selanjutnya ada 17 indikator yang belum dilaksanakan dan 63 Indikator (37,50%) yang tidak memiliki data. Grafik 2-41 Capaian Indikator TPB Indikator terbanyak yang relevan dan menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo terdapat pada Pilar Sosial, yaitu mencapai 82 indikator (48,81%), urutan selanjutnya adalah Pilar Ekonomi sebanyak 42 indikator (25%), Pilar Lingkungan 25 indikator (14,88%), kemudian Pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 19 indikator (11,31%). Grafik 2-42 Capaian Indikator TPB Pada Setiap Pilar TPB yang telah dilaksanakan terbanyak terdapat pada Pilar Sosial: 48 indikator (54,55%), Pilar Ekonomi: 22 indikator (25,00%), Pilar Lingkungan: 11 indikator (12,50%) dan Pilar Hukum dan Tata Kelola: 7 indikator (7,95%). mmmaAl Indikator % Capaian Indikator % Capaian Indikator % Capaian Indikator % Capaian Kategori 1 33 � e Kl K2 K3 K4 Pilar Sosial Kategori 2 Pilar Ekonomi Kategori 3 Pilar Lingkungan Kategori 4 Pilar Hutakel Kl K2 K3 K4 Kl K2 K3 K4 Kl K2 K3 K4 103 Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD, 2021 Gambar 2-14 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mmmmmmgIL Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia Mengakhirisegala bentuk kemiskinan di manapun KATEGORI 11 » Menghilangkan kelaparan, mencapaiketahanan pangan dan giziyangbaik,serta meningkatkan pertanian berkelanjutan KATE GORI KATEGORI 11 0 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk serua 10 Menjamin kualitaspendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua KATE GORI -U U 0 (I) - - - - - KATEGORI menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semud Menjamin pola produksi dan konsumsiyang berkelanjutan 15 2 3:% 4 Dz. 8 4 a •• rL.t a« ai + R.."d 6317 G) 0 KATE6ORI 0 0 58 CAPAIAN INDIKATOR 30 KATEGORI Menjadikan kota dan permukiman inklusf, aman, tangguh, dan berkelanjutan KATE6ORI KATEGORI KATEGORI 0 0 0 0 © CD pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilar untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan KATE GORI KATEGORI KATEGORI 0 0 0 0 0 0 Melestarikan dan memanfaatkansecara berkelanjutan umber dayakelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara KATE6ORI io:.1 IS ± D r A I • 1_ CAPAIAN INDIKATOR - TPB KABUPATEN l NAGEKEO • 0 CD CD KATE6ORI KATEGORI KATEGORI KATEGORI 0 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraanglobal untuk pembangunan berkelanjutan Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan ■ 9-� rt; I 4 i Y O»] d 5 ■ ire=' 4 104
41. 1.Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Dalam pelaksanaan pencapaian TPB, Kabupaten Nagekeo telah berhasil mencapai 30 indikator yang sudah mencapai target nasional atau sebesar 17,86 persen dari 168 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo. Capaian tersebut proporsinya adalah 34,09 persen jika dibandingkan dengan jumlah indikator TPB yang telah dilaksanakan sebanyak 88 indikator. Jumlah indikator yang telah mencapai target nasional ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Grafik 2-43 Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, sebanyak 11 indikator. Tujuan (goal) yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Nagekeo dan sudah mencapai target nasional adalah sebanyak 10 tujuan dari 17 tujuan yang tercakup dalam TPB/SDGs dengan jumlah indikator sebanyak 30 indikator atau 17,86 persen dari total indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 168 indikator. Ke-30 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target tersebut harus dipertahankan tingkat capaiannya agar tetap baik bahkan dapat diupayakan untuk ditingkatkan lagi melalui perancangan dan pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat dan berkelanjutan serta tetap mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang tercakup dalam 30 indikator tersebut, namun tidak memerlukan upaya tambahan (busines as usual). mmmaAl 11 CE» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUT AN a 105
42. 2.Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional Kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun Belum mencapai target nasional adalah sebanyak 58 indikator dari 168 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo. Indikator pada kategori ini terdapat pada 12 tujuan dari 17 tujuan yang tercakup dalam TPB, dengan jumlah indikator pada setiap tujuan ditunjukkan pada grafik berikut. Grafik 2-44 Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan namun belum Mencapai Target Dari grafik dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan namun belum mencapai target nasional adalah Tujuan 1 (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun) sebanyak 11 indikator, selanjutnya Tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) sebanyak 9 indikator, selanjutnya tujuan 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) dan Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) masing-masing sebanyak 7 indikator. Dengan demikian, Kabupaten Nagekeo masih memiliki tugas untuk menyelesaikan sejumlah 58 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 maupun RPJMN tahun 2020-2024. Kondisi ini menunjukkan diperlukannya upaya-upaya tambahan pada tahun-tahun mendatang agar tujuan pencapaian target nasional dapat tercapai. mmmaAl 11 9 cilia. Eura·le 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELA NJUT AN 106 Tujuan (goal) yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional adalah sebanyak 12 tujuan dari 17 tujuan yang tercakup dalam TPB dengan jumlah target 32 dan jumlah indikator sebanyak 58 indikator dari total keseluruhan indikator yang relevan dan menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo sebanyak 168 indikator. Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target harus ditingkatkan capaiannya melalui upaya tambahan.
43. 3.Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Jumlah indikator TPB yang Belum dilaksanakan dan Belum mencapai target nasional sebanyak 17 indikator yang terdiri atas tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak) 4 indikator, Tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua), 16 (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan) dan 17 (Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan) masing-masing 3 indikator. Selanjutnya Tujuan 4 (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua) ada 2 indikator. Selebihnya Tujuan 1 (tanpa kemiskinan) dan Tujuan 11 (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan) masing-masing sebanyak 1 indikator. Jumlah indikator pada setiap tujuan yang masuk dalam kategori indikator TPB Belum dilaksanakan dan belum mencapai target ditunjukkan pada grafik berikut. mmmaAl 107 Grafik 2-45 Jumlah Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan namun belum Mencapai Target Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa indikator TPB yang Belum dilaksanakan dan Belum mencapai target nasional ada 17 indikator dari 7 TPB. Dibandingkan dengan jumlah indikator yang sudah dilaksanakan, jumlah indikator yang masuk dalam kategori-3 ini lebih sedikit, namun Pemerintah Kabupaten Nagekeo harus tetap berusaha untuk mengimplemantasikan 17 indikator tersebut melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi OPD yang ada di Kabupaten Nagekeo.
44. 4.Indikator TPB yang Tidak/Belum Ada Data Masih terdapat sejumlah indikator yang belum memiliki data. Jumlah indikator TPB yang Belum memiliki data sebanyak 63 indikator atau 37,50 persen dari jumlah indikator yang relevan dan menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo sebanyak 168 indikator. Indikator TPB yang belum mempunyai data ini harus menjadi salah satu prioritas dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan. Jumlah indikator pada setiap tujuan yang masuk dalam kategori indikator TPB yang belum memiliki data ditunjukkan pada grafik berikut: mmmmA l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TUUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUT AN 108 Grafik 2-46 Indikator TPB yang Belum Memiliki Data Terdapat 15 TPB dari 16 TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo yang belum memiliki data sehingga belum dapat dilakukan pengolahan data untuk mengetahui capaian dan gap terhadap RPJMN atau target nasional. Jumlah indikator TPB yang belum memiliki data dengan jumlah tertinggi adalah pada Tujuan 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) sebanyak 10 indikator dan diikuti Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh) sebanyak 9 indikator. Selanjutnya Tujuan 5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) dan Tujuan 2 (Menghilangkan Kelaparan) berturut-turut sebanyak 7 dan 6 indikator; Tujuan 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur) sebanyak 5 indikator. Sedangkan sepuluh tujuan lainnya memiliki jumlah indikator yang belum memiliki data masing-masing sebanyak ≤4 indikator. Secara keseluruhan, berdasarkan penilaian capaian 16 TPB indikator pembangunan berkelanjutan yang relevan dan menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo terhadap target nasional, maka terdapat 4 TPB yang memiliki indikator yang dianalisis terbanyak, yaitu TPB 3 diikuti TPB 8, TPB 16, dan TPB 1. Jumlah indikator ke- 4 TPB tersebut sebanyak 84 indikator atau 50 persen dari total indikator yang relevan dan menjadi kewenangan Kabupaten Nagekeo. mmmmA LI E, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELAN JUT AN 109 Rincian tingkat ketercapaian ke-4 TPB dimaksud adalah:
45. 1.Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan, merupakan tujuan dengan jumlah indikator menduduki peringkat keempat dengan jumlah indikator yang dinilai sebanyak 18 indikator atau 10,71 persen dari total keseluruhan indikator. Dari TPB ini sebanyak 2 indikator (11,11%) sudah dilaksanakan dan sudah tercapai target; 11 indikator (61,11%) sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, 1 indikator belum dilaksanakan, dan 4 indikator belum memiliki data;
46. 2.Tujuan 3 yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera, merupakan tujuan dengan jumlah indikator yang dinilai paling banyak yaitu 28 indikator atau 16,67 persen dari total keseluruhan indikator. Sebanyak 11 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 7 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional dan 10 indikator belum memiliki data;
47. 3.Tujuan 8 yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak, merupakan TPB dengan jumlah indikator menduduki peringkat dua, dengan total indikator yang dinilai sebanyak 19 indikator atau 11,31 persen dari total keseluruhan indikator. Dari 12 indikator yang sudah dilaksanakan baru 3 indikator sudah mencapai target nasional dan 9 indikator lainnya belum mencapai target nasional, sedangkan 3 indikator belum dilaksanakan serta 4 indikator yang tidak memiliki data;
48. 4.Tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh dengan total indikator yang dinilai sebanyak 19 indikator. Dari 7 indikator yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 indikator sudah mencapai target nasional dan 4 indikator yang belum mencapai target nasional, sedangkan 3 indikator belum dilaksanakan serta 9 indikator belum memiliki data. mmmaAl 110 Tabel 2-57 Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional SDGs TARGET (ISU STRATEGIS) INDIKATOR Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro 1.4.1.(b) 1.4.1.(j) 2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 2.2.2.(b) 1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup 3.1.1* 3.1.2* 3.1.2.(a) 3 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 3.2.1* o 2.2* 3.2.2.(a) 3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya 3.3.1.(a) 3.3.2.(a) 3.3.3* 3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 3.4.1.(b) 1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional 3.7.1.(b) 1 Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang The TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua 3.b.1(a) 1 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya 5.2.2.(a) 1 Pada tahun 2030, meningkatkan Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan 6.2.1.(c) 1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang 8.1.1.(a) 1 mmmAJE 111 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 8.3.1.(a) 8.3.1.(b) 2 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya 8.5.1* 1 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang 9.2.2* 1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh 11.1.1.(a) 1 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak 16.2.1.(b) 3 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat 16.6.1.(c) 1 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran 16.9.1.(b) 1 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional 17.18.1.(a) 17.18.1.(b) 17.18.1.(c) 3 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang 17.19.2.(b) 17.19.2.(c) 17.19.2.(d) 3 10 TUJUAN 20 TARGET 30 INDIKATOR Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021 mmammagsJI] 112 Tabel 2-58 Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional SDGs INDIKATOR TARGET (Perpres 59/2017) RPJMN 2024 OPD PELAKSANA CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%. Target RPJMN 2024: 90% Dinas Kesehatan 85% 85% 90% 93% 90% 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%. Target RPJMN 2024: 100% Disdukcapil 25,49% 66% 83,22% 89,15 % 89,24 % 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%). Target RPJMN 2024: 60% Dinas Kesehatan 68,3% 64% 76% 68,5% 76,2% 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346). Target RPJMN 2024: 183 Dinas Kesehatan 149 201 159 84 160 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%). 98,5% 99,6% 99,7% 92,3% 100% 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 16 1,5 0 2 3,4 3,2 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 10 11 13 7,6 11,3 5,2 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32). Target RPJMN 2024: 16 4,8 2,8 2 2,5 4,4 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%). Target RPJMN 2024: 0,18% Dinas Kesehatan 0 14 Orang 0 0 0 mmmmmmmmA@Jl 113 SDGs INDIKATOR TARGET (Perpres 59/2017) RPJMN 2024 OPD PELAKSANA CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297). Target RPJMN 2024: 190 41,97 100 162 112 93 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017). Target RPJMN 2024 3,2 0,4 0,1 0,1 - 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%). Target RPJMN 2024: 34,1% NA 49 48,30 18 20,5 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012- 2013: 18,3%). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluar Berencana 54,79% 57,79% 57,36% 36,56% 38,88% 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 96% Dinas Kesehatan 79,04 % NA 71,43 % 100% 100% 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%). Dinas PMD dan P3A NA NA 100% 100% 100% 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Meningkatnya jumlah desa/ kel. yang melaksanakan STBM menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000). Target RPJMN 2024: 90% Dinas Kesehatan 71 53 82 100 113 8.1.1.(a) PDRB per kapita. Meningkatnya PDB per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta). Bappelitbangda 1,77 T 1,93 T 2,10 T 2,24 T 2,24 T 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal. Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%). Target RPJMN 2024: 51% Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja NA NA NA 90% 57,5 % mmmmmmmAIl E E in 114 SDGs INDIKATOR TARGET (Perpres 59/2017) RPJMN 2024 OPD PELAKSANA CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA NA NA 53,34 % 61% 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Rp. 1.320.000 /bln Rp. 1.425.000 /bln Rp. 1.825.000 /bln Rp. 1.850.000 /bln Rp. 1.985.000 /bln 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 15,7 juta (naik dari 14,9 juta) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja NA NA NA 7,47 % 8,61 % 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses Terhadap hunian yang layak dan terjangkau. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2019: Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (baseline 014:60,9%) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 60,83 % 62,63 % 64,63 % NA 64,63% 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki- laki dan 20,48% untuk anak perempuan). Dinas Pengendalian Penduduk dan KB NA NA L= 0 %, P= 100 % L=45,45 %, P=54,55 L=11,7 6 %, P=18,2 4% 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%). Bappelitbangda 90% 93% 95% 96% 98% 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%). Target RPJMN 2024: 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 25,49% 66% 83,22% 89,15 % 89,24 % 17.18.1.(a) Persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Badan Pusat Statistik 91,92 % 96,23 % 100% 100% 98,57 % 17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPSD sebagai rujukan utama. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Badan Pusat Statistik 84% 95,83 % 90% 90,32 % 78,13 % Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021 mmmmmmmAIl 17 PARTN�RSHIPS OR THE GOALS 115 Tabel 2-59 Tujuan dan target TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional SDGs TARGET (ISU STRATEGIS) INDIKATOR Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional 1.2.1* 1 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan 1.3.1.(b) 1.3.1.(c) 1.3.1.(d) 3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro 1.4.1.(d) 1.4.1.(e) 1.4.1.(g) 1.4.1.(hg) 4 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana 1.5.1.(a) 1.5.1.(b) 1.5.1.(c) 1.5.1.(d) 4 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun 2.1.1.(a) 1 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional 2.2.1* 2.2.2* 2.2.2.(a 3 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 3.1.2* 1 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan 3.4.2* 1 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya 3.3.2.(a) 1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional • 7.1* 3.7.1.(a) 3.7.2* 3 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang • 8.2* 3.8.2.(a) 2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif 4.1.1.(a) 4.1.1.(b) 4.1.1.(d) 4.1.1.(e) 4.1.1.(g) 5 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan 4.2.2.(a) 1 mamAl 116 SDGs TARGET (ISU STRATEGIS) INDIKATOR prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil 4.c.1* 1 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya 5.2.1.(a) 5.2.2* 2 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat 5.5.1* 1 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi 5.6.1.(a) 1 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan 6.2.1.(a) 6.2.1.(b) 6.2.1.(d) 3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global 6.3.2.(b) 1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang 8.1.1* 1 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya 8.5.2.(a) 1 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan 8.6.1* 1 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal 8.9.1.(a) 8.9.1.(b) 8.9.2* 3 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua 8.10.1.(a) 1 Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020 • c.1* 9.c.1.(a) 9.c.1.(b) 3 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh 11.5.1.(a) 11.5.1.(c) 1 mamAl 117 SDGs TARGET (ISU STRATEGIS) INDIKATOR Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara 13.1.2* 1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional 15.1.1.(a) 1 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan 15.9.1.(a) 1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun 16.1.1.(a) 1 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat 16.6.1.(b) 1 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan 16.7.1.(a) 16.7.1.(b) 2 12 TUJUAN 32 TARGET 58 INDIKATOR Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021 mamAl 118 Tabel 2-60 Capaian Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional SDGs INDIKATOR TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024 OPD PELAKSANA CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%). Target RPJMN 2024: 6-7% Dinas Sosial 42,59 % 42,17 % 41,66 % 41,31 % 46,27 % 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Meningkatnya Kepesertaan Program SJSN Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta). Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 52 Orang 18 Orang 134 Orang 313 Orang 397 Orang 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas 17,12% (2015: 14,84%) Dinas Sosial 3,74 % 7,26 % 0,76 % 15,01 % 9,35 % 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan. Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta). 3,245 3,238 6,679 NA NA 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%. Dinas Kesehatan NA 55 % 90,5 % 93 % NA 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%. 49 % 44 % 76,4 % 91 % 92 % 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 99,56 % 90 % 89,06 % 100 % 93,45 % PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 119 SDGs INDIKATOR TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024 OPD PELAKSANA CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%). 53,5 % 83 % 70,93 % 83,49 % 65,59 % 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah) Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 9 Lokasi 11 Lokasi 12 Lokasi 12 Lokasi 3 Lokasi 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu). NA 27 % 15 % NA NA 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100). Badan Penanggulangan Bencana NA NA 10 Desa 10 Desa 2 Desa 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013:19,6 %). Dinas Kesehatan 3 % 2,9 % 2,1 % 8 % 14 % 2.2.1* Prevalensistunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 5 tahun/balita. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 14% 38 % 39 % 30,2 % 11,6 % 22,1 % 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Dinas Kesehatan NA NA NA 9,4% NA 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%). 95 110 75 NA NA 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%). Dinas Kesehatan 2.675 2.479 1.967 NA NA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 120 SDGs INDIKATOR TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024 OPD PELAKSANA CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Polres NA NA NA 4 3 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (20122013 :61,9%). Target RPJMN 2024: 63,4% Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 31,42 % 32,50 % NA NA 32,5 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15- 49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%. 57,4 % 56,2 % 50,2 % 64,28 % 64,95 % 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) atau kelahiran hidup per 1000 perempuan) Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012- 2013: 48). Target RPJMN:18 Dinas Kesehatan 86,1 NA NA 90,8 89 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 98% 27.80 25,3 68.60 60,8 24,5 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%). Bappelitbangda 41% NA NA NA 41 % 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%). Target RPJMN 2024: 84,48% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NA NA NA 5,65 % 2,26 % 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%). 16,67 % 6,67 % 13,33 % 8,93 % 3,57 % PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 121 SDGs INDIKATOR TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024 OPD PELAKSANA CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 Target RPJMN 2024: 81,33% 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 118,25 % 106,48 % 102,95 % 102,09 % 100,37 % 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015:100,7%). 84,64 % 88,02 % 85,54 % 131,13 % 85,05 % 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun). Target RPJMN 2024: 9,18 tahun 8,94 Tahun 8,94 Tahun 8,32 Tahun 8,90 Tahun 8,94 Tahun 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%). 83,72% 58% 57,95% 62% 60,31% 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 81,8% TK = 4,48% 4,95 % 5,20% 7,94% 7,94% SD = NA NA 13,40% 25,47% SMP= NA NA 24,89% 25,41% 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 66,7 % 82,35 % 100% 54,55 % 88,24 % 5.2.2* Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 66,7 % 82,35 % 100 % 54,55 % 88,24 % 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) Menurunnya unmeetneed kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012 - 2013: 11,4 %). Target RPJMN 2024: 7,4 % Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 22,54% 24,01% 21,39% 17,53% 16,30% PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 122 SDGs INDIKATOR TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024 OPD PELAKSANA CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2019: Meningkatnya proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun & air Dinas Kesehatan 9,34 % 14,24 % NA NA Meningkat 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 79,36 % 64,90 % NA NA 64,90% 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 90% Dinas Kesehatan 9 Desa 8 Desa 13 Desa 12 Desa 16 Desa 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II. Dinas Lingkungan Hidup 100 91 91 NA 91% (menurun) 8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB perkapita (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024 : 5,5 - 6,5% Bappeda 3,27 % 3,86 % NA NA 3,86% 8.5.2.(a) pengangguran. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: 3,6 – 4,3% Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja NA NA NA 56,74 % 48,94% 8.6.1* Persentase usia muda (15- 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja. NA NA NA 14,07 % 23,13% 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta). Dinas Pariwisata 197 Wisatawan 371 Wisatawan 220 Wisatawan 474 Wisatawan 0 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. (tidak ada dalam lampiran Perpres59/2017) 9082 8952 11676 14478 7040 8.9.2* Jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017). Target RPJMN 2019: Meningkatkan jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Target RPJMN 2024: 15 Juta (naik dari 13 juta) 93 Pekerja 110 Pekerja 149 Pekerja 162 Pekerja 1038 Pekerja PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 123 SDGs INDIKATOR TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024 OPD PELAKSANA CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Target RPJMN 2024: Bank= 15,3 unit ATM= 57,5 unit Bappelitbangda NA NA NA NA Bank = 13 unit, ATM = 20 Unit 8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019. Bappeda/ Bagian Perkonomian dan SDA 30 KM 30 KM 30 KM 30 KM 30 KM 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobilebroadband. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Dinas Komunikasi dan Informasi NA 70,09 71,52 69,07 70,67 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memil iki telepon genggam. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) 37,38 41,88 65,71 69,01 70,67 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA 14,20 19,08 23,81 26,26 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 171 (Tinggi) 167 (Tinggi) 161 (Tinggi) 156 (Tinggi) 152 (Tinggi) 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. NA NA NA 10 Buah Rambu 1 Unit Stasiun 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) NA NA NA 6 Orang 0 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019. Target RPJMN 2019: Meningkatkan dan/atau mempertahankan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup 28.549 28.549 28.549 28.549 28549 PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 124 SDGs INDIKATOR TARGET Perpres 59-2017/RPJMN 2024 OPD PELAKSANA CAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019. Dinas Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) Polres NA 1 1 1 0 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemda (Provinsi/Kab./Kota). Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Target RPJMN 2024: B ke atas 100% Bagian Organisasi 56,18 % 60,06 % 61,81 % 62,35 % 62,67 % 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD. (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 16.7.1.(b) pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I =20,66% dan Eselon II = 16,39%). Badan Pegawai dan Pendidikan Latihan 19.31 % 18.88 % 18.88 % NA NA Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021 PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 125 Tabel 2-61 Tujuan dan Target TPB yang Belum Dilaksanakan SDGs TARGET (ISU STRATEGIS) INDIKATOR Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana 1.5.1.(c) 1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif 4.1.1* 1 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak- anak dalam kondisi rentan 4.5.1* 1 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan 6.2.1.(f) 1 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global 6.3.1.(b) 1 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air 6.4.1.(b) 1 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat 6.5.1.(g) 1 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan 8.3.1* 1 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan lakilaki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya 8.5.2* 1 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal 8.9.1.(c) 1 mmammags JI] m i 7l ' 126 SDGs TARGET (ISU STRATEGIS) INDIKATOR Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 11.b.2* 1 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat 16.6.1* 16.6.1.(a) 2 Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan 16.b.1.(a) 1 Memperkuat mobilisasi sumberdaya domewtik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meingkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya 17.1.1* 17.1.1.(a) 17.1.2* 3 7 TUJUAN 14 TARGET 17 INDIKATOR Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021 Tabel 2-62 Tujuan dan Target TPB yang Belum Memiliki Data SDGs TARGET (ISU STRATEGIS) INDIKATOR Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan 1.3.1.(a) 1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro 1.4.1.(k) 1 Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. 1.a.1* 1.a.2* 2 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun 2.1.1* 2.1.2* 2.1.2.(a) 3 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula 2.2.1.(a) 2.2.2.(c) 2 mmmmaA@El 17 P.1.RINLRSHlrS OR THE GOALS 127 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala, dan nelayan termasuk melalui akses yang aman dan sama 2.3.1* 1 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya 3.3.5* 1 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan 3.4.1.(a) 3.4.1.(c) 2 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan 3.5.1.(e) 3.5.2* 2 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional 3.7.2.(a) 1 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang 3.8.1.(a) 1 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah 3.9.3.(a) 1 Memperkuat pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat 3.a.1* 1 Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil 3.c.1* 1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif 4.1.1* 1 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan 4.4.1* 1 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak- anak dalam kondisi rentan 4.5.1* 1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik lakilaki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi 4.6.1.(a) 4.6.1.(b) 2 Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua 4.a.1* 1 mmmmaA@El 128 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan 5.3.1* 5.3.1.(a) 2 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat 5.5.2* 1 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut 5.6.1* 5.6.1.(b) 2 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua 6.1.1.(a) 6.1.1.(b) 6.1.1.(c) 3 Bauran energi terbarukan 7.2.1* 1 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya 8.2.1* 1 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan 8.3.1.(c) 1 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal 8.9.1* 1 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua 8.10.1.(b) 1 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang 9.2.1* 9.2.1.(a) 2 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar 9.3.1* 9.3.2* 2 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara -negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan 9.5.1* 1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional 10.1.1* 1 III AI"ult/I 8 ■--------,-- 16 CllAN WAHR AND SANITATION q 8 ll[CU.JWDRKAHII CONO WIC GROWTH 129 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya 10.2.1* 1 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut 10.3.1.(a) 1 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan 11.5.2.(a) 1 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota 11.6.1.(a) 1 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan 12.4.2.(a) 1 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali 12.5.1.(a) 1 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi 15.3.1.(a) 1 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional 15.6.1* 1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun 16.1.2.(a) 16.1.3.(a) 16.1.4* 3 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak 16.2.1.(a) 16.2.3.(a) 2 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya 16.5.1.(a) 1 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran 16.9.1* 16.9.1.(a) 2 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional 16.10.2.(c) 1 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan Negara berkembang pulau kecilil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional 17.18.1.(d) 1 15 TUJUAN 46 TARGET 63 INDIKATOR Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo, 2021 mmmmaA@El 130 2.7 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan upaya Pemerintah dalam rangka memenuhi taraf hidup masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyatakan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
49. 4.Bidang Urusan Pendidikan Ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar bidang urusan Pendidikan yang dilaksanakan dalam penerapan SPM di daerah yakni:
50. 1.Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan 13 indikator pelayanan.
51. 2.Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar (SD/Ml dan SMP/MTs) dengan 14 indikator pelayanan
52. 5.Bidang Urusan Kesehatan Jenis pelayanan dasar untuk bidang urusan kesehatan yang terdapat di Kabupaten Nagekeo adalah terdapat 12 indikator yang terdiri dari:
53. 1.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
54. 2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
55. 3.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
56. 4.Pelayanan Kesehatan Balita
57. 5.Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar mmmaAl a 131
58. 6.Pelayanan Kesehatan pada Usia Prodüktif
59. 7.Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
60. 8.Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
61. 9.Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
62. 10.Upaya Kesehatan Jiwa pada orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
63. 11.Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
64. 12.Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
65. 6.Bidang Urusan Pekerjaan Umum Pelayanan dasar pada bidang bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:
66. 1.Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat
67. 2.Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat
68. 3.Penyediaan air minum
69. 4.Penyediaan sanitasi
70. 5.Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
71. 6.Perizinan Jasa Konstruksi
72. 7.Informasi Penataan Ruang
73. 7.Bidang Urusan Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat 2 (dua) indikator pendukung SPM yakni Penyediaan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana alam dan fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Yang Terkena Relokasi pemerintah Kabupaten/Kota.
74. 8.Bidang Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Satuan Polisi pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar mammammmmAsIL 132 menyelenggarakan jenis pelayanan dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.
75. 9.Bidang Urusan Sosial Jenis pelayanan dasar untuk bidang urusan sosial yang terdapat di Kabupaten Nagekeo adalah terdapat 5 indikator yaitu:
76. 1.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
77. 2.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
78. 3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
79. 4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
80. 5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten Berdasarkan evaluasi SPM urusan sosial untuk semua pelayanan dasar memiliki capaian yang sangat tinggi dan untuk indikator yang belum dapat di evaluasi karena Dinas Sosial tidak pernah melakukan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis, karena sesuai data yang ada di Dinas Sosial, tidak terdapat gelandangan dan pengemis yang berada di Kabupaten Nagekeo. mammammmmAsIL 133 Tabel 2-63 Realisasi SPM Kabupaten Nagekeo Tahun 2020 NO JENIS PELAYANAN DASAR Tahun 2020 Target Realisasi A BIDANG URUSAN PENDIDIKAN I. Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota
81. 1.Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/Ml tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang Setiap Rombongan belajar tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja, kursi dan papan tulis untuk setiap Rombel SD 92 N/A SMP 76 90%
82. 2.Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik Disetiap SMP dan/MTs tersedia 1 satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; SMP 33 N/A
83. 3.Disetiap SD/Ml dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan Iainnya, SD 90 33,93% SMP 100 44%
84. 4.Disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; SMP 98 78%
85. 5.Disetiap SD/Ml tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik SD 53 99,40% Disetiap satuan pendidikan tersedia 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan SD 100 100%
86. 6.Disetiap SMP/MTs yang tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; SMP 43 94,90%
87. 7.Disetiap SD/Ml tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik SI atau D-IV SD 55 100% Disetiap SD/Ml tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik SD 27 N/A
88. 8.Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan ,untuk daerah khusus masing-masing sebanyak SD 26 78% Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV telah memiliki sertifikat pendidik Minimal 35% dan untuk daerah khusus 20% SMP 26 12%
89. 9.Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA Bahasa Indonesia, dan Bahasa SMP 34 1%
90. 10.Semua Kepala Sekolah SD/Ml berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik SD 19 51,19%
91. 11.Semua Kepala sekolah SMP/Mts berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; SMP 45 58%
92. 12.Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik SD 100 100%
93. 13.Kabupaten /Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran efektif 100 N/A
94. 14.Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan SD 23 N/A SMP 25 75% II. Pendidikan Dasar oleh Satuan Dasar Pendidikan
95. 15.Setiap SD/Ml menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya Oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik; SD 97 N/A mmmmgJl 134 NO JENIS PELAYANAN DASAR Tahun 2020 Target Realisasi
96. 16.Setiap SMP!MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya Oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; SMP 89 N/A
97. 17.Setiap SD/Ml menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan Optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; SD 98 N/A
98. 18.Setiap SD/Ml memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; SD 75 72,02% SMP 89 58%
99. 19.Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; SD 50 N/A SMP 32 96%
100. 20.Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut a) Kelas I 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau d) Kelas VII - IX . 27 jam per minggu; 18 100%
101. 21.Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan(KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku, SD 89 98,21% SMP 96 N/A
102. 22.Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap meta pelajaran yang diampunya; SD 82 100% SMP 57 100%
103. 23.Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; SD 67 N/A SMP 47 96%
104. 24.Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; SD 67 N/A SMP 47 96%
105. 25.Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; SD 63 N/A SMP 43 100%
106. 26.Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian ekhir (USIUN) kepada orang tua peserta didik SD 91 97% SMP 51 100%
107. 27.Kepala Sekolah menyampaikan Rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada kepada Dinas Pendidikan Kab atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester; SD 91 N/A SMP 57 N/A
108. 28.Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) SD 100 95% SMP 100 100% PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 135 NO JENIS PELAYANAN DASAR Target Realisasi Jumlah (orang) % Jumlah (orang) % B BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 3.919 100 2.484 63,38% 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3.741 100 2.484 66,40% 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 3.663 100 2.506 70,33% 4 Pelayanan kesehatan balita 16.508 100 8.301 50,28% 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 18.915 100 10.634 56,22% 6 Pelayenan kesehatan pada usia produktif 89.349 100 784 46,76% 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 21.839 100 10.317 47,24% 8 Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 34.435 100 6.428 18,67% 9 Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus 1.657 100 1.016 65,25% 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 116 100 151 130,17% 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 1.917 100 1.763 91,97% 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(Human Immunodefciency Virus) 4.188 100 2.295 54,80% NO JENIS PELAYANAN DASAR Target Realisasi C BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM 1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari 100 81,84 2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada 100 100 3 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota 100 50,25 4 Tersedianya tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang 44,43 44,81 5 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum 100 81,84 6 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 100 97,06 7 Tersedianya layanan izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 100 100 8 Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah KabupateniKota 100 100 D BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 1 Persentase Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana alam/sosial 100 100 E BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah penegakan Perda/Perkada yang sesuai mutu layanan dasar 100% 76.19%
109. 2.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebekaran 100% N/A PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 136 NO JENIS PELAYANAN DASAR Target Realisasi F BIDANG URUSAN SOSIAL 1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100% 95,26% 2 Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100% 85,71% 3 Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100% 99,84% 4 Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100% N/A 5 Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten 100% 100% Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Nagekeo; Laporan Penerapan Standar Peayanan Minimal Kabupaten Nagekeo Tahun 2020, 2021 PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 P-IP.JMD 2018-2023 " €. . ; is fir:g,¢ +ha. . ·� . s 4 le f •• • •• • • • • • • • • • • • '% 3,% Ar" ; i "• • • • ' ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah. Tingkat pencapaian diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Rasio Keuangan untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah adalah mmag@l 138 sebagai berikut yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Keserasian Belanja dari APBD Pemerintah Kabupaten Nagekeo sementara untuk mengukur Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan dengan Perhitungan Share and Growth, Peta Kemampuan Keuangan Daerah dan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Perubahan paradigma pembangunan nasional yang diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah merupakan sebuah langkah strategis dalam menjawabi permasalahan ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan, rendahnya kualitasi hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi harapan pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah dengan kemampuan sendiri. Namun harapan tersebut sulit diwujudkan ketika mencermati hasil evaluasi kinerja pelaksanaan APBD dimana masih sangat tinggi tingkat ketergantungan fiskal baik provinsi maupun pemerintah pusat. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut memberi dampak pada berkurangnya anggaran untuk membiayai pembangunan daerah (belanja publik), sehingga kapasitas fiskal yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan daerah sangat tergantung pada besar kecilnya kegiatan operasional pemerintah daerah (belanja aparatur). Kapasitas fiskal yang terbatas, memacu pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah agar dapat menutupi defisit fiskal dan mengelola potensi-potensi pengeluaran pembiayaan daerah untuk memanfaatkan surplus fiskal. mmmngl a 139 3.1.1.1 Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen yang sering dijadikan sebagai tolok ukur untuk menghadapi pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal di atas, pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan, terutama menghadapi berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer yang mengharuskan daerah harus mampu meningkatkan kemampuan fiskalnya. Pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten Nagekeo tahun 2016-2020 adalah 2,40 persen. Pertumbuhan terbesar bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 29,61 persen. Sementara itu, penerimaan dari PAD Kabupaten Nagekeo masih sangat kecil. Rata-rata pertumbuhan PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2016-2020 sebesar 4,19 persen. Rendahnya PAD ini merupakan indikasi yang nyata mengenai masih besarnya tingkat ketergantungan Daerah kita kepada pusat. Peluang peningkatan PAD masih sangat besar. Tax Ratio Kabupaten Nagekeo tahun 2021 sebesar 2,3 persen. Hal ini berarti masih terbuka peluang yang cukup besar untuk meningkatkan PAD di masa yang akan datang. Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah merupakan peluang pertumbuhan ekonomi yang yang dapat menciptakan potensi PAD yang cukup besar untuk digali dan dikembangkan. mmmngl a 140 Tabel 3-1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 No Uraian Realisasi (Rp) Rata-Rata Pertumbuhan 2016 2017 2018 2019 2020 1 PENDAPATAN 722.085.467.322,77 759.738.196.694,67 696.630.225.672,54 792.635.809.857,57 784.151.338.330,89 2.40 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 29.671.653.790,77 32.372.074.879,96 30.850.179.938,54 31.068.286.543,57 33.159.170.059,48 2.96 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 3.826.537.828,00 3.861.828.983,00 3.987.565.806,00 4.104.233.825,00 4.060.107.523,00 1.51 1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 3.082.418.594,00 2.848.254.837,75 2.892.244.913,00 2.605.747.079,00 2.867.696.241,48 -1.48 1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah 3.569.456.788,00 4.347.398.602,00 4.084.564.733,00 4.090.136.438,00 3.809.587.236,35 2.26 1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 19.193.240.580,77 21.314.592.457,21 19.885.804.486,54 20.268.169.201,57 22.421.779.058,65 4.22 2.1 PENDAPATAN TRANSFER 611.055.750.156,00 576.105.600.035,00 559.693.838.683,00 638.951.136.810,00 570.980.766.458,00 -1.26 2.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 611.055.750.156,00 576.105.600.035,00 559.693.838.683,00 638.951.136.810,00 570.980.766.458,00 -1.26 Dana Bagi Hasil Pajak 10.222.127.518,00 7.908.197.999,00 6.631.577.497,00 5.831.166.209,00 6.514.114.523,00 -9.78 Dana Bagi Hasil SDA 463.088.638,00 715.762.654,00 771.495.651,00 690.575.649,00 933.322.195,00 21.75 Dana Alokasi Umum 433.196.524.000,00 429.644.584.000,00 432.406.320.000,00 454.351.825.000,00 412.477.821.000,00 -1.08 Dana Alokasi Khusus 167.174.010.000,00 137.837.055.382,00 119.884.445.535,00 178.077.569.952,00 151.055.508.740,00 0.70 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 81.358.063.376,00 151.260.521.779,71 106.086.207.051,00 122.616.386.504,00 180.011.401.813,41 29.61 1.3.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 60.300.341.000,00 121.559.350.000,00 75.953.714.000,00 86.209.887.000,00 112.865.822.000,00 27.12 Dana Penyesuaian 814.956.000,00 45.504.203.000,00 0,00 0,00 23.710.906.000,00 1.333,94 Dana Desa 59.485.385.000,00 76.055.147.000,00 75.953.714.000,00 86.209.887.000,00 89.154.916.000,00 11.16 1.3.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 11.084.165.287,00 15.101.232.305,71 13.911.932.384,00 17.327.327.750,00 15.803.314.333,41 11.03 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 11.084.165.287,00 15.101.232.305,71 13.911.932.384,00 17.327.327.750,00 15.803.314.333,41 11.03 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.3.3 Bantuan Keuangan 1.206.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Bantuan Keuangan Provinsi 1.206.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.3.4 Pendapatan Hibah 8.767.557.089,00 808.411.000,00 13.761.620.667,00 19.079.171.754,00 30.673.337.000,00 402.73 1.3.5 Pendapatan Lainnya 0,00 13.791.528.474,00 2.458.940.000,00 0,00 20.668.928.480,00 - Sumber: APBD Kabupaten Nagekeo 2016-2020 mmmmmmaAll 141 3.1.1.2 Belanja Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah tahun 2016-2020 sebesar minus 1,65 persen. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan belanja daerah sebesar minus 2,25 persen pada tahun 2018 akibat besarnya SiLPA dan penurunan belanja pada tahun 2020 sebesar minus 6,82 persen akibat refocusing dan realokasi berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. Sementara itu, rerata pertumbuhan belanja tidak langsung tahun 2016-2020 sebesar 3,34 persen yang bersumber dari refocusing dan realokasi untuk penanggulangan covid-19 pada belanja bantuan sosial sebesar 630,23 persen dan belanja tidak terduga sebesar 200,82 persen serta belanja hibah sebesar 25,27 persen. Sedangkan rerata pertumbuhan belanja langsung tahun 2016- 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 6,38 persen. Hal ini disebabkan karena rerata penurunan belanja modal sebesar minus 12,71 persen akibat refocusing dan realokasi berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. 3.1.1.3 Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada kebutuhan dukungan pembiayaan dari pusat melalui APBN dan DAK Agar mendorong pariwisata di Nagekeo yang telah dikembangkan, juga mendorong sumber pendanaan lain baik melalui APBN, Provinsi maupun KPBU dan CSR. mags)] a 142 Tabel 3-2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Tahun Anggaran 2016-2020 No Uraian Realisasi (Rp) Rata-Rata Pertumbuhan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Belanja Daerah 775.936.291.838,80 736.553.625.109,94 719.985.970.970,34 774.330.245.043,25 721.550.188.332,04 -1.65 1.1 Belanja Tidak Langsung 358.870.166.356,00 363.952.917.481,00 379.414.390.562,00 394.901.930.764,00 409.115.521.617,00 3.34 1.1.1 Belanja Pegawai 239.323.708.907,00 220.337.225.281,00 233.925.061.253,00 249.661.834.301,00 243.883.463.855,00 0.66 1.1.2 Belanja Hibah 6.471.012.500,00 16.294.690.000,00 15.951.917.355,00 5.627.855.000,00 6.533.900.000,00 25.27 1.1.3 Belanja Bantuan Sosial 250.750.000,00 180.290.000,00 109.720.000,00 2.899.600.000,00 4.216.650.000,00 630.23 1.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 603.891.000,00 659.262.000,00 678.838.600,00 735.851.000,00 496.388.926,00 -3.00 1.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 111.739.871.200,00 125.664.154.200,00 126.015.653.200,00 132.976.790.463,00 136.310.005.709,00 5.19 1.1.6 Belanja Tidak Terduga 480.932.749,00 817.296.000,00 2.733.200.154,00 3.000.000.000,00 17.675.113.127,00 200.82 1.2 Belanja Langsung 417.066.125.482,80 372.600.707.628,94 340.571.580.408,34 379.428.314.279,25 312.434.666.715,04 -6.38 1.2.1 Belanja Pegawai 29.516.672.380,00 36.339.816.375,00 45.872.083.195,00 31.426.590.158,00 31.834.199.015,00 4.79 1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 146.194.385.577,00 146.080.861.971,00 143.787.372.833,34 148.696.186.655,35 163.157.134.824,75 2.87 1.2.3 Belanja Modal 241.355.067.525,80 190.180.029.282,94 150.912.124.380,00 199.305.537.465,90 117.443.332.875,29 -12.71 Sumber: APBD Kabupaten Nagekeo 2016-2020 Tabel 3-3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 No Uraian Realisasi (Rp) Rata-Rata Pertumbuhan2016 2017 2018 2019 2020 3 Pembiayaan Netto 117.355.533.675,24 64.854.621.619,21 86.424.836.467,94 61.614.967.554,86 78.110.474.113,64 -3.35 3.1 Penerimaan Pembiayaan 117.355.533.675,24 64.854.621.619,21 88.424.836.467,94 63.114.967.554,86 80.110.474.113,64 -2.52 3.1.1 Penggunaan SiLPA Tahun Lalu 116.679.901.953,24 64.629.351.619,21 88.230.365.467,94 63.011.098.554,86 79.920.824.613,64 -2.46 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - - 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - - 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - - 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 675.631.722,00 225.270.000,00 194.471.000,00 103.869.000,00 189.649.500,00 -11.08 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - - - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.08 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - 3.2.2 Penyertaan Modal Pemda - - 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 -25.00 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - - - - - 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - 1.500.000.000,00 - - Sumber: APBD Kabupaten Nagekeo 2016-2020 mmmmmmmmgsIi I I I I I I I I I I 143 3.1.2 Neraca Daerah Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah maka neraca adalah adalah salah satu komponen dari Laporan Keuangan yang sangat penting dalam melakukan perhitungan kinerja keuangan daerah tersebut, dan data yang ada pada pos-pos dalam neraca ini kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan seperti Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Leverege (Mahmudi, 2016) Tabel 3-4 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016-2020 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2020, diolah Rasio Lancar menunjukkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk menutupi hutangnya, nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2 : 1. Untuk Kabupaten Nagekeo Rasio Lancar tahun 2016 adalah 12,95 : 1, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 6,27 : 1 penurunan rasio ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2020 sudah menerapkan basis akrual dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga ada penurunan nilai pada sisi aset yaitu penurunan jumlah aset lancar dikarenakan adanya penyisihan piutang dan pada aset tetap dikarenakan adanya penyusutan aset tetap. Walaupun terjadi penurunan pada nilai aset untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2016 tetapi nilai rasionya masih dianggap aman artinya keuangan Pemerintah 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio Likuiditas Rasio Lancar 12,95 : 1 22,52 : 1 18,12 : 1 6,57 : 1 6,27 : 1 Rasio Kas 7,71 : 1 15,92 : 1 11,76 : 1 4,97 : 1 5,06 : 1 Rasio Cepat 8,56 : 1 17,70 : 1 13,39 : 1 5,41 : 1 5,55 : 1 Working Capital to Total Aset 0,06 : 1 0,07 : 1 0,05 : 1 0,05 : 1 0,07 : 1 2 Rasio Solvabilitas 188,87 : 1 329,02 : 1 335,76 : 1 115,90 : 1 76,21 : 1 3 Rasio Utang (Leverage) Rasio Utang terhadap Ekuitas 0,01 : 1 0,00 : 1 0,00 : 1 0,01 : 1 0,01 : 1 NO RASIO KEUANGAN TAHUN aammgGsll 144 Kabupaten Nagekeo pada dua tahun tersebut masih dalam kategori lancar. Penurunan ini juga otomatis berimbas pada rasio likuiditas lainnya, rasio solvabilitas dan rasio leveregenya. Rasio Kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas dan efek/surat berharga yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Nagekeo rasio kasnya pada tahun 2016 adalah 7,71 : 1 dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 5,06 : 1, walaupun terjadi penurunan tetapi rasio ini masih dalam kategori aman artinya Pemerintah Kabupaten Nagekeo dapat memenuhi utang yang harus segera dipenuhi. Rasio cepat merupakan salah satu ukuran likuiditas yang terbaik. Rasio ini bermanfaat untuk Pemerintah daerah dalam membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini juga menujukkan berapa alat likuiditas yang digunakan untuk melunasi utang lancar. Untuk Kabupaten Nagekeo tahun 2016 rasio cepatnya sebesar 8,56 : 1, tetapi pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 5,55 : 1. Walapun terjadi penurunan rasio ini masih pada batas aman, semakin tinggi rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan Pemerintah daerah. Working Capital to Total Aset Ratio adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi kerja netto. Analisis modal kerja ini bermanfaat untuk menilai kecukupan keuagan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Semakin tinggi modal kerja maka likuiditas organisasi semakin baik. Rasio modal kerja Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 adalah 0,06 : 1 dan terjadi kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,07 : 1. mm g@l a 145 Hal ini menunjukkan bahwa, likuiditas organisasi Pemerintah Kabupaten Nagekeo masih dalam kategori aman. Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas untuk Kabupaten Nagekeo pada tahun 2016 adalah 188,87 : 1 dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 76,21 : 1, walaupun terjadi penurunan tetapi dalam dua tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Nagekeo secara keuangan sangat likuid dan solvabel bahkan dapat dikatakan terlalu likuid (over likuid). Rasio utang (leverage ratio) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit, rasio ini digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Komponen dari rasio utang ini adalah rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang, rasio utang yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (over leverage) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan resiko pemberian utang semakin besar. Untuk Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2016 rasionya adalah 0.01 : 1 dan pada tahun 2020 tetap sebesar 0.01 : 1. Besaran rasio ini masih relatif sangat kecil sehingga masih dalam batas aman. Selanjutnya mengenai gambaran Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020 disajikan pada Tabel 3-5. mm g@l a 146 Tabel 3-5 Neraca Daerah Pemerintah Tahun 2016-2020 U R A I A N REALISASI (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 27.630.671.303,21 45.123.653.500,94 10.361.911.195,86 20.147.431.222,31 64.714.277.367,61 Kas di Bendahara Penerimaan 203.303.382,00 353.200,00 - Kas di Bendahara Pengeluaran 332.804.190,00 77.780.265,00 60.000,00 8.624.043,00 Kas di BLUD 7.176.536,00 709.458,00 27.351.808,00 96.211.400,00 135.829.523,00 Kas Dana Kapitasi di FKTP 2.904.256.985,00 2.310.602.059,00 1.544.604.730,00 1.807.659.713,00 22.205.712.437,00 Kas Dana BOS 5.341.080.140,00 2.906.463.126,00 2.831.882.082,00 7.254.611.408,00 2.391.163.756,00 Setara Kas 35.000.000.000,00 40.000.000.000,00 50.000.000.000,00 60.000.000.000,00 55.000.000.000,00 Kas Lainnya 0,00 0,00 0,00 29.346.191,00 57.430.187,00 Jumlah Kas 71.419.292.536,21 90.419.561.608,94 64.765.809.815,86 89.343.883.977,31 144.504.413.270,61 Piutang Pajak 3.368.605.372,00 1.951.039.319,00 2.204.324.182,00 2.740.219.922,00 2.712.039.447,00 Piutang Retribusi daerah 1.070.300.316,00 1.151.129.620,00 1.238.088.440,00 1.342.096.357,00 1.629.363.407,00 Piutang BLUD 743.862.000,00 832.504.406,00 1.077.114.886,00 Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 176.221.600,00 0,00 1.183.545.189,00 1.404.506.193,00 Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pemerintah Pusat 3.637.583.688,00 3.124.470.860,00 4.721.256.712,00 4.478.899.966,00 5.617.340.605,00 Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pemerintah Provinsi 2.166.830.762,00 4.858.654.483,88 1.693.432.862,00 807.452.514,00 1.757.739.131,00 Belanja Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00 0,00 4.265.160.491,85 Penyisihan Piutang Pendapatan (3.450.627.607,34) (2.640.379.962,06) (2.993.079.091,72) (3.447.296.860,72) (4.078.985.567,67) Bagian Lancar Penjualan Angsuran 221.903.333,33 220.403.333,33 302.063.333,33 302.063.333,33 302.063.333,33 Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman 177.988.944,00 140.713.944,00 454.881.444,00 446.456.444,00 593.841.444,00 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi 0,00 402.383.112,25 402.383.112,25 433.981.872,94 433.981.872,94 Piutang Lain – Lain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyisihan Piutang Lainnya (46.828.283,33) (118.305.265,55) (128.513.477,73) (308.742.213,67) (409.662.055,33) Jumlah Piutang 7.889.618.524,66 10.098.835.450,85 8.971.952.402,13 7.978.676.523,88 14.227.388.302,12 Persediaan 40.631.291.979,02 27.373.325.579,18 24.660.018.202,96 20.735.133.065,12 20.503.515.349,95 Jumlah Persediaan 40.631.291.979,02 27.373.325.579,18 26.033.989.089,39 20.735.133.065,12 20.503.515.349,95 JUMLAH ASET LANCAR 119.940.203.039,89 127.891.722.638,97 99.771.751.307,38 118.057.693.566,31 179.235.316.922,68 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pinjaman kepada Koperasi, UKM dan Pokmas 8.837.641.230,00 8.434.951.105,17 8.182.405.447,70 9.848.902.103,00 9.659.252.603,00 Investasi Non Permanen Lainnya 1.019.310.000,00 1.019.310.000,00 1.019.310.000,00 Investasi Dana Bergulir 0,00 0,00 0,00 0,00 - Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih (1.363.186.176,50) (3.657.602.379,50) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 28.699.670.000,00 PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 147 U R A I A N REALISASI (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 32.856.951.230,00 32.454.261.105,17 34.201.715.447,70 33.485.715.926,50 34.701.320.223,50 ASET TETAP Tanah 765.293.609.660,00 764.352.907.660,00 764.521.625.660,00 775.713.073.993,71 770.140.914.631,71 Peralatan dan Mesin 128.556.911.043,64 150.825.318.771,65 158.132.271.123,46 184.277.084.216,55 240.485.543.093,72 Gedung dan Bangunan 283.904.477.192,44 307.790.848.198,39 348.367.926.416,56 426.651.820.842,52 460.400.224.407,98 Jalan, Irigasi dan Jaringan 576.529.676.487,54 657.647.674.830,72 796.652.497.102,60 886.403.766.247,07 946.061.335.101,52 Aset Tetap Lainnya 21.064.819.025,69 18.218.786.156,58 20.995.273.689,58 23.966.712.031,58 24.846.672.511,58 Konstruksi dalam Pengerjaan 104.163.465.362,92 120.412.239.025,44 79.583.734.657,39 99.126.947.739,51 73.827.959.370,87 Akumulasi Penyusutan (313.264.755.510,46) (374.852.738.827,79) (498.443.033.740,83) (530.302.260.382,92) (620.493.552.120,07) JUMLAH ASET TETAP 1.566.248.203.261,77 1.644.395.035.814,99 1.669.810.294.908,76 1.865.837.144.688,02 1.895.269.096.997,31 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran 81.960.000,00 81.960.000,00 - - - Tagihan Pemberian Pinjaman - - - - - Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi 1.833.452.328,00 2.318.757.588,36 2.692.082.628,44 7.272.388.629,54 7.803.356.863,57 Aset Tak Berwujud 2.340.007.960,00 2.116.805.650,00 1.905.518.340,00 3.835.839.600,00 2.090.961.143,00 Aset Lain-Lain 25.780.407.849,00 59.362.568.269,06 40.171.129.517,53 84.490.322.823,66 58.062.172.716,32 JUMLAH ASET LAINNYA 30.035.828.137,27 63.880.091.507,41 44.768.730.485,97 66.532.233.676,86 68.046.490.722,89 JUMLAH ASET 1.749.081.185.668,92 1.868.621.111.066,54 1.848.552.492.149,81 2.083.912.787.857,69 2.177.252.224.866,38 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2.573.503.237,00 2.380.014.674,00 1.696.718.645,72 9.423.351.608,12 3.792.789.158,12 Hutang Beban - 29.000.000,00 - - - Hutang Jangka Pendek Lainnya 6.687.478.300,20 3.270.422.850,00 3.808.887.680,00 8.557.521.553,74 24.776.839.961,21 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 9.260.981.537,20 5.679.437.524,00 5.505.606.325,72 17.980.873.161,86 28.569.629.119,33 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Hutang Jangka Panjang - - - - - JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - - - JUMLAH KEWAJIBAN 9.260.981.537,20 5.679.437.524,00 5.505.606.325,72 17.980.873.161,86 28.569.629.119,33 EKUITAS 1.739.820.204.131,72 1.862.941.673.542,54 1.843.046.885.824,09 2.065.931.914.695,83 2.148.682.595.747,05 JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS 1.749.081.185.668,92 1.868.621.111.066,54 1.848.552.492.149,81 2.083.912.787.857,69 2.177.252.224.866,38 mama4Ell 148 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.
a.Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Anggaran Belanja Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan Tabel 3-5 di atas realisasi Belanja Daerah dibandingkan dengan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2020 dengan penyerapan rata-rata belanja daerah sebesar (-) 6,29%, dengan rata-rata penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar (-) 5,28% dan Belanja Langsung sebesar 7,34%.
b.Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Nagekeo ditampilkan pada Tabel 3-6 sebagai berikut: mmmmmaAG a 149 Tabel 3-6 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Tahun 2016 - 2020 No Uraian Realisasi (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Belanja Aparatur Daerah 320.875.142.012,00 313.388.875.160,00 335.440.564.477,00 339.513.853.334,68 331.664.162.122,00 1.1 Belanja Tidak Langsung 239.323.708.907,00 220.337.225.281,00 233.925.061.253,00 249.661.834.301,00 243.883.463.855,00 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 203.634.581.327,00 186.036.629.641,00 195.068.004.673,00 211.313.357.601,00 212.621.173.790,00 2 Belanja Tambahan Penghasilan**) 34.129.127.580,00 32.559.995.640,00 36.779.856.580,00 36.158.476.700,00 29.072.290.065,00 3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 1.560.000.000,00 1.740.600.000,00 2.077.200.000,00 2.190.000.000,00 2.190.000.000,00 4 Belanja pemungutan Pajak Daerah** - - - - - 1.2 Belanja Langsung 81.551.433.105,00 93.051.649.879,00 101.515.503.224,00 77.899.737.575,00 78.443.707.995,00 1 Belanja Honorarium PNS**) 9.405.647.600,00 10.155.399.000,00 10.969.417.248,00 11.066.374.500,00 14.856.246.000,00 2 Belanja Honorarium Non PNS**) 18.615.186.000,00 24.093.320.125,00 32.751.511.947,00 14.794.979.808,00 8.324.840.040,00 3 Belanja Honorarium Non Pegawai**) - 420.450.000,00 225.800.000,00 2.191.700.000,00 2.237.050.000,00 4 Upah Kerja 2.264.056.698,00 1.961.019.417,00 2.033.891.087,00 2.244.667.100,00 13.175.101.320,00 5 Belanja Uang Lembur**) 1.495.838.780,00 1.620.857.250,00 1.815.744.000,00 1.627.452.500,00 1.905.740.200,00 6 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.315.000.000,00 1.375.000.000,00 1.355.000.000,00 1.180.000.000,00 970.000.000,00 7 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) - 330.492.000,00 36.714.135,00 60.000.000,00 1.084.866.526,00 8 Belanja premi asuransi kesehatan 7.169.909.555,00 7.524.611.941,00 8.464.375.574,00 8.996.918.139,00 8.515.131.906,00 9 Belanja makanan dan minuman pegawai***) 665.457.146,00 755.725.000,00 583.726.516,00 504.455.150,00 736.934.250,00 10 Belanja pakaian dinas dan atributnya**) 467.062.700,00 362.700.500,00 357.852.750,00 540.863.280,00 369.329.000,00 11 Belanja pakaian kerja**) 235.230.000,00 49.750.000,00 86.442.000,00 137.414.750,00 101.700.000,00 12 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*) 239.253.000,00 257.356.000,00 214.007.750,00 292.156.230,00 103.513.000,00 13 Belanja perjalanan dinas**) 39.678.791.626,00 44.144.968.646,00 42.621.020.217,00 34.262.756.118,00 26.063.255.753,00 14 Belanja perjalanan pindah tugas - - - - - 15 Belanja Pemulangan Pegawai - - - - - 1.3 Belanja Modal (Kantor, Mobil dan Motor Dinas, Meubelair, peralatan dll) 9.796.697.400,00 11.612.438.715,00 4.310.425.028,00 11.952.281.458,68 9.336.990.272,00 1 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 3.127.194.500,00 3.829.739.000,00 - 1.598.699.733,91 971.293.000,00 2 Pengadaan Alat Kantor 233.176.000,00 290.986.000,00 375.758.462,00 1.163.499.009,00 1.230.209.628,00 3 Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.785.652.350,00 3.400.324.572,00 1.768.369.784,00 5.632.696.853,77 4.314.675.654,00 4 Pengadaan Komputer 2.660.298.500,00 3.179.117.143,00 1.779.005.782,00 3.360.078.657,00 2.106.022.878,00 5 Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 381.658.000,00 219.051.000,00 28.015.000,00 25.812.000,00 36.300.000,00 6 Pengadaan Alat Studio 587.661.000,00 503.031.000,00 354.776.000,00 165.495.205,00 634.417.112,00 7 Pengadaan Alat Komunikasi 21.057.050,00 190.190.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 44.072.000,00 Ia [sJ] 150 Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut: Tabel 3-7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 – 2020 No Tahun Anggaran Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Prosentase (a) (b) (a)/ (b) x 100% 1 2014 287.655.983.891,00 493.609.337.359,00 58,28% 2 2015 300.824.143.384,00 624.658.139.493,60 48,16% 3 2016 320.875.142.012,00 775.936.291.838,80 41,35% 4 2017 313.388.875.160,00 736.553.625.109,94 42,55% 5 2018 335.440.564.477,00 721.985.970.970,34 46,46% 6 2019 339.513.853.334,68 775.830.245.043,25 43,76% 7 2020 331.664.162.122,00 723.550.188.332,04 45,84% Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda 2021 3.2.2 Analisis Pembiayaan Pembiayan Daerah dalam sistem penganggaran di gunakan dalam memanfaatkan Surplus dan menutup Defisit APBD. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara apabila APBD diperkirakan memperoleh surplus, pemerintah daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran tersebut untuk melakukan investasi atau memberi pinjaman daerah kepada masyarakat melalaui wadah IKM atau pokmas-pokmas. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran tahun 2016 - 2020. mmmmA 151 Tabel 3-8 Defisit Riil Anggaran Tahun 2016–2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Realisasi Pendapatan Daerah 722.085.467.322,77 759.738.196.694,67 696.630.225.672,54 792.635.809.857,57 784.151.338.330,89 Dikurangi realisasi: 2 Belanja Daerah 775.936.291.838,80 736.553.625.109,94 719.985.970.970,34 774.330.245.043,25 721.550.188.332,04 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00 0,00 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 Defisit riil (53.850.824.516,03) 23.184.571.584,73 (25.355.745.297,80) 16.805.564.814,32 60.601.149.998,85 Tabel 3-9 Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016–2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Realisasi Pendapatan Daerah 722.085.467.322,77 759.738.196.694,67 696.630.225.672,54 792.635.809.857,57 784.151.338.330,89 Dikurangi realisasi: 2 Belanja Daerah 775.936.291.838,80 736.553.625.109,94 719.985.970.970,34 774.330.245.043,25 721.550.188.332,04 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00 0,00 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 A Defisit riil (53.850.824.516,03) 23.184.571.584,73 (25.355.745.297,80) 16.805.564.814,32 60.601.149.998,85 Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 116.679.901.953,24 64.629.351.619,21 88.230.365.467,94 63.011.098.554,86 79.920.532.369,19 2 Pencairan Dana Cadangan 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 675.631.722,00 225.270.000,00 194.471.000,00 103.869.000,00 189.649.500,00 6 Penerimaan Piutang Daerah B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 117.355.533.675,24 64.854.621.619,21 88.424.836.467,94 63.114.967.554,86 80.110.181.869,19 A+B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 63.504.709.159,21 88.039.193.203,94 63.069.091.170,14 79.920.532.369,18 140.711.331.868,04 PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 0 152 Tabel 3-10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Jumlah SILPA 63.504.709.159,21 100 88.039.193.203,94 100 63.069.091.170,14 200,76 79.920.532.369,19 100 140.711.624.112,49 100 1 Pelampauan penerimaan PAD 1.548.446.775,77 2,44 749.106.915,21 0,85 2.287.368.276,54 3,63 2.029.440.986,57 2,54 818.555.402,00 0,58 2 Pelampauan penerimaan dana perimbangan 939.250.245,00 1,48 2.211.335.689,71 2,51 0,00 0,00 1.521.076.293,00 1,90 466.967.819,00 0,33 3 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391.560.667,00 104,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 38.523.763.359,24 60,66 69.155.948.157,02 78,55 44.031.376.281,60 69,81 51.959.127.315,88 65,01 67.100.599.186,92 47,69 5 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 6.687.478.300,20 10,53 3.270.422.850,00 3,71 3.808.887.680,00 6,04 8.557.521.553,74 10,71 3.722.549.585,21 2,65 6 Kegiatan lanjutan 15.805.770.479,00 24,89 12.652.379.592,00 14,37 10.549.898.265,00 16,73 15.853.366.220,00 19,84 68.602.952.119,36 48,75 Tabel 3-11 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Tahun 2016 - 2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo, diolah 2021 No Uraian Realisasi Tahun (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 116.679.901.953,24 64.629.351.619,21 88.230.365.467,94 63.011.098.554,86 140.711.624.112.49 Dikurangi : 2 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 9.260.981.537,20 5.679.437.524,00 1.696.718.645,72 9.423.351.608,12 3.792.789.158,12 3 Kegiatan Lanjutan 42.300.326.731,00 18.199.662.993,00 - - - Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan 65.118.593.685,04 40.750.251.102,21 86.533.646.822,22 53.587.746.946,74 136.918.834.954,37 PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 153 3.3 Kerangka Pendanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah terkait struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021-2023. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja mm mmgsEl 154 Tabel 3-12 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah NO URAIAN APBD PROYEKSI Rata-Rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 39.860.944.530 68.213.344.512 69.577.611.402 36,56% 4.1.01 Pajak Daerah 4.848.118.698 26.012.893.195 26.533.151.058,90 219,28% 4.1.02 Retribusi Daerah 5.686.842.489 13.030.787.156 13.291.402.899,12 65,57% 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.688.014.444 4.200.000.000 4.284.000.000,00 7,94% 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 25.637.968.899 24.969.664.161 25.469.057.444,22 -0,30% 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 668.476.224.613 684.481.194.518 698.170.818.408 2,20% 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 645.978.178.377 661.983.148.282 675.222.811.247,64 2,24% 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 22.498.046.236 22.498.046.236 22.948.007.160,72 1,00% 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.514.680.000 6.558.922.100 6.690.100.542 -27,86% 4.3.01 Pendapatan Hibah - 0,00% 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 15.514.680.000 6.558.922.100 6.690.100.542,00 -27,86% Jumlah Pendapatan 723.851.849.143 759.253.461.130 774.438.530.353 3,45% 5.1 BELANJA OPERASI 519.862.944.565 540.069.276.534 507.490.737.516 -1,07% 5.1.01 Belanja Pegawai 277.492.973.965 319.690.084.331 326.083.886.017,62 8,60% 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.938.329.050 175.659.301.963 135.792.563.453,26 -20,29% 5.1.03 Belanja Bunga - - 0 0,00% 5.1.05 Belanja Hibah 11.911.941.550 18.693.715.240 19.067.589.544,80 29,47% 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 16.519.700.000 26.026.175.000 26.546.698.500,00 29,77% 5.2 BELANJA MODAL 195.016.705.275 118.951.240.133 124.235.914.936 -17,28% 5.2.01 Belanja Modal Tanah - 92.500.000 3.000.000.000 1571,62% 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.477.183.609 14.808.293.491 15.104.459.360,82 -37,52% 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.073.988.823 10.946.938.400 11.165.877.168,00 -37,85% 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 79.368.300.521 80.751.903.282 82.366.941.347,64 1,87% 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.079.432.322 12.351.604.960 12.598.637.059,20 247,99% 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 17.800.000 - - 0,00% 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.951.456.816 11.517.105.678 11.747.447.791,56 47,76% 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.951.456.816 11.517.105.678 11.747.447.791,56 47,76% 5.4 BELANJA TRANSFER 139.732.366.600 124.474.931.480 126.964.430.110 -4,46% 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.063.000.000 1.052.020.780 1.073.061.195,60 0,48% 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 138.669.366.600 123.422.910.700 125.891.368.914,00 -4,50% 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 140.711.624.113 39.759.092.695 0 -85,87% 6.1.03 Pinjaman Daerah - 0 - 0,00% 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00% Jumlah Penerimaan Pembiayaan 141.711.624.113 40.759.092.695 1.000.000.000 -84,39% 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00% 6.2.01 Pengembalian Pinjaman pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo - - 0 0,00% 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 0,00% 6.2.03 Pembentukan Dana Cadangan - 0 0,00% Pemberian Pinjaman - 0 0,00% Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 0,00% Pembiayaan Netto 136.711.624.113 35.759.092.695 -4.000.000.000 -92,51% PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 155 Tabel 3-13 Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Tahun 2021-2023 NO BELANJA APBD PROYEKSI 2021 2022 2023 5.1 BELANJA OPERASI 305.924.615.515 364.409.974.571 371.698.174.062 5.1.01 Belanja Pegawai 277.492.973.965 319.690.084.331 326.083.886.017,62 5.1.03 Belanja Bunga - - - 5.1.05 Belanja Hibah 11.911.941.550 18.693.715.240 19.067.589.544,80 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 16.519.700.000 26.026.175.000 26.546.698.500,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.951.456.816 11.517.105.678 11.747.447.792 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.951.456.816 11.517.105.678 11.747.447.791,56 5.4 BELANJA TRANSFER 139.732.366.600 124.474.931.480 126.964.430.110 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.063.000.000 1.052.020.780 1.073.061.195,60 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 138.669.366.600 123.422.910.700 125.891.368.914,00 6.2 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Jumlah Belanja Periodik 456.608.438.931 505.402.011.729 515.410.051.964 Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2022 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan Tabel 3-14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 NO URAIAN APBD PROYEKSI 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 1 Pendapatan Daerah 723.436.149.143,00 759.253.461.130,00 774.438.530.352,60 2 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 141.711.624.113 40.759.092.695 1.000.000.000 Total Penerimaan 865.147.773.256,00 800.012.553.825,00 775.438.530.352,60 Dikurangi : 3 Belanja dan pengeluaran Pembiayaan dan wajib dan mengikat 456.608.438.931 505.402.011.729 515.410.051.964 Kapasitas Rill Kemampuan Daerah 408.539.334.325,00 294.610.542.096,00 260.028.478.389,02 Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2022 Tabel 3-15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2023 NO URAIAN APBD Proyeksi 2021 2022 2023 1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 408.539.334.325,00 294.610.542.096,00 260.028.478.389,02 2 Prioritas I 183.842.700.446,25 132.574.743.943,20 117.012.815.275,06 3 Prioritas II 126.647.193.640,75 91.329.268.049,76 80.608.828.300,60 4 Prioritas III 98.049.440.238,00 70.706.530.103,04 62.406.834.813,36 Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2022 mmmmm4As a 156 Dari Tabel 3-14 di atas, Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo dari Tahun 2021-2023 dapat membiayai 3 (tiga) prioritas sebagaimana penjelasan berikut:
a.Prioritas I Prioritas I merupakan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan arahan ketentuan peraturan perundangan, misalnya pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, termasuk di dalamnya pemenuhan SPM, contohnya untuk prioritas bidang pendidikan dan Kesehatan. Program Prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pemenuhan standar pelayanan minimal.
b.Prioritas II Program Prioritas II merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk program prioritas perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.
c.Prioritas III Merupakan program prioritas di tingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan prioritas dan berhubungan dengan program/kegiatan unggulan perangkat daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan mama=mag 157 layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III juga dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada Prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. mmama=A] a P-PJMD 2018-2023 d¢ d • • • •• • • ••• • • • • • • • • • Sedangkan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi peluang atau permasalahan di masa yang akan datang. Artinya isu strategis bukanlah suatu kondisi aktual yang dapat diselesaikan atau dimanfaatkan, namun penting untuk dipertimbangkan dalam rangka menjadikannya sebagai peluang atau permasalahan pembangunan di masa yang akan datang. 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nagekeo yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut: 4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. 1.Pendidikan 1) Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang sekolah yang lebih tinggi; 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah masih dibawah standar menamatkan pendidikan dasar (SD dan SMP); 3) Masih adanya masyarakat yang belum melek huruf; mmmaAsIL 159 4) Adanya Learning Lost (ilmu-ilmu pelajaran yang terlupakan), Learning Gap (persoalan ketidakmerataan sarana yang dimiliki oleh setiap murid) dan ketertinggalan pembelajaran akibat pembelajaran melalui media daring.
2. 2.Kesehatan 1) Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat nagekeo, hal ini tergambar dari cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKI) dan status gizi bayi yang buruk (Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR dan stunting), serta masih terjadinya kasus kematian balita dan ibu; 2) Belum optimalnya cakupan pelayanan fasilitas kesehatan serta masih kurangnya ketersediaan tenaga medis dan sarana prasarana pendukung pada fasilitas – fasilitas kesehatan tersebut; 3) Masih kurangnya infrastruktur kesehatan dalam mendukung pelayanan kesahatan.
3. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Minimnya ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang meliputi jalan dan jembatan, sarana prasarana pemerintah dan infrastruktur publik lainnya; 2) Belum optimalnya pemanfaaan jaringan irigasi; 3) Belum optimalnya sistem pelayanan air bersih, terutama tingkat pelayanan BLUD-SPAM; 4) Kurangnya pemeliharaan terhadap sumber air baku yang sudah ada; 5) Masih lemahnya pengendalian terhadap ketaatan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah; 6) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi daerah. mmmaAsIL 160
4. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1) Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah; 2) Belum adanya data base sasaran penerima penerima bantuan perumahan.
5. 5.Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1) Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum; 2) Masih kurangnya personil Polisi Pamong Praja; 3) Masih tingginya konflik kepemilikan tanah/lahan; 4) Masih tingginya potensi bencana alam.
6. 6.Sosial 1) Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2) Upaya penanggulangan kemiskinan masih dilaksanakan secara parsial dengan basis data sasaran yang kurang valid; 3) Belum tersusunnya manajemen data kemiskinan secara dinamis by name by addres lintas perangkat daerah dan belum sinkronnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan. 4.1.2 Urusan Wajib Non-Layanan Dasar
7. 1.Ketenagakerjaan 1) Minimnya lapangan pekerjaan terutama pada sektor formal; 2) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja.
8. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk di dalam partai politik; 2) Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; mmmaAsIL 161 3) Masih rendahnya peran pemberdayaan bagi perempuan serta masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam mengelola faktor-faktor produksi dalam mendukung ekonomi keluarga.
9. 3.Ketahanan Pangan 1) Masih diperlukan penanganan serius terkait tingkat keamanan pangan karena dipengaruhi oleh pasokan dari daerah lain; 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi.
10. 4.Lingkungan Hidup 1) Masih kurangannya keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup; 2) Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terutama terutama sumbangan tutupan lahan bagi kualitas lingkungan hidup. 3) Belum optimalnya pengelolaan sampah.
11. 5.Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Masih rendahnya pelayanan Dokumen Kependudukan terutama penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan; 2) Masih rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan.
12. 6.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Masih banyaknya desa dengan status Desa Tertinggal dan masih adanya Desa Sangat Tertinggal; 2) Masih belum nampaknya peran BUMDes sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat di desa; 3) Masih rendahnya kualitas aparatur desa baik dari segi kemampuan administratif maupun kemampuan memanfaatkan tekologi informasi. mmmaAsIL 162
13. 7.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat dari tingginya kelahiran (natalitas); 2) Masih rendahnya kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dalam menggunakan alat kontrasepsi.
14. 8.Perhubungan 1) Masih minimnya infrastruktur transportasi untuk menjamin konektivitas antar-wilayah; 2) Masih terbatasnya ketersediaan moda transportasi yang melayani daerah - daerah terpencil; 3) Masih minimnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU); 4) Belum adanya sarana pengujian kendaraan bermotor serta SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor.
15. 9.Komunikasi dan Informatika 1) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kualitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2) Belum semua wilayah terjangkau jaringan telpon/internet.
16. 10.Koperasi dan UMKM 1) Masih terbatasnya kapasitas SDM pelaku UMKM; 2) Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM; 3) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan pada kelembagaan koperasi.
17. 11.Penanaman Modal 1) Masih rendahnya minat investasi; 2) Belum optimalnya perizinan terpadu satu pintu berbasis One Single Submission (OSS). mmmaAsIL 163
18. 12.Kepemudaan dan Olahraga 1) Kurangnya sarana dan prasarana olah raga serta event bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya; 2) Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan stakeholder.
19. 13.Statistik 1) Masih minimnya ketersediaan data yang memenuhi standar data yang akan digunakan sebagai acauan dalam pengambilan kebijakan; 2) Belum optimalnya penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten dan belum berjalannya Satu Peta.
20. 14.Kebudayaan 1) Melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda; 2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan; 3) Belum optimalnya dukungan sarana prasarana dalam pengelolaan cagar budaya untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal;
21. 15.Perpustakaan 1) Belum optimalnya upaya peningkatan literasi masyarakat; 2) Minimnya inovasi dalam mengembangkan minat baca masyarakat terutama dalam pemanfaatan tekologi informasi dalam rangka mendukung perpustakaan digital (e-library).
22. 16.Kearsipan Belum adanya sistem manajemen arsip terpusat memanfaatkan teknologi informasi lewat pengarsipan digital. mmmaAsIL 164 4.1.3 Urusan Pilihan
23. 1.Kelautan dan Perikanan 1) Belum optimalnya produksi perikanan; 2) Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.
24. 2.Pariwisata 1) Belum optimalnya penataan dan pengelolaan destinasi wisata yang ada; 2) Belum tumbuhnya kultur wisata bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata untuk mendorong terwujudnya pariwisata berbasis masyarakat; 3) Kurangnya sinergi pada pengelolaan pariwisata antar instansi terkait; 4) Destinasi pariwisata belum dikembangkan kearah ekonomi kreatif yang terintegrasi; 5) Upaya penyiapan masyarakat dan pelaku pariwisata belum optimal; 6) Minimnya upaya promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi; 7) Minimnya infrastruktur dasar yang memudahkan aksesibilitas para wisatawan.
25. 3.Pertanian 1) Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian termasuk masih sangat rendahnya sumbangan hasil hutan bagi PDRB; 2) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik; 3) Minimnya upaya ekstensifikasi lahan pertanian; 4) Adanya degradasi tanah akibat dari pemakaian bahan kimia dalam mengendalikan hama dan organisme penggangu; 5) Keberadaan kelembagaan petani yang masih bersifat formalitas dan belum menjadi pendorong sektor pertanian; 6) Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM penyuluh pertanian. mmmaAsIL 165
26. 4.Perdagangan dan Industri 1) Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pasar baik di tingkat kabupaten maupun pasar kecamatan; 2) Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern; 3) Dominasi barang impor (barang diimpor lebih besar dari barang yang diekspor); 4) Belum adanya produksi usaha mikro kecil dan menengah yang menembus pasar regional maupun nasional.
27. 5.Peternakan 1) Belum optimalnya nilai tambah produk peternakan; 2) Belum optimalnya upaya peningkatan populasi dan produktifitas sektor peternakan; 3) Belum optimalnya pengendalian penyakit ternak. 4.1.4 Urusan Penunjang Pemerintahan
28. 1.Bidang Perencanaan 1) Masih adanya deviasi antara target dan realisasi. Hal ini disebabkan manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal OPD belum berlangsung secara optimal; 2) Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD); 3) Belum optimalnya pemanfaatan tenaga fungsional perencana termasuk fungsional perencana yang ada di OPD.
29. 2.Bidang Keuangan 1) Rasio ketergantungan fiskal yang masih cukup besar; 2) Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi yang disebabkan oleh belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 3) Belum diterapkannya Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah; mmmaAsIL 166
30. 3.Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 1) Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi jabatan pegawai; 2) Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional; 3) Belum dilakukan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia ASN secara komprehensif.
31. 4.Bidang Penelitian, Pengembangan dan fungsi lainnya 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan riset; 2) Belum adanya Rencana Induk Kelitbangan; 3) Belum optimalnya manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 4.2 Isu-Isu Strategis 4.2.1 Isu Strategis Global
32. 1.Ekonomi Global Dana Moneter Internasional (IMF) pada triwulan IV tahun 2018 telah telah mengeluarkan laporan tentang World Economic Outlook yang mengatakan tren perlambatan ekonomi global masih akan tetap terjadi hingga 2020 mendatang. Beragam faktor kompleks yang mempengaruhi arah perekonomian global antara lain ancaman suku bunga di Amerika Serikat (AS), perlambatan ekonomi China, gejolak pasar keuangan dan kondisi geopolitik yang rapuh. Pelemahan harga komoditas dunia dan volatilitas nilai tukar mata uang mempengaruhi kondisi perekonomian global. Tahun 2019, IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara maju akan mengalami peningkatan sebesar 2 %, dan diperkirakan 1,7% di tahun 2020. Pada saat yang sama, ada juga perlambatan pertumbuhan di negara berkembang. IMF memproyeksi tingkat pertumbuhan 4,5% pada 2019 dan membaik menjadi 4,9% pada 2020. Meskipun pertumbuhan mmmaAsIL 167 perekonomian mulai menunjukkan gejala positif tetapi tetap perlu diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerikat Serikat, China dan negara- negara sedang berkembang di Eropa. Selain itu adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal. Kondisi di atas merupakan gambaran ekonomi dan proyeksi pertumbuhan yang diasumsikan pada keadaan beberapa tahun lalu. Namun dengan hantaman Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020, optimisme pertumbuhan ekonomi yang membaik justru harus terkontraksi cukup dalam hingga turun menjadi -3,59% di tahun 2020. Jika dilihat dalam deret waktu 30 tahun ke belakang, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2020 merupakan kondisi terparah yang dialami dalam sejarah perekonomian dunia pada kurun waktu tersebut. Sumber: Bank Dunia, 2020 Grafik 4-1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 1990 - 2020 Meskipun demikian, World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah berlangsung di tahun 2021 akan tumbuh pada angka 5,6%. Jika angka pertumbuhan tersebut tercapai, maka hal ini merupakan loncatan ekonomi post- recession (setelah resisi) terbesar dalam kurun waktu 80 tahun ini. Akan tetapi, perlu diingat bahwa output global diperkirakan akan tumbuh di angka 4,9%, di mana angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelum terjadinya -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 mmmaAsIL 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 \ t 168 Pandemi. Selain itu, pertumbuhan tersebut akan sangat bergantung kepada status ekonomi satu negara, di mana negara-negara yang relatif miskin akan tertinggal karena harus terus berjuang dalam menangani Pandemi Covid-19.
33. 2.Pandemi Covid-19 Pandemi Covid-19 yang muncul pada awal tahun 2020 telah menghantam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama pada aspek kesehatan dan ekonomi di semua negara tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah kasus secara global yang terkonfirmasi positif Covid-19 hingga tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 80.773.033 orang, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 1.783.619. Sementara di Indonesia sendiri, jumlah kasus terkonfirmasi positif adalah sebanyak 743.198 dengan jumlah sembuh sebanyak 611.097 (82,23%), 22.138 kasus meninggal (2,98%) dan sisanya kasus aktif. Apabila dilihat dalam sejarah satu abad ke belakang, Pandemi Covid-19 bukanlah satu-satunya pandemi yang pernah dialami umat manusia. Pada tahun 1918-1920 pernah terjadi pandemi yang dikenal sebagai Flu Spanyol (Spanish Flu) yang diperkirakan menelan jumlah korban jiwa antara 17 – 100 juta. Kemudian pada tahun 1957-1958 telah terjadi juga pandemi yang disebut dengan Flu Asia (Asian Flu) dengan tipe H2N2. Hanya saja jumlah korban jiiwa diperkirakan tidak sebanyak pada kejadian Flu Spanyol, yaitu antara 1-4 juta jiwa. Beberapa pandemi lainnya terjadi berurutan dari mulai Flu Hongkong (1968-1970), SARS (2002-2003), Flu Burung (2009-2010), Ebola (2014-2016), MERS (2012-sekarang), dan Covid-19 pada penghujung 2019 atau awal 2020 hingga sekarang. mmmaAsIL 169 Apa yang membuat Pandemi Covid-19 ini berbeda dengan pandemi lainnya adalah karena krisis kesehatan ini menyebabkan krisis pada bidang lainnya seperti ekonomi dan sosial. Di Indonesia sendiri, pembelajaran langsung di sekolah- sekolah termasuk perguruan tinggi masih harus dihentikan sementara dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh secara daring (online). Di samping itu, kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa dibatasi dengan kapasitas dan jenis kegiatan tertentu saja pada saat diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan penurunan produktivitas. Pada konteks penyelenggaraan pemerintah daerah yang dihadapkan dengan kondisi pandemi yang melanda pada tahun 2020 dan berlangsung hingga saat ini, mengharuskan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Nagekeo melakukan penyesuaian taget dan/atau indikator kinerja pemerintahan yang terdampak olehnya. Beberapa kinerja sektor PDRB Kabupaten Nagekeo pada tahun 2020 mengalami penurunan laju pertumbuhan yang signifikan diantaranya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh hanya 0,54% dan industri pengolahan -2,11%, demikian juga untuk kinerja sektor pariwisata yang menurun di tahun 2020. Berbagai dampak yang diakibatkan Pandemi Covid-29, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2023. Sehingga pada perubahan RPJMD ini, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah rasionalisasi terhadap indikator- indikator taget capaian yang terdampak seperti pada sektor- sektor yang telah disebutkan dan sektor-sektor lainnya baik pada indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, maupun indikator kinerja kunci Perangkat Daerah. mmmaAsIL 170 Sumber : Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021. Gambar 4-1 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 COVID-19 DI INDONESIA INFO TERKINE: Uji pCR sebanyak 4.912.745 orang sudah diperiksa dan hasil negatif sebanyak 4.169.547 orang. Terkonfirmasi CovID-19 mencapai 743.198 orang, sembuh 6n1.097 orang, dan meninggal dunia 22.138 orang, yang tersebar di 34 provinsi dan 5I0 kabupaten/kota. Pengujian antigen berbasis real time Polymerase Chain Reaction (PC) dilakukan di seluruh Indonesia. Gunakan masker untuk lindungi diri dan lindungi sesama, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan jaga jarak. #±produktifAmanCovid19 #CuciTangan #MaskerUntukSemua #JagaJarak #AdaptasiKebiasaanBaru MENINGGAL DUNIASEMBUH Update 3I Desember 2020 PI. 12.00 WIB JUMLAH TERPAPAR COVID-19 DI INDONESIA KONFIMAS @8.074 7356 G194 743.198 611.097 22.138 LOGISTIK DAN RELAWANUJI PCRDAERAH TELAH MENETAPKAN INFORMASI COVID-19 - : EE : gu?2.119 lww.co@ii9.go.i} CENTER .. _ - - - - - - - _, Total Kasus Meninggal Jumlah Penduduk Kematian/1 uta PendudukNegara UPDATE TERPAPAR COVID-19 DI DUNIA TERSEBAR DI 216 NEGARA DAN WILAYAH/ TERITORIAL Update J Dember 2020 9Kl. 12.00 wI8 TERSEBAR DI 34 PROVINSI, 510 KABUPATEN/KOTA Sumber : Kementerian Kesehatan 191,570 212,559,417 901 3,131,550 56,426 145,934,462 387 2,530,400 63,701 65,273,511 976 2,382,869 71,567 67,886,011 1054 2,067,487 73,029 60,461,826 1208 1,893,502 50,442 46,754,778 1079 9 Jerman 1,687,185 32,107 83,783,942 383 10 Kolombia 1,603,807 42,374 50,882,891 833 20 Indonesia 743,198 22,138 269,603,400 82 DANA YANG MASUK REKENINC DALAM NECERI I REKENINC LUAR NECERI I OONASI Rp. 56,76 M Rp. 104,68 M Rp. 78,2 M %..«o»... TOTAL Rp. 239,65 M umber. World Health Organiation 0WNO), worldometers.into (UN Population Div/lo), 8PS e TOTAL DISTRIBUSI TOTAL RELAWAN ALMATKES MEDIS DAN NON MEDIS TERSEBAR DI34 PROVINSI TERSEBAR DI 26 PROVINS 84.997.497' 43.399 SPESIMENORANG GRAFIK KASUS HARIAN @57.265 @57.800 4.912.745 7.355.174 GUGUS TUGAS PEMBATASAN SOSIAL PENANGANAN BERSKALA BE SAR z±/±esl..l.5. REKUENSI DAE RA NLAH KUNUATIF KAUS ATIF (OVID-19 1-1o0 Io-$00 01-2000 >2000 Mu moue o95 MM (OMO-9 MU Nuhf IOR0A OI8AG NU NF A9 %MM & MOGAU ] s iii/ililt[/ No: 147/0231/099/C0VI0-19/BNP8/31122020 0 171
34. 3.Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan kesepakatan dunia internasional dalam mengatasi persoalan- persoalan terkait kemanusiaan, yang dirancang akan tercapai pada tahun 2030. Majelis Umum PBB menetapkan sebanyak 17 tujuan yang saling terkait, di mana pencapaiannya membutuhkan peran aktif seluruh negara, dan institusi yang berada di bawahnya. Gambar 4-2 Sustainable Development Goals Mengakhiri kemiskinan dengan segala bentuknya 1 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan 2 Menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera untuk semua orang pada setiap tingkatan usia 3 Menjamin kualitas pendidikan yang layak dan inklusif serta mempromosikan kesempatan belajar yang panjang untuk semua orang 4 Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 5 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang 6 Menjamin energi yang ramah lingkungan, terjangkau dan dapat diandalkan bagi semua orang 7 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang mantap, inklusif dan berkelanjutan serta mendorong tenaga kerja yang produktif, pekerjaan yang tetap dan layak bagi semua orang 8 Membangun infrastruktur yang resilient (andal), industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menumbuhkembangkan inovasi 9 Mengurangi ketidakmerataan di dalam negara dan antarnegara 10 Mewujudkan kota dan hunian masyarakat yang inklusif, aman, resilient dan berkelanjutan 11 Memastikan konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan 12 Menetapkan aksi dalam menghadapi perubahan iklim dan segala macam dampaknya 13 Melestarikan samudra, laut, dan sumber daya maritim dengan pemanfaatan yang berkelanjutan 14 Melindungi, mengembalikan, dan mendorong penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, pemanfaatan hutan yang berkelanjutan dan melawan deforestasi, serta menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan kerugian-kerugian keanekaragaman hayati. 15 Mendorong perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, membuka akses keadilan bagi semua kalangan dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan iklusif pada semua tingkatan 16 Memerkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global demi pembangunan yang berkelanjutan 17 Selain 17 tujuan di atas, SDGs juga disertai dengan penetapan 169 target yang dikaitkan dengan sasaran dan lingkup agenda kegiatan bertema inkusif, berkelanjutan dan multidimensi. Tujuan dan target tersebut kemudian menjadi agenda dunia selama 15 tahun ke depan (hingga tahun 2030) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dunia. mmm=Al ' LHlla wIIIIIZ a 172
35. 4.Lingkungan hidup Isu lingkungan hidup yang paling menjadi perhatian seluruh dunia saat ini adalah isu perubahan iklim (climate change). Perubahan iklim merupakan akibat meningkatnya suhu bumi secara global (global warming) yang disebabkan oleh aktivitas manusia melalui pembakaran bahan bakar fosil, dan emisi gas rumah kaca. Dalam beberapa hal, perubahan iklim ini menjadi sebab terjadinya bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan, badai tropis, dan banjir yang diakibatkan oleh kenaikan muka air laut. Pada kasus lainnya, naiknya suhu global ini juga menjadi penyebab mencairnya es di Kutub Utara dan Selatan. Kenaikan suhu bumi secara global diamati sejak pra- industrialisasi hingga sekarang. Sejak periode pra- industrialisasi, aktivitas manusia telah meningkatkan rata-rata temperatur bumi secara global di angka 20C. Kini angka tersebut meningkat 0,2 0C setiap satu dekade. Tren kenaikan tersebut diduga besar akibat dari aktivitas manusia sejak tahun 1950-an (NASA, 2020). Sumber: NASA/ GISS, 2020 Grafik 4-2 Rata-rata Temperatur Global Tahun 1880-2020 Berdasarkan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC), setiap negara termasuk Indonesia berkomitmen untuk menahan laju kenaikan rata-rata suhu global di bawah 20C dari tingkat pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu hingga di bawah 1,5 o C dari mmmaAsIL 1 5 10 e 05 "� & 00 q E J 0 05 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 202 YEAR a 173 tingkat pra-industrialisasi. Langkah-langkah kebijakan yang diperlukan dalam mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas yang didukung dengan mekanisme transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nasions Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim global. Komitmen ini juga sejalan dengan amanat konstitusi untuk menjamin hak bangsa atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga penanganan perubahan iklim merupakan salah satu agenda penting nasional yang perlu diwujudkan bersama-sama dengan seluruh unsur pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Dua agenda utama Pemerintah dalam menangani perubahan iklim adalah melalui upaya mitigasi dan adaptasi. Adapun Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/ NDC) pada periode pertama adalah target Indonesia mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030. Sektor-sektor yang dijadikan target sasaran dalam penurunan emisi tersebut antara lain sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan juga pertanian.
36. 5.Revolusi Industri Era industri 4.0 yaitu industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan dan rekayasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi, hal ini bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Globalisasi yang terjadi saat ini salah mmmmaAll a 174 satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna. Universal dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif baik secara ekonomi, sosial maupun budaya.
37. 6.Keterbukaan Pasar ASEAN dalam masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman bagi pemerintah daerah ke depan. Kebutuhan tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi dan modal yang lintas batas negara menuntut kesiapan mengantisipasinya secara tepat dan cepat.
38. 7.Pariwisata Dunia Beberapa kebijakan promosi wisata di negara berkembang mulai bergeser dari manual ke digital, hal ini terbukti kebaikan tercepat kunjungan wisata yang merupakan hasil dari transformasi digital. United Nation World Tourism Organization (UNWTO) mengatakan berbagai keberhasilan kebijakan visa free, sustainable tourism observatories dan conservatories, go digital, story telling on tourism dan homestay yang secara umum memberikan perkembangan yang positif bagi pariwisata di Indonesia. UNWTO mendukung implementasi teknologi pada pengembangan pariwisata di Indonesia, yang sejalan dengan visi UNWTO. “Sustainable Tourism Development” di Indonesia juga sangat diapresiasi UNWTO melalui pengembangan 5 Sustainable Tourism Observatories yang terus mengalami perkembangan positif. mmmmaAll a 175 4.2.2 Isu Strategis Nasional dan Regional A. Nasional
39. 1.Perekonomian Nasional Perekonomian nasional pada tahun 2020 telah dihantam Pandemi Covid-19. Akibatnya Indonesia mengalami resesi, di mana ekonomi nasional pada kuartal II, III, dan IV mengalami pertumbuhan negatif, dengan angka pertumbuhan -1,26, -3,49% (yoy), dan -2,19% (yoy). Namun kondisi ini tidak terjadi pada kuartar I tahun 2020, dikarenakan pada saat itu Pemerintah belum menerapkan kebijakan PSBB sehingga pertumbuhan ekonomi nasional masih di angka 2,97%. Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 adalah -2,07% (Badan Pusat Statistik, 2021). Sumber: BPS, 2021 Grafik 4-3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2014-2020 Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 hampir terjadi secara menyeluruh di dunia termasuk pada negara-negara mitra dagang Indonesia. Akan tetapi kontraksi tersebut tidak terjadi pada negara Tiongkok dan Vietnam, di mana pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut masing- masing adalah 2,3% dan 2,9% pada tahun 2020. Dari sekian negara mitra dagang Indonesia, pertumbuhan ekonomi terparah terjadi di Uni Eropa yaitu -6,4%. 5,01 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 mmmmaAll ---- - - - - ---- 176 Sumber: BPS, 2021 Grafik 4-4 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Mitra Terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di tahun 2020 menjadi -2,07% (c to c), namun pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV menunjukan tren yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal III. Bank Indonesia, memperkirakan kecenderungan ini secara bertahap akan semakin membaik di tahun 2021. Tren perbaikan tersebut, khususnya pada kuartal IV 2020 ditopang dengan realisasi stimulus dan kontribusi sektor eksternal. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94% dipengaruhi oleh realisasi stimulus pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dilihat secara spasial, ekonomi nasional tahun 2020 masih didominasi oleh Pulau Jawa yaitu sebesar 58,75%, kemudian disusul Koridor Sumatera sebesar 21,36%. Adapun kontribusi ekonomi Koridor Bali dan Nusa Tenggara terhadap nasional masih sebesar 2,94%. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 secara spasial memperlihatkan perbedaan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi Koridor Bali dan Nusa Tenggara merupakan yang paling terdampak akibat Covid-19 dengan pertumbuhan -5,01%. Sementara Koridor Maluku dan Papua masih memperlihatkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 1,44%. mmmmgIl 0 -2 -4 -6 -8 Tiongkok 2,3 . -�·-···A.s ■ �-;•�•tan . j t:•• lndonesj 21 •JHong Kong J[_ 61 0 177 Sumber: BPS, 2021 Gambar 4-3 Perekonomian Indonesia Secara Spasial Tahun 2020 Rata-rata pertumbuhan ekonomi per koridor menunjukkan angka pertumbuhan negatif kecuali pada Koridor Maluku & Papua, serta Sulawesi. Dengan melemahnya perekonomian nasional pada tahun 2020 sebagai akibat dari Pandemi Covid- 19, maka Pemerintah mengambil sejumlah kebijakan terkait Pemulihan Ekonomi Nasional. Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebesar Rp699,43 triliun atau meningkat 20,63% dari realisasi anggaran PEN 2020. Anggaran PEN tahun 2021 difokuskan pada lima bidang yaitu kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp 53,9 triliun, serta program prioritas Rp125,1 triliun. Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut tentu perlu dukungan semua statekholders termasuk pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Nagekeo. Sehingga kebijakan pembangunan Kabupaten Nagekeo hingga tahun 2023 juga berupaya untuk bersinergi dengan program nasional terutama dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19 dan agenda pemulihan ekonomi. Imm [JI .5% '+ ---::i-s.-,.lij-- - .. F sf.., ' I , pr Keterangan Bali & Nusa Tenggara @ 0sos 1»non 202 @Pertumbuhan Ekonom+ Tahun 2020 178
40. 2.Undang - undang Cipta Kerja Undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang - undang Cipta Kerja merupakan Omnibus Law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum (sapu jagat). Undang - undang Cipta Kerja ini merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha dalam rangka peningkatan investasi. Selain itu, UU ini juga disusun untuk menyelesaikan hambatan dalam berinvestasi, khususnya dikarenakan panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang masih saling tumpang tindih, serta banyaknya regulasi yang tidak harmonis khususnya pada regulasi daerah dan pusat. Pada dasarnya, melalui UU Cipta Kerja pemerintah berupaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi sangat diperlukan oleh Indonesia saat ini untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, pengadaan lahan, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang. mmmmaAll a 179
41. 3.Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Landasan hukum PSN adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020. Sejak dilancarkan pada tahun 2016 hingga Desember 2019, sebanyak 92 Proyek Strategis Nasional telah rampung dengan nilai investasi mencapai Rp 467,4 triliun. Jumlah proyek yang telah selesai ini setara dengan 41% dari total 223 proyek yang termuat dalam Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, sedangkan dari sisi nilai investasi kontribusinya mencapai 11,4% dari total investasi keseluruhan proyek sebesar Rp 4.092 triliun. Sesuai dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Bendungan Mbay Kabupaten Nagekeo merupakan 1 dari 11 bendungan baru proyek strategis nasional (PSN) yang rencananya dibangun pada 2021-2027. Bendungan Mbay ini direncanakan dikerjakan pada tahun 2021-2024 dengan anggaran Rp.1,915 triliun dan nantinya Bendungan Mbay ini akan menghasilkan air baku 0,21 m3/detik dan memberikan manfaat irigasi terhadap 5.899 ha lahan pertanian. mmmmaAll a 180 Bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo adanya investasi PSN pembangunan Bendungan Mbay memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah, serta nilai tambah industri dan kehadiran PSN ini dapat menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi. Selain itu dalam jangka pendek keberadaan PSN dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan berusaha bagi warga nagekeo. Setiap pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur pasti mempunyai dampak sosial, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo harus mempunyai antisipasi terhadap dampak sosial yang mungkin akan timbul akibat pelaksanaan pembangunan Bendungan Mbay, potensi permasalahan itu terutama berhubungan dengan lahan masyarakat yang berada di area pembangunan Bendungan Mbay. Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2021 Gambar 4-4 Sebaran Proyek Strategis Nasional mammammGsJI] Sebaran Proyek Strategis Nasional Di dalam Perpres No. 09 Tahun 2020, terdapat 201 Proyek dan 10 Program PSN dengan nilai investasi sekitar Rp4.817,7 Triliun. o@=) 0 .SULAWESI p4674f 4 ¥ w % 0 a • ¢ « s de s Mu vows av tee et "" vu so o cs woo ' 54 48 I? j[±±±±e]� ..... - - .. ___,._,. -··- -...... a 181 B. Provinsi Nusa Tenggara Timur Visi NTT adalah mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (inclusive and sustainable development). Visi ini merupakan kerangka acuan untuk melakukan kegiatan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip “inklusif”, yakni melibatkan semua stakeholders dan berkelanjutan dengan merujuk pada empat pilar pembangunan ekonomi, aspek sosial, lingkungan dan kelembagaan. Beberapa isu yang perlu diperhatikan sebagaimana dimuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 diantaranya adalah:
42. 1.Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.
43. 2.Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan yang Berkelanjutan • Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian. mmmmmaAsIL a 182 Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. • Luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006. • Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. • Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD. • Belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi.
44. 3.Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. mmmmmaAsIL a 183
45. 4.Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim.
46. 5.Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata- rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan ratatrata nasional sebesar 70,81%. mmmmmaAsIL a 184
47. 6.Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.
48. 7.Dampak Covid-19 Dampak Covid-19 mengharuskan Pemerintah NTT mengambil sejumlah kebijakan yang dapat menopang golongan masyarakat ekonomi rentan, salah satu kebijakannya dengan menyediakan secepat mungkin sumber pendapatan bagi masyarakat lapis bawah dan golongan pekerja yang berpendapatan tidak tetap dan golongan angkatan kerja yang bekerja tetapi tidak memperoleh upah. Dalam jangka pendek kelompok ini sangat membutuhkan pekerjaan yang bersifat renumeratif. Untuk itu program pemulihan ekonomi selayaknya didorong melalui skim program yang berbasis bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi pada aktivitas ekonomi yang cepat menghasilkan. mmmmmaAsIL a 185 Selain itu, dari sisi pelaku ekonomi, perekonomian NTT sejatinya ditopang oleh sektor UMKM. Pada situasi perekonomian mengalami kontraksi, pelaku ekonomi korporasi cenderung pasif. Pada sisi lain, pelaku ekonomi UMKM justru menunjukkan sikap yang lebih agresif. Di NTT, pada triwulan I 2020, penyaluran kredit perbankan ke UMKM sebesar Rp. 11,86 triliun; sementara ke korporasi hanya sebesar Rp. 1,94 triliun. Hal ini menunjukkan dalam masa-masa sulit seperti ini, UMKM lebih responsif dibanding korporasi. Dari sisi ini, isu strategis yang patut dikedepankan adalah penguatan UMKM sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi NTT melalui penguatan pada sisi produksi dan demand. Penguatan ini perlu diarahkan pada pengembangan market place bagi UMKM, sehingga terjadi ekstensifikasi, baik dari sisi jumlah UMKM maupun produksi; dan juga terjadi intensiikasi (peningkatan produktivitas) melalui perbaikan teknologi produksi dan sistem pemasaran berbasis jaringan. 4.2.3 Isu Strategis Kabupaten Nagekeo Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Berdasarkan gambaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo, kajian terhadap isu-isu strategis global, nasional dan provinsi Nusa Tenggara Timur maka ditetapkan isu strategis sebagai acuan penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo periode perencanaan tahun 2018 – 2023. Isu – isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo hingga tahun 2023 diuraikan sebagai berikut: mmmmmaAsIL a 186
49. 1.Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19 di Nagekeo Pandemi Covid-19 yang dampaknya masih terus berlangsung hingga kini, memerlukan perhatian dan penanganan serius dari setiap pemerintahan, termasuk Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Dampak dari Covid-19 ini tidak hanya melemahkan sistem kesehatan nasional, namun juga melemahkan ekonomi nasional hingga terjadi resesi di tahun 2020 lalu. Dampak ini juga dialami oleh semua daerah di Indonesia. Di Kabupaten Nagekeo, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 melemah jika dibandingkan dengan periode tahun 2019, yaitu menurun dari 5,2% di tahun 2019 menjadi 0,62% di tahun 2020. Pada konteks perdagangan daerah, kebijakan PSBB dan juga PPKM mengakibatkan penurunan transaksi dagang yang signifikan seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat terutama pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian pelaksanaan program perlindungan sosial untuk menjaring masyarakat-masyarakat miskin/rentan miskin agar daya beli masyarakat tetap terjaga sangat penting untuk dilakukan. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun terdampak akibat dari kebijakan ini, yang salah satu faktornya juga diakibatkan oleh turunnya mobilitas masyarakat. Program penguatan UMKM juga perlu menjadi perhatian utama, seperti dalam bentuk pelatihan/bimbingan marketplace (pasar online), dan penguatan modal untuk usaha agar sektor ini bisa tetap tumbuh. Sektor-sektor yang terdampak lainnya antara lain adalah transportasi, pariwisata, hotel dan restoran. Pandemi juga mengakibatkan angka pengangguran bertambah tinggi. Untuk mengatasi persoalan dan isu tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyusun kebijakan ekonomi makro dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang dilaksankaan dengan cara: mmmmmaAsIL a 187
a.Meningkatkan/mengoptimalisasikan sektor perekonomian yang selama ini memberikan sumbangan terbesar dalam PDRB yakni pertanian, perikanan dan kehutanan, administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi;
b.Meningkatkan nilai ekspor produk barang dan jasa untuk mengimbangi besarnya impor yang dibutuhkan dalam memenuhi permintaan dalam daerah Kabupaten Nagekeo yang saat ini berada pada angka 41,41%;
c.Menurunkan nilai ICOR Kabupaten Nagekeo dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan barang-barang modal untuk peningkatan pendapatan.
d.Mendorong angkatan kerja baru untuk bergerak di sektor pertanian yang masih sangat terbuka untuk dikembangkan;
e.Mendorong sektor jasa dan ekonomi kreatif bagi angkatan kerja baru yang berpendidikan;
f.Melakukan kerja sama dengan lembaga vokasional untuk menyediakan tenaga kerja terampil dan terlatih;
g.Memberikan dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Bersamaan dengan kebijakan makro terkait pemulihan ekonomi di atas, Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga menyusun strategi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sebagai berikut:
a.Penyediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan daerah
b.Percepatan program vaksinasi
c.Penerapan protokol kesehatan ketat dalam setiap aktivitas
d.Evaluasi perkembangan dan penyesuaian kebijakan sesuai status PPKM daerah
e.Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
f.Peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga
g.Melanjutkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan pola new normal
h.Memberikan prioritas pembangunan padat karya
i.Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; mmmmmaAsIL a 188
j.Peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara;
k.Peningkatan nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan pertumbuhan PDRB;
l.Peningkatan kinerja sektor UMKM terhadap total nilai tambah sektor industri;
m.Peningkatan proporsi pajak terhadap total PDRB.
n.Pemberdayaan masyarakat lokal dan ibu rumah tangga
o.Pemulihan segala aktivitas dengan beradaptasi pada kondisi pandemi.
1. 2.Peningkatan pelayanan kependidikan dan kesehatan serta pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nagekeo mengedepankan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempua. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dilakukan melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk itu, alokasi anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial pada aspek ekonomi perlu ditingkatkan lagi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi anak usia sekolah, wajib belajar 9 tahun dari tingkat SD sampai SMP. Di samping itu, peningkatan pelayanan kependidikan juga harus berfokus pada pemerataan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan yang ditunjukkan dengan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki untuk tingkat SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/sederajat. Kebijakan ini perlu dilakukan melalui peningkatan pemenuhan SPM pendidikan dasar, peningkatan aksesibilitas menuju sarana pendidikan, peningkatan sarana pendidikan yang representatif (persentase SMP/MTs yang terakreditasi minimal B), mmmmmaAsIL a 189 pengembangan manajemen berbasis sekolah, penataan kurikulum pendidikan dan peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi pendidik untuk guru TK, SD, dan SMP. Pembangunan bidang pendidikan, saat ini menemui isu baru yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh selama masa Pandemi diantaranya adalah learning lost (ilmu-ilmu pelajaran yang terlupakan), learning gap (persoalan ketidakmerataan sarana yang dimiliki oleh setiap murid), dan ketertinggalan pelajaran secara umum. Untuk itu ke depan, butuh upaya-upaya yang lebih proaktif oleh tenaga pendidik seperti melakukan pendampingan guru terhadap murid yang tidak memiliki akses internet dan teknologi serta pelatihan literasi digital bagi guru untuk membantu peserta didik menemukan metode atau cara pembelajaran digital yang tepat. Kemudian dalam pembangunan bidang kesehatan, tujuan difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan semua pemangku kepentingan. Tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Nagekeo masih dihadapkan pada kondisi terbatasnya SDM kesehatan baik dari aspek kuantitas, kualitas maupun penyebarannya serta fasilitas kesehatan yang belum memadai. Terkait manajemen operasional rumah sakit dan puskesmas yang belum berjalan dengan baik juga merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu, pembangunan bidang kesehatan juga perlu diupayakan dengan peserja jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan. Lalu dalam bidang ekonomi, masih terdapat tantangan pembangunan di mana tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagekeo relatif masih tinggi. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan terus diupayakan oleh pemerintah dalam rangka mmmmmaAsIL a 190 mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta meningkatkan pendapatan. Kebijakan yang ditempuh harus didasarkan pada data yang akurat dan valid agar memenuhi prinsip tepat program dan tepat sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
2. 3.Pengurangan risiko bencana, penanggulangan bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Sebagian besar wilayah Kabupaten Nagekeo terletak pada daerah rawan letusan gunung berapi, rawan longsor, rawan banjir, kekeringan, kebakaran (padang rumput), dan tsunami sehingga kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana sudah saatnya dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan semua pihak (stakeholder) termasuk di dalamnya lembaga-lembaga swasta yang fokus terhadap kebencanaan dan perubahan iklim. Peringatan dini tentang bahaya letusan gunung api, banjir, tsunami dan rawan longsor disosialisasikan secara kontinyu kepada masyarakat yang tinggal di daerah bencana alam/bencana sosial. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, mulai dari tingkat keluarga hingga ke tingkat pemerintah. Di samping itu, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada murid-murid di sekolah tentang bagaimana cara menghadapi bencana-bencana yang mungkin terjadi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena aspek penanganan kebencanaan membutuhkan integrasi kegiatan pra bencana (edukasi dan sosialiasi), saat bencana dan pasca bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana merupakan upaya penting dalam penanganan kebencanaan, di samping itu pendampingan psikososial bagi korban bencana. mmmmmaAsIL a 191
3. 4.Peningkatan produktivitas, ketahanan pangan dan daya saing ekonomi masyarakat yang berkelanjutan pada sektor pertanian, pariwisata dan sektor unggulan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir produktivitas pertanian di Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan. Hal ini tentu berakibat pada penurunan PAD karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Nagekeo. Peningkatan produktivitas pertanian dilakukan dengan cara ekstensifikasi lahan pertanian khususnya pada lahan kering yang berpotensi dapat menjadi lahan sawah. Peningkatan produktivitas pertanian perlu didorong agar tidak terjadi kerawanan pangan, mengurangi jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari, dan untuk mewujudkan Nagekeo sebagai salah satu lumbung pangan di NTT. Di samping pertanian, sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki. Optimalisasi pengembangan objek dan daya tarik wisata menjadi perhatian serius pemerintah untuk dapat menjadi pintu gerbang bagi masuknya pelancong nasional dan mancanegara di Flores. Dengan membangun pariwisata, sektor lain diharapakan akan terdongkrak maju. Sektor pariwisata akan bersinergi dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri pengolahan dan kerajinan rakyat, UMKM dan sektor penunjang lainnya. Selain menambah daya tarik daerah tujuan wisata alam dan budaya, Nagekeo juga perlu memiliki bandara dan pelabuhan laut terbaik di Flores. Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat perlu dilakukan melalui penguatan basis ekonomi daerah dengan mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi yang mempunyai basis pengusahaan yang luas di tengah masyarakat, serta mendorong pemanfaatan potensi sumber daya perikanan, kelautan serta pariwisata, guna mewujudkan ciri pembangunan ekonomi “strategi samudera biru” (Blue Ocean Strategy) sebagai daya saing ekonomi daerah. mmmmmaAsIL a 192
4. 5.Peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik serta integrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan. Pembiayaan pembangunan yang melibatkan masyarakat perlu dieksplorasi dan dilembagakan. Salah satu bentuk kearifan lokal Nagekeo: “To’o Jogho Waga Sama” yang berarti gotong royong adalah salah satu contoh mekanisme pembiayaan yang melibatkan masyarakat. Di dunia modern, pembiayaan yang melibatkan masyarakat kini dikenal dengan istilah “Crowd Funding”. Tanggung jawab dan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan dapat dilakukan melalui mekanisme “tanggung jawab sosial perusahaan” (Corporate Social Responsibility) yang dilembagakan. Pengelolaan atas kedua jenis pembiayaan di atas harus dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah. Sinergitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan internasional yang berkiprah di Nagekeo perlu ditingkatkan. Salah satu upayanya adalah membentuk Sekretariat Bersama LSM (Sekber- LSM) di lingkungan Bapelitbangda. Tidak hanya itu, pembangunan juga memerlukan sentuhan budaya melalui integrasi nilai-nilai budaya leluhur. Budaya yang diwariskan oleh generasi terdahulu mengandung nilai luhur yang sangat bernilai. Nilai luhur yang dimaksud antara lain adalah: keharmonisan hubungan dengan pencipta, alam dan sesama; semangat melayani dan peduli sesama dengan tulus, sabar, jujur dan adil; semangat pengembangan diri yang terus menerus. Seluruh lapisan masyarakat Nagekeo perlu memahami, mendalami dan mengamalkan nilai luhur itu dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pemahaman, pendalaman, dan pengamalan nilai luhur itu akan menjadi landasan moral dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. mmmmmaAsIL a 193
5. 6.Peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta sinergitas antar tingkatan pemerintahan. Peningkatan pelayanan publik merupakan agenda kerja yang terus berkesinambungan sehingga membutuhkan suatu inovasi (pembaruan). Peningkatan pelayanan publik dibutuhkan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Peran teknologi dan informasi dalam peningkatan pelayanan publik menjadi begitu penting di tengah-tengah era digitalisasi sekarang ini supaya mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Reformasi birokrasi diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga agenda reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama pembentuk tata kelola pemerintah yang baik. Peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) menjadi tolak ukur penting dalam menilai kinerja pemerintahan yang transparan. Saat ini masih belum semua penyelenggara pemerintahan (instansi) di Kabupaten Nagekeo dapat melaksanakan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan begitu dibutuhkan benchmarking terhadap OPD di Nagekeo yang berhasil menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola tersebut, agar OPD lain dapat mengikuti dan menjadikannya sebagai modelling dalam membangun organisasi yang baik. mmmmmaAsIL a 194 Presiden Joko Widodo telah mengarahkan untuk melakukan Reformasi Birokrasi berupa penyederhanaan Birokrasi guna meningkatkan Kinerja Organisasi dan memotong mata rantai pelayanan birokrasi dalam mempercepat pengambilan keputusan. Sebagai tindak lanjut arahan presiden Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB) menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Regulasi itu menjadi dasar langkah strategis pemerintah daerah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi layanan publik. Instansi pemerintah perlu melaksanakan beberapa tahapan. Tahapan itu antara lain identifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja, pemetaan jabatan dan Pejabat Administrasi yang akan dialihkan, penyelarasan tunjangan dengan menghitung penghasilan dalam Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, serta penyelarasan kelas Jabatan Fungsional dengan kelas Jabatan Administrasi. Dengan penyederhanaan birokrasi ini Indonesia diharapkan mampu mereplikasi model-model organisasi yang lebih lincah, dinamis, dan fleksibel sehingga menjadi birokrasi yang responsif terhadap perubahan dan tantangan ke depan di era disruptif ini serta mampu menjadi katalisator pembangunan nasional.
6. 7.Pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta efisiensi dan efektifitas penggunaan energi dan sumber daya air dalam pembangunan serta kebutuhan pertanian, perkebunan dan industri. Sumber energi baru dan terbarukan di Nagekeo belum dimanfaatkan secara optimal karena masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Untuk meningkatkan pemanfaatanya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mmmmmaAsIL a 195 perlu dilakukan dengan explorasi dan pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan. Aplikasi teknologi energi baru dan terbarukan antara lain pada pertanian, proses pasca panen, rumah tangga, industri kecil. Di samping penggunaan energi, efisiensi juga perlu didorong dalam hal penggunaan sumber daya air bagi kebutuhan pertanian, perkebunan dan industri. Untuk itu dapat diberlakukan pemberian insentif atas penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle. Demikian juga pentingnya dalam meningkatkan anggaran untuk kebutuhan riset dan pengembangan teknologi dan industri.
7. 8.Pembangunan Central Business District di Nagekeo serta peningkatan pengelolaan kebersihan dan keindahan fasilitas publik Pasar sebagai lembaga perdagangan merupakan tempat transaksi jual beli antara penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen) yang memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sebagai pusat distribusi, pembentukan harga dan promosi. Ketiga fungsi pasar tersebut pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kabupaten Nagekeo telah memiliki aktivitas pasar di berbagai tingkatan namun belum didukung dengan fasilitas pasar yang layak dan memadai. Pasar dengan konsep modern juga perlu dikembangkan salah satunya dengan membangun Mbay Trading Center di Kabupaten Nagekeo. Perkembangan penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan jumlah sampah dan limbah meningkat sehingga perlu ditangani secara serius. Penanganan sampah dan limbah harus dilakukan dalam bentuk pelayanan publik yang mencakup rumah tangga, lingkungan pemukiman, area komersial, sentra produksi pertanian, dan tempat pelayanan umum yang lain. mmmmmaAsIL a 196 Tata kelola pelayanan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya, pengolahannya (reuse & recycle), hingga ke tempat pemrosesan akhir perlu segera diadakan dan diselenggarakan secara lintas sektoral. Hingga saat ini ibukota Kabupaten Nagekeo, Kota Mbay, telah memiliki master plan dan Detail Engineering Design (DED) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU), namun masih bermasalah karena status kepemilikan lahan. Selain itu, tata kelola pelayanan penanganan sampah masih dalam proses penataan ulang kelembagaan dan kewenangan pengelolaannya.
8. 9.Penegasan hak atas tanah dan penyelesaian sengketa dan bangunan pemerintah yang mangkrak serta peningkatan tata kelola asset daerah. Permasalahan hak atas tanah di Kabupaten Nagekeo perlu segera diselesaikan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat adat. Selain untuk memberi kepastian dan ketegasan hak atas tanah, penyelesaian persoalan ini juga merupakan landasan bagi penyelesaian masalah lain yang berkaitan dengan hak tanah, antara lain penyelesaian bangunan dan aset yang mangkrak. Revitalisasi kearifan lokal berkaitan dengan hak atas tanah perlu dihidupkan kembali. Di Nagekeo dikenal dengan “PATA PEKA MENA, SEZU ZEBU ZALE, TI’I MA’E WIKI, PATI MA’E LAI, NGAZA TI’I WIKI, PATI LAI KE PIRE”. Tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah atau Pihak manapun melalui upacara adat “RITUAL” atau dengan kata lain “PASI”, maka tanah yang telah diserahkan tersebut tidak bisa diambil kembali atau pengerjaannya dihalangi, karena hal itu berarti PAMALI atau PIRE. Di samping itu, terdapat isu lain yang menyangkut aset dan kekayaan Pemerintah Daerah. Sementara ini sejumlah aset yang telah sah milik pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan dan meningkatan pendapatan daerah. Sejumlah bangunan yang dibangun sejak beberapa tahun lalu, kini dalam kondisi yang mmmmmaAsIL a 197 tidak terawat, tidak dimanfaatkan dan bermasalah secara hukum. Bangunan itu antara lain Gedung DPRD Nagekeo, Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, Perumahan Malasera, Perumahan Malaputi, Water Treatment Plant, Alat pertanian, Mesin VCO di Keo Tengah, Mesin pompa air laut pada sawah garam rakyat di Tonggurambang dan Makipaket, sumur bor & pompanya, embung-embung, tanah dan bangunan KUD.
9. 10.Pemerataan pembangunan, peningkatan sinergisitas, kerjasama daerah dan konektivitas antar wilayah. Sarana dan prasarana dasar di Nagekeo saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pelayanan, sisi pemerataan pembangunan maupun dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, masih terdapat desa-desa dan sentra produksi yang belum mendapatkan akses transportasi, sehingga pemasaran produk masih sangat terbatas. Kondisi jalan yang ada banyak mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun rusak ringan. Kerusakan itu tidak hanya terjadi pada jalan lingkungan, desa, dan kabupaten, tetapi juga jalan propinsi. Kondisi jalan ini berimplikasi pada tingginya biaya transaksi dan transportasi yang mengakibatkan daya saing daerah menjadi rendah. Ketersediaan alat transportasi antar pulau terutama laut dan udara juga terbatas dan tidak menjamin faktor keamanan karena kualitas alat transportasi kurang optimal, sehingga berimplikasi kepada penurunan investasi dari luar dan dalam negeri. Penanganan persoalan ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk sinergi antara agenda pemerintahan desa dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Untuk mendorong peningkatan kontektivitas antarwilayah, Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu melakukan kerja sama daerah terutama dalam meningkatkan konektivitas di wilayah-wilayah perbatasan. mmmmmaAsIL a 198
10. 11.Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi. Cakupan akses pelayanan sumber air bersih dan air minum yang layak di Kabupaten Nagekeo saat ini masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sumber air baku untuk SPAM, kurangnya pemeliharaan terhadap sumber air baku yang sudah ada, dan rusaknya jaringan perpipaan yang diakibatkan oleh faktor usia dan sekelompok masyarakat. Peningkatan pelayanan air bersih perlu diupayakan dengan cara pembangunan prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau di Kabupaten Nagekeo. Di samping itu juga penting untuk meningkatkan cakupan akses layanan air minum yang aman dan berkelanjutan, karena saat ini kualitas air tanah maupun air permukaan yang digunakan oleh masyarakat kurang memenuhi syarat kesehatan baik secara fisik, kimia maupun bakteriologis akibat kondisi alam dan adanya pencemaran lingkungan. Pada konteks kelembagaan, hal yang harus diperhatikan adalah aspek penataan dan jaringan informasi sumber daya air. Kemudian terkait sanitasi juga perlu menjadi perhatian, di mana cakupan sanitasi yang layak saat ini masih rendah. Terdapat beberapa faktor penyebab seperti dari sisi supply yaitu kurangnya ketersediaan sanitasi yang layak, dan juga dari sisi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang baik. Kesadaran masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, artinya dalam hal kemampuan keluarga dalam menyediakan sistem sanitasi yang layak juga masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan pengelolaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah B3. mmmmmaAsIL a • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ • • • • • • • • • • • • 4 4 • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • •• • • • • P-RP.JMD 2018-2023 • NAGEKEO, 2 the hear error.S • • BAB V• • dd ,... 1s {) 'i id' . ' "· : J f.. l �) d$ ¢$ g w I I l ' z l I; d •••• ' ·• ,� ' ;- o " .. ,. . •••• J ., ' , . , .. ( ·; \!\ I., 'I; •• • • • • ft 1. ,. • " ''b ., . � '; f �-,, ' II. '" 2 ' ii • • • • • • • • 199 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB 5 5.1 Visi Visi pembangunan daerah dalam perubahan RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi yang akan dicapai dalam masa jabatan lima tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Nagekeo. Perumusan visi pembangunan jangka menengah tahun 2018 – 2023 mempedomani visi RJPD Nagekeo Tahun 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan juga memperhatikan RPJMN 2015-2019. Adapun visi RPJPD 2009-2025 Kabupaten Nagekeo yang menjadi salah satu pedoman RPJMD Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Manusia Kabupaten Nagekeo yang Mandiri, Maju, Adil, Berdayaguna dan Berdayasaing Dalam Hubungan yang Serasi dan Seimbang Dengan Komunitas Masyarakat Daerah Lainnya Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” Visi pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut: “Nagekeo Sebagai Kabupaten yang Sejahtera, Nyaman, dan Bermartabat Melalui Pembangunan Sektor Pertanian dan Pariwisata” i i I' • I , 200 Rumusan atas Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima pilar di bawah ini: • Sejahtera; Rakyat cukup pangan, sandang, papan dan mampu memenuhi semua kebutuhan hidup secara layak. Setiap anggota masyarakat hidup dengan nutrisi yang baik, pakaian yang cukup, rumah layak huni dan sanitasi yang baik, memiliki akes untuk medapatkan pelayanan kesehatan, dan meraih pendidikan yang baik. • Nyaman; Rakyat betah hidup di wilayah kabupatennya, karena ada lingkungan hidup yang asri, suasana kehidupan sosial yang tertib, berkeadilan dan saling menghormati. • Bermartabat; Rakyat memiliki harga diri karena mereka mampu hidup mandiri, beretos kerja tinggi, setiap warga usia produktif memiliki pekerjaan. Tidak ada pengangguran. Nagekeo tidak tertinggal dari wilayah lain, bahkan lebih maju dari kabupaten lain di Flores. • Pertanian; Pertanian dalam arti luas mencakup perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan. Sektor pertanian yang dibangun disesuaikan dengan daya dukung masing-masing wilayah. Sebagian besar rakyat hidup bercocok tanam dan beternak, sebagian kecil hidup di pesisir pantai dan menjadi nelayan, mengusahakan budi daya ikan dan tambak garam. Dengan lahan yang cukup luas, Nagekeo bisa menjadi lumbung pangan bagi NTT. • Pariwisata; Nagekeo diupayakan menjadi pintu gerbang bagi masuknya wisatawan nasional dan mancanegara di Flores. Dengan membangun pariwisata, sektor lain akan terdongkrak maju. Sektor pariwisata akan bersinergi dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri pengolahan dan kerajinan rakyat, UMKM dan sektor penunjang lainnya. Selain menambah daya tarik daerah tujuan wisata alam dan budaya, Nagekeo harus memiliki bandara dan pelabuhan laut terbaik di Flores. i i I' • I , Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat. berkarakter, mandiri, dan memiliki kebangaan Mewujudkan ma»yarakat Nageko yang cukup pangan dan sandang. memiliki rumah layak huni dengan aritar yang beak erta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluananya secara layak. Mewujudkan mayarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akss pendidikan. Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/ singgah para wsatawan dan memperkuat unergitns wktor pariwita dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan. perikanan, kehutanan. lingkungan hidup, UMKM Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kuahitas pelayanan publik yang baik. bersih dan bebas KKN melalui penngkatan etos kerja, kapasitas ranajemen aparatur & penerapan teknologi informasi & komunikasi. Mewujudkan Nagekeo yang nyaman: ingkungan tempat tingggal yang damai, asri dan lestari Mewujudkan mayarakat agekeo yang what jwa, raga, dan spiritual erta rakyat mendapatknan akex pelayanan Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah. Mewujudkan Nagekeo scbagai lumbung pangan NTT MAGEWEO SE8AGAI KABUPA'EM SEJAHTERA, MYA4MAM, 9AM $« $ « • • « fl BERA9BAT AMEL9LUI PEMBA6GU6AM SE¥TOR h «# «4 $ PER1AM1AM 9AM 99R1WI$9A19 s f # « « « h 202 5.2 Misi Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nagekeo ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian visi dan telah mempedomani misi dari RJPD Nagekeo Tahun 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan juga memperhatikan RPJMN 2015-2019. Visi dijabarkan secara lebih konkret ke dalam 9 (Sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 sebagai berikut:
11. 1.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak. Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Gambaran kesejahteraan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi manakala seseorang atau keluarga sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya: sandang, pangan dan papan. Pada tataran kebijakan, keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan. Indikasi paling dasar atas peningkatan kesejahteraan adalah peningkatan derajad kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan daya beli. Kemajuan perekonomian di daerah tidak semata domain Pemerintah Daerah melalui pengelolaan APBD-nya, namun ditopang pula oleh seluruh pemangku kepentingan seperti dunia usaha, perbankan, sektor swasta dan tantunya masyarakat yang berdaya. Upaya memajukan perekonomian daerah juga dilakukan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai dengan keunggulan komparatif wilayahnya. Kekayaan sumber daya alam harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara baik, fokus dan berkelanjutan, berorientasi bisnis dan memberi dampak (multiplier effect). mmAsI] a 203
12. 2.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat Nagekeo dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain adalah ibu, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Nagekeo selama ini telah memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat namun demikian masih banyak kinerja kesehatan yang harus ditingkatkan sehingga dibutuhkan perencanaan secara seksama.
13. 3.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan Pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, merupakan aspek penting dalam memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan dasar ini juga memastikan capaian tingkat pembangunan manusia yang sehat dan terdidik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Untuk itu dibutuhkan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan mutu layanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan dasar yang berkualitas serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk penyediaan layanan dasar. mmAsI] a 204
14. 4.Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari. Lingkungan hidup menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah suatu ekosistem terdiri atas berbagai subistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berbeda, dan berkelanjutan. Asas keberlajutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya, dan bertanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Melalui misi ini pemerintah ingin menghidupkan kembali nilai nilai pokok warisan budaya masyarakat Nagekeo yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta keutuhan hidup sesama manusia maupun dengan alam lingkungannya. Nilai nilai budaya dan kearifan lokal budaya Nagekeo telah diajarkan oleh generasi pendahulu dalam ungkapan lokal seperti: To’o Jogho Wagha Sama (gotong royong), Kia Zi’a Tabhe Pawe (cinta kasih), Pese Tenu (nasihat), wua mesu (belas kasihan).
15. 5.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan. Masyarakat yang bermartabat dan berkarakter erat kaitannya dengan lingkungan yang bermartabat dan berkarakter pula. Lingkungan sangatlah penting bagi perkembangan individu. Lingkungan yang bermartabat dan berkarakter adalah lingkungan yang mendukung terciptanya perwujudan nilai- nilai karakter dalam kehidupan, seperti karakter cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ciptaan-Nya, cinta kasih, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun, suka menolong, gotong royong dan kerjasama. mmAsI] a 205
16. 6.Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Komponen utama ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Nagekeo berupaya dalam meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta berupaya memenuhi pasokan kebutuhan pangan NTT secara luas. Upaya ini dapat ditempuh melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan produksi hasil pangan.
17. 7.Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM. Pemerintah Kabupaten Nagekeo menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak utama pemangunan daerah. Hal ini didukung oleh penerapan kebijakan nasional dan pemerintah provinsi yang juga memprioritaskan pembangunan pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur yang menjadikan Nagekeo sebagai pintu Gerbang Pariwisata di Pulau Flores dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM. mmAsI] a 206
18. 8.Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrasruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah. Infrastruktur merupakan salah satu elemen kunci untuk mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan sejahtera dari sisi ekonomi. Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier, dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.
19. 9.Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Profesionalisme birokrasi merupakan prasyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance, yang mensyaratkan profesionalisme aparatur pemerintah. Profesionalisme menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 5.3 Keselarasan RPJMD dengan RPJPD 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024 Salah satu hal yang perlu penyelarasan dalam Perubahan RPJMD Nagekeo adalah menyangkut prioritas dan target pembangunan nasional dan juga target pembangunan Provinsi NTT. Akan tetapi sebelum penyelarasan hal tersebut, penting untuk menyelaraskan visi, misi dan fokus pembangunan baik pada tingkat nasional dan juga Provinsi NTT. Penyusunan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 telah mempedomani dokumen RPJMN tahun 2020-2024, RPJMD dan Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, serta visi dan misi yang disusun dalam RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025. Keselarasan visi, misi, dan fokus pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut. mmAsI] a 207 Tabel 5-1 Keselarasan RPJMD Nagekeo dengan RPJPD 2009-2025, RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, dan RPJMN Tahun 2020-2024 VISI RPJMN 2020-2024 RPJMD PROVINSI NTT 2018-2023 KABUPATEN NAGEKEO RPJPD 2009-2025 RPJMD 2018-2023 Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeribadian Berlandaskan Gotong Royong NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Terwujudnya manusia kabupaten nagekeo yang mandiri, maju, adil, berdayaguna dan berdayasaing dalam hubungan yang serasi dan seimbang dengan komunitas masyarakat daerah lainnya dalam bingkai NKRI Mewujudkan Nagekeo yang Sejahtera, Nyaman, dan Bermartabat Melalui Pembangunan Sektor Pertanian dan Pariwisata MISI RPJMN 2020-2024 RPJMD PROVINSI NTT 2018-2023 KABUPATEN NAGEKEO RPJPD 2009-2025 RPJMD 2018-2023
20. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
21. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
22. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
23. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
24. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
25. 6.Penegakan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
26. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
27. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
28. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
29. 1.Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
30. 2.Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty);
31. 3.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
32. 4.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
33. 5.Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
34. 1.Mewujudkan Masyarakat Nagekeo yang Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Beradab berdasarkan Falsafah Pancasila;
35. 2.Mewujudkan Manusia Nagekeo yang Berkualitas dan Berdayasaing Regional, Nasional, dan Global;
36. 3.Mewujudkan Masyarakat Nagekeo yang Demokratis Berlandaskan Hukum;
37. 4.Mewujudkan Nagekeo sebagaii Wilayah yang Berketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Keamanan;
38. 5.Mewujudkan Nagekeo sebagai Wilayah yang Memiliki Keseimbangan dalam Pengelolaan Lingkungan;
39. 6.Mewujudkan Posisi dan Peran Nagekeo dalam Pergaulan antar Daerah dan Masyarakat.
40. 1.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak;
41. 2.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan;
42. 3.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan;
43. 4.Mewujudkan Nagekeo yang nyaman: lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari;
44. 5.Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan;
45. 6.Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT;
46. 7.Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM;
47. 8.Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah;
48. 9.Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. mmmmmg@IE 208 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 RPJMD PROVINSI NTT 2018-2023 KABUPATEN NAGEKEO RPJPD 2009-2025 RPJMD 2018-2023 Secara umum arah dan kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tercermin pada 7 agenda pembangunan yaitu:
49. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
50. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
51. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
52. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
53. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
54. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
55. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik.
56. 1.Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat
57. 2.Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif
58. 3.Transformasi sector pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja
59. 4.Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik
60. 5.Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi
61. 6.Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana
62. 1.Penegasan dan Penetapan bagi pencapaian Target MDG’s;
63. 2.Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
64. 3.Peningkatan Mutu Lingkungan Hidup, melalui pemberdayaan Sumber Daya Alam yang seimbang (antara pendayagunaan dan konservasi) yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
65. 4.Pembangunan Infrastruktur yang memberi efek langsung bagi pertumbuhan ekonomi berbasis perdesaan;
66. 5.Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah berdasarkan pelembagaan Sistem Hukum Daerah;
67. 6.Perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang demokratis dengan penegakan supremasi hukum, berdasarkan prinsip dan asas good governance dan clean government.
68. 1.Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
69. 2.Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan
70. 3.Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting
71. 4.Mendorong Gerakan Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
72. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
73. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
74. 7.Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik mmmmmmgsJI 209 Gambar 5-1 Integrasi Visi, Misi dan Prioritas Daerah dalam RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 - 2023 PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 s" PRIORITAS P Meningke.tkan Tata Kelola pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Memperkuat lnfrastrukturun1 Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Mendorong Gerakan Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Meningke.tkan Sumber De.ye. Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilaye.h dan mendukung pertumbuhan ► t------► ' +- - - - - - - - - - _1 ' a ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' a ' ' ' '4l l tu ¢----- -t'}; il',, ,, ,, ,, ,, ,, ,, «----+-'}? -----7? ----- " " " " " " " " " "• l • ',- t-----,, ,, ,, ,, , , :..± ', ',_ -1..!- - - - - -► ' ,' ' ,' ' ,' +- - - - - - - -:- - ': « +- - - - - - - - - - _, «ea. ft "i ¢----.I;Ii------- gee +------------------• Tata Kelola Pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, kapasitas aparatur SOM, lnfrastrukturWilaye.h dan Daya Saing Pariwisata dan Sinergisitasnya dengan Pertanian, Peternakan, LH, UM1CM dan Bermartabat, Berkarakter, Mandiri, dan miliki Kebanggaan Cerdas dan dapatkan akses pendidikan yang baik Sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan Cukup Pendapatan, sandang, pangan dan miliki rumah layak yang bersanitasi baik Nyaman, Damai, Asri dan Leste.ri a 210 5.4 Tujuan Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran disertai dengan target yang akan dicapai. Tujuan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi daerah juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. 5.5 Sasaran Dalam mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan sasaran untuk menunjang tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya disertai dengan target yang akan dicapai. Sasaran pada setiap tujuan yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. mags)] 211 Tabel 5-2 Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 - 2023 RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 MISI 1 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.
75. 1.Kecukupan pangan, sandang dan rumah yang layak dan pendapatan yang memadai
76. 1.Kecukupan pangan, sandang dan rumah yang layak dan pendapatan yang memadai MISI 2 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
77. 2.Kenyamanan terjamin 2. Masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan MISI 3 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan.
78. 3.Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan
79. 3.Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan MISI 4 Mewujudkan Nagekeo yang nyaman: lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari.
80. 4.Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari
81. 4.Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari MISI 5 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan.
82. 5.Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo.
83. 5.Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo. MISI 6 Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT.
84. 6.Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT
85. 6.Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT MISI 7 Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM.
86. 7.Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan
87. 7.Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan MISI 8 Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah.
88. 8.Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah
89. 8.Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah MISI 9 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
90. 9.Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan
91. 9.Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan mmmmmaAsIl 212 Tabel 5-3 Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 – 2023 RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023
92. 1.Meningkatnya ekonomi daerah dengan meningkatnya usaha pada produk- produk unggulan secara berkesinambungan
93. 2.Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan, dengan gerakan masyarakat.
94. 3.Meningkatnya pelayanan kesehatan
95. 4.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
96. 5.Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berkesesuaian dengan nilai-nilai moral.
97. 6.Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
98. 7.Meningkatnya kewirausahaan dan ekonomi kreatif
99. 8.Meningkatnya prestasi pemuda, olah raga, seni, sains, dan budaya.
100. 9.Terselenggaranya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
101. 10.Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam gerakan adaptasi dan mitigasi bencana.
102. 11.Terwujudnya kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, dan perlindungan anak.
103. 12.Meningkatnya kebanggaan masyarakat sebagai warga Nagekeo
104. 13.Meningkatnya kepribadian dan karakter masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan
105. 14.Meningkatnya kehidupan yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai luhur Nagekeo
106. 15.Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
107. 16.Meningkatnya kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
108. 17.Tersedianya obyek wisata budaya, alam, dan agrowisata yang mendidik dan berwawasan lingkungan.
109. 18.Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, udara, dan laut yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan;
110. 19.Tumbuhnya industri pariwisata dan MICE (meeting, incentives, conference, exhibition)
111. 20.Meningkatnya kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah;
112. 1.Meningkatnya tata kelola kependudukan
113. 2.Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
114. 3.Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
115. 4.Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
116. 5.Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan
117. 6.Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat
118. 7.Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
119. 8.Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
120. 9.Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS
121. 10.Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana
122. 11.Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
123. 12.Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
124. 13.Menguatnya karakter peserta didik
125. 14.Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
126. 15.Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
127. 16.Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim
128. 17.Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan
129. 18.Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan
130. 19.Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
131. 20.Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan nilai tambah sektor pertanian terhadap ketahanan ekonomi daerah mmmmmaAsIl 213 RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023
132. 21.Meningkatnya derajat literasi masyarakat.
133. 22.Tumbuhnya industri kreatif.
134. 23.Meningkatnya infrastruktur yang mendukung program peningkatan daya saing
135. 24.Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara atas dasar meritokrasi;
136. 25.Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan
137. 26.Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan efektifitas pelayanan publik yang bersih dari KKN
138. 27.Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
139. 21.Meningkatnya Iklim Investasi
140. 22.Meningkatnya kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah
141. 23.Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi
142. 24.Meningkatnya status pembangunan desa dan status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi
143. 25.Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN
144. 26.Meningkatnnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan Tabel 5-4 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan RPJMD 2018-2023 “Mewujudkan Nagekeo yang Sejahtera, Nyaman, dan Bermartabat Melalui Pembangunan Sektor Pertanian dan Pariwisata” NO MISI/TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 1 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak Kecukupan pangan, sandang dan rumah layak dan pendapatan yang memadai melalui perlindungan dan jaminan sosial Angka Kemiskinan (%) 1 Meningkatnya tata kelola kependudukan 1 Persentase pencapaian Stranas Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Statistik Hayati 2 Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan 2 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah 3 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) 2 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan Masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan Usia Harapan Hidup 3 Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 4 Tingkat akreditasi Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten 5 Persentase FKTP sesuai standar 4 Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat 6 Penurunan jumlah kematian balita (AKB) per tahun 7 Cakupan Desa UCI 8 Desa/Kelurahan dengan pervalensi stunting dibawah 10% 9 Angka Kematian Ibu (AKI) per tahun 10 Angka Kematian Bayi (AKB) per tahun 11 Pervalensi balita stunting mmmmmAsIl 214 NO MISI/TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 5 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan 12 Persentase FKTP yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD 13 Rasio kasus kematian covid terhadap jumlah kasus covid yang ditangani 6 Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat 14 Persentase penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan 7 Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar 15 Persentase RSUD kabupaten/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) 16 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 8 Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan 17 Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 9 Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS 18 Indeks Keluarga Sehat 10 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana 19 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 3 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah 11 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang 20 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) 21 Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum 12 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang 22 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (APS PAUD) 23 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar (APS SD/MI) 24 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan kesetaraan (APS SMP/MTs) 13 Menguatnya karakter peserta didik 25 Persentase satuan pendidikan yang menjalankan pendidikan karakter dan inklusi 14 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 26 Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan gurunya 27 Angka Melek Huruf 15 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 28 Jumlah satuan pendidikan yang menggunakan bahasa daerah (bahasa ibu) sebagai bahasa pengantar kelas awal 4 Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari Penuntasan pencapaian target SDG''s Nasional (168 indikator) 16 Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim 29 Desa/Kelurahan yang menjalankan program Desa Wanatani Bambu 30 Indeks Kerentanan (SIDIK) 31 Bauran Energi Baru Terbarukan 32 Indeks Risiko Bencana 33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 34 Indeks Kualitas Air 35 Indeks Kualitas Udara 36 Indeks Kualitas Tutupan Lahan mmmmmAsIl 215 NO MISI/TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 5 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Pemerataan Layanan) 17 Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan 37 Angka gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 38 Angka Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran 39 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 40 Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga 41 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 42 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 43 Indeks Pemenuhan Hak Anak 44 Indeks Perlindungan Anak 45 Angka kejadian konflik sosial 46 Angka partisipasi pemilu 47 Persentase ormas yang berpartisipasi menciptakan ketenteraman sosial masyarakat 48 Nilai kegemaran membaca masyarakat 49 Cakupan pembinaan objek pemajuan kebudayaan 6 Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT Kontribusi sektor Primer terhadap PDRB 18 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan 50 Luas lahan pelaksanaan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TPJS) 51 Laju Pertumbuhan PDRB sektor Primer (ADHK) 52 Nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian 19 Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan 53 Indeks ketahanan pangan 7 Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan Kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB 20 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan nilai tambah sektor pertanian terhadap ketahanan ekonomi daerah 54 Laju Pertumbuhan Sektor Sekunder Terhadap Pembentukan PDRB 55 Laju Pertumbuhan Sektor Tersier Terhadap Pembentukan PDRB 56 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada lokasi wisata 57 Rata-rata lama tinggal wisatawan 58 Persentase koperasi sehat 21 Meningkatnya Iklim Investasi 59 Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi 8 Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrasruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 22 Meningkatnya riset dan inovasi daerah serta kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah 60 Indeks Inovasi Daerah 61 Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara SMA 62 Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara Perguruan Tinggi 63 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mmmmmAsIl 216 NO MISI/TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 23 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi 64 Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman 65 Cakupan desa/kelurahan yang terjangkau layanan internet 66 Desa/Kelurahan yang mendeklarasikan Gerakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) 67 Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 68 Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah 69 Luas sawah yang dilayani jaringan irigasi 70 Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman (semua sumber) 71 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik 72 Pengurangan luas genangan banjir di kawasan permukiman 73 Persentase pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 74 Persentase kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung 75 Jumlah pembangunan infrastruktur permukiman pada Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan dan Kawasan Strategis Lainnya 76 Persentase kondisi mantap jalan kabupaten 77 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 78 Persentase pemenuhan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 79 Persentase Rumah Layak Huni 80 Rasio Konektivitas Daerah 24 Meningkatnya status pembangunan desa/kelurahan, status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan bidang pertanahan 81 Indeks Desa Membangun (IDM) 82 Rata-Rata Tingkat Perkembangan Kelurahan 83 Persentase peningkatan jumlah lahan aset pemda dan lahan masyarakat yang berstatus legal 9 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi `Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan Indeks Reformasi Birokrasi 25 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN 84 Nilai SAKIP Daerah 85 Nilai MCP Pengawasan 86 Indeks Kapasitas Fiskal 87 Nilai MCP tata kelola keuangan desa 88 Nilai MCP pengadaan barang dan jasa 89 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 90 Persentase kelengkapan Profil Desa pada aplikasi 91 Maturitas SPIP 92 Level Kapabilitas APIP 93 Indeks Kualitas Kebijakan 94 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja 95 Persentase Penerapan delapan Area Reformasi Birokrasi 96 Indeks Sistem Merit 97 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran Kinerja 98 Indeks Pencapaian SPM 99 Nilai MCP Perencanaan dan Penganggaran 100 Opini LKPD 101 Indeks Pelayanan Publik mmmmmAsIl 217 NO MISI/TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN 26 Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan 102 Kualitas Pengelolaan Arsip 103 Indeks SDI 104 Indeks SPBE mmmmmAsIl • • • •• • ••• • ••• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • P-IRPJMD 2018-2023 .. . • • ·- ·, d .,' ·, e -- ad • . � -� 1! r • • � • • • « •• \ \ ,,.. • •• • • • J••• • •• • •• • • ••• • • • • • • • • Strategi dan arah kebijakan juga merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program kegiatan, pelayanan maupun tata kelola, serta perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Sejalan dengan itu, dengan memperhatikan perkembangan terkini, dengan berpedoman pada perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, serta mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dua tahun berjalan yaitu di tahun 2019 dan tahun 2020, maka beberapa penyesuaian perlu dilakukan terhadap strategi dan arah kebijakan hingga program pembangunan dalam Perubahan RPJMD. mmmaAsIM a 221 6.1 Strategi Menghadapi perkembangan yang terjadi, maka beberapa perubahan strategi diperlukan selain tetap dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, perubahan dimaksud khusunya berupa strategi menghadapi pandemi dan pemulihan pasca pandemi. Sehingga perubahan strategi pembangunan secara umum adalah sebagai berikut:
145. 1.Penanganan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19; melalui penyiapan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penerapan protocol kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat, vaksinasi massal, serta pemberian bantuan pada masyarakat terdampak.
146. 2.Refocussing dan realokasi kebijakan penganggaran; sesuai dengan Inpres No. 4 tahun 2020 guna mengatasi pandemi Covid-19, dengan melakukan berbagai pengalihan terhadap program kegiatan secara selektif yang diperuntukkan bagi penanganan pandemi dan dampaknya bagi pembangunan dan masyarakat.
147. 3.Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19 di Nagekeo; akselerasi pembangunan di segala bidang yang terkendala sebagai dampak pandemi serta pengembangan sektor pertanian berupa beras, jagung, holtikultura, peternakan sapi dan pariwisata dengan pengembangan 5 (lima) ring berupa wisata alam, budaya dan ekonomi kreatif serta sektor strategis lainnya.
148. 4.Pembangunan dengan skema padat karya dan pemberdayaan wanita dilakukan sebagai salah satu wujud percepatan pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara ragam strategi sebelumnya tetap terus dijalankan guna penguatan efisiensi dan efektifitas pembangunan bagi masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan guna perwujudan visi dan misi pembangunan daerah, yaitu melalui: mmmaAsIM a 222
149. 5.Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB); pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sejahtera, nyaman, dan bermartabat melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata. Garis-garis Besar Kebijakan untuk setiap pemangku kepentingan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pola Pembangunan Semesta Berencana Kabupaten Nagekeo.
150. 6.Community Action Plan (CAP); instrumen atau teknik untuk mendorong dan menumbuh-kembangkan proses perencanaan dengan keikutsertaan secara aktif masyarakat di lokasi sasaran. Output dari proses (CAP) adalah suatu rencana tindakan bersama masyarakat yang bermuara pada hasil, berjangka waktu, menunjukan pelaksanaan kegiatan, serta strategi pada pelaksanaan yang disepakati oleh seluruh pihak.
151. 7.Community Based Information Network (COMBINE); jaringan antar berbagai sistem informasi berciri lokal yang memberdayakan komunitas dan mewujudkan hubungan interdependen antar wilayah dan masyarakat.
152. 8.Management Information System (MIS); proses mengelola arus informasi, pada seluruh jaringan kerja pemerintah daerah. Semua organisasi perangkat daerah diharuskan untuk memahami manajemen informasi di lingkungan kerjanya, hubungannya dengan instansi lain, maupun sistem dan alur kerja semua pemangku kepentingan yang ada dalam lingkup pelayanannya. Output dari MIS adalah pelaporan berkala dan terjadwal, dan pertukaran informasi dan data yang terlaksana secara otomatis dan real time yang dapat membantu tindakan manajemen.
153. 9.Money Follow Programme and Problem Solving Oriented; pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Program prioritas yang disusun harus menggunakan data dan informasi yang akurat, terutama yang berkaitan dengan permasalahan mmmaAsIM a 223 yang ada dalam lingkup tugas setiap organisasi perangkat daerah, sehingga tercapai perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Penyesuaian Program Prioritas Daerah Penyesuai program prioritas daerah pada umunya merupakan arahan bupati terkait program-program yang saat ini berjalan ataupun rencana kedepannya, pada RPJMD Murni sebelumnya program priotas daerah merupakan arah kebijakan yang melibatkan masyarakat berupa “Gerakan”, namun pada penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018- 2023 berubah menjadi program prioritas daerah dengan 7 poin dengan tetap melibatkan masyarakat dengan tujuan membangun setiap sektor di Kabupaten Nagekeo. Adapun sandingan program priotas daerah Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut: Tabel 6-1 Persandingan Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023
154. 1.Gerakan Desa Membangun dengan 7 program
155. 2.Gerakan Kota Membangun
156. 3.Kabupaten Sadar Investasi
157. 4.Gerakan Revitalisasi Pasar Rakyat
158. 5.Gerakan Sadar Keterkaitan Antar Pelaku, Antar Sektor dan Antar Wilayah
159. 6.Gerakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
160. 7.Gerakan Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
161. 1.Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
162. 2.Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan
163. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting
164. 4.Mendorong Gerakan Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
165. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
166. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
167. 7.Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik mmmaAsIM a 224 Penyesuaian Platform Kepala Daerah Secara umum, pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dengan beberapa pergeseran kebijakan sesuai perkembangan yang terjadi, dapat digambarkan dalam diagram berikut ini: Gambar 6-1 Diagram Penyesuaian Platform Pembangunan Daerah Berdasarkan platform pembangunan daerah tersebut terdapat 5 sektor utama yang mencakup sektor primer dan sekunder, yaitu:
168. 1.Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
169. 2.Kelautan dan Perikanan
170. 3.Pariwisata
171. 4.Industri pengolahan dan kerajinan rakyat
172. 5.UMKM. mammmg JI VISI perdesaan untuk mengurangi esenjangan antar wilaah dan mendukung pertumbuhan Meningkatkan Surber Daya Manusia yang Berkualirtas dan Berdaa Saing serta menurunkan emiskinan dan stunting MendorongGerakan Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk Menduung Pengembangan Eonomidan Pelaanan Dasar embangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dan Transformnasi Pelaanan Publi 7. 3 s 6. I »I
173. 2.Refocussing dan realokasi kebijakan penganggaran 3.Pemulihan ekonomipasca pandemi
174. 4.Padat karya dan pemberdaaan wanirta
175. 5.PolaPembangunan Semesta Berencana (PPSB)
176. 6.Communityction Plan(CAP) 7.Community Based Information Network
177. 8.Management information Sstem (sh;
178. 9.Money Follow Programme and Problem Solving Oriented I t · ri,STRATEGI] , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p�� 7 j 1 Meninghatan ketahanan, produktivitas, nilsi tambah f'
179. 1.Penanganan dan pengendalian dandaa saing ekonomidaerah untuk pertumbuhan penebaran virus Couid-19 yang berkualitas dan berkeadilan
180. 2.Menata kota dan mengembangkan wilayah
l.Pertanian, Peternakxgn_ Perkebunan.Ke hutanan danL+4 2 Kel.Jut3ndanPerikanan �1 3 Pariwisata 4 1ndustri Pen�ahan clan SETOR Kerajinan Rak at U'TAMA 5 UK a 225 Selain itu, terdapat dua sektor pendukung yaitu Infrastruktur/ Bangunan dan Jasa:
1. 1.Infrastruktur/Bangunan:
a.Infrastruktur dasar: air minum dan air bersih.
b.Infrastruktur pertanian: embung, irigasi, dan jalan tani.
c.Infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara).
d.Infrastruktur energi dan energi terbarukan: listrik masuk setiap rumah.
e.Infrastruktur telekomunikasi.
f.Sarana Prasarana Pemerintahan.
g.Properti.
1. 2.Sektor Jasa dan sektor lainnya:
a.Jasa keuangan.
b.Jasa angkutan.
c.Jasa persewaan.
d.Jasa pemeritahan umum
e.Jasa lainnya.
f.Pertambangan dan Penggalian (khusus sub sektor Penggalian).
g.Sektor pendukung lainnya Selanjutnya, Prioritas Daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 dijabarkan melalui beberapa program strategis sebagai berikut:
1. 1.Meningkatkan ketahanan, produktivitas, nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:
a.Pemanfaatan lahan kering menjadi lahan basah seperti sawah ataupun perkebunan untuk kegiatan pertanian masyarakat dalam mendorong produk-produk unggulan pertanian mmmaAsIM a 226
b.Mendorong usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) dalam rangka optimalisasi lahan pertanian
c.Ekstensifikasi dan Intensifikasi lahan pertanian yang terdampak akibat pembangunan bandara dan waduk untuk mendorong peningkatan produksi beras yang telah mengalami penurunan sebelumnya
d.Membangun ranch ternak dan agrosilvopastura yang berwawasan lingkungan untuk kegiatan penggemukan sapi dan pemanfaatan feses peternakan menjadi bahan untuk mengembalikan kesuburan tanah/lahan pertanian
e.Pemberian bantuan 5 ekor sapi untuk setiap rumah tangga miskin di daerah guna mendukung program provinsi yakni Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Persawahan Mbay, DAS, daerah konservasi hulu akan menjadi sumber HMT. Kotorannya akan menjadi bahan baku pupuk organik di Aeramo. OPD teknis melakukan pendampingan intensif dalam rangka pemenuhan target pengantarpulauan sapi, pemenuhan kebutuhan HMT dan gerakan Nagekeo Organik. Model kegiatan ini akan dikembangkan di seluruh wilayah Nagekeo.
f.Menumbuhkan generasi baru petani, pekebun, peternak dan nelayan yang beorientasi pasar.
g.Membangun jejaring kerja sama lembaga pendidikan vokasional dengan petani dan pengerajin untuk melahirkan inovasi tepat guna yang dapat meningkatkan produktivitas.
h.Fasilitasi kerja sama pembiayaan usaha masyarakat dengan lembaga keuangan.
i.Mengembangkan industri olahan dan kerajinan rakyat, seperti anyam-anyaman, tenun ikat, gerabah, kerajinan bambu, dsb
j.Mengembangkan ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata.
k.Mendorong pengembangan pertanian organik yang terintegrasi dengan padi, ikan dan ternak. mmmaAsIM a 227
l.Melakukan revitalisasi pasar di beberapa kecamatan untuk mendukung produk-produk unggulan masyarakat serta menyampaikan secara rutin harga ukur pasar ataupun pembuatan website untuk info harga produk. Serta membuka akses pasar keluar daerah untuk produk-produk unggulan lokal.
m.Pengembangan sektor pariwisata berdasarkan dokumen road map pariwisata Nagekeo.
n.Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
o.Pengembangan Desa Wanatani khususnya tanaman Bambu dalam rangka mendukung Ekonomi Hijau (Green Economy).
p.Gerakan penanaman serentak dan pergiliran tanam serta penggunaan pupuk organic untuk irigasi Mbay.
q.Pengembangan sekolah lapang pertanian dan peternakan.
r.Klinik penyuluhan petani (untuk irigasi mbay dilakukan secara terpadu di setiap pintu sekunder bersama petugas pengairan, penyuluh, pengamat OPT serta penyediaan saprodi, bengkel alsintan dan benih unggul).
1. 2.Menata kota dan mengembangkan wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pertumbuhan:
a.Percepatan revisi dokumen peninjauan kembali dan revisi RTRW Kabupaten Nagekeo serta penyesuaian RDTR Kota Mbay.
b.Pendampingan masyarakat desa dan kota melaluli perencanaan berbasis masyarakat.
c.Peningkatan jejaring kerja sama antar desa dan desa kota.
d.Gerakan Desa Membangun dan Gerakan Kota Membangun.
1. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta menurunkan kemiskinan dan stunting mmmaAsIM a 228
a.Peningkatan sosialisasi terkait pemberdayaan wanita untuk pengetahuan mengenai Kesehatan gizi dan reproduksi untuk mendorong peran ibu rumah tangga dalam keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari
b.Pengendalian pertumbuhan penduduk yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
c.Perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
d.Peningkatan asksessibilitas dan kualitas pendidikan
e.Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
f.Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan.
g.Peningkatan kualitas dan daya saing angkatan kerja.
h.Literasi digital untuk mendorong profesi guru dalam model pembelajaran era digital sebagai dasar pelatihan dalam mengajar di kelas awal khususnya baca dan tulis
i.Percepatan fungsi rumah sakit Aeramo dan Rumah Sakit Raja sebagai rumah sakit rujukan.
j.Peningkatan cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpendapatan rendah hingga desil 6
k.Peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi Dasar untuk jenjang pendidikan dasar.
l.Menempatkan ASN di setiap Tata Usaha sekolah untuk mendukung urusan administrasi kepegawaian para guru, bendahara sekolah
1. 4.Mendorong Gerakan Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
a.Pengelolaan kegiatan Padat Karya yang dilaksanakan dengan melibatkan banyak pekerja masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada, serta dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi.
b.Pengembangan kebudayaan mmmaAsIM a 229
c.Pengembangan HAKI
1. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
a.Menyediakan infrastruktur transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, terminal)
b.Mendorong rencana pembangunan Bandara Surabaya II dan Pelabuhan Marapokot dan Pelabuhan Rakyat Todo sebagai Garda Maritim Nagekeo untuk mendorong pengembangan pariwisata dan sektor unggulan daerah serta menunjang kegiatan masyarakat
c.Menyediakan infrastruktur pertanian dalam arti luas (waduk, embung, saluran irigasi, jalan tani, tempat pelelangan ikan, ranch, pelabuhan ternak, holding ground ternak sebelum pengapalan, rumah potong hewan dan fasilitas pengolahan daging, pabrik pupuk organik, pabrik pakan, balai benih ikan, pertanian, peternakan dan kehutanan)
d.Mendorong pembangunan infrastruktur energi dengan target semua desa masuk listrik melalui pengembangan jaringan PLN dan non PLN;
e.Pembangunan energi dan ketenagalistrikan: pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan.
f.Mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga menjangkau semua desa.
g.Membangun infrastruktur dasar, khususnya penyediaan air bersih untuk setiap rumah.
h.Memfasilitasi investor lokal yang memiliki modal dan keterampilan untuk berinvestasi di lahan-lahan yang belum tergarap dengan sistem sewa tanah yang saling menguntungkan. mmmaAsIM a 230
i.Menciptakan iklim investasi yang kondusif berupa kemudahan perijinan, pelayanan prima dan kepastian usaha.
j.Pembangunan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi: jalan dan jembatan, pelabuhan dan bandara.
k.Pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan: sanitasi dan sistem persampahan.
l.Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital: jaringan internet sampai desa.
m.Pengembangan insfrastruktur jalan: • Ruas jalan Mauponggo – Ngera – Puuwada • Ruas jalan Raja - Maunori • Ruas jalan Anakoli – Fataleke • Ruas jalan Kajulaki – Malabay – Nagerawe - Rowa • Ruas jalan Kotakeo – Pusu – Ua • Ruas jalan Aemali - Danga • Ruas jalan dalam Kota Mbay, terutama ruas jalan menuju Bandara dan ruas jalan Eltari • Ruas jalan lingkar luar Dadiwuwu – Aemau • Ruas Jalan Dadiwuwu - Aeramo • Pengembangan jalan menuju kawasan pariwisata dan pertanian.
n.Adanya pengoptimalan pemanfaatan TPA eksisting dan rencana pembangunan TPA di Towak untuk mengelola timbunan sampah di Kabupaten Nagekeo.
o.Ada pemilahan jenis sampah dari setiap rumah tangga, hotel, restorahn, industri dan fasilitas umum melalui gerakan masyarakat yang menggunakan dana minimal (terbatas untuk publikasi dan menggerakan partisipasi masyarakat). mmmaAsIM a 231
p.Ada jaringan antara rumah tangga penghasil sampah dengan pemanfaat sampah, baik organik maupun non organik. OPD yang memiliki tupoksi mengolah sampah organik maupun non organik dapat membina jaringan dengan penghasil sampah. Pupuk organik untuk kebutuhan pertanian bisa dihasilkan dari kegiatan ini. Sampah yang belum bisa diolah melalui jaringan ini akan diproses lebih lanjut di TPA oleh OPD terkait.
q.Pemanfaatan air tanah melalui sumur bor dengan teknologi tenaga surya untuk percepatan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga dan fasilitas publik serta perkantoran.
r.Revitalisasi sarana air bersih dan kelembagaannya yang telah dibangun, baik melalui program pemberdayaan baik melalui kegiatan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
s.Klinik konsultasi teknis, manajerial dan pembiayaan untuk perumahan masyarakat
t.Peningkatan kapasitas pelayanan BLUD SPAM untuk akses air bersih masyarakat
1. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
a.Sosialisasi kepada para pelajar terkait pengetahuan proses evaluasi ketika terjadi bencana dan pemanfaatan penggunahan lahan terbuka ataupun Gedung sebagai tempat evakuasi bencana
b.Penerapan metode pemanenan dan pengelolaan air hujan (rainwater harvesting) yang dipadukan dengan konservasi lahan secara vegetatif dan mekanik.
c.Kerja sama antar daerah yang memiliki keterkaitan penyebab dan dampak bencana.
d.Gerakan penyelamatan sempadan pantai melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove dan vegetasi mmmaAsIM a 232 pantai. Untuk daerah sempadan pantai yang sudah rusak, dilakukan gerakan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
e.Menyediakan ruang konsultasi teknis resiko bencana dalam setiap perencanaan konstruksi, baik rumah tangga maupun fasilitas publik.
f.Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat melalui penumbuhan dan pengembangan desa tangguh bencana.
g.Peningkatan pengendalian dan pengawasan serta kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan privatisasi mata air yang sangat dibutuhkan publik.
h.Mendorong pemanfaatan sampah untuk bahan kerajinan lokal guna peningkatan pendapatan masyarakat dan pengendalian lingkungan.
i.Sosialisasi kepada para pelajar terkait pengetahuan proses evakuasi ketika terjadi bencana dan pemanfaatan penggunahan lahan terbuka ataupun Gedung sebagai tempat evakuasi bencana
j.Gerakan panen air dalam rangka limpasan air nol melalui pembangunan embung mini, jebakan air, sumur resapan, terassering di lereng perbukitan, tandon air bawah tanah, kolam retensi, situ dan lobang resapan biopori. OPD yang menangani bencana bersama masyarakat pemilik lahan dengan dana minimal bisa membantu pembuatan jebakan air, embung mini, kolam retensi di daerah hulu dan hilir secara swakelola. OPD yang menangani lingkunan dan hutan dapat membuat jebakan vegetasi, penghijauan dan reboisasi. OPD yang menangani sektor kemakmuran dapat memanfaatkan air. Masyarakat dilatih untuk berkebun yang baik dan benar di daerah hulu dengan memperhatikan aspek konservasi. Selain itu masyarakat yang memiliki adat mmmaAsIM a 233 berburu dan beternak diberdayakan untuk tidak membakar hutan.
k.Penampungan air hujan di setiap rumah tangga dan fasilitas publik serta perkantoran melalui pembangunan tendon air hujan serta pembuatan biopori, sumur resapan, dan PAH.
l.Gerakan konservasi DAS dari hulu sampai hilir dengan mendorong pembentukan komunitas pencinta dan pemanfaat DAS (untuk produksi Hijauan Makanan Ternak (HMT), perlindungan daerah sempadan, dsb.).
m.Gerakan membuat sekat api di tempat-tempat yang rawan kebakaran hutan.
n.Kerja sama antar daerah yang memiliki keterkaitan penyebab dan dampak bencana.
o.Gerakan penyelamatan sempadan pantai melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove dan vegetasi pantai. Untuk daerah sempadan pantai yang sudah rusak, dilakukan gerakan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
p.Menyediakan ruang konsultasi teknis resiko bencana dalam setiap perencanaan konstruksi, baik rumah tangga maupun fasilitas publik.
q.Gerakan 1 ASN, 1 Pohon Lokal. Setiap ASN diwajibkan menanam dan memelihara 1 pohon lokal di setiap lingkungan kerja yang akan diatur lebih lanjut oleh OPD teknis.
r.Gerakan penghijauan dan reboisasi daerah hulu yang melibatkan sekolah, masyarakat dan dunia usaha. mmmaAsIM a 234
1. 7.Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik
a.Restruktur Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan guna penyesuaian dengan regulasi terkini serta dalam upaya akselerasi pencapaian visi – misi kepala daerah dengan berdasarkan evaluasi kinerja tahun-tahun berjalan
b.Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan.
c.Menetapkan alokasi anggaran belanja publik sesuai skala prioritas dan digunakan dengan efisien, efektif dan ekonomis serta relevan.
d.Memperkuat Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari aspek SDM dan penganggaran dalam rangka peningkatan pengawasan atas penyelenggaraan pemeritahan daerah.
e.Menerapkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berbasis elektronik.
f.Meningkatkan manajemen SDM aparatur melalui peningkatan kompetensi, penerapan kode etik, penerapan reward and punishment (tunjangan berbasis kinerja) untuk peningkatan kinerja daerah.
g.Menyediakan advokasi bagi aparatur yang menghadapi persoalan hukum akibat kebijakan yang diambil.
h.Meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum di daerah.
i.Memfasilitasi pembangunan kantor polres, kejaksaan negeri, dan pengadilan negeri sesuai kebutuhan instansi masing- masing
j.Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang minimal mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, kependudukan, pengaduan dan pelayanan informasi publik. mmmaAsIM a 235
k.Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencataan sipil berupa perbaikan tata kelola, sarana perkantoran dan budaya kerja.
l.Penyediaan informasi publik yang up to date.
m.Penyediaan saluran pengaduan masyarakat.
n.Penambahan jumlah tenaga teknis fungsional untuk semua sektor unggulan dan pendukung.
o.Pemanfaatan radio milik daerah (RSN) sebagai sarana komunikasi publik.
p.Perbaikan manajemen asset daerah
q.Melibatkan Ketua RT sebagai enumerator tingkat paling bawah bersama petugas teknis sektoral.
r.Mengembangkan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Nagekeo.
s.Membangun kerja sama dengan instansi vertikal untuk penyediaan data yang dibutuhkan daerah (BPS, BPN, BMKG, BPTP, dsb.).
t.Menyediakan data tenaga kerja di masing-masing desa menurut umur, pekerjaan dan status perkawinan; data jumlah tenaga kerja yang keluar daerah dan keluar negeri menurut umur, pekerjaan dan status perkawinan.
u.Bekerja sama dengan Kantor Badan Pertanahan Nagekeo untuk meyediakan Peta Tata Guna Lahan yang akan di- update setiap tahun Dalam pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Nagekeo tahun 2018-2023 dan telah disusun strategi pembangunan selama lima tahun yang dapat dilihat pada tabel 6-2. mmmaAsIM a 236 Tabel 6-2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 Tujuan RPJMD 2018 -2023 strategi RPJMD 2018 -2023 strategi Misi 1. Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak 2 Kecukupan pangan, sandang dan rumah yang layak dan pendapatan yang memadai Meningkatnya ekonomi daerah I dengan meningkatnya usaha pada produk-produk unggulan secara berkesinambungan 3 Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan, Penerapan IPTEK untuk pengembangan sektor unggulan Membuka akses pasar keluar daerah 2 Meningkatnya tata kelola kependudukan Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan 2 Peningkatan Pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan masyarakat Akselerasi penguatan ekonomi keluarga Keperantaraan usaha dan dampak sosial 4 Mendorong pengembangan pertanian organik yang terintegrasi dengan padi, ikan dan ternak 5 Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif; 6 Meningkatkan produktifitas BUMDes untuk mengolah hasil unggulan dan menyediakan jasa pelayanan dasar bag warga 7 Meningkatkan jumlah pengusaha muda 3 Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial 4 Meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial 5 Meningkatkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran 6 Perlindungan sosial adaptif Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu Peningkatan kesejahteraan sosial 8 7Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa Mendorong keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa 3 Mendorong keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan kota 2 Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan, dengan gerakang masyarakat. 4 Mendorong kesadaran akan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah 5 Mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan 237 • 4 • : I '44p ii l Tujuan RMD 2018 203 stat « RR,MD 2018 -2023 tat raga. dan spuntuad serta rakyat rendapatla ales pelarynan kesehatan Merngltrry derat leeshfan rsyrs.cat ferrkatan ale fayr alt ter had pelarynan kesehatan 2 erbkan dan penngtan euu ts stem pelarytan kesehatn beg ryrat Perng.tan uparya pelarynan rs botan [4 prornotf dan preventf serta perube.han perlaku hdup sehat asyarakat nya 'er dan tutu fashta pelarynun kesehtan dar dan rupun pgutan pelrynn 'es ten a.st dan rurulon Perrgkatan lrsehatan bu anak keluana berencana (KB] dan kesehatan reprod uks Merngatnya pat dun dar lrpnbadan masyaralat yang berkese sun den@an fla ml mored 2 3 4 2 nary«don rum m be [LL...Ltd...LaL rasyaura.kt ber pend apatan rend.ah pengendaban perryalait srt dengan perhatn khuus pada pantung pt euat ls pengelolan lodarratan strole, hpertens. dabetes, tanker " en tassamtas mayrsittf tuberluloss malana HIV/ADS, emergng diseases. penyat yang berpotens rrr bullion keyadn lur bas terasuk pengendaln penyebaran cod-19dan vafanny, perry.lit trop terabkran lust, flrsrs, shstosorash. gangguan pwa. oedera, gangguan penghhat an. sert peny alart gg dan fuhutPendaran kau rude untuk ber dkan eCara elonor per.tan lap«rt dn leuart supla ar bersh Per@em.bang.n slap horrat men@hormat dan menghargau perbeden 6 ferarrnny prbymar kese hatan fasyat act M SDM Kesehatan dan komnpetens sestau stander $ Mernglatrrya lertannaun dan fmutu eefrru.tun den alt ese htun nya tan syrlot dl nn GERM AS 1o Terlendalya lapu perturbuhan penduduk dergan rennet.n aloes dan kuahrtas pelaryanan keluanga berencan pennltn toropetens tenag lescha tan eereruhan der perurgl.tan dry saurg sedan farras dan alat lrsehat an p sht melalur Geralan Masyaral.at Hdup Sehat peen.fun dan surlarotsas kebsalo.an pemendahan pend uduke 238 , 4 • : I '44f ii l Tujuan Aa-..:a. Mn 201 2002.3 rt ci RP9MD 2018 202 tratei ewuudean t Nagekeo yang oerdas dun rendapetkn ales penddkn 1 pell seluruh eleren fayrak.at ' untu.k reran.fate IT Alar penyelergran penddkn Merrglotnrya tas perbelr n dan relevans penddkn d seluru.h fen«ng Pr per belajaran 2 Mendorong etap nan Diagekeo untuk belar seuruar hud up 2 Perng#tan tata kelola penddlan, strategy perbaryaan dan penngoatan efekeratas pr.tr Agra.n Penddk.an 3 Penryedan sarana dan pr.arena dan tenaga penddk dan lependdln yang berkeuts 12 Menn@tnya pererat an laryanan pend flan berrutu dr seluruh jenyang Perngktan pereratan ales larynan pend hlan di sera rang da.n peroeptan pelacanan Wab Blur 2 Tahun Perr@tan propors brya proses belapr[13 Merguatnya irakter peserta dr emu sekola.h dde err profesorah re kuelites pengelolean dan perrpatar pend dke da tenag lrpend dlen yang terat ferngtn futile ureter dun uh pekert 14 M pddln dan lebudaryan yang partspanf. trarperan dan aluntabel •. 2 pengerbangn ekornorre lire tf 2 per@katan tat kelola pelter trates pernbryaun dan perang.tan efektrvita pron Arggr an frthen 3 Inovas perrodalan untuk raloyat yang menarrn arusk dan perlfuan dan tenglulake 15 Mensngtnya pemapan dan pelestann bahs dan lebudryan g rho.rgn, pen.boa an, dau pbn furgun ahat. Lndoces.a,bah.as. dan soar daemah, ertasatr Merngltrye prestas perude. olah rag. sen. an dan budaya l2 fen Penryedan saran prarana olrag, anger.Laboat orrure buharya, dan taman pusta peradaban liter«a 3 Penyelengraan event olahr#g en sun dan budya 239 , 4 • : I '44f ii l Tujuan RMD 2018 20.3 RP,MD 2018 2023 stutei 2 AM 'nry 1ya umber dry alarm dan day tarpung hngurgen had up. rt pengurargan re.o bencana dan perub.aha lurer tu Pengruutarn wwas.an lngJugan hdup e seluruh lrgatan per ban@guan termsu.k AMDAL an dan ants hnsung n 2 Terselnegrnya sumber daya alamn yang berwawasan lngangn Mwapaden iagelo yang nyaman toper boa drooau, an dan leetan t yang lan pentrgnya hubungn oal yang berkesdaban peruah lash dalarn ingungn yang tr 3 Per.nf tan telonolo4 energy beuru dan 3 pecggahn peoert.ran dan Keru.alas terbearulo Surber Daya Alar dan Lr@urg.n Htup perryedan fecnpet Penrosesan Ak hr d Penangghangn Penoerr.ran dan dan Taran Perr.run Lemur Kerusalon Dumber Darya Alarm dan Lrghungan Hd up 10 Tr bentulorry lorsadarn Perrydaran aryrlaat untuk .dr, 5 rrvhn Penn.rn de Kr«er masyrot dlrn gnon ngp.dan sag trhdp norran Surber Darya Alar dan Lrgungun hgt dn ptg bvwr. dan kco bencna Huup 2 Penyadaran mayaralt tentang dus 6 Pengruat Klem.began da Peng.loan hdrologs Hulur d Bdang Surber Darya Alar dan ting#organ Ht up 3 Perr.darn fasyrat untuk 7 Peruhhan Lah Berlrlnputan berportstpor akcf dear lorgtn konervas tan.ah dan ar • an Lr bah 11 Terwaruday luht«us had up perter.n yak anak dn perempn. lulrtas kelurg. perempuan lorn perencann dan leberdry#an fayralt, pnryedun permuaan per hr dun.gn dan ammunan 2 Prrgltan luahtas keluarga melalu oea], dan perhndumgr«ra kelhran yang terenon 3 Penbuhan dan pong rat. esetc rs.nan so.al frhrungn, parmnn, dan rehab.tar PMKS 240 • 4 . 4i '44p 8 I fwwusu don Ngleo Lyke Arake relahu pengutn Siter pelrurgun Ara ng respossf terha krgnun den leetrtewleh re nuke r..le n. rue.t halony fr.,otnperr churn'preteen tr.rue per turn dan lorrrasan d 1ppO el rant}le tee gee untuke erpelet rdtgntas toe lorpgotong royongdn bu plort $ 2tr bran dun perk.tan bt rue ueden rrayrt Nagele n beraruat #rrn pohtke berdlr or keen bee-pnbefan dla.rr Keudyan 17 tr tny pr r rbudyn roehu dun Jerger.bang pend.t Liter tent.erg fuuh/ usu hued yin eheh ye talc.cs ru don tu' bury yang hdu hf ryin«kt ngrurun bury Nagle ddr herb spe hedupan 2 a rrglo try hdu pen yrg bor buys dngn rad ml habur igekeo Mrnglo try el pun yrot sebge wt$ Nag lo 13 ernglotnkhadun den le0let f..yet cf berg send kehuen 6 fee begun.n dn per bury.an sterr ekoror leer«lytan brlaura.n Pnod 7 horn seolog Pl perddnwgun,wwt.an lbargon den bl nor turn tu err.ore bhlen pow moult dptrent $ fegutn er purl.rg lg, dun rkctle brgre. lorn pspeltd plan terg.h rntukt reantpnprear.en den lobrsrn inn Art bno 9 pent harr.cor don lruleur.an rm.t berger. 10 felts. re gr dn budy lent.n eu.ft plyn.ten eh un berg rm. lrrhengn loon rr.at ah sr br dry gr..r 13 fglotn fly Lt d Peng tan int tr'pen.gee bte dn nowt s Prgnbgen tt log fgru lolevel 6 flunhuurn hale lb dry.en dun elesprees buy tutu.le rprlut leeberyan yr.g nkl usof tenths dun akruaal rule bely d landau ole] untie fro bub.an sangt eel target fywth tor toyone dan leers.aura aunt.rw.n # le.en.ban daper.and.tan lryan .dry utu.le repent lrter bang n losepahtr.an fyf 19 pie hnn yd.nprn tan pet ol.hr tngloat rgoral dun urterr or.l 241 • : I '44p ii 4l en sebagu Lum bung Pungun sehat bag NTT Me tnya produktrts pertanan, perrbunan. penkran. dan peternakn 16 Mergaatnya rtas poduks pertaurn, perle bun.an, perlnan. dan peternacan 2 pengerbargn pol pert.nan terpad u untuk menaurn ketahanan pan.gr 3 Extensflasi dan intensfkas pertann Penerpan Panca Usaha Tar pst pt 2 Pet@tan proses pas ca panen 3 Sertfls produke pert#ran, perkebunan. peternakn, dan penknan 18 M ttnya prod lan produktrvtas pertaran, peternaan. perlanan dan elautan 19 Merngatnya letahaan dan er.anan pan@en Mi pt- pre ttas, esephtersan sumo ber day mnus (sDAM] pertanan. perkanan srta kepastan peas.ar Menage leberlansutan produktrotas sumber daya pertaran yang adapat terhasdap perubahan lhrn, ssterr pertanan press. pengelolan lahan dan cur 1ngs rgltle ts konsuns. keafnanan, fortifies dan bofortitle pangn Menngkatkan ketersedsan pangan hasl pertaran. perk.nan dan pangn hast) Laut terutare feladu perung.tan produktrtas dan telank produl ca berkelanptan untukx menage ta.bhtas pasoinn dan harga kebutuhan polok 3 AMernngkatknn tats keelala sustern panpnn a.sonal 242 • 4 • : I '44f ,'t ·Al RRJMD 2018 2023 3 rngtnlppel nu.tr wt Pergernbeargan potens wat ungguala.n [2 Nageloo menpad obyek wsat, nhutrans brb pengolahan ornoh«ts pertann ebtanan. perlanan kerarrtan dan non agro yang tenntegrats hulu-hlr RR,MD 2016 2023 tnte Merngleatkn daya sung detas dan industn parrwsa ta yang ddulung penguatan manta pesok dan ekoter paws.ata 3 AMerrktln ml tar bah d day sung produk dan uaha lreatf dan dug tal stat e i.geog puntu.a perrws.ta [2D M, try irontn.bu floe, seltor parrwat, ekonor reattt dan nla tam.bah seto pertaran terhadpkethanan ekrwrr daers.h 2 &..,,.aa erdny obyeke wat buday. alarm. dan «grows.at yang menddk dan berwrwsun lnglen.gun Tujaan eraptanyer utr perwat yang snowatf dan lreatf sebeg hash nerrtas eeleto prrwat dengan seektor pert.rn. peternakn, perirebunan. penlanan, lesehatan. hngkungn hdup. dan kehutanan 18 Teredany tarn dan pan rnportar dart udare dan lat yang aman. fyAman dan dpat danal.t Konsep eoo- tour yang tenntegras dengan pen@moansn sektor aungulan Pengrbngan saran.a dan prasrna transportas yang rend ulung pearrwsat Meng.at.n ormrtrn uh antar usaha taro keel dan usaha renerg.h bear Merrgketln pastas us.ah dn set per byman bag wruaha 19 hrbuhrrya undustn peanrwst dan MICE [meeting unoentrves. conference, «hbrton.) vent Cart • 6 Mersngatkn lputar. pagan. dan novas operas 7 Merrgatkn penoptan peluang usaha dan start p Merrgtln ml tarn.bah uaha wool 9 Aernkkenn dver sf.ls rule torr ha h dan day sang produk ekspor dan pas 10 Merngktkan and ungan dan pen@ganaan produk dalam ngen terrouk relalu pengdan perenuntah yang fektf I Merngatln artra dan drvrrfks pr.err gerwat art ofue lreastd dan dgtal 2I Menngtrya Ddur Invest Merperbala i fr u.ha da merngleaken uvetas, terma.sue reforms krterglerpn 243 • A% . .l '4Kl 8 I felon Ar Tarah Ar au Berle l.gar few A. A Lor tut Le hr A. Perguatan pompngpembnguan neol.en rm tlt 0of.] Pegatnlrsurr dnnpend.don funder Preer.goat lopebolts lgtle d pnoptan enowe fwn +d gtn ortrtt ewgrusutorr.on grangeulnan bnon.a dun sdatas perubahn or Keslurtan dan Kr.ran Tinpot. f eth ebenor.en lfruleru l/hue Multgur dun Moler hrs 7 Kokrt haler Kett Lt Koktrt Ld 0 Ir%nportA dun dun Petko.an ls flan Jann internet an errant.no 2lhtrrn St Pe0yd..an Ar hr vu 1At d Sntrd fotn 3 lung tan perubahnpnlau art darn anncp en.rs00 2 3 2 ' try ts ngltan lorry yurn nlulug drys..g dnh ny fbanguran Infrtruletur utu.le mrurung el nor fr dun urn.oar econ Mr4 ;tr ff pebegun des.a d tfutlb.rgan '2 wtan tr0mah1 yr.gt drevrt ' d ng tan on.nrpan brtrsr pa an tot utu re rats eulrtun had u fer.tr Ad Ket Nf N«loo 3 2 enen.bann central buns dtret 2 eon.tan looolrhrvrtr an taut wdry.h fern dun pnged.ln run yngu. de ngn rptsngr per.gs rung nee n.pro.any.lay.hr • try eubf ngkatan ker yin. du..ndrh [2 2 lMerngtry rt btr dry.let 22 Tum d indoletur yr cue.ng drys.rt,g fr d le Perun.ah.an d run.an Lye. Ana Trynouh rdson hn Prior 244 • : I '44p ii l Tajuan M'ii RP»MD 2018 20.3 stat i Jae tat an an peoerapan telnolog norms dan koruns RP9MD 2018 -20.23 Strate dan uarts pelaynan publk yang efsn, fekef,bebas KN dan transpern utaus aperatur spl negra as dasar me-nit«left, 25 Me tnya efektftas tata kelola pementahan yang tranparan Penerapan model developug people through works"demi merry.atlean ualts surber daya fanus aperatur sapl reg#rs berbass reritokras 2 Penataan peraturan peruandang undangan, 3 Pewngletn tat kelola dan tat lakn.a persngkat daerah, 25 Me iny ts lanerya dan kruan@an daerah yang menunyang peneieneannn perenntahan bersh dan be bad KN step inlorn rremmn dalam penyelengrsan pererint ah.an 3 Transforms pelayanan pua.bulk Peron k 4 Perngktan furg Apert Pen.gw.s Internal Perennth 26 M tnya Pernglttan tat ke dan tata halan efensr, dan felitfta pelyanan publk yang responsf, ramah, peiayanan publk yang berth tuh. tepat waktu dan zero take dan KN 2 Perigltan saran dun prasarena pelayanan publk 27 tMrnlotrrgerr.nf.ct Penngkatan tata kelola peak.saran telnolog tnormas darn SPBE (Sister Perenntahan Berbass korunls dln Elektrorik) penyelengerman tate elol 2 Peninglatan perangkt keras dan pemeninth.an perangkat lurak penunpang SPBE 245 Selanjutnya, dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo tahun 2018 – 2023 dan Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka perlu dilakukan penyesuaian strategi terhadap tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Nagekeo tahun 2028-2023, yaitu sebagai berikut: 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan 6.2.1 Arahan RPJPD Nagekeo pada RPJMD ke-3 Tahun 2019- 2023 RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 menjadi salah satu dokumen yang dipenomani dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 menetapkan 4 tahapan pembangunan yaitu RPJMD I (2009-2013), RPJMD II (2014-2018), RPJMD III (2019-2023), dan RPJMD IV (2024-2025). Perubahan RJMD Nagekeo merupakan bagian dari tahapan pembangunan ke-3 yang berfokus pada 6 aspek pembangunan (lihat Gambar 6-2). Gambar 6-2 Arahan RPJPD Kabupaten Nagekeo untuk RPJMD ke-3 Tahun 2019-2023 sJ] 'II .IHI i 'ji � 246 Terdapat beberapa arahan target dalam RPJPD yang perlu menjadi perhatian diantaranya menyangkut target pembangunan kualitas SDM, pendidikan, tenaga kerja, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa target kinerja pembangunan yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD ke-3:
1. 1.Pertumbuhan IPM dari 66,8 di tahun 2018 menjadi 67,8 di akhir tahun 2023;
2. 2.Meningkatnya persentase penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan/ijazah SMA/SMK dari 55% di tahun 2018 menjadi 65% di akhir tahun 2023;
3. 3.Jumlah Rumah Tangga Miskin berkurang dari 42,06% di tahun 2018 menjadi 35% di tahun 2023;
4. 4.Pendapatan perkapita Kabupaten Nagekeo Rp4.624.658,00 di tahun 2018 menjadi Rp5.087.123,00 pada tahun 2023;
5. 5.Pertumbuhan ekonomi dari 6,80% di tahun 2018 menjadi 7,00% pada akhir tahun 2023. 6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Nagekeo Arah kebijakan adalah susunan alur prioritas pembangunan yang menjadi pedoman dalam merumuskan strategi yang di pilih di setiap tahunnya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Arah kebijakan menjadi kunci kesinambungan kebijakan dan sekaligus memberikan fokus yang jelas dan terarah, meski memiliki prioritas yang berbeda di setiap tahunnya namun berkelanjutan guna mencapai tujuan akhir yang diinginkan dalam pembangunan. Pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam upaya mewujudkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator. Sebagai fasilitator Pemerintah harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atu pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan. p i{ sD + NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 a 247 Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Namun demikian, saat ini perkembangan tata kelola pemerintahan telah menuntut pemerintah daerah untuk berperan lebih maksimal memberi perannya bagi masyarakat. Dimana pemerintah daerah diharapkan tidak hanya sekedar berperan sebagai fasilitator dan regulator semata, akan tetapi juga menjadi enabler bagi tumbuh dan berkembangnya perekenomian masyarakat, keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan di daerahnya. Memberikan ragam program/kegiatan sebagai stimulus berkembangnya sosial dan ekonomi di masyarakat bukan malah berkompetisi dengan rakyatnya serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan inovasi bagi kemajuan daerah serta merawat demokrasi demi terwujudnya keadilan sosial. Menghadapi pandemi saat ini, perubahan arah kebijakan untuk dilakukan, karena bagaimanapun kesehatan dan keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam pembangunan, sehingga arah kebijakan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo ditujukan sebagai berikut: Gambar 6-3 Perubahan Arah Kebijakan Makro Pembangunan Tahun 2021 -2023 mmmmmmmAGJl RP JD 0202019 Penanganan, pengendalian dan adaptasi dengan pandemi melalui pola ehidupan new normal ' ■ ====' •. .""· �-·:·.:.:. • ■·:".-_·:" ■ ···.· .. ... i . """ - '" ' PERUBAHAN RP JMD Penanganan dampal pandemi melalui refocussing prioritas pembangunan 2021 2022 2023 248 6.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Penataan ruang Kabupaten Nagekeo bertujuan untuk “mewujudkan Kabupaten Nagekeo sebagai sentra komoditas pertanian Nusa Tenggara Timur yang berkelanjutan yang didukung oleh agropolitan yang integratif, agroindustri dan pertambangan ramah lingkungan.” Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Nagekeo dan masyarakatnya meliputi:
a.Pengembangan Perkotaan Mbay sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Nagekeo sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten;
b.Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan agropolitan, pengembangan kawasan industrial estate, pengembangan kawasan agroindustri, pariwisata dan pertanian tanaman pangan; p i{ sD + NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 a 249
c.Membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan, tertinggal dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan;
d.Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional- nasional yang direncanakan terpadu antara jaringan jalan, terminal dan pelabuhan;
e.Membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan;
f.Dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata;
g.Penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi,
h.Keterampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas. 6.3.1 Kawasan Strategis Daerah dari Sudut Ekonomi dan Sosial Budaya Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Nagekeo adalah KAPET Mbay yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. p i{ sD + NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 a 250

(1)Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
1. a.Kawasan perkotaan Mbay di Kecamatan Aesesa yang berfungsi sebagai pusat KAPET Mbay dan ibukota Kabupaten Nagekeo;
2. b.Kawasan pengembangan pariwisata berdasarkan road map Pariwisata Nagekeo
3. c.Kawasan DI Mbay
(2)Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa perkampungan tradisional dan kawasan situs arkeologi Olabula di Kecamatan Boawae. 6.3.2 Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Forum Kerjasama Antar Daerah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
1. a.Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategis nasional; dan
2. b.Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan. 6.3.3 Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berdasarkan arahan dari Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024, ditetapkan kembai kawasan Mbay sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam RTRWN terbaru. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdapat di kawasan sekitar Sungai Aesesa dan Taman Laut Tonggo di Kecamatan Nangaroro. Untuk program detailnya dapat dilihat pada tabel indikasi program RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031 dibawah ini: p i{ sD + NAGEKEO TAHUN 2018 - 2023 a 251 Tabel 6-3 Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 – 2031 No PROGRAM UTAMA KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA C. RENCANA KAWASAN STRATEGIS C.1 Kawasan Strategis Ekonomi (Pengembangan KAPET Kota Mbay) 1 Pengembangan kawasan Pemusatan Permukiman Penduduk Aesesa, Asesa Selatan, APBD Kabupaten/ Bappeda Kabupaten /Provinsipenyediaan sarana dan prasarana Kawasan perkotaan Penyediaan utilitas penunjang
  1. 2.Pengembangan Kawasan Pelabuhan Laut dan Udara Fungsionalisasi pelabuhan laut Marapokot Kecamatan Aesesa APBN Dinas Perhubungan Mengoperasionalkan kembali Pelabuhan Udara Surabaya II Kecamatan Aesesa APBN Dinas Perhubungan Pengembangan Kawasan Persawahan Beririgasi Teknis Mengoptimalkan lahan tidur dan lahan kritis untuk lahan produktif Tersebar di kabupaten Nagekeo APBN Dinas Pertanian Penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi Tersebar di kabupaten Nagekeo APBN Dinas Pertanian Pengembangan Kawasan Pertanian Lahan Kering, Peternakan, tambak Meningkatkan produktifitas pertanian, peternakan, perikanan Tersebar di kabupaten Nagekeo APBN Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Pengembangan Kawasan Pembangunan Kehutanan Pemulihan fungsi daerah tangkapan air (recharge area), Tersebar di kabupaten Nagekeo APBN dan APBD PU Pengaturan tata air Tersebar di kabupaten Nagekeo APBN dan APBD PU Pencegahan banjir dan erosi DAS Aesesa APBN dan APBD PU Menjaga kelestarian fisik alami Tersebar di kabupaten Nagekeo APBN dan APBD PU Pengembangan Kawasan Garam Industri Pembangunan industri garam Kecamatan Aesesa dan Wolowae APBD dan Swasta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pengembangan Kawasan Pertambangan Pemanfaatan tambang untuk kegiatan non konstruksi Pemanfaatan bahan tambang Kecamatan Boawae APBD dan Swasta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kajian kelayakan eksplorasi kawasan pertambangan Kecamatan Boawae APBD dan Swasta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pelestarian Kawasan DAS Aesesa program pelestarian alam Aesesa DAS Aesesa APBD PU Pengembalian fungsi awal pada lokasi yang telah rusak. Aesesa DAS Aesesa APBD PU Penyediaan sistem pengamanan banjir DAS Aesesa APBD PU mar {Il 252 No PROGRAM UTAMA KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA Pelstarian Kawasan Pengamanan Pantai Pembebasan kegiatan budidaya dari area sempadan pantai sepanjang Kaburea sampai Nanganumba dan sepanjang pesisir pantai dari Batawa sampai Nangaroro APBD Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Industri dan Perdagangan Pengembangan pusat bisnis (penyediaan sarana dan prasarana sektor perdagangan dan jasa) Kecamatan Aesesa APBD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Peningkatan Kerjasama terpadu antar kecamatan APBD Dinas Perdagangan dan Perindustrian C.2 Kawasan Strategis 1 Peningkatan nilai ekonomis kawasan Pemanfaatan aset wisata, penelitian dan pendidikan Kecamatan Boawae APBD Propinsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan lokasi tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan Kecamatan Boawae APBD Propinsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 Pelestarian kawasan bersejarah dan adat Pengembangan lokasi tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan Kecamatan Boawae APBD Propinsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pembinaan masyarakat sekitar kawasan bersejarah Pelatihan tentang pentingnya keberadaan bangunan bersejarah Kecamatan Boawae dan Aesesa APBD Kabupaten Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pengendalian kegiatan kawasan budaya Penyusunan pedoman perlindungan kawasan cagar budaya Kecamatan Boawae dan Aesesa APBD Kabupaten Dinas Kebudayaan dan Pariwisata C.3 Kawasan Strategis 1 Pelestarian kawasan DAS Penanaman pohon di sekitar DAS Kecamatan Aesesa APBN dan APBD PU Pembangunan sistem pengamanan banjir Kecamatan Aesesa APBN dan APBD PU 2 Pelestarian taman laut Penyusunan peraturan kegiatan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kecamatan Aesesa APBN dan APBD Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup Pembuatan peta bagi kegiatan yang dilarang atau yang diperbolehkan Kecamatan Aesesa APBD Kabupaten Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup Peningkatan sistem patrol pantai Kecamatan Aesesa APBD Kabupaten Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup mmzmmgsIL ts 253 6.4 Program Pembangunan Daerah Tabel 6-4 Program Pembangunan Daerah Serta Indikator Kinerja Perubahan RPJMD 2018 -2023 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 1 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak MISI Kecukupan pangan, sandang dan rumah layak dan pendapatan yang memadai melalui perlindungan dan jaminan sosial 1 1 Meningkatnya tata kelola kependudukan 1 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun 3 Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 4 Persentase kepemilikkan akta perkawinan bagi pasangan berstatus kawin 5 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 6 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 8 Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak 3 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 9 Ketersedian database kependudukan skala kabupaten 10 Persentase pemanfaatan data kependudukan 4 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 11 Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun 12 Cakupan profil kependudukan 2 Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 13 Persentase PSKS perorangan, kelompok/lembaga yang diberdayakan Dinas Sosial 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 14 Persentase korban bencana yang tertangani 7 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 15 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi 8 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 16 Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peringatan kepeloporan, kepahlawanan dan keseteiakawanan sosial 9 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 17 Persentase keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 18 Persentase anak terlantar yang mengakses program perlindungan dan jaminan sosial 10 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 19 Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial dasar 2 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan MISI Masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan 2 3 Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 11 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 20 Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk mmmmmmAsJI] 254 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 21 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar Dinas Kesehatan 22 Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan RS Rujukan yang akurat, terbarukan, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan 23 Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan RS 24 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai standar Dinas Kesehatan 25 Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas yang akurat, terbarukan, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan 26 Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan Puskesmas 27 Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk BLUD RSD Aeramo 28 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar 29 Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Rujukan yang akurat, terbarukan, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan 30 Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan Rumah Sakit 12 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31 Persentase pemenuhan pelayanan Rumah Sakit BLUD RSD Aeramo 4 Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat 13 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 32 Persentase bumil KEK Dinas Kesehatan 33 Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) 34 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 35 Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 36 Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup 37 Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif 38 Prevalensi Wasting pada balita 39 Persentase posyandu aktif 40 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan 5 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan 14 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 41 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Dinas Kesehatan 42 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 43 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 44 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 45 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 46 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 47 Angka kesakitan malaria (API) 48 Cakupan vaksinasi Covid-19 6 Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat 15 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 49 Persentase peningkatan peserta Jaminan Kesehatan 7 Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar 16 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 50 Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Dinas Kesehatan BLUD RSD Aeramo mmmmmgJl] a 255 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 17 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 51 Persentase Pemenuhan SDM kesehatan lainnya yang sesuai standar BLUD RSD Aeramo 8 Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan 18 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 52 Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan tempat PIRT) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan Dinas Kesehatan 9 Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 53 Persentase Desa/Kelurahan ber-PHBS Dinas Kesehatan 54 Presentase Keluarga mempunyai akses air bersih 55 Presentase Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 56 Presentase Desa STBM 57 Presentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan 10 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 58 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 59 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 21 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 60 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) 22 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 61 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 3 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan MISI Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan 3 11 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang 23 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 62 Persentase satuan pendidikan PAUD yang memenuhi SNP sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 63 Persentase Data Pokok Pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 64 Persentase satuan pendidikan SD/MI yang memenuhi SNP sarpras 65 Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang memenuhi SNP sarpras 66 Persentase satuan pendidikan SKB yang memenuhi SNP sarpras 67 Persentase Data Pokok Pendidikan SD/MI yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 68 Persentase Data Pokok Pendidikan SMP/MTs yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 69 Persentase Data Pokok Pendidikan SKB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 70 Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 71 Rata-rata keompetensi Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 72 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 73 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 12 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang 24 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 74 APM PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75 APM SD/MI 76 APM SMP/MTs 13 Menguatnya karakter peserta didik 25 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM mmmmmgJl] a 256 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 77 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 78 Persentase satuan pendidikan SD/MI yang menerapkan program merdeka belajar 79 Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang menerapkan program merdeka belajar 14 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 26 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 80 Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 81 Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SD/MI 82 Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SMP/MTs 83 Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SKB 27 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 84 Persentase layanan perijinan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Paket A dan Paket B) 15 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 28 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 85 Persentase siswa yang menggunakan bahasa ibu pada kelas awal 4 Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari MISI Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari 4 16 Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim 29 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 86 Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu Dinas Lingkungan Hidup 87 Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu 30 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 88 Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kajian lingkungan,izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan 31 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 89 Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tingkat kabupaten 32 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 90 Persentase penanganan pra bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 91 Persentase penanganan tanggap darurat bencana 92 Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 93 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal 33 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 94 Jumlah anggota MHA yang melaksanakan kegiatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup 34 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 95 Besaran Energi Baru Terbarukan Sekretariat Daerah 35 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 96 Jumlah kekayaan sumber daya alam hayati yang dilestarikan di luar kawasan hutan Dinas Lingkungan Hidup 36 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 97 Jumlah pengurangan timbulan sampah 98 Jumlah penanganan timbulan sampah mmmmmgJl] a 257 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 37 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 99 Cakupan penanganan Limbah B3 dalam kabupaten 38 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 100 Persentase pengurangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 39 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 101 Jumlah penghargaan PPLH tingkat kabupaten 40 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 102 Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan PPLH 41 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 103 Persentase pemenuhan KLHS terhadap KRP kabupaten 5 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan MISI Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo. 5 17 Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan 42 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 104 Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan Seluruh Kecamatan 43 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 105 Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan 44 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 106 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah 45 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 107 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan 108 Persentasae kampung adat yang direvitaslisasi 46 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 109 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan seni sebagai sumber penghasilan 110 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung/ menonton secara langsung pertunjukan seni 47 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 111 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 48 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 112 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 49 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 113 Persentase Desa Layak Anak 50 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 114 Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintahan 51 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 115 Persentase ketersediaan profil data gender dan anak terpilah 52 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 116 Persentase ormas yang aktif mmmmmgJl] a 258 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 53 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 117 Persentase Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud 54 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 118 Persentase Penurunan kejadian kebakaran dan non kebakaran 55 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 119 Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum 56 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Dinas Kepemudaan dan Olahraga 120 Persentase cabang olahraga yang dibina 57 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 121 Persentase pemuda yang terlibat dalam organisasi pemuda pelopor, wirausahawan pemula dan pemuda kader 58 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 122 Persentase satuan lembaga pendidikan dasar dan menengah yang terlibat aktif dalam kegiatan kepramukaan 59 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 123 Persentase daerah rawan gangguan ketenteraman yang dibina wawasan kebangsaan 60 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 124 Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi 61 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 125 Persentase parpol yang aktif 62 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 126 Persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja 127 Persentase Anak Usia 7-12 yang tidak bersekolah lagi 63 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 128 Angka kekerasan pada anak 64 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 129 Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang melakukan pengaduan mendapatkan penangananan dan layanan komprehensif dari P2TP2A 65 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 130 Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan Selutuh Kecamatan 6 Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT MISI Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT 6 18 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan 66 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan 131 Persentase penurunan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 67 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 132 Produksi Perikanan Budidaya 133 Produksi Garam rakyat 68 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 134 Produksi Perikanan Tangkap 69 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN mmmmmgJl] a 259 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 135 Konsumsi Ikan per kapita per tahun 70 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 136 Persentase luas areal pengendalian dan penaggulangan bencana OPT Dinas Pertanian 137 Persentase wilayah yang terkendali dari bencana penyakit hewan Dinas Peternakan 71 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 138 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%) Dinas Peternakan 72 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 139 Luas lahan pertanian yang difasilitasi jalan usaha tani Dinas Pertanian 140 Luas lahan perkebunan yang difasilitasi jalan produksi 141 Luas lahan pertanian yang difasilitasi prasarana air baku pertanian 142 Luas lahan peternakan yang difasilitasi jalan produksi (Ha) 143 Luas lahan peternakan yang difasilitasi prasarana air baku peternakan (Ha) 73 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 144 Persentase peningkatan produksi tanaman pangan Dinas Pertanian145 Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura 146 Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan 147 Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%) Dinas Peternakan 74 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 148 Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Pertanian Dinas Pertanian 149 Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Peternakan Dinas Peternakan 75 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 150 Persentase peningkatan Penerbitan Rekomendasi Produksi Benih Dinas Pertanian 151 Jumlah Penerbitan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Pemasukan dan Pengeluaran ternak dan bahan asal ternak Dinas Peternakan 19 Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan 76 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 152 Persentase daerah rentan pangan Dinas Pangan 77 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 153 Persentase pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 78 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 154 Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Lainnya yang mendukung Kemandirian Pangan 79 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 155 Persentase cadangan pangan masyarakat 156 Skor Pola Pangan Harapan 7 Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM MISI Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan 7 20 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan nilai tambah sektor pertanian terhadap ketahanan ekonomi daerah 80 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 157 Jumlah Daya Tarik Wisata Prioritas yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan nusantara Dinas Pariwisata 81 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL mmmmmgJl] a 260 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 158 Jumlah komunitas ekonomi kreatif aktif dalam kreatif hub 82 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 159 Jumlah Sumber Daya Manusia terlatih yang aktif dalam jejaring pariwsata dan ekonomi kreatif 83 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 160 Jumlah Destinasi Pariwisata prioritas yang terpenuhi kebutuhan sarana prasarana dasar 84 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 161 Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 85 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 162 Persentase koperasi yang meningkat volume usaha koperasi 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 163 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 87 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 164 Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian 88 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 165 Persentase tingkat kepatuhan koperasi 89 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 166 Terkelolanya informasi industri secara lengkap dan terkini 90 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 167 Jumlah barang atau komoditi yang diekspor keluar daerah dalam tahun berjalan 91 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 168 Persentase peningkatan unit usaha yang mengalami peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil 92 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 169 Persentase pengendalian izin usaha industri 93 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 170 Persentase peningkatan perdagangan komoditi potensial daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 94 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 171 Persentase peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP 95 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 172 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai aturan yang berlaku 96 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 173 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah 97 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 174 Persentase perorangan/badan usaha yang memiliki izin usaha perdagangan 98 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 175 Persentase frekuensi pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 176 Persentase kenaikan harga yang bergejolak terhadap harga pangan 99 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 177 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera atau tera ulang dalam tahun berjalan mmmmmgJl] a 261 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 178 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku 21 Meningkatnya Iklim Investasi 100 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 179 Waktu penerbitan izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 101 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 180 Persentase data sektor perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik 102 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 181 Nilai realisasi investasi 103 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 182 Cakupan pelaksanaan pengendalian penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 104 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 183 Besaran Rencana Investasi yang diajukan 8 Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrasruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah MISI Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah 8 22 Meningkatnya riset dan inovasi daerah serta kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah 105 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 184 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 185 Persentase pencegahan dan penyelesaian, perselisihan hubungan industrial di daerah Kabupaten/Kota 106 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 186 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompotensi, keterampilan dan pelatihan pemagangan dalam negeri 107 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 187 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 108 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 188 Cakupan pemenuhan rencana tenaga kerja 109 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 189 Cakupan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang dijalankan dalam pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 23 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi 110 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 190 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Akses Internet dan Aplikasi dalam mendukung Smart City Dinas Komunikasi dan Informatika 111 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 191 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk program prioritas provinsi dan nasional yang dipublikasikan 112 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 192 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 113 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 193 Cakupan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan prioritas 114 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG mmmmmgJl] a 262 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 194 Cakupan penyelenggaraan bangunan gedung 115 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 195 Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman 116 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 196 Jumlah Orang atau Badan Hukum Pengembang Perumahan yang memperoleh izin perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 117 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 197 Jumlah permukiman yang ditangani kebutuhan PSU 118 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 198 Persentase kawasan permukiman prioritas diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani 119 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 199 Jumlah sistem drainase yang terbangun di kawasan permukiman priroritas 120 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 200 Jumlah Air Minum yang Disalurkan BLUD SPAM 201 Jumlah air minum yang disalurkan SPAM Perkotaan (BLUD SPAM) dan SPAM Perdesaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 121 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 202 Jumlah tampungan air baku yang dibangun 203 Persentase DI Kewenangan Kabupaten yang berfungsi optimal 122 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 204 Persentase penyedia jasa konstruksi yang dibina 123 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 205 Jumlah infrastruktur yang dikembangkan di kawasan permukiman dan antar permukiman 124 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 206 Persentase warga Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memperoleh rumah layak huni 125 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 207 Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan di kawasan prioritas 126 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 208 Jumlah Air Minum yang Disalurkan BLUD SPAM 127 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 209 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 210 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat 211 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan 212 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang 128 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 213 Persentase Pemenuhan Rencana Tata Ruang 214 Persentase Pemanfaatan Rencana Tata Ruang 215 Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang tata ruang 129 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 216 Rasio Konektivitas Darat Dinas Perhubungan 130 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 217 Rasio Konektivitas Perairan 131 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 218 Persentase pemenuhan izin tempat tinggal landas dan mendarat helikopter mmmmmgJl] a 263 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 24 Meningkatnya status pembangunan desa/kelurahan, status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan bidang pertanahan 132 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 219 Jumlah desa maju Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 220 Jumlah desa berkembang 221 Jumlah desa tertinggal 222 Jumlah desa sangat tertinggal 223 Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Seluruh Kecamatan133 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 224 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 134 PROGRAM PENATAAN DESA 225 Jumlah desa persiapan yang ditetapkan Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 135 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 226 Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama lainnya yang difasilitasi 136 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 227 Cakupan perencanaan penggunaan tanah dan pemetaan zona nilai tanah Sekretariat Daerah 228 Cakupan peta kadastral kabupaten 229 Persentase bidang tanah aset pemda dan masyarakat miskin yang disertifikasi 137 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT 230 Cakupan penetapan tanah ulayat 138 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 231 Persentase Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha 139 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 232 Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 140 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 233 Persentase penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan 141 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 234 Persentase Tanah Objek Reforma Agraria yang Diredistribusi 142 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 235 Prosentase KK transmigran yang difasilitasi menuju kemandirian Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 143 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 236 Prosentase pemenuhan rencana satuan kawasan pemukiman 144 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 237 Prosentase pemenuhan daya tampung transmigran pada satuan pemukiman yang di bangun 9 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi MISI Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan 9 25 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN 145 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 238 Persentase Desa yang menerapkan tata kelola keuangan desa sesuai standar Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 146 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP mmmmmgJl] a 264 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 239 Persentase perizinan penggunaan arsip yang sesuai standar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 147 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 240 Persentase OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan LKjIP kategori B Sekretariat Daerah 148 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 241 Persentase OPD rumpun perekonomian dan pembangunan dengan LKjIP kategori B 149 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 242 Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah 243 Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B 150 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 244 Persentase agenda Kerja DPRD yang dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 151 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 245 Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa Seluruh Kecamatan152 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 246 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan 153 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 247 Persentase peningkatan Indeks Pengelolaan barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah 248 Solvabilitas Jangka Panjang 249 Solvabilitas Layanan 154 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 250 Cakupan Penatausahaan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah 251 Fleksibilitas Keuangan 252 Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dengan target kinerja kegiatan prioritas/proyek prioritas dan pemenuhan mandatory spending 253 Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Berkarakateristik Kualitatif 254 Persentase pemenuhan kebutuhan Standar Harga dalam SIPD Penganggaran 255 Solvabilitas Jangka Pendek 256 Solvabilitas Operasional 155 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 257 Persentase pertumbuhan PAD 156 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 258 Persentase pemenuhan kebutuhan ASN profesional sesuai kebutuhan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 259 Cakupan ASN yang mendapatkan assesment JPT dan Jabatan Administrasi 157 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 260 Cakupan ASN yang mendapatkan diklat penjenjangan, sertifikasi dan diklat fungsional 158 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 261 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat 159 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 262 Persentase Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah 160 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH mmmmmgJl] a 265 NO MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PD 263 Persentase hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 264 Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD 265 Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian dan evaluasi yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian target kegiatan prioritas atau proyek prioritas yang ada dalam agenda pembangunan 161 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 266 Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada renja yang masuk dalam RKA berbasis pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD 26 Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan 162 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 267 Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung Dinas Komunikasi dan Informatika 163 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 268 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 164 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 269 Persentase pemenuhan data sesuai dengan prinsip satu data 165 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 270 Prosentase pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota yang sesuai standar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 166 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 271 Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip yang dikelola mmmmmgJl] a . «t, «¢ ,s ti , . . P-IP.JMD 2018-2023 • NAGEKEO, 2 the hearer1%..€ 266 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB 7 7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Perhitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayainya. Dalam ketersediaan sumber pembiayaan yang relatif terbatas, secara holistik pemerintah tentu lebih memprioritaskan penanganan pada sektor/bidang yang bersifat strategis dan atau berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas, sedangkan sektor/bidang lain ditangani oleh masyarakat dengan regulasi – regulasi yang ditetapkan pemerintah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan ,; I 4 • I • 2l 267 daerah, yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. 7.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program- program seluruh perangkat daerah Nagekeo beserta indikator kinerja (outcome) dan juga pagu indikatif target, dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Nagekeo hingga tahun 2023. Program pembangunan Nagekeo juga merupakan bentuk pengejewantahan dari arah kebijakan dan juga fokus pembangunan yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2023. Pada Perubahan RPJMD ini telah dilakukan penyesuaian terhadap target-target capaian indikator yang kinerja capaian pada tahun sebelumnya terpengaruh oleh Pandemi Covid-19. Program pembangunan Kabupaten Nagekeo dituangkan dalam dua tabel yaitu indikasi rencana program pada RPJMD awal dan pada Perubahan RPJMD Nagekeo Tahun 2018-2023. mama4Ell 268 Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah NO URAIAN APBD PROYEKSI 2021 2022 2023 5.1 BELANJA OPERASI 519.862.944.565 540.069.276.534 507.490.737.516 5.1.01 Belanja Pegawai 277.492.973.965 319.690.084.331 326.083.886.017,62 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.938.329.050 175.659.301.963 135.792.563.453,26 5.1.03 Belanja Bunga - - - 5.1.05 Belanja Hibah 11.911.941.550 18.693.715.240 19.067.589.544,80 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 16.519.700.000 26.026.175.000 26.546.698.500,00 5.2 BELANJA MODAL 195.016.705.275 118.951.240.133 124.235.914.936 5.2.01 Belanja Modal Tanah - 92.500.000 3.000.000.000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.477.183.609 14.808.293.491 15.104.459.360,82 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.073.988.823 10.946.938.400 11.165.877.168,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 79.368.300.521 80.751.903.282 82.366.941.347,64 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.079.432.322 12.351.604.960 12.598.637.059,20 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 17.800.000 - - 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.951.456.816 11.517.105.678 11.747.447.791,56 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.951.456.816 11.517.105.678 11.747.447.791,56 5.4 BELANJA TRANSFER 139.732.366.600 124.474.931.480 126.964.430.110 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.063.000.000 1.052.020.780 1.073.061.195,60 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 138.669.366.600 123.422.910.700 125.891.368.914,00 JUMLAH BELANJA 860.563.473.256 795.012.553.825 770.438.530.353 mmzmamg s) AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 851.840.036.402 846.131.775.723 860.563.473.256 785.126.670.419 919.749.336.058 MISI 1 3.481.645.139 3.303.219.510 4.279.171.162 2.742.937.536 3.240.692.000 1 1.319.322.000 1.550.492.450 2.396.333.644 1.415.835.236 1.232.342.000 1 319.528.750 365.324.700 744.502.829 535.891.000 535.891.000 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 37.78 % 41.09 % 47.40 % 49.68 % 87.93 % 90% 90% 111.835.063 127.863.645 260.575.989 187.561.850 187.561.850 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0- 18 tahun 90.08 % 92.00 % 95.54 % 94.51 % 95% 97% 97% 95.858.625 109.597.410 223.350.849 160.767.300 160.767.300 Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 79.882.187 91.331.175 186.125.708 133.972.750 133.972.750 Persentase kepemilikkan akta perkawinan bagi pasangan berstatus kawin 44.10 % 51.04 % 63.12 % 62.79 % 87.76 % 90.00 % 90.00 % 31.952.875 36.532.470 74.450.283 53.589.100 53.589.100 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - 2 502.619.750 601.981.900 1.196.100.166 674.788.236 541.295.000 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 86.50 % 83.15 % 86.63 % 82.32 % 93.77 % 95.00 % 95.00 % 225.818.950 273.591.000 538.245.076 377.075.986 243.582.750 Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 76.35 % 80.00 % 81.10 % 84.59 % 92.00 % 95.00 % 95.00 % 201.407.900 237.192.000 478.440.066 216.518.000 216.518.000 Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak N/A N/A 5.72 % 20.94 % 40.00 % 50.00 % 50.00 % 75.392.900 91.198.900 179.415.024 81.194.250 81.194.250 3 484.215.500 571.185.850 431.904.101 194.243.000 144.243.000 Ketersedian database kependudukan skala kabupaten 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 290.529.300 342.711.510 263.786.785 151.338.000 101.338.000 Persentase pemanfaatan data kependudukan 0% 0% 0% 25% 40% 60% 60% 193.686.200 228.474.340 168.117.316 42.905.000 42.905.000 4 12.958.000 12.000.000 23.826.548 10.913.000 10.913.000 Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 24 dokumen 6.000.000 6.000.000 10.877.060 5.000.000 5.000.000 Cakupan profil kependudukan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 6.958.000 6.000.000 12.949.488 5.913.000 5.913.000 2 2.162.323.139 1.752.727.060 1.882.837.518 1.327.102.300 2.008.350.000 1 141.481.000 173.348.000 154.674.651 157.069.000 304.000.000 Persentase PSKS perorangan, kelompok/lembaga yang diberdayakan N/A 38,10% 31,03% 44,74% 36,36% 37,33% 37,33% 141.481.000 173.348.000 154.674.651 157.069.000 304.000.000 Dinas Sosial 2 473.279.966 506.622.000 337.928.902 269.494.800 389.000.000 Persentase korban bencana yang tertangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 473.279.966 506.622.000 337.928.902 269.494.800 389.000.000 Dinas Sosial 3 21.852.000 35.522.060 13.378.500 7.971.000 15.000.000 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21.852.000 35.522.060 13.378.500 7.971.000 15.000.000 Dinas Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PD 1 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak Kecukupan pangan, sandang dan rumah layak dan pendapatan yang memadai melalui perlindungan dan jaminan sosial Meningkatnya tata kelola kependudukan PROGRAM PENCATATAN SIPIL Tabel 7‑2 Realisasi serta Proyeksi Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 NAGEKEO SEBAGAI KABUPATEN SEJAHTERA, NYAMAN DAN BERMARTABAT MELALUI PEMBANGUNAN SEKTOR PEERTANIAN DAN PARIWISATA NO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 4 174.075.000 10.734.000 - - 25.000.000 Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peringatan kepeloporan, kepahlawanan dan keseteiakawanan sosial N/A 500 Orang 500 Orang 500 Orang 1000 Orang 1000 Orang 3500 Orang 174.075.000 10.734.000 - - 25.000.000 Dinas Sosial 5 1.217.926.173 798.692.000 1.153.347.078 696.243.000 1.052.350.000 Persentase keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 80,46% 86,79% 92,96% 93,78% 94,55% 95,12% 95,12% 989.234.173 678.398.000 1.153.347.078 696.243.000 917.350.000 Dinas Sosial Persentase anak terlantar yang mengakses program perlindungan dan jaminan sosial 21,88% 35,42% 34,72% 40,51% 53,24% 57,87% 57,87% 228.692.000 120.294.000 - - 135.000.000 Dinas Sosial 6 133.709.000 227.809.000 223.508.387 196.324.500 223.000.000 Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial dasar 33.78 % 34,51% 34,17% 30,73% 32,65% 37,58% 37.58 % 133.709.000 227.809.000 223.508.387 196.324.500 223.000.000 Dinas Sosial MISI 2 119.403.667.257 137.902.377.571 139.541.658.367 89.785.564.815 87.447.125.851 3 84.790.115.008 100.273.694.728 105.501.060.231 50.907.215.527 59.854.960.301 1 84.790.115.008 100.273.694.728 105.501.060.231 40.393.194.303 49.354.960.301 Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk 1 : 2.889 rasio 1 : 2.197 rasio 1 : 1.997 rasio 1 : 1.625 rasio 1 : 1.625 rasio 1 : 1.625 rasio 1 : 1.625 rasio 57.872.669 - - - - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar 41.01 % 73% 51% 66% 80% 85% 85% 57.872.669 44.365.696.960 28.200.932.230 9.196.598.693 - Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan RS Rujukan yang akurat, terbarukan, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan N/A 0% 20% 30% 70% 80% 80% - - - - - Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan RS 71.43 % 80% 80% 82% 100% 100% 100% 1.229.090.250 976.169.230 - 100.000.000 3.000.000.000 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai standar 65.75 % 100% 69.82 % 71.51 % 80.00 % 85.00 % 85.00 % 50.565.096.170 23.376.327.002 20.031.149.757 4.511.178.481 11.000.000.000 Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas yang akurat, terbarukan, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 532.349.000 129.708.000 11.016.000 11.135.721 75.000.000 Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan Puskesmas 71.43 % 71.43 % 100% 100% 100% 100% 100% 1.229.090.250 1.339.711.230 7.803.350.853 4.390.358.500 5.000.000.000 Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk 1 : 2.889 Rasio 1 : 2.197 Rasio 1 : 1.997 Rasio 1 : 1.625 Rasio 1 : 1.625 Rasio 1 : 1.625 Rasio 1 : 1.625 Rasio 31.118.744.000 30.086.082.306 49.454.611.391 22.183.922.908 30.279.960.301 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar 41.01 % 73% 51% 66% 80% 85% 85% - - - - - Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Rujukan yang akurat, terbarukan, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan N/A N/A N/A N/A N/A 80% 80% - - - - - Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan Rumah Sakit 80% 80% 80% 82% 100% 100% 100% - - - - - 2 - - - 10.514.021.224 10.500.000.000 Persentase pemenuhan pelayanan Rumah Sakit N/A N/A N/A N/A 100 100% 100% - - - 10.514.021.224 10.500.000.000 BLUD RSD Aeramo PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan BLUD RSD Aeramo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan Masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN ------ AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 4 4.218.315.850 3.976.231.000 5.355.273.307 7.222.111.192 4.590.394.950 1 4.218.315.850 3.976.231.000 5.355.273.307 7.222.111.192 4.590.394.950 Persentase bumil KEK N/A 12.84 % 19.01 % 20.60 % 15% 10% 10% 379.759.000 617.286.000 462.415.120 892.414.596 1.145.165.050 Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) 4(159/100.000 KH) 2 (91/100.000 KH) 4 (160/ 100.000 KH) 2 (84/100.000 KH) 0 0 0 358.087.500 227.175.750 963.435.950 677.346.600 464.322.300 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 36(14,3:1.000 KH) 6(2,5/1000 KH) 11 (4,4/1000 KH) 9 (3,8/1000KH) 0 0 0 358.087.500 227.175.750 489.829.870 669.347.600 585.598.000 Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 80% 92.15 % 99.7 % 99.2 % 100% 100% 100% 358.087.500 227.175.750 963.435.950 707.346.600 464.322.300 Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup 5 (2:1.000 KH) 2 (0,8/1000KH) 2 (0,8/1000KH) 4 (1,7/1000KH 0 0 0 358.087.500 227.175.750 715.353.870 917.822.600 300.000.000 Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif 76.04 % 68.50 % 76.20 % 100% 100% 100% 100% 248.773.400 458.870.000 394.748.504 669.564.600 250.000.000 Prevalensi Wasting pada balita 2.10 % 3.60 % 4.30 % 7,00% 2,50% 2,00% 2,00% 717.399.225 1.201.265.000 428.679.034 1.433.412.500 430.987.300 Persentase posyandu aktif 52.57 % 58.10 % 40.10 % 45.40 % 70,00% 100% 100% 717.399.225 350.505.000 428.679.034 716.706.250 800.000.000 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12- 23 bulan 93.60 % 92,40% 88,40% 93% 95% 100% 100% 722.635.000 439.602.000 508.695.975 538.149.846 150.000.000 5 4.040.720.300 3.654.807.016 5.702.029.280 8.288.903.570 1.946.021.000 1 4.040.720.300 3.654.807.016 5.702.029.280 8.288.903.570 1.946.021.000 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100% 82.08 % 85% 89% 100% 100% 100% 574.463.400 700.129.936 469.522.775 1.300.208.981 346.021.000 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 14.29 % 45.60 % 50% 58.27 % 100% 100% 100% 574.463.400 700.129.936 621.080.575 1.014.989.981 200.000.000 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 35.14 % 30.60 % 48.70 % 53% 100% 100% 100% 775.852.000 225.725.000 594.345.775 1.219.219.981 200.000.000 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 17.87 % 18% 20.50 % 95.40 % 100% 100% 100% 501.909.433 344.014.902 487.259.870 888.449.981 200.000.000 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 11.63 % 36.80 % 100% 100% 100% 100% 100% 501.909.433 344.014.903 472.619.870 1.166.662.701 450.000.000 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 68.12 % 74.40 % 100% 100% 100% 100% 100% 501.909.433 344.014.903 483.148.775 1.083.111.981 250.000.000 Angka kesakitan malaria (API) N/A N/A 0 0 0 0 0 610.213.201 296.647.500 1.287.025.820 808.129.982 200.000.000 Cakupan vaksinasi Covid-19 N/A 0 0 36.74 % 64% 100% 100% - 700.129.936 1.287.025.820 808.129.982 100.000.000 6 19.927.721.599 24.058.089.329 15.552.847.040 14.844.812.444 12.749.427.600 1 19.927.721.599 24.058.089.329 15.552.847.040 14.844.812.444 12.749.427.600 Persentase peningkatan peserta Jaminan Kesehatan 68.87 % 60.80 % 24.50 % 89% 100% 100% 100% 19.927.721.599 24.058.089.329 15.552.847.040 14.844.812.444 12.749.427.600 Dinas Kesehatan 7 248.066.150 293.923.000 2.022.200.000 1.892.235.000 2.700.920.000 1 248.066.150 293.923.000 2.022.200.000 1.892.235.000 2.650.920.000 N/A 60% 62% 50% 60% 65% 65% 248.066.150 293.923.000 2.022.200.000 1.892.235.000 2.450.920.000 Dinas Kesehatan N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100% - - - - 200.000.000 BLUD RSD Aeramo 2 - - - - 50.000.000 Persentase Pemenuhan SDM kesehatan lainnya yang sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% - - - - 50.000.000 BLUD RSD Aeramo PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 8 272.670.000 254.403.000 - 83.160.000 100.000.000 1 272.670.000 254.403.000 - 83.160.000 100.000.000 Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan tempat PIRT) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan N/A 0% 100% 100% 100% 100% 100% 272.670.000 254.403.000 - 83.160.000 100.000.000 Dinas Kesehatan 9 2.341.195.350 2.594.955.000 2.207.978.296 2.931.450.000 1.316.114.000 1 2.341.195.350 2.594.955.000 2.207.978.296 2.931.450.000 1.316.114.000 Persentase Desa/Kelurahan ber-PHBS 14.27 % 30,23% 37.11 % 28.65 % 40% 45% 45% - - - - - Presentase Keluarga mempunyai akses air bersih 90.50 % 93% 93% 93% 95% 95% 95% 776.330.066 1.011.580.000 934.982.392 379.617.000 1.058.874.000 Presentase Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 76.40 % 91.30 % 92% 96.80 % 97% 100% 100% 1.014.595.216 679.570.500 628.736.904 580.925.500 168.840.000 Presentase Desa STBM 10.16 % 10.60 % 13.30 % 14.20 % 25% 50% 50% 510.430.068 858.219.500 549.899.000 1.653.044.500 20.400.000 Presentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan 57.70 % 64.10 % 81.80 % 27.60 % 80% 85% 85% 39.840.000 45.585.000 94.360.000 317.863.000 68.000.000 10 3.564.863.000 2.796.274.498 3.200.270.213 3.615.677.082 4.189.288.000 1 1.258.478.000 2.319.109.998 882.619.000 1.208.110.000 1.595.964.000 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) N/A 35.09 33.17 31.4 29.76 28.25 28.25 1.258.478.000 2.319.109.998 882.619.000 1.208.110.000 1.595.964.000 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 35% 40% 45% 50% 55% 60% 60% - - - - - 2 1.782.189.000 424.178.500 2.259.851.213 2.238.669.282 2.407.536.000 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) 24.11 % 20.80 % 20.21 % 19.62 % 19.03 % 18.44 % 18.44 % 1.782.189.000 424.178.500 2.259.851.213 2.238.669.282 2.407.536.000 3 524.196.000 52.986.000 57.800.000 168.897.800 185.788.000 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 3.40 2.70 2.67 2.64 2.61 2.58 2.58 524.196.000 52.986.000 57.800.000 168.897.800 185.788.000 MISI 3 43.048.019.035 53.349.945.967 39.190.655.432 54.002.067.000 61.845.000.000 11 1.128.562.010 994.214.500 3.211.845.177 5.775.066.400 6.300.000.000 1 1.128.562.010 994.214.500 3.211.845.177 5.775.066.400 6.300.000.000 Persentase satuan pendidikan PAUD yang memenuhi SNP sarpras N/A 4% 8% 10% 20% 30% 30% 1.128.562.010 994.214.500 3.009.700.160 5.078.721.300 6.000.000.000 Persentase Data Pokok Pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - Persentase satuan pendidikan SD/MI yang memenuhi SNP sarpras N/A 25% 35,12% 55% 56% 60% 60% - - - 442.271.000 - Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang memenuhi SNP sarpras N/A 63,11% 65,25% 72,34% 75,16% 90% 90% - - - 64.660.000 - Persentase satuan pendidikan SKB yang memenuhi SNP sarpras N/A 10% 15% 20% 25% 30% 30% - - - - - Persentase Data Pokok Pendidikan SD/MI yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - Persentase Data Pokok Pendidikan SMP/MTs yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - Persentase Data Pokok Pendidikan SKB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 3 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Dinas Kesehatan Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional N/A N/A N/A 1.55 1.65 1.75 1.75 - - - - - Rata-rata keompetensi Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional N/A N/A N/A 1.44 1.54 1.64 1.64 - - 108.307.335 106.750.100 150.000.000 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional N/A N/A N/A 1.74 1.74 1.94 1.94 - - 93.837.682 82.664.000 150.000.000 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional N/A N/A N/A 1.65 1.74 1.84 1.84 - - - - - 12 40.841.613.412 51.655.381.567 35.978.810.255 47.927.000.600 55.000.000.000 1 40.841.613.412 51.655.381.567 35.978.810.255 47.927.000.600 55.000.000.000 APM PAUD 0% 44% 56,66% 72,11% 73% 74% 74% - - - - - APM SD/MI 98.79 99,48 98,7 89,11 90 92 92 24.040.143.015 17.255.381.567 24.157.865.255 26.592.270.600 30.000.000.000 APM SMP/MTs 73.69 73,96 75,5 67,35 75 76 76 16.801.470.397 34.400.000.000 11.820.945.000 21.334.730.000 25.000.000.000 13 - - - 150.000.000 250.000.000 1 - - - 150.000.000 250.000.000 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100.000.000 150.000.000 Persentase satuan pendidikan SD/MI yang menerapkan program merdeka belajar N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100% - - - 50.000.000 50.000.000 Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang menerapkan program merdeka belajar N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100% - - - - 50.000.000 14 1.077.843.613 700.349.900 - 100.000.000 220.000.000 1 1.077.843.613 700.349.900 - 100.000.000 120.000.000 Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan PAUD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.077.843.613 700.349.900 - 100.000.000 120.000.000 Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SD/MI N/A 20% 40% 60% 80% 100% 100% - - - - - Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SMP/MTs N/A 50% 60% 80% 90% 100% 100% - - - - - Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SKB N/A 10% 30% 50% 60% 80% 80% - - - - - 2 - - - - 100.000.000 Persentase layanan perijinan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Paket A dan Paket B) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 - - - 50.000.000 75.000.000 1 - - - 50.000.000 75.000.000 Persentase siswa yang menggunakan bahasa ibu pada kelas awal N/A 0% 0% 0% 50% 50% 50% - - - 50.000.000 75.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MISI 4 4.965.182.000 14.847.487.410 14.670.815.217 60.000.000 100.000.000 16 4.965.182.000 14.847.487.410 14.670.815.217 60.000.000 100.000.000 1 - - - 60.000.000 100.000.000 Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 750 Ha 172 Ha 922 Ha - - - 30.000.000 50.000.000 Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu 0 Ha 0 Ha 0 Ha 0 Ha 750 Ha 172 Ha 922 Ha - - - 30.000.000 50.000.000 Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 4 Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menguatnya karakter peserta didik PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 2 162.892.000 42.362.000 17.925.192 23.542.200 35.000.000 Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kajian lingkungan,izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 162.892.000 42.362.000 17.925.192 23.542.200 35.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 3 - - 21.940.111 11.828.000 50.000.000 Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tingkat kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 21.940.111 11.828.000 50.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 4 3.138.453.000 13.708.610.000 13.801.246.681 2.826.177.204 20.864.000.000 Persentase penanganan pra bencana 15% 96,09% 99,94% 91,62% 100% 100% 100% 2.955.585.000 13.490.066.000 13.664.470.181 2.782.617.204 20.274.000.000 Persentase penanganan tanggap darurat bencana 15% 50% 87,70% 74,12% 100% 100% 100% 182.868.000 218.544.000 136.776.500 43.560.000 90.000.000 Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - 250.000.000 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - 250.000.000 5 - - - - 50.000.000 Jumlah anggota MHA yang melaksanakan kegiatan PPLH N/A N/A N/A N/A 1 MHA 1 MHA 2 MHA - - - - 50.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 6 - - - - 200.000.000 Besaran Energi Baru Terbarukan N/A 3% 3% 3% 3% 3% 3% - - - - 200.000.000 Sekretariat Daerah 7 157.548.000 284.113.160 117.132.063 200.933.600 205.000.000 Jumlah kekayaan sumber daya alam hayati yang dilestarikan di luar kawasan hutan 10 Jenis 11 Jenis 12 Jenis 15 Jenis 20 Jenis 21 Jenis 21 Jenis 157.548.000 284.113.160 117.132.063 200.933.600 205.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 8 454.824.000 34.011.000 337.912.163 147.288.000 200.000.000 Jumlah pengurangan timbulan sampah 582,18 Ton/Tahun 424,95 Ton/Tahun 506,71 Ton/Tahun 274,04 Ton/Tahun 6494,18 Ton/Tahun 6494,18 Ton/Tahun 6.494,18 Ton/Tahun 454.824.000 34.011.000 337.912.163 147.288.000 100.000.000 Jumlah penanganan timbulan sampah 1,85 Ton/Tahun 1,85 Ton/Tahun 63,36 Ton/Tahun 63,36 Ton/Tahun 17.317,82 Ton/Tahun 17.317,82 Ton/Tahun 17.317,82 Ton/Tahun - - - - 100.000.000 9 32.599.000 15.926.000 16.216.509 17.599.900 130.000.000 Cakupan penanganan Limbah B3 dalam kabupaten N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100% 32.599.000 15.926.000 16.216.509 17.599.900 130.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 10 908.102.000 718.009.250 142.505.320 234.487.400 300.000.000 Persentase pengurangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 908.102.000 718.009.250 142.505.320 234.487.400 300.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 11 39.859.000 - - - 30.000.000 Jumlah penghargaan PPLH tingkat kabupaten 2 Org/Kelompok 0 Org/Kelompok 0 Org/Kelompok 0 Org/Kelompok 0 Org/Kelompok 3 Org/Kelompok 3 Org/Kelompok 39.859.000 - - - 30.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 12 - - - - 75.000.000 Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan PPLH 0 Pokmas 0 Pokmas 0 Pokmas 0 Pokmas 0 Pokmas 1 Pokmas 1 Pokmas - - - - 75.000.000 Dinas Lingkungan Hidup 13 70.905.000 44.456.000 215.937.178 274.261.000 750.000.000 Persentase pemenuhan KLHS terhadap KRP kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70.905.000 44.456.000 215.937.178 274.261.000 750.000.000 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ------ AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI MISI 5 9.852.197.782 6.089.448.324 17.234.919.373 11.713.621.500 10.753.291.000 17 9.852.197.782 6.089.448.324 17.234.919.373 11.713.621.500 10.753.291.000 1 237.483.300 321.541.800 81.858.738 158.472.200 145.500.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 64.153.000 50.117.000 13.600.000 9.520.000 10.000.000 Kecamatan Aesesa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38.707.800 77.725.800 - 22.437.000 25.000.000 Kecamatan Boawae 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33.642.000 83.614.000 52.263.100 35.760.000 18.000.000 Kecamatan Mauponggo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 24.705.200 25.000.000 Kecamatan Nangaroro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 18.150.000 29.317.000 4.875.638 8.690.000 9.000.000 Kecamatan Wolowae 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36.215.000 34.004.000 6.630.000 7.420.000 8.500.000 Kecamatan Keo Tengah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 46.615.500 46.764.000 4.490.000 49.940.000 50.000.000 Kecamatan Aesesa Selatan 2 - - 193.144.160 148.930.500 390.000.000 Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan N/A 5 5 5 5 5 5 - - 193.144.160 148.930.500 390.000.000 3 - 103.379.100 74.270.664 100.000.000 100.000.000 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah N/A 50% 50% 60% 70% 75% 75% - 103.379.100 74.270.664 100.000.000 100.000.000 4 142.353.800 42.460.000 143.066.336 73.059.000 250.000.000 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan N/A 60% 65% 65% 67% 75% 75% - - - - 150.000.000 Persentasae kampung adat yang direvitaslisasi 30% 40% 45% 50% 55% 60% 60% 142.353.800 42.460.000 143.066.336 73.059.000 100.000.000 5 403.651.300 7.425.000 - - 40.000.000 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan seni sebagai sumber penghasilan N/A 10% 20% 25% 30% 35% 35% - - - - 20.000.000 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung/ menonton secara langsung pertunjukan seni 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 403.651.300 7.425.000 - - 20.000.000 6 1.654.398.000 449.063.222 10.410.797.046 3.967.310.100 980.000.000 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 41.63 % 99% 98% 76,39% 87,96% 99,57% 99,57% 1.654.398.000 449.063.222 10.410.797.046 3.967.310.100 980.000.000 7 - - 3.083.465 10.266.000 476.590.000 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 13.24 % 15% 20% 25% 50% 80% 80% - - 3.083.465 10.266.000 476.590.000 8 18.973.000 - 49.999.807 83.055.000 100.000.000 Persentase Desa Layak Anak N/A 38,93% 38,93% 48,67% 57,52% 66,37% 66,37% 18.973.000 - 49.999.807 83.055.000 100.000.000 9 281.183.000 264.454.500 178.801.760 280.488.800 355.000.000 Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintahan N/A 30% 35% 40% 45% 50% 50% 281.183.000 264.454.500 178.801.760 280.488.800 355.000.000 10 - - - - 50.000.000 Persentase ketersediaan profil data gender dan anak terpilah N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% - - - - 50.000.000 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DaerahPROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 5 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo. AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 11 - - - - 100.000.000 Persentase ormas yang aktif 30% 36% 36% 40% 45% 60% 60% - - - - 100.000.000 12 - - 45.045.696 61.213.000 100.000.000 Persentase Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud N/A 50% 55% 60% 65% 70% 70% - - 45.045.696 61.213.000 100.000.000 13 180.806.000 268.620.000 49.130.813 135.727.900 200.000.000 Persentase Penurunan kejadian kebakaran dan non kebakaran N/A 10.52 % 11.76 % 13.33 % 15.38 % 18.18 % 18.18 % 180.806.000 268.620.000 49.130.813 135.727.900 200.000.000 14 996.182.000 797.884.000 1.474.714.176 1.615.244.250 1.800.000.000 Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum N/A 20.59 % 25.93 % 10.00 % 16.67 % 20.00 % 20.00 % 996.182.000 797.884.000 1.474.714.176 1.615.244.250 1.800.000.000 15 1.129.086.000 526.825.800 1.374.009.518 1.729.658.300 1.802.624.000 Persentase cabang olahraga yang dibina N/A 70% 70% 70% 70% 70% 70% 1.129.086.000 526.825.800 1.374.009.518 1.729.658.300 1.802.624.000 16 925.398.000 136.755.000 331.460.114 403.252.000 443.577.000 Persentase pemuda yang terlibat dalam organisasi pemuda pelopor, wirausahawan pemula dan pemuda kader N/A 99.3 % 9.3 % 9.3 % 29.3 % 100% 100% 925.398.000 136.755.000 331.460.114 403.252.000 443.577.000 17 - - 163.588.313 300.000.000 330.000.000 Persentase satuan lembaga pendidikan dasar dan menengah yang terlibat aktif dalam kegiatan kepramukaan N/A 80% 80% 80% 90% 95% 100% - - 163.588.313 300.000.000 330.000.000 18 145.696.000 116.107.000 102.697.000 71.457.000 175.000.000 Persentase daerah rawan gangguan ketenteraman yang dibina wawasan kebangsaan 30% 30% 40% 35% 40% 45% 45% 145.696.000 116.107.000 102.697.000 71.457.000 175.000.000 19 92.386.000 170.886.000 464.168.000 666.213.650 800.000.000 Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92.386.000 170.886.000 464.168.000 666.213.650 800.000.000 20 71.763.000 60.973.000 704.671.412 764.206.800 800.000.000 Persentase parpol yang aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71.763.000 60.973.000 704.671.412 764.206.800 800.000.000 21 18.973.000 100.729.000 - - 50.000.000 1 Persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja 0% 97% 97,10% 97,10% 98% 98,10% 98.10 % 18.973.000 100.729.000 - - 50.000.000 2 Persentase Anak Usia 7-12 yang tidak bersekolah lagi 0% 0,80% 0,38% 0,80% 0,50% 0,38% 0,38% - - - - - 22 - - - - 95.000.000 Angka kekerasan pada anak 12 44 17 13 5 0 0 - - - - 95.000.000 23 - - 91.289.581 55.500.000 60.000.000 Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang melakukan pengaduan mendapatkan penangananan dan layanan komprehensif dari P2TP2A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 91.289.581 55.500.000 60.000.000 24 3.553.865.382 2.722.344.902 1.299.122.774 1.089.567.000 1.110.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.593.257.374 1.400.057.902 744.706.314 641.316.000 650.000.000 Kecamatan Aesesa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.635.976.008 985.705.000 347.158.994 171.109.000 180.000.000 Kecamatan Boawae 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67.797.000 83.803.000 10.477.466 69.464.000 70.000.000 Kecamatan Mauponggo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 208.863.000 224.205.000 171.800.000 175.800.000 175.000.000 Kecamatan Nangaroro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 5.074.000 7.200.000 9.192.000 10.000.000 Kecamatan Wolowae 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 13.620.000 19.498.000 20.000.000 Kecamatan Keo Tengah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 47.972.000 23.500.000 4.160.000 3.188.000 5.000.000 Kecamatan Aesesa Selatan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Dinas Kepemudaan dan Olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Satuan Polisi Pamong Praja dan KebakaranPROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI MISI 6 35.150.648.950 28.636.289.505 20.505.133.457 14.611.165.576 29.933.000.000 18 34.667.502.700 28.340.218.605 19.192.789.899 13.685.221.576 29.005.000.000 1 - - - - - Persentase penurunan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - 2 1.627.374.600 1.564.130.275 1.144.411.752 1.804.930.800 1.750.000.000 Produksi Perikanan Budidaya 70,6 ton 92,85 ton 92,31 ton 93,85 ton 100 ton 150 ton 529.01 ton 1.464.767.600 1.549.543.275 593.293.752 1.662.430.800 1.400.000.000 Produksi Garam rakyat 2264 ton 2.743,75 ton 2.707 ton 2.739,80 ton 2.801 ton 2.900 ton 13.891,55 ton 162.607.000 14.587.000 551.118.000 142.500.000 350.000.000 3 1.414.564.100 1.988.075.975 314.396.515 604.369.500 600.000.000 Produksi Perikanan Tangkap 2.374 ton 2.421.84 ton 2.987,88 ton 3.077.48 ton 3.300 ton 3.600 ton 15.387,20 ton 1.414.564.100 1.988.075.975 314.396.515 604.369.500 600.000.000 4 319.415.000 226.031.000 340.917.251 303.582.000 350.000.000 Konsumsi Ikan per kapita per tahun 17.12 kg/kapita/tahu 17.41 kg/kapita/tahu 18.71 kg/kapita/tahu 19.85 kg/kapita/tahu 20.61 kg/kapita/tahu 22.06 kg/kapita/tahu 22.06 kg/kapita/tahu 319.415.000 226.031.000 340.917.251 303.582.000 350.000.000 5 124.642.500 338.758.000 - - 1.000.000.000 Persentase luas areal pengendalian dan penaggulangan bencana OPT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 124.642.500 338.758.000 - - 500.000.000 Dinas Pertanian Persentase wilayah yang terkendali dari bencana penyakit hewan 100% 100% 92.92 % 85.84 % 100% 100% 100% - - - - 500.000.000 Dinas Peternakan 6 2.139.437.000 2.424.669.000 925.369.978 633.000.200 1.975.000.000 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%) 100% 100% 28.57 % 42.86 % 100% 100% 100% 2.139.437.000 2.424.669.000 925.369.978 633.000.200 1.975.000.000 Dinas Peternakan 7 16.560.666.320 10.803.608.064 8.684.865.111 2.155.029.676 16.100.000.000 Luas lahan pertanian yang difasilitasi jalan usaha tani 58.8 Ha 181,8 Ha 769,8 Ha 1.228,8 Ha 1.228,8 Ha 1.428,8 Ha 1.428,8 Ha 10.759.973.320 5.689.208.414 4.219.523.866 666.489.676 10.600.000.000 Luas lahan perkebunan yang difasilitasi jalan produksi 100 Ha 150 Ha 150 Ha 200 Ha 200 Ha 250 Ha 250 Ha - - - - - Luas lahan pertanian yang difasilitasi prasarana air baku pertanian 1176 Ha 4952 Ha 4952 Ha 5187 Ha 5187 Ha 5187 Ha 5187 Ha - - - - - Luas lahan peternakan yang difasilitasi jalan produksi (Ha) 551.52 1.494,23 2.584,44 2.584,44 2.584,44 2.712,70 2.712,70 5.690.856.507 4.459.519.650 3.836.323.226 1.238.540.000 900.000.000 Luas lahan peternakan yang difasilitasi prasarana air baku peternakan (Ha) 38.83 39.4 39.49 40.08 45.97 86.19 86.19 109.836.493 654.880.000 629.018.019 250.000.000 4.600.000.000 8 10.128.519.294 9.642.923.838 6.394.034.982 7.361.689.200 4.900.000.000 Persentase peningkatan produksi tanaman pangan 3,68% 7,51% -17% -33% 2% 2% 2% 6.760.316.294 7.537.222.200 4.899.904.604 6.490.848.500 2.900.000.000 Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura -35.94 % -8,40% 49,10% 10,80% 10,00% 12,00% 12,00% - - - - - Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan 0.2 % -0,40% -19,10% 29,60% 1,00% 1,00% 1,00% - - - - - Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%) 8.57 % 15.80 % 17.60 % 20.10 % 22.20 % 24.40 % 24.40 % 3.368.203.000 2.105.701.638 1.494.130.378 870.840.700 2.000.000.000 Dinas Peternakan 9 2.352.883.886 1.352.022.453 1.388.794.310 822.620.200 2.250.000.000 Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Pertanian 1289 Kelompok 1252 Kelompok 1278 Kelompok 1358 Kelompok 1423 Kelompok 1450 Kelompok 1450 Kelompok 2.095.072.886 1.186.788.453 1.186.385.484 722.620.200 2.000.000.000 Dinas Pertanian Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Peternakan 39 Kelompok 75 Kelompok 103 Kelompok 152 Kelompok 163 Kelompok 175 Kelompok 175 Kelompok 257.811.000 165.234.000 202.408.826 100.000.000 250.000.000 Dinas Peternakan Dinas Pertanian PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Pertanian Dinas Peternakan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 6 Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 10 - - - - 80.000.000 Persentase peningkatan Penerbitan Rekomendasi Produksi Benih N/A 10.45 % 5% 9% 9% 10% 10% - - - - 30.000.000 Dinas Pertanian Jumlah Penerbitan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Pemasukan dan Pengeluaran ternak dan bahan asal ternak 40 45 300 309 320 330 1.304 - - - - 50.000.000 Dinas Peternakan 19 483.146.250 296.070.900 1.312.343.558 925.944.000 928.000.000 1 17.509.000 14.514.300 24.835.386 25.000.000 20.000.000 Persentase daerah rentan pangan 0% 44.25 % 19.47 % 51.33 % 45,00% 35,00% 35,00% 17.509.000 14.514.300 24.835.386 25.000.000 20.000.000 2 52.031.000 39.878.600 - 86.081.000 100.000.000 Persentase pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 65% 70% 80% 85% 90% 92% 92% 52.031.000 39.878.600 - 86.081.000 100.000.000 3 - - 72.574.370 243.880.000 250.000.000 Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Lainnya yang mendukung Kemandirian Pangan 25% 25% 25% 25% 35% 50% 50% - - 72.574.370 243.880.000 250.000.000 4 413.606.250 241.678.000 1.214.933.802 570.983.000 558.000.000 Persentase cadangan pangan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 385.385.250 214.762.700 1.214.933.802 505.275.000 498.000.000 Skor Pola Pangan Harapan 65.80 57.2 53 62.1 65 66 66 28.221.000 26.915.300 - 65.708.000 60.000.000 MISI 7 10.908.587.896 5.273.291.950 7.527.008.989 5.929.437.508 8.528.597.732 20 10.652.320.896 4.907.050.200 6.870.807.853 5.290.898.408 7.788.978.085 1 70.760.000 580.128.000 547.100.539 397.829.000 137.829.000 Jumlah Daya Tarik Wisata Prioritas yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan nusantara N/A 6% 17% 20% 20% 20% 20% 70.760.000 580.128.000 547.100.539 397.829.000 137.829.000 2 105.658.000 388.096.000 122.467.142 200.877.000 110.877.000 Jumlah komunitas ekonomi kreatif aktif dalam kreatif hub N/A 4 4 4 4 4 8 105.658.000 388.096.000 122.467.142 200.877.000 110.877.000 3 661.434.000 337.194.000 1.125.767.990 809.871.900 809.871.900 Jumlah Sumber Daya Manusia terlatih yang aktif dalam jejaring pariwsata dan ekonomi kreatif N/A 200 orang 80 orang 310 orang 250 orang 513 orang 1378 orang 661.434.000 337.194.000 1.125.767.990 809.871.900 809.871.900 4 2.403.586.000 752.524.500 1.221.895.682 1.918.365.212 1.752.300.000 Jumlah Destinasi Pariwisata prioritas yang terpenuhi kebutuhan sarana prasarana dasar N/A 1 1 1 4 4 4 2.403.586.000 752.524.500 1.221.895.682 1.918.365.212 1.752.300.000 5 - - - - 36.000.000 Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam 83.95 % 83.95 % 99% 74% 75% 75% 75% - - - - 36.000.000 6 - 183.596.000 123.913.382 25.044.300 27.549.000 Persentase koperasi yang meningkat volume usaha koperasi 83.95 % 83.95 % 67.00 % 98.08 % 100% 100% 100% - 183.596.000 123.913.382 25.044.300 27.549.000 7 88.960.000 146.564.000 204.636.390 27.202.000 29.922.000 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 25.25 % 25.69 % 26.13 % 26.57 % 36.36 % 44.44 % 44.44 % 88.960.000 146.564.000 204.636.390 27.202.000 29.922.000 8 478.400.000 506.354.700 335.008.494 400.799.850 440.879.835 Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian 39.51 % 76.54 % 23,00% 41.00 % 60.78 % 63.73 % 63.73 % 478.400.000 506.354.700 335.008.494 400.799.850 440.879.835 9 - 62.134.000 59.757.207 50.534.000 55.588.000 Persentase tingkat kepatuhan koperasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 62.134.000 59.757.207 50.534.000 55.588.000 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 7 Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan nilai tambah sektor pertanian terhadap ketahanan ekonomi daerah PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Dinas Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Dinas Pangan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT ------ AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 10 - - 145.782.844 50.000.000 55.000.000 Terkelolanya informasi industri secara lengkap dan terkini N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100% - - 145.782.844 50.000.000 55.000.000 11 - - - - - Jumlah barang atau komoditi yang diekspor keluar daerah dalam tahun berjalan 941/13.258 Ton/Hewan 1.049/11.567 Ton/Hewan 1.750/8.500 Ton/Hewan 290/8.351 Ton/Hewan 50/8.500 Ton/Hewan 600/9.000 Ton/Hewan 600/9.000 Ton/Hewan - - - - - 12 - 81.275.000 419.100.645 90.438.000 57.862.000 Persentase peningkatan unit usaha yang mengalami peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil 10% 15% 20% 25% 30% 35% 35% - 81.275.000 419.100.645 90.438.000 57.862.000 13 - - - - 25.000.000 Persentase pengendalian izin usaha industri N/A N/A 5% 10% 15% 20% 20% - - - - 25.000.000 14 - - - - 30.000.000 Persentase peningkatan perdagangan komoditi potensial daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% - - - - 30.000.000 15 - - 16.328.804 28.881.700 31.770.000 Persentase peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP 33.33 % 33.33 % 30.00 % 38.46 % 43.27 % 45.19 % 45.19 % - - 16.328.804 28.881.700 31.770.000 16 5.073.614.312 1.254.405.000 480.298.781 31.499.000 3.000.000.000 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai aturan yang berlaku 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5.073.614.312 1.254.405.000 480.298.781 31.499.000 3.000.000.000 17 611.849.844 452.997.000 1.898.089.679 1.014.318.946 933.768.000 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah 8.46 % 10.66 % 15.95 % 20.17 % 25.94 % 30.21 % 30.21 % 611.849.844 452.997.000 1.898.089.679 1.014.318.946 933.768.000 18 - - - - 25.000.000 Persentase perorangan/badan usaha yang memiliki izin usaha perdagangan N/A N/A 30.00 % 35,00% 40,00% 50,00% 50,00% - - - - 25.000.000 19 - 14.594.000 31.633.936 80.249.000 48.274.000 Persentase frekuensi pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% - 14.594.000 31.633.936 80.249.000 48.274.000 Persentase kenaikan harga yang bergejolak terhadap harga pangan 0% 0% 0% 0% 0.25 % 0.25 % 0.25 % - - - - - 20 1.158.058.740 147.188.000 139.026.338 164.988.500 181.487.350 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera atau tera ulang dalam tahun berjalan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.158.058.740 - 27.544.856 73.094.500 80.403.950 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 147.188.000 111.481.482 91.894.000 101.083.400 21 256.267.000 366.241.750 656.201.136 638.539.100 739.619.647 1 125.537.000 142.444.000 152.317.039 124.769.000 141.384.917 Waktu penerbitan izin 21 Hari 14 Hari 7 Hari 4 Hari 2 Hari 1 Hari 1 Hari 125.537.000 142.444.000 152.317.039 124.769.000 141.384.917 2 10.374.000 19.916.750 50.018.579 15.425.200 50.018.579 Persentase data sektor perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10.374.000 19.916.750 50.018.579 15.425.200 50.018.579 3 46.062.000 101.246.000 42.804.648 28.782.000 100.000.000 Nilai realisasi investasi 300.000.000.000 333.660.490.900 405.660.490.900 532.462.572.822 608.860.572.822 664.521.972.822 664.521.972.822 46.062.000 101.246.000 42.804.648 28.782.000 100.000.000 Meningkatnya Iklim Investasi PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 4 56.889.000 61.392.000 392.100.735 388.653.900 367.307.151 Cakupan pelaksanaan pengendalian penanaman modal 50% 57,95% 65,91% 77,27% 82,95% 88,64% 88,64% 56.889.000 61.392.000 392.100.735 388.653.900 367.307.151 5 17.405.000 41.243.000 18.960.135 80.909.000 80.909.000 Besaran Rencana Investasi yang diajukan 300.000.000.000 410.000.000.000 482.000.000.000 589.000.000.000 698.140.000.000 809.462.800.000 809.462.800.000 17.405.000 41.243.000 18.960.135 80.909.000 80.909.000 MISI 8 134.261.017.989 94.434.698.075 131.308.268.895 137.428.134.255 171.761.740.354 22 751.437.000 1.466.805.700 8.806.896.909 2.051.410.700 4.290.000.000 1 64.593.000 52.163.000 49.802.480 45.007.000 120.000.000 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 0% 0.57 % 1.13 % 1.06 % 5% 10% 10% 46.878.000 30.638.000 34.485.000 20.000.000 50.000.000 Persentase pencegahan dan penyelesaian, perselisihan hubungan industrial di daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 17.715.000 21.525.000 15.317.480 25.007.000 70.000.000 2 214.084.000 806.120.700 634.545.571 399.699.300 650.000.000 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompotensi, keterampilan dan pelatihan pemagangan dalam negeri 25% 40% 45% 50% 55% 60% 60% 214.084.000 806.120.700 634.545.571 399.699.300 650.000.000 3 69.576.000 7.961.000 4.616.750.337 236.843.400 1.400.000.000 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri 10% 15% 20% 25% 30% 35% 35% 69.576.000 7.961.000 4.616.750.337 236.843.400 1.400.000.000 4 - - - 30.951.000 1.120.000.000 Cakupan pemenuhan rencana tenaga kerja 0% 0% 0% 0% 28,57% 100% 100% - - - 30.951.000 1.120.000.000 5 403.184.000 600.561.000 3.505.798.521 1.338.910.000 1.000.000.000 Cakupan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang dijalankan dalam pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 403.184.000 600.561.000 3.505.798.521 1.338.910.000 1.000.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 23 120.920.966.521 71.081.270.656 101.601.415.793 125.140.215.565 153.749.966.964 1 1.392.625.000 1.139.941.700 880.650.773 424.750.000 430.000.000 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Akses Internet dan Aplikasi dalam mendukung Smart City N/A N/A 20% 30% 50% 60% 60% 1.392.625.000 1.139.941.700 880.650.773 424.750.000 430.000.000 2 135.169.000 228.059.000 234.579.689 736.551.478 620.000.000 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk program prioritas provinsi dan nasional yang dipublikasikan 22% 44% 68% 90% 91% 93% 93% 135.169.000 228.059.000 234.579.689 736.551.478 620.000.000 3 - - - 1.662.954.800 4.300.000.000 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani N/A N/A N/A N/A N/A 14% 14% - - - 1.662.954.800 4.300.000.000 4 - - - - 150.000.000 Cakupan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan prioritas N/A 20% 30% 40% 45% 50% 50% - - - - 150.000.000 5 3.877.531.971 2.351.183.398 311.876.922 2.736.675.280 2.594.900.250 Cakupan penyelenggaraan bangunan gedung N/A 10% 20% 30% 40% 50% 50% 3.877.531.971 2.351.183.398 311.876.922 2.736.675.280 2.594.900.250 6 1.954.190.000 - 2.727.181.780 2.558.915.000 4.037.000.000 Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman N/A 22 Desa/Kel. 22 Desa/Kel. 22 Desa/Kel. 23 Desa/Kel. 23 Desa/Kel. 113 Desa/Kel. 1.954.190.000 - 2.727.181.780 2.558.915.000 4.037.000.000 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan InformatikaPROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga KerjaPROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 8 Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrasruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah Meningkatnya riset dan inovasi daerah serta kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 7 - - - 50.000.000 300.000.000 Jumlah Orang atau Badan Hukum Pengembang Perumahan yang memperoleh izin perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil 0 0 0 0 0 1 1 - - - 50.000.000 300.000.000 8 465.893.000 220.728.000 126.155.536 - 200.000.000 Jumlah permukiman yang ditangani kebutuhan PSU N/A 1 Permukiman 0 Permukiman 1 Permukiman 0 Permukiman 1 Permukiman 3 Permukiman 465.893.000 220.728.000 126.155.536 - 200.000.000 9 3.513.917.000 6.702.855.500 16.627.827.400 20.829.804.000 264.471.925 Persentase kawasan permukiman prioritas diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani 70% 72% 75% 80% 85% 85% 85% 3.513.917.000 6.702.855.500 16.627.827.400 20.829.804.000 264.471.925 10 195.000.000 500.000.000 199.950.000 64.857.528 900.000.000 Jumlah sistem drainase yang terbangun di kawasan permukiman priroritas N/A 1 Permukiman 2 Permukiman 2 Permukiman 2 Permukiman 3 Permukiman 3 Permukiman 195.000.000 500.000.000 199.950.000 64.857.528 900.000.000 11 8.771.720.301 20.969.046.805 13.067.028.120 9.245.573.458 19.750.000.000 Jumlah Air Minum yang Disalurkan 52.968 M3 55.396 M3 62.000 M3 64.006 M3 66.000 M3 68.000 M3 68.000 M3 1.380.531.336 4.194.658.540 2.876.339.368 502.855.000 1.250.000.000 BLUD SPAM Jumlah air minum yang disalurkan SPAM Perkotaan (BLUD SPAM) dan SPAM Perdesaan 58.264,8 M3 60.935,6 M3 68.200 M3 70.406,6 M3 72.600 M3 74.800 M3 74.800 M3 7.391.188.965 16.774.388.265 10.190.688.752 8.742.718.458 18.500.000.000 12 9.036.016.328 11.154.483.217 6.183.195.065 4.662.492.198 4.336.954.789 Jumlah tampungan air baku yang dibangun 43.000 M3 43.000 M3 43.000 M3 43.000 M3 43.000 M3 45.000 M3 45.000 M3 - - - - - Persentase DI Kewenangan Kabupaten yang berfungsi optimal 50% 60% 70% 75% 80% 85% 85% 9.036.016.328 11.154.483.217 6.183.195.065 4.662.492.198 4.336.954.789 13 - - - - - Persentase penyedia jasa konstruksi yang dibina N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - 14 16.835.388.116 6.054.342.044 8.021.874.776 18.776.136.207 16.800.000.000 Jumlah infrastruktur yang dikembangkan di kawasan permukiman dan antar permukiman 2 3 2 4 5 3 17 16.835.388.116 6.054.342.044 8.021.874.776 18.776.136.207 16.800.000.000 15 545.225.000 525.973.500 523.082.000 1.300.000.000 4.100.000.000 Persentase warga Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memperoleh rumah layak huni 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 545.225.000 525.973.500 523.082.000 1.300.000.000 4.100.000.000 16 - 960.000.000 197.090.000 9.986.150 904.050.000 Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan di kawasan prioritas N/A 77.5 % 78% 80% 82% 85% 85% - 960.000.000 197.090.000 9.986.150 904.050.000 17 2.344.859.664 2.529.640.000 3.167.800.000 616.514.086 950.000.000 Jumlah Air Minum yang Disalurkan 52.968 M3 55.396 M3 62.000 M3 64.006 M3 66.000 M3 68.000 M3 68.000 M3 2.344.859.664 2.529.640.000 3.167.800.000 616.514.086 950.000.000 BLUD SPAM 18 70.340.053.141 16.527.242.665 40.222.682.014 49.504.866.940 89.000.000.000 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik N/A N/A 38.03 % 46.06 % 51.94 % 52.00 % 52.00 % 70.340.053.141 16.527.242.665 40.222.682.014 49.504.866.940 89.000.000.000 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat N/A N/A 49.38 % 46.54 % 35.80 % 35.00 % 3500% - - - - - Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan N/A N/A 3.03 % 5.31 % 9.46 % 7.00 % 7.00 % - - - - - Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang N/A N/A 9.56 % 2.27 % 2.80 % 15.80 % 15.80 % - - - - - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE ------ AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 19 713.841.000 564.106.827 657.390.964 1.073.400.000 889.590.000 Persentase Pemenuhan Rencana Tata Ruang 10% 25% 30% 50% 80% 90% 90% 690.586.000 421.224.827 499.998.334 993.800.000 750.000.000 Persentase Pemanfaatan Rencana Tata Ruang 80% 80% 80% 80% 90% 95% 95% 23.255.000 55.613.000 57.393.803 - 58.000.000 Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang tata ruang 80% 80% 80% 80% 90% 95% 95% - 87.269.000 99.998.827 79.600.000 81.590.000 20 631.142.000 190.165.000 242.614.762 2.276.905.000 1.180.000.000 Rasio Konektivitas Darat 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,8 0,8 631.142.000 190.165.000 242.614.762 2.276.905.000 1.180.000.000 21 156.640.000 235.260.000 8.181.385.992 8.567.133.640 2.000.000.000 Rasio Konektivitas Perairan 50 60 62 85 100 30 30 156.640.000 235.260.000 8.181.385.992 8.567.133.640 2.000.000.000 22 11.755.000 228.243.000 29.050.000 42.699.800 43.000.000 Persentase pemenuhan izin tempat tinggal landas dan mendarat helikopter N/A N/A N/A 5% 10% 15% 15% 11.755.000 228.243.000 29.050.000 42.699.800 43.000.000 24 12.588.614.468 21.886.621.719 20.899.956.193 10.236.507.990 13.721.773.390 1 417.265.000 314.933.000 373.716.520 848.424.900 1.633.267.000 Jumlah desa maju 4 Desa 4 Desa 9 Desa 10 Desa 11 Desa 12 Desa 12 Desa 377.911.000 262.183.000 373.716.520 630.862.900 933.267.000 Jumlah desa berkembang 32 Desa 52 Desa 61 Desa 63 Desa 65 Desa 66 Desa 66 Desa - - - - - Jumlah desa tertinggal 36 Desa 36 Desa 25 Desa 23 Desa 20 Desa 18 Desa 18 Desa - - - - - Jumlah desa sangat tertinggal 5 Desa 5 Desa 2 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa - - - - - N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100% - - - 217.562.000 100.000.000 Kecamatan Boawae N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% - - - - 100.000.000 Kecamatan Aesesa N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% - - - - 100.000.000 Kecamatan Mauponggo N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% - - - - 100.000.000 Kecamatan Nangaroro N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% 39.354.000 52.750.000 - - 100.000.000 Kecamatan Wolowae N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% - - - - 100.000.000 Kecamatan Keo Tengah N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% - - - - 100.000.000 Kecamatan Aesesa Selatan 2 9.894.615.468 18.739.306.919 18.502.901.495 7.188.263.590 7.495.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.459.542.626 6.802.258.019 6.854.508.258 2.388.849.590 2.500.000.000 Kecamatan Aesesa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.800.069.842 9.221.126.400 9.303.313.456 3.859.061.000 4.000.000.000 Kecamatan Boawae 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 701.233.000 1.297.240.500 1.154.050.000 497.590.000 500.000.000 Kecamatan Mauponggo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 785.912.700 1.353.021.000 1.083.474.076 326.637.000 350.000.000 Kecamatan Nangaroro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.537.000 21.810.000 50.113.758 45.962.000 50.000.000 Kecamatan Wolowae 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 117.874.000 34.131.000 40.051.947 33.074.000 35.000.000 Kecamatan Keo Tengah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 28.446.300 9.720.000 17.390.000 37.090.000 60.000.000 Kecamatan Aesesa Selatan 3 67.822.000 252.249.000 429.897.902 688.250.000 750.000.000 Jumlah desa persiapan yang ditetapkan 33 Desa 33 Desa 33 Desa 33 Desa 33 Desa 33 Desa 33 Desa 67.822.000 252.249.000 429.897.902 688.250.000 750.000.000 4 - - - - 50.379.000 Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama lainnya yang difasilitasi 11 13 0 15 15 20 63 - - - - 50.379.000 5 - - - - 250.000.000 Cakupan perencanaan penggunaan tanah dan pemetaan zona nilai tanah N/A N/A N/A N/A N/A 30% 30% - - - - 100.000.000 Cakupan peta kadastral kabupaten N/A N/A N/A N/A N/A 10% 10% - - - - - Persentase bidang tanah aset pemda dan masyarakat miskin yang disertifikasi N/A N/A N/A N/A N/A 40% 40% - - - - 150.000.000 Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Sekretariat Daerah Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan PROGRAM PENATAAN DESA Dinas Perhubungan PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN Meningkatnya status pembangunan desa/kelurahan, status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan bidang pertanahan PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ------ AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 6 - - - - 150.000.000 Cakupan penetapan tanah ulayat N/A N/A N/A N/A N/A 30% 0% - - - - 150.000.000 7 - - - 30.000.000 50.000.000 Persentase Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha N/A N/A N/A N/A 70% 80% 80% - - - 30.000.000 50.000.000 8 393.395.000 2.051.718.800 860.258.904 1.017.816.900 1.119.598.590 Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 393.395.000 2.051.718.800 860.258.904 1.017.816.900 1.119.598.590 9 278.489.000 332.794.000 217.267.660 203.208.000 223.528.800 Persentase penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan 50% 60% 60% 70% 80% 90% 100% 278.489.000 332.794.000 217.267.660 203.208.000 223.528.800 10 - - - - 200.000.000 Persentase Tanah Objek Reforma Agraria yang Diredistribusi 60% 65% 70% 80% 80% 90% 90% - - - - 200.000.000 11 - - 25.264.172 39.828.800 300.000.000 Prosentase KK transmigran yang difasilitasi menuju kemandirian 10% 10% 10% 30% 50% 90% 90% - - 25.264.172 39.828.800 300.000.000 12 1.401.393.000 85.702.000 - - 1.150.000.000 Prosentase pemenuhan rencana satuan kawasan pemukiman 35,01% 35,02% 35,02% 35,03% 37,15% 40,33% 40,33% 1.401.393.000 85.702.000 - - 1.150.000.000 13 135.635.000 109.918.000 490.649.540 220.715.800 350.000.000 Prosentase pemenuhan daya tampung transmigran pada satuan pemukiman yang di bangun 2,80% 2,82% 2,82% 3,06% 3,28% 4,81% 4,81% 135.635.000 109.918.000 490.649.540 220.715.800 350.000.000 MISI 9 490.769.070.354 502.295.017.411 486.305.842.364 468.853.742.229 546.139.889.121 25 490.088.349.354 501.829.913.083 486.016.509.025 468.417.287.429 545.714.715.121 1 358.930.000 418.246.000 1.184.232.664 1.117.429.100 1.230.000.000 Persentase Desa yang menerapkan tata kelola keuangan desa sesuai standar 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 358.930.000 418.246.000 1.184.232.664 1.117.429.100 1.230.000.000 Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 - - - - 100.000.000 Persentase perizinan penggunaan arsip yang sesuai standar N/A N/A N/A N/A N/A 25% 25% - - - - 100.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 3 1.255.129.350 1.129.501.000 4.865.970.247 3.976.812.800 3.539.494.080 Persentase OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan LKjIP kategori B N/A 80% 85% 90% 95% 100% 100% 1.255.129.350 1.129.501.000 4.865.970.247 3.976.812.800 3.539.494.080 4 2.775.757.000 1.342.094.250 1.029.293.484 1.277.640.000 1.405.404.000 Persentase OPD rumpun perekonomian dan pembangunan dengan LKjIP kategori B N/A 80% 85% 90% 95% 100% 100% 2.775.757.000 1.342.094.250 1.029.293.484 1.277.640.000 1.405.404.000 5 297.721.984.229 284.214.627.597 309.639.534.906 304.535.934.504 369.722.669.201 Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah N/A N/A N/A N/A 60.00 65.00 65.00 294.085.869.479 282.212.652.797 306.658.652.310 300.547.013.311 365.609.855.889 Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.636.114.750 2.001.974.800 2.980.882.596 3.988.921.193 4.112.813.312 6 5.501.091.000 6.631.392.000 5.472.680.094 6.490.061.000 6.062.844.300 Persentase agenda Kerja DPRD yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5.501.091.000 6.631.392.000 5.472.680.094 6.490.061.000 6.062.844.300 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 9 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Sekretariat DaerahPROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 7 201.299.200 365.952.800 560.214.005 466.966.700 480.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.142.000 62.375.000 87.800.000 87.270.000 85.000.000 Kecamatan Aesesa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.142.000 215.390.800 159.865.683 131.457.000 135.000.000 Kecamatan Boawae 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45.256.000 - 78.479.471 20.683.000 25.000.000 Kecamatan Mauponggo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 106.186.000 - 98.014.705 68.013.000 70.000.000 Kecamatan Nangaroro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 7.045.000 25.205.308 34.886.700 35.000.000 Kecamatan Wolowae 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 4.200.000 19.040.000 61.098.000 65.000.000 Kecamatan Keo Tengah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 41.573.200 76.942.000 91.808.838 63.559.000 65.000.000 Kecamatan Aesesa Selatan 8 781.980.550 691.699.000 171.502.575 192.794.200 273.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 248.984.000 204.846.000 23.708.288 58.434.000 60.000.000 Kecamatan Aesesa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 382.084.550 315.499.000 40.740.000 - 30.000.000 Kecamatan Boawae 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 37.868.000 20.348.000 8.500.000 9.357.000 30.000.000 Kecamatan Mauponggo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 32.222.000 64.295.000 32.519.762 51.409.200 55.000.000 Kecamatan Nangaroro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 17.917.000 11.215.000 21.319.525 17.577.000 18.000.000 Kecamatan Wolowae 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33.962.000 56.014.000 42.165.000 47.177.000 50.000.000 Kecamatan Keo Tengah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 28.943.000 19.482.000 2.550.000 8.840.000 30.000.000 Kecamatan Aesesa Selatan 9 1.107.284.000 1.028.514.205 758.751.581 900.371.000 1.820.779.100 Persentase peningkatan Indeks Pengelolaan barang Milik Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 874.315.000 933.862.205 473.476.485 617.747.500 1.470.779.100 Solvabilitas Jangka Panjang 1.528.653.759.50 6,72 . 1.566.246.563.26 1,76 . 1.644.395.036.81 4,99 . 1.869.810.294.90 8,78 . 1.865.837.144.58 8,02 . 1.895.269.096.99 7,31 . 1.895.269.096.99 7,31 . 116.484.500 47.326.000 142.637.548 141.311.750 175.000.000 Solvabilitas Layanan 10.952.046,25 11.084.547,51 11.515.371,41 12.947.569,45 11.331.315,94 11.457.800,15 11.457.800,15 116.484.500 47.326.000 142.637.548 141.311.750 175.000.000 10 168.061.821.025 197.368.841.117 149.221.979.161 138.605.380.425 148.463.016.400 Cakupan Penatausahaan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.545.331.000 1.401.236.000 609.975.547 618.816.200 562.579.440 Fleksibilitas Keuangan 2.22 % 2.16 % 2.22 % 2.12 % 2.23 % 2.38 % 2.48 % 53.950.727.965 63.443.414.064 47.939.018.792 49.239.618.485 47.947.213.004 Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dengan target kinerja kegiatan prioritas/proyek prioritas dan pemenuhan mandatory spending 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Berkarakateristik Kualitatif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.198.311.550 1.812.537.600 602.941.866 567.239.400 595.601.370 Persentase pemenuhan kebutuhan Standar Harga dalam SIPD Penganggaran N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100% 3.465.994.580 3.824.825.325 4.192.005.372 1.535.015.500 3.463.196.574 Solvabilitas Jangka Pendek 10.96 % 4.46 % 4.17 % 5.92 % 7.67 % 9.42 % 9.42 % 53.950.727.965 63.443.414.064 47.939.018.792 43.822.345.420 47.947.213.006 Solvabilitas Operasional 1.19 1.23 1.16 0.78 0.82 0.86 0.86 53.950.727.965 63.443.414.064 47.939.018.792 42.822.345.420 47.947.213.006 11 1.941.274.000 1.476.866.750 1.372.684.160 2.557.010.000 2.369.860.500 Persentase pertumbuhan PAD -33,17% 0,71% 6,73% 0,35% 5,10% 5,50% 5,50% 1.941.274.000 1.476.866.750 1.372.684.160 2.557.010.000 2.369.860.500 12 1.524.147.000 1.129.951.300 1.809.312.004 1.108.899.000 1.650.000.000 Persentase pemenuhan kebutuhan ASN profesional sesuai kebutuhan Perangkat Daerah 70% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 1.524.147.000 1.129.951.300 1.312.649.150 686.387.000 950.000.000 Cakupan ASN yang mendapatkan assesment JPT dan Jabatan Administrasi 60% 60% 65% 70% 75% 80% 80% - - 496.662.854 422.512.000 700.000.000 Badan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA ------ AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 PDNO MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN REALISASI TARGET REALISASI PROYEKSI 13 4.485.576.000 1.050.311.292 5.004.433.954 1.937.794.600 2.131.575.000 Cakupan ASN yang mendapatkan diklat penjenjangan, sertifikasi dan diklat fungsional 30% 30% 30% 42% 60% 70% 70% 4.485.576.000 1.050.311.292 5.004.433.954 1.937.794.600 2.131.575.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 14 1.731.766.500 1.579.422.000 1.804.957.946 2.285.795.100 2.710.113.140 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 83% 86% 82% 93% 95% 100% 100% 1.731.766.500 1.579.422.000 1.804.957.946 2.285.795.100 2.710.113.140 15 221.927.500 872.079.500 577.947.410 652.979.700 1.005.959.400 Persentase Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah 73% 83% 85% 87% 95% 100% 100% 221.927.500 872.079.500 577.947.410 652.979.700 1.005.959.400 16 1.569.337.000 2.097.191.072 1.770.294.587 1.770.464.800 2.000.000.000 Persentase hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD 60 75 70 85 90 100 100 1.569.337.000 2.097.191.072 1.770.294.587 1.770.464.800 2.000.000.000 Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian dan evaluasi yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian target kegiatan prioritas atau proyek prioritas yang ada dalam agenda pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% - - - - - 17 849.045.000 433.223.200 772.720.247 540.954.500 750.000.000 Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada renja yang masuk dalam RKA berbasis pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 849.045.000 433.223.200 772.720.247 540.954.500 750.000.000 26 680.721.000 465.104.328 289.333.339 436.454.800 425.174.000 1 414.665.000 195.046.000 62.841.114 123.627.000 87.000.000 Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung 52% 52% 67% 67% 67% 70% 70% 414.665.000 195.046.000 62.841.114 123.627.000 87.000.000 2 - - 58.322.815 31.249.000 34.374.000 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) N/A N/A N/A N/A I I I - - 58.322.815 31.249.000 34.374.000 3 109.109.000 106.788.000 99.488.610 117.948.000 129.800.000 Persentase pemenuhan data sesuai dengan prinsip satu data 25% 33% 36% 78% 93% 100% 100% 109.109.000 106.788.000 99.488.610 117.948.000 129.800.000 4 156.947.000 163.270.328 68.680.800 139.630.700 150.000.000 Prosentase pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota yang sesuai standar 2% 5% 32% 33% 35% 38% 38% 156.947.000 163.270.328 68.680.800 139.630.700 150.000.000 5 - - - 24.000.100 24.000.000 Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip yang dikelola N/A N/A N/A N/A N/A 25% 25% - - - 24.000.100 24.000.000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN InspektoratPROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ------ • • ••• • • • • • • • • • • •• • • ••• • • • • I t "' P-RP.JMD 2018-2023 sementara penetapan IKK dimaksudkan untuk mengarahkan program dan output yang harus dihasilkan melalui penyelenggaraan keseluruhan urusan pemerintahan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Rincian tentang IKU dan IKK adalah sebagai berikut. 8.1 Indikator Makro Daerah Indikator kinerja makro daerah merupakan tolak ukur capaian aspek kesejahteraan masyarakat melalui kebutuhan dasar masyarakat terkait pembangunan manusia, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran. Maka dari itu capaian dan target indikator makro tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk mendukung visi misi RPJMD Kabupaten Nagekeo. Pada Perda No. 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 telah ditetapkan 17 Indikator Makro, namun demikian dengan pertimbangan efektifitas penetapan target, maka pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 – 2023 Indikator Makro dirumuskan lebih ringkas benar-benar pada Indikator yang makro saja menjadi 6 (enam) Indikator Makro dan hal ini sejalan dengan Permendagri 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan asumsi skenario terbaik, dimana pada tahun 2023 diharapkan akan tumbuh pada angka 7,00% sesuai dengan amanat dalam RPJPD Nagekeo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8-1. mmmmmmmAsEl 287 8.2 Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran, berdasarkan indikator- indikator yang telah ditetapkan. Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 khususnya pada target indikator tahunan di tahun 2022–2023, dengan pertimbangan efektifitas pengukuran dan ketersediaan data maka Indikator Kinerja Utama dirumuskan menjadi lebih padat dan jelas. Pada RPJMD induk terdapat 178 indikator dan disederhanakan menjadi 84 indikator. Maka dari itu penentuan target dan realisasi 2 (dua) tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 - 2023 diharapkan lebih terukur dan lebih jelas. 8.3 Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja urusan pemerintahan dan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan Bidang urusan yang dilaksanakan sebanyak 6, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan Bidang urusan yang dilaksanakan sebanyak 19, Urusan Pemerintahan Pilihan dengan Bidang urusan yang dilaksanakan sebanyak 6 dengan didukung pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Unsur Pemerintahan Umum serta Unsur Kewilayahan. m ama=Al a 288 Tabel 8-1 Indikator Makro Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022-2023 NO INDIKATOR KONDISI AWAL 2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIRREALISASI TARGET 1 Indeks Pembangunan Manusia (poin) 65,18 65.88 65.81 65.82 66.00 – 66.50 66.50 66.50 2 Angka kemiskinan (%) 13,49 12.85 12.61 12.91 12.65 – 12.50 12.71 12.71 3 Angka Pengangguran (%) 3,8 2.76 3.09 0.97 3.2 – 3.0 <3% <3% 4 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,87 4.31 0.63 1.95 2.15 - 2.85 3.00 3.00 5 PDRB per Kapita (rupiah) 14.547.000 15.367.000 15.451.000 15.500.000 15.500.000 – 16.000.000 16.000.000 16.000.000 6 Ketimpangan Pendapatan (poin) 0,380 0.339 0.318 0.310 0.310 – 0.300 0,3 0,3 mmmmmAsIl 289 Tabel 8-2 Indikator Kinerja Utama Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2022-2023 NAGEKEO SEBAGAI KABUPATEN SEJAHTERA, NYAMAN DAN BERMARTABAT MELALUI PEMBANGUNAN SEKTOR PEERTANIAN DAN PARIWISATA No Misi/Tujuan / Sasaran Indikator Kondisi Awal Target tahun ke - Kondisi Akhir 1 2 3 4 5 1 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cukup pangan dan sandang, memiliki rumah layak huni dengan sanitasi yang baik serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak Kecukupan pangan, sandang dan rumah layak dan pendapatan yang memadai melalui perlindungan dan jaminan sosial Angka Kemiskinan (%) 12.98 % 12.85 % 12.61 % 12.91 % 12.65 % 12.60 % 12.60 % 1 Meningkatnya tata kelola kependudukan 1 Persentase pencapaian Stranas Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Statistik Hayati 60,26 61,65 % 69,80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 Meningkatnya perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan 2 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah 80.46 81,53 % 81,42 % 77,65 % 80,00 % 85,00 % 85,00 % 3 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) 45.13 47,42 % 47,13 % 34,79 % 45,00 % 47,42 % 47,42 % 2 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang sehat jiwa, raga, dan spiritual serta rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan Masyarakat yang sehat jiwa, raga dan spiritual serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan Usia Harapan Hidup 66.62 67.03 67.13 67.25 67.32 67.50 67.50 3 Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 4 Tingkat akreditasi Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten N/A Dasar Dasar Dasar Madya Madya Madya 5 Persentase FKTP sesuai standar N/A 68,33 % 69,82 % 71,51 % 75,61 % 80 % 80 % 4 Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat 6 Penurunan jumlah kematian balita (AKB) per tahun 3 2 2 15 0 0 0 7 Cakupan Desa UCI 91 90.30 % 96.50 % 96.90 % 97 % 98 % 98 % 8 Desa/Kelurahan dengan pervalensi stunting dibawah 10% N/A 24 39 62 70 80 80 9 Angka Kematian Ibu (AKI) per tahun 5 2 4 2 0 0 0 10 Angka Kematian Bayi (AKB) per tahun 15 6 11 9 0 0 0 11 Pervalensi balita stunting 37.01 21,40 % 13,79 % 9,16 % 10 % 9 % 9 % 5 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan 12 Persentase FKTP yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 13 Rasio kasus kematian covid terhadap jumlah kasus covid yang ditangani N/A - 0(0:27) 0,015(20:1. 376) 0,012(7/564) 0 0 6 Terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat 14 Persentase penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan 68.67 60,80 % 24,50 % 89 % 100 % 100 % 100 % mmmmmAsIl 290 No Misi/Tujuan / Sasaran Indikator Kondisi Awal Target tahun ke - Kondisi Akhir 1 2 3 4 5 7 Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar 15 Persentase RSUD kabupaten/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) 50 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 16 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8 Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan 17 Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 75 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 95 % 9 Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam GERMAS 18 Indeks Keluarga Sehat 0,15 0,20 % 0,30 % 0,60 % 0,80 % 0,90 % 0,90 % 10 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana 19 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) N/A N/A N/A 40 % 42 % 45 % 45 % 3 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang cerdas dan mendapatkan akses pendidikan Masyarakat yang cerdas dan memiliki pendidikan Harapan Lama Sekolah 12,46 Tahun 12,47 Tahun 12,48 Tahun 12,49 Tahun 12.50 Tahun 12.52 Tahun 12.52 Tahun Rata-rata Lama Sekolah 7.82 Tahun 7.83 Tahun 7.89 Tahun 7.90 Tahun 7.92 Tahun 7.95 Tahun 7.95 Tahun 11 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang 20 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 21 Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum N/A 15 % 15 % 35 % 40 % 50 % 50 % 12 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang 22 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (APS PAUD) 25,50 26,07 % 26,1 % 30,31 % 35 % 37 % 37 % 23 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar (APS SD/MI) 98,79 98,92 % 98,87 % 98,82 % 99 % 100 % 100 % 24 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun dalam pendidikan kesetaraan (APS SMP/MTs) 94.07 94,71 % 95,35 % 95,02 % 96 % 97 % 97 % 13 Menguatnya karakter peserta didik 25 Persentase satuan pendidikan yang menjalankan pendidikan karakter dan inklusi N/A N/A % N/A % 25 % 75 % 100 % 100 % 14 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 26 Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan gurunya 0 85 % 85 % 88 % 90 % 100 % 100 % 27 Angka Melek Huruf 0 95,66 % 95,8 % 97,58 % 98,25 % 98,55 % 98,55 % mmmmmAsIl 291 No Misi/Tujuan / Sasaran Indikator Kondisi Awal Target tahun ke - Kondisi Akhir 1 2 3 4 5 15 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 28 Jumlah satuan pendidikan yang menggunakan bahasa daerah (bahasa ibu) sebagai bahasa pengantar kelas awal N/A N/A N/A 10 Sekolah 15 Sekolah 20 Sekolah 20 Sekolah 4 Mewujudkan Nagekeo yang nyaman, lingkungan tempat tinggal yang damai, asri dan lestari Masyarakat yang sadar akan pentingnya hubungan sosial yang berkeadaban penuh kasih dalam lingkungan yang lestari Penuntasan pencapaian target SDG''s Nasional (168 indikator) 16.07 % 17.26 % 20.24 % 22.00 % 23.00 % 25.00 % 25.00 % 16 Meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim 29 Desa/Kelurahan yang menjalankan program Desa Wanatani Bambu N/A N/A N/A 2 5 25 25 30 Indeks Kerentanan (SIDIK) N/A N/A 106,47 98,21 100 100 100 31 Bauran Energi Baru Terbarukan 1 1 % 2 % 2 % 3 % 4 % 4 % 32 Indeks Risiko Bencana 156 156 156 156 150 145 145 33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 54.47 60 % 65 % 68 % 70 % 72 % 72 % 34 Indeks Kualitas Air 57.5 70 68 62 62,10 70 70 35 Indeks Kualitas Udara 88.02 89,28 90,82 91,10 91,15 91,20 91,20 36 Indeks Kualitas Tutupan Lahan N/A 20 22 25 30 35 35 5 Mewujudkan masyarakat Nagekeo yang bermartabat, berkarakter, mandiri, dan memiliki kebanggaan Masyarakat yang mandiri, berkarakter dan bangga atas identitasnya sebagai warga Nagekeo Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Pemerataan Layanan) N/A N/A N/A 6 12 15 15 17 Meningkatnya pemajuan kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan peningkatan literasi untuk mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan 37 Angka gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 34 27 20 18 15 12 12 38 Angka Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran 19 17 15 13 11 9 9 39 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) N/A N/A 53 55 57 60 60 40 Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 41 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 99,15 99,16 99,18 99,20 99,25 99,30 99,30 42 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 53,11 53,15 53,20 53,25 53,50 53,55 53,55 43 Indeks Pemenuhan Hak Anak 46.87 48.26 50.14 51.20 67.60 69.44 69.44 44 Indeks Perlindungan Anak 47.68 51.15 48.44 49.50 69,87 71,66 71,66 45 Angka kejadian konflik sosial 20 0 0 0 0 0 0 46 Angka partisipasi pemilu 83.38 84 % 85 % 86 % 87 % 88 % 88 % 47 Persentase ormas yang berpartisipasi menciptakan ketenteraman sosial masyarakat 30 36 % 36 % 40 % 45 % 50 % 50 % 48 Nilai kegemaran membaca masyarakat N/A N/A N/A N/A 40 % 45 % 45 % 49 Cakupan pembinaan objek pemajuan kebudayaan 50 60 % 65 % 65 % 67 % 75 % 75 % mmmmmAsIl 292 No Misi/Tujuan / Sasaran Indikator Kondisi Awal Target tahun ke - Kondisi Akhir 1 2 3 4 5 6 Mewujudkan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT Nagekeo menjadi lumbung pangan yang sehat bagi NTT Kontribusi sektor Primer terhadap PDRB 688 797,74 juta rupiah 703.702,50 juta rupiah 706.852,34 juta rupiah 724.828,00 juta rupiah 730.000,00 juta rupiah 740.000,00 juta rupiah 740.000,00 juta rupiah 18 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan 50 Luas lahan pelaksanaan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TPJS) - - - 250 Ha 1600 Ha 2500 Ha 2500 Ha 51 Laju Pertumbuhan PDRB sektor Primer (ADHK) 2.87 2.32 % 0.38 % 2.45 % 2.50 % 2.55 % 2.55 % 52 Nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian 33.38 28.83 juta rupiah 26.15 juta rupiah 27.00 juta rupiah 28.00 juta rupiah 29.00 juta rupiah 29.00 juta rupiah 19 Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan 53 Indeks ketahanan pangan 68.90 77,82 % 77,84 % 77,89 % 77,90 % 78,00 % 78,00 % 7 Mewujudkan Nagekeo sebagai tempat kunjungan/singgah para wisatawan dan memperkuat sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, UMKM Terciptanya industri pariwisata yang inovatif dan kreatif sebagai hasil sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan Kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB 624.642,57 juta rupiah 666.293,02 juta rupiah 671.818,96 juta rupiah 681.532 juta rupiah 690.000 juta rupiah 700.000 juta rupiah 700.000 juta rupiah 20 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan nilai tambah sektor pertanian terhadap ketahanan ekonomi daerah 54 Laju Pertumbuhan Sektor Sekunder Terhadap Pembentukan PDRB 7.17 8.74 % -4.74 % 6.00 % 7.00 % 8.00 % 8.00 % 55 Laju Pertumbuhan Sektor Tersier Terhadap Pembentukan PDRB 6.85 6.26 % 1.94 % 5.00 % 6.00 % 7.00 % 7.00 % 56 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada lokasi wisata 12.727 13.000 Orang 7.000 Orang 7.000 Orang 12.000 Orang 15.000 Orang 15.000 Orang 57 Rata-rata lama tinggal wisatawan 1 1,5 hari 1,5 hari 1,5 hari 1,6 hari 1,7 hari 1,7 hari 58 Persentase koperasi sehat 30,86 35,80 % 30,00 % 39,42 % 44,12 % 47,06 % 47,06 % 21 Meningkatnya Iklim Investasi 59 Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi N/A 11.22 % 21.58 % 31.26 % 14.35 % 9.14 % 9.14 % 8 Mewujudkan mutu sumber daya manusia dan infrasruktur wilayah yang mendukung peningkatan daya saing daerah Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) N/A N/A 1,6088 2,2960 2,3500 2,5100 2,5100 22 Meningkatnya riset dan inovasi daerah serta kualitas angkatan kerja yang mendukung daya saing daerah 60 Indeks Inovasi Daerah N/A N/A 12 12 50 100 100 61 Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara SMA 11.037 12.284 Orang 14.697 Orang 14.980 Orang 15.350 Orang 15.600 Orang 15.600 Orang 62 Penduduk usia produktif/bekerja dengan pendidikan setara Perguruan Tinggi 7.834 6.621 Orang 9.722 Orang 10.850 Orang 11.000 Orang 12.000 Orang 12.000 Orang 63 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 63,80 67,14 % 70,05 % 73 % 76 % 79 % 79 % mmmmmAsIl 293 No Misi/Tujuan / Sasaran Indikator Kondisi Awal Target tahun ke - Kondisi Akhir 1 2 3 4 5 23 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi 64 Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman 79.35 76.73 % 78.75 % 82.47 % 85.7 % 86.45 % 86.45 % 65 Cakupan desa/kelurahan yang terjangkau layanan internet 25 25 % 40 % 52 % 59.6 % 75 % 75 % 66 Desa/Kelurahan yang mendeklarasikan Gerakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) 12 13 16 17 21 28 28 67 Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani N/A N/A N/A N/A 100 100 100 68 Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah 28,82 30,65 35,04 36,30 38,19 40,35 40,35 69 Luas sawah yang dilayani jaringan irigasi 1995.01 Ha 2005.45 Ha 2698.64 Ha 3065.39 Ha 3128.74 Ha 3326.69 Ha 3326.69 Ha 70 Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman (semua sumber) 83.89 92.50 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 71 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik 70 77.50 % 78.10 % 80.50 % 82.00 % 85.00 % 85.00 % 72 Pengurangan luas genangan banjir di kawasan permukiman 50 324.5 Ha 125 Ha 116 Ha 100 Ha 150 Ha 150 Ha 73 Persentase pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 12 15 % 18 % 31.50 % 40 % 70 % 70 % 74 Persentase kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung 4.53 5.05 % 5.38 % 5.43 % 5.69 % 10.77 % 10.77 % 75 Jumlah pembangunan infrastruktur permukiman pada Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan dan Kawasan Strategis Lainnya 2 Permukiman 4 Permukiman 3 Permukiman 5 Permukiman 6 Permukiman 4 Permukiman 24 Permukiman 76 Persentase kondisi mantap jalan kabupaten N/A N/A % 47.66 % 49.83 % 55.05 % 56.00 % 56.00 % 77 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 20 20 % 20 % 20 % 20 % 30 % 30 % 78 Persentase pemenuhan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 38 47 % 50 % 62 % 84 % 92 % 92 % 79 Persentase Rumah Layak Huni 50.13 52.97 % 55.72 % 61.57 % 65.19 % 68.56 % 68.56 % 80 Rasio Konektivitas Daerah 0,299 0,336 0,373 0,411 0,523 0,710 0,710 24 Meningkatnya status pembangunan desa/kelurahan, status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan bidang pertanahan 81 Indeks Desa Membangun (IDM) 0.5997 0.6009 0.6282 0.6446 0.6588 0.6750 0.6750 82 Rata-Rata Tingkat Perkembangan Kelurahan N/A N/A N/A 225 250 300 300 83 Persentase peningkatan jumlah lahan aset pemda dan lahan masyarakat yang berstatus legal 38 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 80 % mmmmmAsIl ts 294 No Misi/Tujuan / Sasaran Indikator Kondisi Awal Target tahun ke - Kondisi Akhir 1 2 3 4 5 9 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN melalui peningkatan etos kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas KKN dan transparan Indeks Reformasi Birokrasi N/A N/A N/A 48.41 49.96 50.25 50.25 25 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN 84 Nilai SAKIP Daerah 61.82 62.35 62.67 62.91 65.00 70.00 70.00 85 Nilai MCP Pengawasan 34 3 % 20 % 40 % 45 % 50 % 50 % 86 Indeks Kapasitas Fiskal 0.423 0.315 0.332 0.318 0.335 0.337 0.337 87 Nilai MCP tata kelola keuangan desa 10 35 % 5 % 62 % 65 % 70 % 70 % 88 Nilai MCP pengadaan barang dan jasa 20 33 % 24 % 57 % 60 % 65 % 65 % 89 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) N/A N/A N/A N/A 74.500 78.000 78.000 90 Persentase kelengkapan Profil Desa pada aplikasi 0 % % % % % 0 % 91 Maturitas SPIP 2 2 Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 92 Level Kapabilitas APIP 3 DC 3 DC Level 3 DC Level 3 DC Level 3 Level 3 Level 3 Level 93 Indeks Kualitas Kebijakan N/A N/A N/A N/A 50 60 60 94 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja N/A 21.28 21.38 21.41 23.00 25.00 25.00 95 Persentase Penerapan delapan Area Reformasi Birokrasi 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96 Indeks Sistem Merit N/A N/A N/A 0,41-0,60 0,61-0,80 0,61-0,80 0,61-0,80 97 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran Kinerja N/A 16.09 16.15 16.22 18.00 20.00 20.00 98 Indeks Pencapaian SPM N/A N/A 100 100 100 100 100 99 Nilai MCP Perencanaan dan Penganggaran 28 60 % 17 % 76 % 80 % 85 % 85 % 100 Opini LKPD WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 101 Indeks Pelayanan Publik N/A N/A 1.83 1.85 1.90 1.95 1.95 26 Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan 102 Kualitas Pengelolaan Arsip N/A 30 37.16 100 100 100 100 103 Indeks SDI N/A N/A N/A 38 % 39 % 40 % 40 % 104 Indeks SPBE N/A 2.00 N/A 1.6 2.3 2.6 2.6 mmmmmAsIl 295 Tabel 8-3 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021-2023 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 1 2 Program Pengelolaan Pendidikan 1 Persentase satuan pendidikan PAUD yang memenuhi SNP sarpras N/A 4 % 8 % 10 % 20 % 30 % 30 % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Persentase Data Pokok Pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Persentase satuan pendidikan SD/MI yang memenuhi SNP sarpras N/A 25 % 35,12 % 55 % 56 % 60 % 60 % 4 Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang memenuhi SNP sarpras N/A 63,11 % 65,25 % 72,34 % 75,16 % 90 % 90 % 5 Persentase satuan pendidikan SKB yang memenuhi SNP sarpras N/A 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 30 % 6 Persentase Data Pokok Pendidikan SD/MI yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 7 Persentase Data Pokok Pendidikan SMP/MTs yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8 Persentase Data Pokok Pendidikan SKB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 9 Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional N/A N/A N/A 1.55 1.65 1.75 1.75 10 Rata-rata keompetensi Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional N/A N/A N/A 1.44 1.54 1.64 1.64 11 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional N/A N/A N/A 1.74 1.74 1.94 1.94 12 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional N/A N/A N/A 1.65 1.74 1.84 1.84 13 APM PAUD N/A 44 % 56,66 % 72,11 % 73 % 74 % 74 % 14 APM SD/MI 98.79 99,48 98,70 89,11 90 92 92 15 APM SMP/MTs 73.69 73,96 75,50 67,35 75 76 76 1 1 3 Program Pengembangan Kurikulum 16 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17 Persentase satuan pendidikan SD/MI yang menerapkan program merdeka belajar N/A N/A N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 18 Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang menerapkan program merdeka belajar N/A N/A N/A 100 % 100 % 100 % 100 % mmmmmAsIl ts 296 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 1 1 4 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 19 Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan PAUD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20 Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SD/MI N/A 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 100 % 21 Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SMP/MTs N/A 50 % 60 % 80 % 90 % 100 % 100 % 22 Persentase pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan SKB N/A 10 % 30 % 50 % 60 % 80 % 80 % 1 1 5 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 23 Persentase layanan perijinan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Paket A dan Paket B) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1 1 6 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra 24 Persentase siswa yang menggunakan bahasa ibu pada kelas awal N/A - - - 50 % 50 % 50 % 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 2 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk 1:2.889 1:2.197 1:1.997 1:1.625 1:1.625 1:1.625 1:1.625 Dinas Kesehatan 2 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar 41.01 % 73 % 51 % 66 % 80 % 85 % 85 % 3 Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan RS Rujukan yang akurat, terbarukan, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan N/A - 20 % 30 % 70 % 80 % 80 % 4 Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan RS 71.43 % 80 % 80 % 82 % 100 % 100 % 100 % 5 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai standar 65.75 % 100 % 69.82 % 71.51 % 80.00 % 85.00 % 85.00 % 6 Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas yang akurat, terbarukan, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 7 Persentase ketersediaan obat esensial di Dinkes untuk kebutuhan Puskesmas 71.43 % 71.43 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8 Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk 1:2.889 1:2.197 1:1.997 1:1.625 1:1.625 1:1.625 1:1.625 BLUD RSD Aeramo 9 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar 41.01 % 73 % 51 % 66 % 80 % 85 % 85 % 10 Persentase keterisian Sistem Informasi Kesehatan RS Rujukan yang akurat, terbarukan, berkelanjutan dan terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan N/A N/A N/A N/A N/A 80 % 80 % 11 Persentase ketersediaan obat esensial di Dinas Kesehatan untuk kebutuhan RS 80 % 80 % 80 % 82 % 100 % 100 % 100 % mmmmmAsIl 297 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 12 Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) 4 2 4 2 0 0 0 Dinas Kesehatan 13 Persentase bumil KEK N/A 12.84 % 19.01 % 20.60 % 15 % 10 % 10 % 14 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 36 6 11 9 0 0 0 15 Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 80 % 92.15 % 99.7 % 99.2 % 100 % 100 % 100 % 16 Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup 5 2 2 4 0 0 0 17 Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif 76.04 % 68.50 % 76.20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 18 Prevalensi Wasting pada balita 2.10 % 3.60 % 4.30 % 7,00 % 2,50 % 2,00 % 2,00 % 19 Persentase posyandu aktif 52.57 % 58.10 % 40.10 % 45.40 % 70,00 % 100 % 100 % 20 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan 93.60 % 92,40 % 88,40 % 93 % 95 % 100 % 100 % 21 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 11.63 % 36.80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 22 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 68.12 % 74.40 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 23 Angka kesakitan malaria (API) N/A N/A 0 0 0 0 0 24 Cakupan vaksinasi Covid-19 N/A - - 36.74 % 64% 100 % 100 % 25 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % 82.08 % 85 % 89 % 100 % 100 % 100 % 26 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 14.29 % 45.60 % 50 % 58.27 % 100 % 100 % 100 % 27 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 35.14 % 30.60 % 48.70 % 53 % 100 % 100 % 100 % 28 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 17.87 % 18 % 20.50 % 95.40 % 100 % 100 % 100 % 29 Persentase peningkatan peserta Jaminan Kesehatan 68.87 % 60.80 % 24.50 % 89 % 100 % 100 % 100 % 1 2 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 30 Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya N/A 60 % 62 % 50 % 60 % 65 % 65 % 31 Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya N/A N/A N/A N/A 100 % 100 % 100 % BLUD RSD Aeramo mmmmmAsIl 298 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 1 2 4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 32 Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan tempat PIRT) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan N/A - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas Kesehatan 1 2 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 33 Persentase Desa/Kelurahan ber-PHBS 14.27 % 30,23 % 37.11 % 28.65 % 40 % 45 % 45 % 34 Presentase Keluarga mempunyai akses air bersih 90.50 % 93 % 93 % 93 % 95 % 95 % 95 % 35 Presentase Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 76.40 % 91.30 % 92 % 96.80 % 97 % 100 % 100 % 36 Presentase Desa STBM 10.16 % 10.60 % 13.30 % 14.20 % 25 % 50 % 50 % 37 Presentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan 57.70 % 64.10 % 81.80 % 27.60 % 80 % 85 % 85 % 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 3 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 1 Jumlah tampungan air baku yang dibangun 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 45.000 45.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Persentase DI Kewenangan Kabupaten yang berfungsi optimal 50 % 60 % 70 % 75 % 80 % 85 % 85 % 1 3 3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan SPAM 3 Jumlah air minum yang disalurkan SPAM Perkotaan (BLUD SPAM) dan SPAM Perdesaan 58.264,8 60.935,6 68.200 70.406,6 72.600 74.800 74.800 4 Jumlah Air Minum yang Disalurkan 52968 55396 62000 64006 66000 68000 68000 BLUD SPAM 1 3 4 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 5 Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan di kawasan prioritas N/A 77.5 % 78 % 80 % 82 % 85 % 85 % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 3 5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 6 Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman N/A 22 Desa/ Kelurahan 22 Desa/ Kelurahan 22 Desa/ Kelurahan 23 Desa/ Kelurahan 23 Desa/ Kelurahan 113 Desa/ Kelurahan 1 3 6 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 7 Jumlah sistem drainase yang terbangun di kawasan permukiman priroritas N/A 1 Permukiman 2 Permukiman 2 Permukiman 2 Permukiman 3 Permukiman 3 Permukiman 1 3 7 Program Pengembangan Permukiman 8 Jumlah infrastruktur yang dikembangkan di kawasan permukiman dan antar permukiman 2 3 2 4 5 3 17 1 3 8 Program Penataan Bangunan Gedung 9 Cakupan penyelenggaraan bangunan gedung N/A 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 50 % 1 3 9 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 10 Cakupan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan prioritas N/A 20 % 30 % 40 % 45 % 50 % 50 % 1 3 10 Program Penyelenggaraan Jalan 11 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik N/A N/A 38.03 % 46.06 % 51.94 % 52.00 % 52.00 % 12 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang N/A N/A 9.56 % 2.27 % 2.80 % 15.80 % 15.80 % 13 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan N/A N/A 3.03 % 5.31 % 9.46 % 7.00 % 7.00 % 14 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat N/A N/A 49.38 % 46.54 % 35.80 % 35.00 % 3500 % mmmmmAsIl ts 299 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 1 3 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 15 Persentase penyedia jasa konstruksi yang dibina N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 3 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 16 Persentase Pemenuhan Rencana Tata Ruang 10 % 25 % 30 % 50 % 80 % 90 % 90 % 17 Persentase Pemanfaatan Rencana Tata Ruang 80 % 80 % 80 % 80 % 90 % 95 % 95 % 18 Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang tata ruang 80 % 80 % 80 % 80 % 90 % 95 % 95 % 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 4 2 Program Pengembangan Perumahan 1 Persentase warga Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memperoleh rumah layak huni 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 1 4 3 Program Kawasan Permukiman 2 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani N/A N/A N/A N/A N/A 14 % 14 % 1 4 4 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 3 Persentase kawasan permukiman prioritas diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani 70 % 72 % 75 % 80 % 85 % 85 % 85 % 1 4 5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum 4 Jumlah permukiman yang ditangani kebutuhan PSU N/A 1 Permukiman 0 Permukiman 1 Permukiman 0 Permukiman 1 Permukiman 3 Permukiman 1 4 6 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 5 Jumlah Orang atau Badan Hukum Pengembang Perumahan yang memperoleh izin perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil - - - - - 1 1 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 5 2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 1 Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum N/A 20.59 % 25.93 % 10.00 % 16.67 % 20.00 % 20.00 % Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 1 5 3 Program Penanggulangan Bencana 2 Persentase penanganan pra bencana 15 % 96,09 % 99,94 % 91,62 % 100 % 100 % 100 % Badan Penanggulan gan Bencana Daerah 3 Persentase penanganan tanggap darurat bencana 15 % 50 % 87,70 % 74,12 % 100 % 100 % 100 % 4 Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1 5 4 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 6 Persentase Penurunan kejadian kebakaran dan non kebakaran N/A 10.52 % 11.76 % 13.33 % 15.38 % 18.18 % 18.18 % Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mmmmmAsIl 300 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 6 2 Program Pemberdayaan Sosial 1 Persentase PSKS perorangan, kelompok/lembaga yang diberdayakan N/A 38,10 % 31,03 % 44,74 % 36,36 % 37,33 % 37,33 % Dinas Sosial 1 6 3 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 2 Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1 6 4 Program Rehabilitasi Sosial 3 Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial dasar 33.78 % 34,51 % 34,17 % 30,73 % 32,65 % 37,58 % 37.58 % 1 6 5 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 4 Persentase keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 80,46 % 86,79 % 92,96 % 93,78 % 94,55 % 95,12 % 95,12 % 5 Persentase anak terlantar yang mengakses program perlindungan dan jaminan sosial 21,88 % 35,42 % 34,72 % 40,51 % 53,24 % 57,87 % 57,87 % 1 6 6 Program Penanganan Bencana 6 Persentase korban bencana yang tertangani 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1 6 7 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 7 Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peringatan kepeloporan, kepahlawanan dan keseteiakawanan sosial N/A 500 Orang 500 Orang 500 Orang 1.000 Orang 1.000 Orang 3.500 Orang 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 7 2 Program Perencanaan Tenaga Kerja 1 Cakupan pemenuhan rencana tenaga kerja - - - - 28,57 % 100 % 100 % Dinas Transmigras i dan Tenaga Kerja 2 7 3 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompotensi, keterampilan dan pelatihan pemagangan dalam negeri 25 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 60 % 2 7 4 Program Penempatan Tenaga Kerja 3 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 35 % 2 7 5 Program Hubungan Industrial 4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) - 0.57 % 1.13 % 1.06 % 5 % 10 % 10 % 5 Persentase pencegahan dan penyelesaian, perselisihan hubungan industrial di daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 8 2 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 1 Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintahan N/A 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 50 % Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 8 3 Program Perlindungan Perempuan 2 Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang melakukan pengaduan mendapatkan penangananan dan layanan komprehensif dari P2TP2A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % mmmmmAsIl ts 301 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 2 8 4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 3 Persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja 0 % 97 % 97,10 % 97,10 % 98 % 98,10 % 98.10 % 4 Persentase Anak Usia 7-12 yang tidak bersekolah lagi 0 % 0,80 % 0,38 % 0,80 % 0,50 % 0,38 % 0,38 % 2 8 5 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 5 Persentase ketersediaan profil data gender dan anak terpilah N/A N/A N/A N/A N/A 100 % 100 % 2 8 6 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6 Persentase Desa Layak Anak N/A 38,93 % 38,93 % 48,67 % 57,52 % 66,37 % 66,37 % 2 8 7 Program Perlindungan Khusus Anak 7 Angka kekerasan pada anak 12 44 17 13 5 0 0 2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 9 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 1 Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Lainnya yang mendukung Kemandirian Pangan 25 % 25 % 25 % 25 % 35 % 50 % 50 % Dinas Pangan 2 9 3 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2 Persentase cadangan pangan masyarakat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Skor Pola Pangan Harapan 65.80 57.2 53 62.1 65,00 66,00 66,00 2 9 4 Program Penanganan Kerawanan Pangan 4 Persentase daerah rentan pangan 0 % 44.25 % 19.47 % 51.33 % 45,00 % 35,00 % 35,00 % 2 9 5 Program Pengawasan Keamanan Pangan 5 Persentase pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 65 % 70 % 80 % 85 % 90 % 92 % 92 % 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 2 Program Pengelolaan Izin Lokasi 1 Persentase Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha N/A N/A N/A N/A 70 % 80 % 80 % Sekretariat Daerah 2 10 4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2 Persentase penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan 50 % 60 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2 10 5 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 3 Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 0 % % % % % % 0 % 2 10 6 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 4 Persentase Tanah Objek Reforma Agraria yang Diredistribusi 60 % 65 % 70 % 80 % 80 % 90 % 90 % 2 10 7 Program Penetapan Tanah Ulayat 5 Cakupan penetapan tanah ulayat N/A N/A N/A N/A N/A 30 % 0 % Sekretariat Daerah 2 10 10 Program Penatagunaan Tanah 6 Cakupan perencanaan penggunaan tanah dan pemetaan zona nilai tanah N/A N/A N/A N/A N/A 30% 30% 7 Persentase bidang tanah aset pemda dan masyarakat miskin yang disertifikasi N/A N/A N/A N/A N/A 40 % 40 % 8 Cakupan peta kadastral kabupaten N/A N/A N/A N/A N/A 10 % 10 % mmmmmAsIl ts 302 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 1 Persentase pemenuhan KLHS terhadap KRP kabupaten 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas Lingkungan Hidup 2 11 3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2 Persentase pengurangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 11 4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3 Jumlah kekayaan sumber daya alam hayati yang dilestarikan di luar kawasan hutan 10 Jenis 11 Jenis 12 Jenis 15 Jenis 20 Jenis 21 Jenis 21 Jenis 2 11 5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 4 Cakupan penanganan Limbah B3 dalam kabupaten N/A N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 11 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5 Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kajian lingkungan,izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 11 7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH 6 Jumlah anggota MHA yang melaksanakan kegiatan PPLH N/A N/A N/A N/A 1 MHA 1 MHA 2 MHA Dinas Lingkungan Hidup 2 11 8 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 7 Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan PPLH 0 Pokmas 0 Pokmas 0 Pokmas 0 Pokmas 0 Pokmas 1 Pokmas 1 Pokmas 2 11 9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8 Jumlah penghargaan PPLH tingkat kabupaten 2 Orang/ Kelompok 0 Orang/ Kelompok 0 Orang/ Kelompok 0 Orang/ Kelompok 0 Orang/ Kelompok 3 Orang/ Kelompok 3 Orang/ Kelompok 2 11 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 9 Persentase penyelesaian penanganan pengaduan tingkat kabupaten 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan 10 Jumlah pengurangan timbulan sampah 582,18 Ton/Thn 424,95 Ton/Thn 506,71 Ton/Thn 274,04 Ton/Thn 6494,18 Ton/Thn 6494,18 Ton/Thn 6.494,18 Ton/Thn 11 Jumlah penanganan timbulan sampah 1,85 Ton/Thn 1,85 Ton/Thn 63,36 Ton/Thn 63,36 Ton/Thn 17.317,82 Ton/Thn 17.317,82 Ton/Thn 17.317,82 Ton/Thn mmmmmAsIl ts 303 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 2 Program Pendaftaran Penduduk 1 Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 86.50 % 83.15 % 86.63 % 82.32 % 93.77 % 95.00 % 95.00 % Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 2 Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 76.35 % 80.00 % 81.10 % 84.59 % 92.00 % 95.00 % 95.00 % 3 Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak N/A N/A 5.72 % 20.94 % 40.00 % 50.00 % 50.00 % 2 12 3 Program Pencatatan Sipil 4 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun 90.08 % 92.00 % 95.54 % 94.51 % 95 % 97 % 97 % Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 5 Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6 Persentase kepemilikkan akta perkawinan bagi pasangan berstatus kawin 44.10 % 51.04 % 63.12 % 62.79 % 87.76 % 90.00 % 90.00 % 7 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 37.78 % 41.09 % 47.40 % 49.68 % 87.93 % 90 % 90 % 2 12 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 9 Persentase pemanfaatan data kependudukan - - - 25 % 40 % 60 % 60 % Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 10 Ketersedian database kependudukan skala kabupaten 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 1 Database 2 12 5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 11 Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 24 Dokumen 12 Cakupan profil kependudukan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 2 Program Penataan Desa 1 Jumlah desa persiapan yang ditetapkan 33 Desa 33 Desa 33 Desa 33 Desa 33 Desa 33 Desa 33 Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 13 3 Program Peningkatan Kerjasama Desa 2 Jumlah kerja sama antar desa dan kerja sama lainnya yang difasilitasi 11 13 0 15 15 20 63 2 13 4 Program Administrasi Pemerintahan Desa 3 Persentase Desa yang menerapkan tata kelola keuangan desa sesuai standar 50 % 50 % 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % 2 13 5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 4 Jumlah desa maju 4 Desa 4 Desa 9 Desa 10 Desa 11 Desa 12 Desa 12 Desa 5 Jumlah desa berkembang 32 Desa 52 Desa 61 Desa 63 Desa 65 Desa 66 Desa 66 Desa 6 Jumlah desa tertinggal 36 Desa 36 Desa 25 Desa 23 Desa 20 Desa 18 Desa 18 Desa 7 Jumlah desa sangat tertinggal 5 Desa 5 Desa 2 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa 8 Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat N/A N/A N/A N/A 100 % 100 % 100 % Kec. Boawae N/A N/A N/A N/A N/A 100 % 100 % Kec. Aesesa N/A N/A N/A N/A N/A 100 % 100 % Kec. Mauponggo N/A N/A N/A N/A N/A 100 % 100 % Kec. Nangaroro N/A N/A N/A N/A N/A 100 % 100 % Kec. Wolowae N/A N/A N/A N/A N/A 100 % 100 % Kec. Keo Tengah N/A N/A N/A N/A N/A 100 % 100 % Kec.AeSelatan mmmmmAsIl 304 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 2 Program Pengendalian Penduduk 1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun" 3.40 2.70 2.67 2.64 2.61 2.58 2.58 Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana 2 14 3 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) 24.11 % 20.80 % 20.21 % 19.62 % 19.03 % 18.44 % 18.44 % 2 14 4 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 3 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) N/A 35.09 33.17 31.4 29.76 28.25 28.25 4 Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 60 % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1 Rasio Konektivitas Darat 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,80 0,80 Dinas Perhubungan 2 15 3 Program Pengelolaan Pelayaran 2 Rasio Konektivitas Perairan 50 60 62 85 100 30 30 2 15 4 Program Pengelolaan Penerbangan 3 Persentase pemenuhan izin tempat tinggal landas dan mendarat helikopter N/A N/A N/A 5 % 10 % 15 % 15 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 2 Program Informasi Dan Komunikasi Publik 1 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk program prioritas provinsi dan nasional yang dipublikasikan 22 % 44 % 68 % 90 % 91 % 93 % 93 % Dinas Komunikasi dan Informatika 2 16 3 Program Aplikasi Informatika 2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Akses Internet dan Aplikasi dalam mendukung Smart City N/A N/A 20 % 30 % 50 % 60 % 60 % 3 Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung 52 % 52 % 67 % 67 % 67 % 70 % 70 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 1 Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam 83.95 % 83.95 % 99 % 74 % 75 % 75 % 75 % Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2 17 3 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 2 Persentase tingkat kepatuhan koperasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 17 4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3 Persentase peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP 33.33 % 33.33 % 30.00 % 38.46 % 43.27 % 45.19 % 45.19 % 2 17 5 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 4 Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian 39.51 % 76.54 % 23,00 % 41.00 % 60.78 % 63.73 % 63.73 % 2 17 6 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 5 Persentase koperasi yang meningkat volume usaha koperasi 83.95 % 83.95 % 67.00 % 98.08 % 100 % 100 % 100 % 2 17 7 Program Pemberdayaan UMKM 6 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 25.25 % 25.69 % 26.13 % 26.57 % 36.36 % 44.44 % 44.44 % 2 17 8 Program Pengembangan UMKM 7 Persentase peningkatan unit usaha yang mengalami peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 35 % mmmmmAsIl 305 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1 Nilai realisasi investasi (RP) 300.000.000.000 333.660.490.900 405.660.490.900 532.462.572.822 608.860.572.822 664.521.972.822 664.521.972.822 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 3 Program Promosi Penanaman Modal 2 Besaran Rencana Investasi yang diajukan (RP) 300.000.000.000 410.000.000.000 482.000.000.000 589.000.000.000 698.140.000.000 809.462.800.000 809.462.800.000 2 18 4 Program Pelayanan Penanaman Modal 3 Waktu penerbitan izin 21 Hari 14 Hari 7 Hari 4 Hari 2 Hari 1 Hari 1 Hari 2 18 5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4 Cakupan pelaksanaan pengendalian penanaman modal 50 % 57,95 % 65,91 % 77,27 % 82,95 % 88,64 % 88,64 % 2 18 6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 5 Persentase data sektor perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 1 Persentase pemuda yang terlibat dalam organisasi pemuda pelopor, wirausahawan pemula dan pemuda kader N/A 99.3 % 9.3 % 9.3 % 29.3 % 100 % 100 % Dinas Kepemudaa n dan Olahraga 2 19 3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 2 Persentase cabang olahraga yang dibina N/A 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 2 19 4 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 3 Persentase satuan lembaga pendidikan dasar dan menengah yang terlibat aktif dalam kegiatan kepramukaan N/A 80 % 80 % 80 % 90 % 95 % 100 % 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 2 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 Persentase pemenuhan data sesuai dengan prinsip satu data 25 % 33 % 36 % 78 % 93 % 100 % 100 % Dinas Komunikasi dan Informatika 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 2 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 1 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) N/A N/A N/A N/A 1 1 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 2 Program Pengembangan Kebudayaan 1 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan N/A 60 % 65 % 65 % 67 % 75 % 75 % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Persentasae kampung adat yang direvitaslisasi 30 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 60 % 2 22 3 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung/menonton secara langsung pertunjukan seni 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % mmmmmAsIl 306 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 4 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan seni sebagai sumber penghasilan N/A 10 % 20 % 25 % 30 % 35 % 35 % 2 22 4 Program Pembinaan Sejarah 5 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah N/A 50 % 50 % 60 % 70 % 75 % 75 % 2 22 5 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 6 Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan N/A 5 5 5 5 5 5 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 2 Program Pembinaan Perpustakaan 1 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 41.63 % 99 % 98 % 76,39 % 87,96 % 99,57 % 99,57 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 23 3 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 2 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 13.24 % 15 % 20 % 25 % 50 % 80 % 80 % 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 2 Program Pengelolaan Arsip 1 Prosentase pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota yang sesuai standar 2 % 5 % 32 % 33 % 35 % 38 % 38 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 2 24 3 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 2 Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip yang dikelola N/A N/A N/A N/A N/A 25 % 25 % 2 24 4 Program Perizinan Penggunaan Arsip 3 Persentase perizinan penggunaan arsip yang sesuai standar N/A N/A N/A N/A N/A 25 % 25 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 1 Produksi Perikanan Tangkap 2.374 ton 2.421.84 ton 2.987,88 ton 3.077.48 ton 3.300 ton 3.600 ton 15.387,20 ton Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 2 Produksi Perikanan Budidaya 70,6 ton 92,85 ton 92,31 ton 93,85 ton 100 ton 150 ton 529.01 ton 3 Produksi Garam rakyat 2264 ton 2.743,75 ton 2.707 ton 2.739,80 ton 2.801 ton 2.900 ton 13.891,55 ton 3 25 5 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 4 Persentase penurunan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 25 6 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 5 Konsumsi Ikan per kapita per tahun (kg/perkapita/tahun) 17.12 17.41 18.71 19.85 20.61 22.06 22.06 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1 Jumlah Destinasi Pariwisata prioritas yang terpenuhi kebutuhan sarana prasarana dasar NA 1 1 1 4 4 4 Dinas Pariwisata mmmmmAsIl ts 307 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 3 26 3 Program Pemasaran Pariwisata 2 Jumlah Daya Tarik Wisata Prioritas yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan nusantara N/A 6 % 17 % 20 % 20 % 20 % 20 % 3 26 4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan HAKI 3 Jumlah komunitas ekonomi kreatif aktif dalam kreatif hub N/A 4 4 4 4 4 8 3 26 5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 4 Jumlah Sumber Daya Manusia terlatih yang aktif dalam jejaring pariwisata dan ekonomi kreatif N/A 200 orang 80 orang 310 orang 250 orang 513 orang 1378 orang 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 1 Persentase peningkatan produksi tanaman pangan 3,68 % 7,51 % -17 % -33 % 2 % 2 % 2 % Dinas Pertanian 2 Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura -35.94 % -8,4 % 49,1 % 10,8 % 10,0 % 12,0 % 12,0 % 3 Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan 0.2 % -0,4 % -19,1 % 29,6 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 4 Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%) 8.57 % 15.80 % 17.60 % 20.10 % 22.20 % 24.40 % 24.40 % 3 27 3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5 Luas lahan pertanian yang difasilitasi jalan usaha tani 58.8 181,8 769,8 1.228,80 1.228,8 1.428,80 1.428,80 Dinas Pertanian 6 Luas lahan perkebunan yang difasilitasi jalan produksi 100 150 150 200 200 250 250 7 Luas lahan pertanian yang difasilitasi prasarana air baku pertanian 1.176 4.952 4.952 5.187 5.187 5.187 5.187 8 Luas lahan peternakan yang difasilitasi jalan produksi (HA) 551.52 1.494,23 2.584,44 2.584,44 2.584,44 2.712,70 2.712,70 9 Luas lahan peternakan yang difasilitasi prasarana air baku peternakan (HA) 38.83 39.4 39.49 40.08 45.97 86.19 86.19 3 27 4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 10 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%) 100 % 100 % 28.57 % 42.86 % 100 % 100 % 100 % Dinas Peternakan 3 27 5 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 11 Persentase luas areal pengendalian dan penaggulangan bencana OPT 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 12 Persentase wilayah yang terkendali dari bencana penyakit hewan 100 % 100 % 92.92 % 85.84 % 100 % 100 % 100 % 3 27 6 Program Perizinan Usaha Pertanian 13 Persentase peningkatan Penerbitan Rekomendasi Produksi Benih N/A 10.45 % 5 % 9 % 9 % 10 % 10 % Dinas Pertanian 14 Jumlah Penerbitan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Pemasukan dan Pengeluaran ternak dan bahan asal ternak 40 45 300 309 320 330 1.304 mmmmmAsIl 308 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 3 27 7 Program Penyuluhan Pertanian 15 Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Pertanian 1289 Kelompok 1252 Kelompok 1278 Kelompok 1358 Kelompok 1423 Kelompok 1450 Kelompok 1450 Kelompok 16 Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Peternakan 39 Kelompok 75 Kelompok 103 Kelompok 152 Kelompok 163 Kelompok 175 Kelompok 175 Kelompok 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3 28 4 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 1 Luas kawasan bambu yang dikembangkan melalui program desa wanatani bambu - - - - 750 Ha 172 Ha 922 Ha Dinas Lingkungan Hidup 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 5 Program Pengelolaan EBT 1 Besaran Energi Baru Terbarukan N/A 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Sekretariat Daerah 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 2 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 1 Persentase perorangan/badan usaha yang memiliki izin usaha perdagangan N/A N/A 30.00 % 35,00 % 40,00 % 50,00 % 50,00% % Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3 30 3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai aturan yang berlaku 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 30 4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 3 Persentase frekuensi pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting 100 % 100 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4 Persentase kenaikan harga yang bergejolak terhadap harga pangan - - - - 0.25 % 0.25 % 0.25 % 3 30 5 Program Pengembangan Ekspor 5 Jumlah barang atau komoditi yang diekspor keluar daerah dalam tahun berjalan 941/13.258 Ton/Hewan 1.049/11.567 Ton/Hewan 1.750/8.500 Ton/Hewan 290/8.351 Ton/Hewan 50/8.500 Ton/Hewan 600/9.000 Ton/Hewan 600/9.000 Ton/Hewan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3 30 6 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 6 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera atau tera ulang dalam tahun berjalan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 7 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 30 7 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 8 Persentase peningkatan perdagangan komoditi potensial daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku N/A N/A N/A N/A N/A 100 % 100 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 2 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah 8.46 % 10.66 % 15.95 % 20.17 % 25.94 % 30.21 % 30.21 % Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3 31 3 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 2 Persentase pengendalian izin usaha industri N/A N/A 5 % 10 % 15 % 20 % 20 % 3 31 4 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 3 Terkelolanya informasi industri secara lengkap dan terkini N/A N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % mmmmmAsIl 309 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 2 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 1 Prosentase pemenuhan rencana satuan kawasan pemukiman 35,01 % 35,02 % 35,02 % 35,03 % 37,15 % 40,33 % 40,33 % Dinas Transmigras i dan Tenaga Kerja 3 32 3 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2 Prosentase pemenuhan daya tampung transmigran pada satuan pemukiman yang di bangun 2,80 % 2,82 % 2,82 % 3,06 % 3,28 % 4,81 % 4,81 % 3 32 4 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3 Prosentase KK transmigran yang difasilitasi menuju kemandirian 10 % 10 % 10 % 30 % 50 % 90 % 90 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 4 1 2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 1 Persentase OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan LKjIP kategori B N/A 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 100 % Sekretariat Daerah4 1 3 Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase OPD rumpun perekonomian dan pembangunan dengan LKjIP kategori B N/A 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 100 % 4 2 SEKRETARIAT DPRD 4 2 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 1 Persentase agenda Kerja DPRD yang dilaksanakan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sekretariat DPRD 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 1 PERENCANAAN 5 1 2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD 60 75 70 85 90 100 100 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2 Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian dan evaluasi yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian target kegiatan prioritas atau proyek prioritas yang ada dalam agenda pembangunan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 3 Persentase hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5 1 3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada renja yang masuk dalam RKA berbasis pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 Persentase hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6 Persentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PDPersentase kegiatan prioritas atau proyek prioritas pada RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran agenda PN/PP/PD 60 75 70 85 90 100 100 mmmmmAsIl ts 310 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 7 Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian dan evaluasi yang dijalankan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian target kegiatan prioritas atau proyek prioritas yang ada dalam agenda pembangunan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5 2 KEUANGAN 5 2 2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Cakupan Penatausahaan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Badan Keuangan Daerah 2 Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Berkarakateristik Kualitatif 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dengan target kinerja kegiatan prioritas/proyek prioritas dan pemenuhan mandatory spending 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4 Fleksibilitas Keuangan 2.22 % 2.16 % 2.22 % 2.12 % 2.23 % 2.38 % 2.48 % 5 Solvabilitas Operasional 1.19 1.23 1.16 0.78 0.82 0.86 0.86 6 Solvabilitas Jangka Pendek 10.96 % 4.46 % 4.17 % 5.92 % 7.67 % 9.42 % 9.42 % 7 Persentase pemenuhan kebutuhan Standar Harga dalam SIPD Penganggaran N/A N/A N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 5 2 3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 8 Solvabilitas Jangka Panjang 1.528.653.759 .506,72 1.566.246.563.2 61,76 1.644.395.036.814, 99 1.869.810.294.908, 78 1.865.837.144.5 88,02 1.895.269.096.9 97,31 1.895.269.096.99 7,31 Badan Keuangan Daerah 9 Solvabilitas Layanan 10.952.046,25 11.084.547,51 11.515.371,41 12.947.569,45 11.331.315,94 11.457.800,15 11.457.800,15 10 Persentase peningkatan Indeks Pengelolaan barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5 2 4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 11 Persentase pertumbuhan PAD (33,17) % 0,71 % 6,73 % 0,35 % 5,10 % 5,50 % 5,50 % 5 3 KEPEGAWAIAN 5 3 2 Program Kepegawaian Daerah 1 Persentase pemenuhan kebutuhan ASN profesional sesuai kebutuhan Perangkat Daerah 70 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 90 % Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2 Cakupan ASN yang mendapatkan assesment JPT dan Jabatan Administrasi 60 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 80 % 5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 4 2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Cakupan ASN yang mendapatkan diklat penjenjangan, sertifikasi dan diklat fungsional 30 % 30 % 30 % 42 % 60 % 70 % 70 % 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 5 2 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1 Cakupan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang dijalankan dalam pembangunan daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Bappelitbangda 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 1 INSPEKTORAT DAERAH 6 1 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan 1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 83 % 86 % 82 % 93 % 95 % 100 % 100 % Inspektorat6 1 3 Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi 2 Persentase Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah 73 % 83 % 85 % 87 % 95 % 100 % 100 % 7 UNSUR KEWILAYAHAN mmmmmAsIl ts 311 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 7 1 KECAMATAN 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 1 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan ke kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Aesesa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Boawae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Mauponggo 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Nangaroro 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Wolowae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Keo Tengah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Ae. Selatan 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Aesesa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Boawae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Mauponggo 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Nangaroro 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Wolowae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Keo Tengah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Ae.Selatan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3 Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Aesesa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Boawae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Mauponggo 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Nangaroro 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Wolowae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Keo Tengah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Ae. Selatan 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4 Persentase desa/kelurahan rawan konflik sosial yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Aesesa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Boawae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Mauponggo 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Nangaroro 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Wolowae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Keo Tengah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Ae.Selatan 7 1 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 Persentase desa yang memenuhi standar administrasi desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Aesesa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Boawae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Mauponggo 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Nangaroro 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Wolowae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Keo Tengah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Ae. Selatan 6 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Aesesa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Boawae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Mauponggo 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Nangaroro 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Wolowae 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Keo Tengah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Ae. Selatan mmmmmAsIl ts 312 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir RPJMD PD Penanggung jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 1 2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 1 Persentase daerah rawan gangguan ketenteraman yang dibina wawasan kebangsaan 30 % 30 % 40 % 35 % 40 % 45 % 45 % Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik 8 1 3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 2 Persentase parpol yang aktif 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8 1 4 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 3 Persentase ormas yang aktif 30 % 36 % 36 % 40 % 45 % 60 % 60 % 8 1 5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 4 Persentase Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya N/A 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 70 % 8 1 6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 5 Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % X X XX X XX 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah N/A N/A N/A N/A 60.00 65.00 65.00 2 Persentase OPD rumpun administrasi umum dengan LKjIP kategori B 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sekretariat Daerah 3 Jumlah Air Minum yang Disalurkan 52.968 M3 55.396 M3 62.000 M3 64.006 M3 66.000 M3 68000 M3 68.000 M3 BLUD SPAM 4 Persentase pemenuhan pelayanan RS N/A N/A N/A N/A 100 100 % 100 % BLUD RSD Aeramo 5 Persentase Pemenuhan SDM kesehatan lainnya yang sesuai standar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % mmmmmAsIl P-PJMD 2018-2023 ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • NAGEKEO 2 the heart o ores CJ
  2. 1.Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
  3. 2.Mengingat Tahun 2024 adalah tahun transisi, maka substansi perencanaan strategis yang ada dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2024.
  4. 3.Perangkat Daerah Kabupaen Nagekeo berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 melalui sinkronisasi dengan pemerintah dan pemerintahan provinsi serta kolaborasi dengan masyarakat, LSM, dunia usaha, akademisi dan media. mmmmmag 314
  5. 4.Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Nagekeo berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 ke dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Tahun 2018-2023.
  6. 5.Kepala Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Nagekeo berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
  7. 6.Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  8. 7.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Nagekeo melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaen Nagekeo Tahun 2018-2023. 9.2 Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, pada saat RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 – 2029 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 dalam tahun bekenan dan memperhatikan kelanjutan kebijakan pembangunan tahun sebelumnya sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Nagekeo Tahun mmmmmag 315 2018-2023, RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan program strategis nasional dan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Nagekeo Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta kebutuhan prioritas pembangunan lainnya bagi masyarakat. 9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Untuk mengatasi kekurangan anggaran untuk membiayai program/kegiatan yang memiliki nilai prioritas tinggi seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan dapat dilakukan dengan arah sebagai berikut:
  9. 1.Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya serta kerja sama Pemerintah Daerah dan Swasta (Public-Private Partnership) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur Kerjasama daerah, diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik serta pembangunan kapasitas yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mmmmmag 316 meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
  10. 2.Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaaan (Corporate Social and Environmental Responsibility/CSR and CER) diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
  11. 3.Koordinasi dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan perilaku yang lebih baik bagi masyarakat.
  12. 4.Kemitraan dengan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, BUMN/BUMD, Swasta, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Lembaga Internasional dan Pemerintah Desa dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan IPM, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dengan berpedoman pada kaedah regulasi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang ada. mammammmgs)E DON BOSCO DO "DSEWES 553757) BUPTET WIS SEJTER#, DWI7IL, 9an BE210R'BT mzu.a.u) Pzm9Sunn 3TOR PR7man Dan PRu3Tr? ' ' ' . ' ' • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • ' ' . • • • • (Cappelitbangda Nagekeo Gbappelitbangnageke0 [+62 812 1255 3647