DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah be berapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Kepala Daerah mempunya tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Mengingat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022; I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO dan BUPATI NAGEKEO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat :

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Laporan Operasional;
d.Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Neraca;
f.Laporan Arus Kas; dan
g.Catalan alas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah Rp 702.853.486.223,09 Rp 721.124.381.735,29 () Surplus/ (Defisit) Rp (18.270.895.512,20)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Pembiayaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp Rp 37.615.244.080,99 5.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 32.615.244.080,99

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: ( 1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(35.062.381.742,91) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 737.915.867.966,00 Realisasi Rp 702.853.486.223,09 (-) Selisih Kurang Rp(35.062.381.742,91)

(2)Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(50.603.180.289,71) Realisasi Rp 771.727.562.025,00 RD 721.124.381.735,29() Selisih Kurang Rp(50.603.180.289,71) dengan rincian sebagai berikut : Anggaran belanja setelah perubahan
(3)Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit Rp15.540.798.546,80 rincian sebagai berikut: sejumlah Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Realisasi Rp (33.811.694.059,00) Rp (18.270.895.512,20) (-) Sellsih Lebih Rp15.540.798.546,80
(4)Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(1.196.449.978,01) dengan rincian sebagai berikut : Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp 38.811.694.059,00 perubahan Rp 37.615.244.080,99 (-) Selisih Kurang Rp(1.196.449.978,01)
(5)Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp 5.000.000.000,00 perubahan Realisasi Realisasi Rp 5.000.000.000,00 (-) Sellsih Rp 0,00
(6)Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto Rp(1.196.449.978,01) dengan rincian sebagai berikut: Anggaran pembiayaan netto setelah Rp 33.811.694.059,00 sejumlah perubahan Realisasi Rp 32.615.244.080,99 (-l Selisih Kurang Rp(1.196.449.978,01)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut : I. Sal do Anggaran Le bih Awa!

2.Sal do Anggaran Le bih Akhir

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut : Rp 37.811.694.058,68 Rp 14.344.348.568,79 Surplus/ (Defisit) Operasi

3.Kegiatan Non Operasional a, Surplus/Defisit Non Operasional Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Blasa
4.Pos Luar Biasa

a.Beban Luar Biasa Jumlah Beban Luar Biasa Surplus/ (Defisit) Laporan Operasional Rp (2.655.098.417 ,44) Rp [(2.655.098.417,44)(+) Rp 672.873.758.164,98 Rp 650.233.802.528,29 (-) Rp 22.639.955.636,69 Rp 19.984.857.219,25 Rp 19.984.857.219,25 0,00 0,00 (+ Rp Rp Pendapatan - Laporan Operasional Be ban 1. 2.

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf d untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

1.Ekuitas Awai
2.Ekuitas Akhir Rp 2.048.089.882.945,89 Rp 2.038.589.655.418,39

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf e, per 31 Desember 2022 sebagai berikut : Rp 2.038.589.655.418,39 Rp 2.052.107.356.713,82a. Jumlah Aset

b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Rp 13.5 I 7.701.295,43

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.saldo kas awal per 1 Januari 2022 Rp 40.404.133.159,69
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 95.115.887.788,30 C. arus kas dari aktivitas investasi Rp (118.324.534.165,50)
d.arus kas dari aktivitas transitoris Rp 3.272.735. 708,00
e.saldo kas akhir per 31 Desember 2022 Rp 20.293.504.555,80

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. : Neraca

a.lampiran I
b.lampiran II C. lampiran Ill
d.lampiran IV
e.lampiran V
f.lampiran VI
g.lampiran Vil

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: : Laporan Realisasi Anggaran : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih : Laporan Operasional : Laporan Perubahan Ekuitas : Laporan Arus Kas : Catatan atas Laporan Keuangan
(2)Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…