DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistematika dan Isi RPJPD; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara ... Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerin tah Penggan ti U ndang- U ndang N omor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO dan BUPATINAGEKEO Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3.Rencana ...
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5.Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9.Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah basil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayab.
13.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai basil realisasi kinerja untuk kepastian ... kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
14.Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.
15.Bupati adalah Bupati Nagekeo.
16.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan dokumen RPJDP Tahun 2025-2045 adalah tersedianya dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2025-2045.
(2)Tujuan dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 -2045;
2. b.menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
3. c.menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian Pada setiap sasaran pokok se bagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045;
4. d.sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam pembangunan jangka menengah; dan
5. e.sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pasal 3

(1)Sistematika RPJPD meliputi:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
4. d.Bab IV Visi dan Misi Daerah;
5. e.Bab V ...
6. e.Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pakak Daerah; dan
7. f.Bab VI Penutup.
(2)Ketcntuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l] tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pasal 4

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo. Ditetapkan di Mbay Pada tanggal 19 Februari 2025 PENJABAT BUPATI NAGEKEO, TTD. DORIS ALEXANDER RIHI Diundangkan di Mbay pada tanggal 19 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TTD. LUKAS MERE LEMBARAN DAERAH KAUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 02/2025 Salinan Sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten lagekeo, YOHANES 'EAS MALO WEA,SH NIP. 19736129 20050 1 1009 PENJELASAN ... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dituangkan visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara yaitu: negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/ peradaban Bahari sebagai poros maritim dunia. Indonesia yang Berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diwilayahnya. Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor 5 terbesar di dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Indonesia yang berkelanjutan, yaitu negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan Pembangunan social, keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik. Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Nagekeo sangat cepat sehingga berdampak pada perubahan di berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi, politik, maupun aspek keamanan. Dengan keadaan ini maka Kabupaten Nagekeo mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik. Sebagai langkah untuk mengembangkan potensi-potensi, tantangan dan permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan arah pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (topdown) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan teknokratik sendiri dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJPD termasuk memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota dewan mulai dari penyusunan rancangan awal serta menginternalisasi dan mengakomodasi penjabaran dari agenda-agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom- up) dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai denganjenjang pemerintahan di Kabupaten Nagekeo, yaitu dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kata/ Kabupaten Administrasi serta tingkat Provinsi. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah baik dari tingkat Desa/ Keluarahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Adminsitrasi maupun dari seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan rumusan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, nilai dan budaya masyarakat Nagekeo serta respon atas berbagai isu strategis, maka rumusan Visi RPJPD Kabupaten Nagekeo tahun 2025-2045, yaitu "Nagekeo Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan Dengan Spirit To'o Jago Waga Sama" Hal ini menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan di Kabupaten Nagekeo. Secara keseluruhan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi dan program calon Bu pati dan wakil Bu pati dalam rencana pembangunan. Hal ini menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 2 LAMPIRAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045 ISi DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan Daerah merupakan sebuah kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah seperti yang tertuang pada Pasal 260 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Daerah sendiri dilaksanakan melalui tiga time frame perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk perencanaan 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk perencanaan 5 tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan. Ketiga time frame tersebut diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan RPJPD kabupaten tetangga. RPJPD Kabupaten Nagekeo memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun. Visi pembangunan jangka panjang daerah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD yang menjadi acuan bagi (calon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dengan periode RPJMD. RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 mengusung Visi - ] - "Terwujudnya Manusia Kabupaten Nagekeo Yang Mandiri, Maju, Adil, Berdaya guna Dan Berdaya saing Dalam Hu bungan Yang Serasi Dan Seim bang Dengan Komunitas Masyarakat Daerah Lainnya Dalam Bingkai Negara Kesatuan Saat ini, periode pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 sudah memasuki tahap akhir. Dalam kurun waktu dari 2009 hingga pada periode ketiga, akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan maupun hasil penyelenggaraan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 sehingga hasil evaluasi dan rekomendasi akan dijadikan sebagai salah satu dasar untuk perumusan visi, misi, dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunanjangka panjang daerah Kabupaten Nagekeo untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Kemudian, pembangunan 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dan mendukung Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 menuju FLOBAMORATA Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Visi Kabupaten Nagekeo Nagekeo Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan Dengan Spirit To'o Jago Waga Sama, maka perlu dilakukan Transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangda dalam mendorong kemajuan. Penyusunan RPJPD menjadi penting dan strategis karena keberadaannya sangat dibu tuhkan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerin tahan daerah. RPJPD menjadi koridor dan landasan dalam penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan maupun tahunan. Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagekeo periode 2009-2025 akan berakhir masa berlakunya. Sehingga, sesuai dengan amanat pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diamanatkan untuk menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045. Secara umum tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 meliputi: a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c.penyusunan rancangan; d.pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, maka proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun harus memperhatikan pendekatan - pendekatan baik mengacu pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 berupa perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:

a.Pendekatan Teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
b.Pendekatan Partisipatifyang melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
c.Pendekatan Politis yang menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
d.Pendekatan atas-bawah (Bottom-'p) dan bawah - atas (Top-Down) yang mengutamakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional; Sedangkan, pendekatan perencanaan pembangunan Daerah secara substansi dilakukan dengan menggunakan pendekatan: a) Pendekatan holistik-tematik dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; b) Pendekatan integrative yang menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yangjelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan c) Pendekatan spasial yang mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Sedangkan, penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa arahan sebagai berikut:
1. 1.Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. 2.RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045.
3. 3.RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
4. 4.Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045;
5. 5.Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu - isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045.
6. 6.Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2024-2043.
7. 7.Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya yaitu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), Rencana Induk Pariwisata, dan Rencana Induk lainnya. Sementara itu, di dalam menjamin kelangsungan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Mengakhiri Kemiskinan; (2) Menghilangkan Kelaparan; (3) Hidup Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Terjangkau dan Terbarukan; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (11) Kata dan Permukiman Berkelanjutan; (12) Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; (13) Mengatasi Perubahan Iklim; (14) Sumber Daya Maritim Berkelanjutan; (15) Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan ( 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Terdapat beberapa rekomendasi dan strategi pencapaian yang akan dilaksanakan an tara lain: A. Pilar Sosial Rekomendasi pada pilar Sosial yakni (a). meningkatkan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan sosial dan Pengembangan program perlindungan sosial yang adaptif serta Pembangunan infrastruktur untuk perbaikan akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar. (b) - 4] - Transformasi layanan kesehatan primer terin tegratif dan Penguatan pelayanan kegawatdaruratan neonatal, bayi dan balita di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, Memberdayakan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata dan inklusif, (c) Meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan dan menyediakan infrastruktur jaringan internet untuk pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual, Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan serta Penguatan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter, Meningkatkan akses layanan pendidikan berkualitas yang merata dan inklusif, (d) Penguatan regulasi, pencegahan, penanganan dan penegakan hukum, (e) Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, (f) Peningkatan kualitas pendidikan yang mendukung peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan Penciptaan kesempatan kerja dan berusaha serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengembangan kewirausahaan, (g) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, ketersediaan pangan dan meningkatkan tata Kelola sistem Pangan dan Menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, (h) Mengurangi potensi kehilangan ekonomi (PDRB) akibat perubahan iklim dan dampak bencana. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga, (i) Meningkatkan indeks inovasi daerah dan Meningkatkan indeks daya saing daerah. B. Pilar Ekonomi Rekomendasi pada Pilar ekonomi yakni (a). Meningkatkan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, Penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi yang mendorong pertumbuhan UMKM, (b) Promosi pariwisata berkelanjutan, Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, Pengembangan industri berbasis riset dan inovasi, Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, Meningkatkan praktik keberlanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata. C. Pilar Lingkungan Pelayanan publik berbasis elektronikyang terintegrasi, Pembinaan satuan pendidikan formal dan komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Penegakan hukum lingkungan, Meningkatkan kapasitas riset dan pendanaan penerapan ekonomi sirkular dan ekonomi hijau, Pencegahan polusi dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup, Penanggulangan dan pemulihan polusi dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup, Perlindungan keanekaragaman hayati, Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular, Mengurangi dan memanfaatkan food loss and waste, Penerapan prinsip ekonomi hijau pada setiap sektor pembangunan, (b) Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologis. (c) Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat terkait mitigasi, adaptasi dan pengurangan dampak peru bah an iklim. D. Pilar Hukum dan Tata Kelola Rekomendasi pada Pilar Hukum dan Tatakeola yakni (a). Konsolidasi kebijakan sinergis antar perangkat daerah, b) Digitalisasi layanan publik, c) Penguatan u paya pencegahan koru psi, d) Pelayanan pu blik berbasis elektronik yang terin tegrasi. Dengan demikian perbaikan tata kelola pemerin tahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pu blik sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mendorong daya saing daerah. 1.2 Dasar Hukum Pada penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045, beberapa landasan hukum menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun RPJPD, an tara lain:
8. 1.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678).
10. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republika Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
11. 4.Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
12. 5.Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
14. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republika Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
15. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republika Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
16. 9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
17. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Pembangunan Daerah (lembaran Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Negara Repu blik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ten tang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
19. 12.Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2017-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. 15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 201 7 N omor 36);
23. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
26. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. 20.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2024 - 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
28. 21.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
29. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo Tahun 2025- 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1) Selain itu juga terdapat legislasi semu yang juga digunakan sebagai dasar materi muatan dokumen RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 sebagai berikut:
30. 1.SEB Nomor 600.1/ 176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
31. 2.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2024-2045; Sedangkan dasar pembentukan peraturan daerah RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 sebagai berikut:
32. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
33. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
34. 3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678); dan
35. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858). 1.3 Maksud dan Tujuan
a.Maksud
1. 1.Memberi arah pembangunan jangka panjang bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dengan mempedomani arah pembangunan jangka panjang Nasional;
2. 2.Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka panjang;
3. 3.Secara politik menjadi acuan bagi Calon Kepala Daerah untuk merumuskan visi dan misi pembangunan daerah;
4. 4.Secara materil menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan - O -
5. 5.Secara materiil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagekeo.
b.Tujuan I. Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 -2045;
1. 2.Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2045 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
2. 3.Menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2045;
3. 4.Sebagai landasan operasiona1 bagi Pemerintah kabupaten Nagekeo untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam jangka menengah; 1.4 Hubungan Antara RPJPD 2025-2045 Dengan RPJPN, RTRW Serta RPJPN, RTRW Serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya at van#Mp o ob .TA limo] room] Garn bar 1. 1 Kaitan Antara RPJPD dengan RPJMD dalam Pembangunan di Daerah Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 1.4.1 Hubungan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025- 2045 Dengan RPJPN 2025-2045 Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya bahwa Pembangunan Daerah adalah bagian dari Pembangunan Nasional. Karena itu, RPJPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasiona1, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara teknis, RPJPN merupakan salah satu pedoman dasar dalam penyusunan RPJPD ini. 1.4.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Dengan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 Kabupaten Nagekeo merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, RPJPD ini disusun dengan mempedomani RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah dengan fungsi pemerintah pusat dan provinsi. Dengan demikian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo dikontekstualisasi dalam kerangka prioritas nasional dan prioritas provinsi. 1.4.3 Hubungan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Dengan RTRW Memperhatikan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang baik yang diarahkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada lingkup potensi wilayah Kabupaten Nagekeo, maka dalam matra keruangan, RPJPD ini disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana pada Laporan Akhir RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2024-2043. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Nagekeo mengacu dan mengisi pada RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1.4.4 Hubungan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Dengan RPJMD Untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan, perencanaan pembangunan juga alat untuk integrasi, sinkronisasi, dan sinergi an tar waktu. Karena itu, dokumen RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nagekeo selama 4 (empat) periode. Visi, misi dan arah kebijakan pembangunan serta sasaran pokok jangka panjang daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya, RPJMD tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah. Keterkaitan antara RPJPD dan RPJMD ini juga diperlukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pada tataran operasionalnya, keterkaitan tersebut diperlukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Nagekeo untuk 20 tah un ke depan. 1.4.5 Hubungan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Aspek lain yang juga harus diperhatikan adalah integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan adalah keterkaitan dengan dokumen - dokumen perencanaan lainnya yang merupakan bagian tak terpisahkan di dalam kerangka pembangunan 20 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Nagekeo.
4. 1.4 Sistematika Pen ulisan Bab. I Pendahuluan Memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.
5. 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Aspek Geografi 2.1.1.1 Kondisi Wilayah Administrasi Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada. Pembentukan Kabupaten Nagekeo berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo sebagai daerah otonom, yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2007 dengan pusat pemerintahan berlokasi di Kata Mbay. Kabupaten Nagekeo terdiri atas 7 kecamatan yaitu Kecamatan Mauponggo, Keo Tengah, Nangaroro, Boawae, Aesesa, Aesesa Selatan, dan Kecamatan Wolowae. Letak Kabupaten Nagekeo cukup strategis yaitu berada di bagian tengah Pulau Flores. Secara astronomis Kabupaten Nagekeo terletak di antara 8°26'00" - 8°64'40" Lintang Selatan dan 121 ·620° - 121 °32' 00" Bujur Timur. Selain menjadi wilayah di tengah Pulau Flores, Nagekeo juga memiliki 5 (lima) pulau kecil di Utara yaitu Pulau Kinde di depan Teluk Kaburea, Pulau Nusa di Teluk Toto, Pulau Ri'i Ta'a di depan muara Sungai Aesesa, Pulau Watundoa di depan Tanjung Watundoa dan Pulau Wewotongol di depan Pulau Watundoa. Secara geografis batas wilayah Kabupaten Nagekeo berbatasan dengan: ■ Sebelah Utara : Laut Flores ■ Se belah Selatan ■ Sebelah Timur ■ Sebelah Barat : Laut Sawu : Kabupaten Ende : Kabupaten Ngada Secara jelas dapat dilihat wilayah administrasi Kabupaten Nagekeo pada Gambar 2.1 Peta Administrasi dan Gambar 2.2 Peta Orientasi. Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Nagekeo °. - - --- ',,, __ ._ __ = Sumber. RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 -2044 "_ ·--·- Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025- 2044 Secara administratif Kabupaten Nagekeo terdiri atas 7 kecamatan, 97 desa dan 16 kelurahan. Dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Boawae dengan jumlah 19 desa dan 8 kelurahan. Rincian jumlah desa dan kelurahan pada setiap kecamatan di Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel berikut: T abel 2. 1 Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan Tahun 2021 No. Kecamatan Desa Kelurahan 1 Mauponggo 20 1 2 Keo Tengah 16 - 3 Nangaroro 18 1 4 Boawae 19 8 5 Aesesa Selatan 7 - 6 Aesesa 12 6 7 Wolowae 5 - Jumlah 97 16 Sumber RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044 Kabupaten Nagekeo memiliki total luas wilayah 1.416,96 km2 atau 7 ,72% dari total luas daratan Pulau Flores. Dari keseluruhan total luas wilayah Kabupaten Nagekeo, wilayah terluas dari 7 kecamatan terdapat pada Kecamatan Aesesa seluas 432,29 km' atau 30,51%, dan luas terkecil terdapat di Kecamatan Aesesa Selatan yakni 71 W atau 5,01 % dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo. Secara rinci untuk luas wilayah seluruh kecamatan di Kabupaten Nagekeo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 2 Luas Wilayah Kabupaten Nagekeo per Kecamatan No. Kecamatan Luas (km2) Persentase (%) 1 Mauponggo 102,52 7,24 2 Keo Tengah 65,62 4,63 3 Nangaroro 238,02 16,80 4 Boawae 325,42 22,97 5 Aesesa Selatan 7i 5,01 6 Aesesa 432,29 30,51 7 Wolowae 182,09 12,85 Jumlah 1.416,96 100 Sumber Nagekeo Dalam Angka, 2023 2 .1.1.2 Topografi Wilayah Kabupaten Nagekeo memiliki kondisi topografi dengan hamparan tanah datar, yang dikelilingi bukit-bukit landai, disertai gunung- gunung dengan puncak tertinggi pada gunung Ebulobo ± 2.149 mdpl. Luas wilayah yang berada di ketinggian mencapai 0- 500 m sebesar 72,16 persen dan yang berada diketinggian 501- 1000 mdpl sebesar 21,74% dan 1.000 mdpl ke atas sebesar 6, 11 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada label 2.3. N kLah. di K.be etings1an an 1 a upaten age±eo No Ketinggian Persen (% 1 0-500 . 72,16 2 501-100 21.74 3 1.000 6,11 Tab 12 3 K Sumber KLHS RTRW Kab. Negekeo Tahun 2024 - 2043 Rincian luas dan peta tingkat kemiringan lahan Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut: Tabel 2. 4 Tingkat Kemiringan Lahan Kemiringan () Luas (Ha) Persentsae (% 0-8 35.477 27,13 >8- 15 36.263 27,73 >15-30 55.162 42,19 >30 - 45 3.214 2,46 >45- 100 638 0.49 Sumber RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044 Berdasarkan tabel di atas kondisi kemiringan lahan di Wilayah Kabupaten Nagekeo di dominasi pada tingkat kemiringan >15-30° yang artinya berada pada kemiringan agak curam dengan luas 55.162 ha atau 42,19%, dan terendah pada kemiringan sangat curam yakni >45-100 dengan luas 638 ha atau 0,49% dari total luas wilayah Kabupaten Nagekeo. Gambar_2.2.Peta_To ="t5Sf --- - [I:- - Sumber RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044 2 .1.1.3 Geologi Secara stratigrafi Kabupaten Nagekeo tersusun atas beberapa formasi batuan yang berumur Tersier dan berumur Kwarter. Formasi yang berumur Tersier (Miosen Bawah) antara lain Formasi Kiro (Tmk) dan yang berumur Miosen Tengah adalah Formasi Nangapanda (Tmn), sedangkan formasi yang berumur Mio-Pliosen antara lain Formasi Laka (Tmpl) dan intrusi diotit kwarsa (Tmd). Formasi yang berumur Kwarter antara lain Endapan gunung api tua (Qtv), endapan gunung api muda (Qhv), Aluvium (Qal). Klasifikasi tanah di Kabupaten Nagekeo terdiri dari jenis tanah Mediteran, Latosol dan Aluvial. Bahan galian batu dan pasir banyak ditemukan di Kabupaten Nagekeo. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemetaan semi mikro oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memperlihatkan biji besi di Kecamatan Aesesa, kadar Ferum (Fe) sekitar 72%. Granit di Desa Nggolonio, Zeolit di Marapokot (Kecamatan Aesesa) seluas 9,6 ha, di Kecamatan Nangaroro seluas 313 ha dan di Desa Totomala (Kecamatan Wolowae) terdapat di daerah konservasi air, dengan potensi lestari sekitar 266.721.653 m3• Bahan galian batu kapur, marmer di Desa Gerodhere {Kecamatan Boawae) luas penyebaran belum teridentifikasi. Bahan galian pasir batu di Kecamatan Aesesa jumlah sumber daya 2.783.483 m3 di Kecamatan Boawae terdapat di Desa Wolopogo dan Desa Nageoga jumlahnya 191.908.817 m3, sirtu di Desa Ulupulu (Kecamatan Nangaroro) dengan luas 1 (satu) ha. Bahan galian tanah liat terdapat di Kelurahan Danga (Kecamatan Aesesa) seluas 753,93 ha dengan ketebalan 1,5-2 m dan Watuapi memiliki kandungan sebesar 17.648.547 ton (LKPJ Bupati Nagekeo, 2018). Gambar 2. 3. Peta Geologi Kabupaten Nagekeo Sumber RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044 2.1.1.4 Klimatologi
6. 1.Musim Di Kabupaten Nagekeo, sebagaimana daerah lainnya di NTT khususnya daratan Timar dikenal hanya dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim hujan. Wilayah Kabupaten Nagekeo beriklim sabana tropis (Aw) dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Nagekeo biasanya berlangsung selama > 7 bulan yaitu pada periode April - November dengan bulan terkering adalah Agustus. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Nagekeo pada umumnya berlangsung singkat pada periode bulan - bulan basah Desember - Maret dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya di atas 200 mm per bulan.
7. 2.Suhu dan Kelembaban Udara Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara di wilayah Kabupaten Nagekeo bervariasi antara 20°-34°C dengan tingkat kelembapan nisbi (kelembaban relatif) berkisar antara 64% -8 4%. Kelembapan udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembapan dapat diukur dengan alat higrometer, hygrograph, atau psychrometer. Kelembapan udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan petunjuk bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Secara umum Kabupaten Nagekeo beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari.
8. 3.Curah Hujan, Hari Hujan Pola curah hujan di wilayah Nagekeo dapat digolongkan sebagai pola monsoon, karena memiliki grafik berbentuk huruf "V", dimana terjadi perbedaan yang jelas antara musim hujan dengan musim kemarau (periode kering) yang panjang (Sipayung et al. 2010). Rerata curah hujan tahunan selama 2016 - 2022 tercatat sebesar 1.318,76 mm dengan variasi curah hujan tahunan tertinggi 1.830,58 mm (2022) dan terrendah 948,9 mm (2019). Data curah hujan selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut: t N k P . d Tah 2019 2023ura u1an a upa en age eo eno e un - Kecarnatan Curah Hujan Per Tahun (mm) 2019 2020 2021 2022 2023 Mauponggo - - - - - KeoT engah 1.413 1.903 2.385 2.870 2.162 Nangaroro 1.208 1.956 2.405 1.882 1.647 Boawae 1.308 783 1.821 1.455 1.378 Aesesa (Danga) 707 1.107 103 1.291,50 1.218 Aesesa (Boanio) - - - - - Aesesa Selatan - 1.082 1.094 2.022 938 Wolowae (Tendakinde) - 147 350 435,20 97 W olowae (Anakoli) 108 645 225 3.485 503 Tabel 2 5 C h H . K b Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024 Garn bar 2. 4. Peta Klimatologi Kabupaten Nagekeo --- - z- -h Sumber RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044 2.1.1.5 Hidrologi Potensi sumber air di wilayah Kabupaten Nagekeo dapat diidentifikasi dari 3 (tiga) sumber yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan.
9. 1.Air Hujan Kondisi iklim wilayah Kabupaten Nagekeo dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Nagekeo adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Mu son, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan November hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Nagekeo mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000-1500 mm/tahun. Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari daerah perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Secara umum di Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa daerah yang memungkinkan pemanfaatan sumber air tanahnya.
10. 2.Air Tanah Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari daerah perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Secara umum di Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa daerah yang memungkinkan pemanfaatan sumber air tanahnya. Dengan kondisi seperti itu maka konservasi sumber air tanah perlu dilakukan di daerah Kabupaten Nagekeo, guna menjaga sumber air tetap lestari, dapat dilakukan reboisasi di daerah-daerah tandus. Kondisi air tanah di Kabupaten Nagekeo mengikuti sebaran Cekungan Air Tanah yang melintasi wilayah Kabupaten Nagekeo yaitu Cekungan Air Tanah Ruteng di bagian selatan, Cekungan Air Tanah Bajawa di bagian tengah dan Cekungan Air Tan ah Rea- Riung di bagian u tara.
11. 3.Air Permukaan Potensi air permukaan dapat diketahui dari sumber air yang berasal dari sungai, danau, rawa dan air genangan. Di Kabupaten Nagekeo, potensi air permukaan sebagian besar berasal dari sungai-sungai yang berada di daerah terse but dalam skala sedang dan kecil. Kecenderungan iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3-4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau. Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Kabupaten Nagekeo termasuk daerah yang potensial memiliki sumber daya air. Diketahui dari banyaknya sungai yang mengalir pada musim penghujan, baik sungai yang besar maupun yang kecil. Kondisi ini sesuai untuk pengembangan persawahan dengan jalan pembuatan bendung- bendung dan saluran irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pada areal persawahan khususnya. Sungai terbesar di Kabupaten Nagekeo adalah Sungai Aesesa dengan debit ± 7 m 3 / detik pada musim hujan dan ± 3 m 3 /detik pada musim kemarau. Daerah Aliran Sungai (DAS) Aesesa terbentang seluas 118.074,29 ha. Secara administratif, DAS Aesesa masuk dalam dua wilayah administrasi kabupaten yaitu Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Sebagian besar wilayah DAS Aesesa seluas 47.094,14 ha berada di Kabupaten Ngada, dan sisanya seluas 70.980, 15 ha berada di Kabupaten Nagekeo. Sub DAS yang berada di wilayah Ngada menuju Nagekeo terdiri dari Sub DAS Waeliang, dan Wulabhara, Waewangawelu, Waegu, Wae Sipi, Kolopenu, Waepana, Wae Woki yang bersama dengan Waewutu, Waebula, Lowobodo, Lowobia, Lowogako, Lowopisa dan Aeca mengalir ke Utara menuju Sungai Aesesa. Sub DAS Aemau, wilayah Nagekeo, cabang-cabang hulu sungainya berasal dari Pegunungan Toto, Pegunungan Amegelu, Pegunungan Ndora yang mengalir ke arah barat bertemu dengan sungai Aeca (Raja) yang berhulu di Nido, membelah celah Pegunungan Amegelu dan dataran tinggi Rendu, terus ke Utara dan bergabung dengan Sungai Aesesa di Aemau. Selain Sungai Aesesa, terdapat be berapa sungai kecil yang bermuara ke Laut Flores di Utara dan ke Laut Sawu di Selatan. Pada kawasan Utara dari Timur ke Barat terdapat Sungai Nio Niba, Dowo Mbepa dan Dowo Toto yang bermuara di Teluk Kaburea (Laut Flores). Selain itu terdapat ban yak kali mati (hanya mengalir di musim hujan) yang mengalir dari pegunungan dan perbukitan menuju Laut Flores. Pada musim hujan daerah hulu yang kurang vegetasi seringkali menjadi penyebab terjadinya banjir. Selain sungai, juga terdapat danau alami Zana yang terletak di perbukitan Desa Totomala Kecamatan Wolowae. Pada kawasan selatan, dari timur ke barat terdapat Sungai Nangaboa, Sungai Nangaroro, Sungai Nangawona, Sungai Maunori, Sungai Lowolere, Sungai Lowoledho, Sungai Waekoko, Sungai Lowo Meti, Sungai Lowa Lea, Sungai Mauwaru, Sungai Lowa Mere, Sungai Aetoyo dan Sungai Aesemi yang semuanya bermuara ke Laut Sawu. Garn bar 2. 5. Peta Hidrologi Kabupaten Nagekeo -- -- Sumber RTRW Kab. Negekeo Tahu 2025 - 2044 2.1.1.6 Tutupan Lahan Tutupan lahan dapat diartikan sebagai hamparan objek- objek yang menutupi permukaan bumi yang dapat diamati dari hasil aktivitas manusia maupun alam. Tutupan lahan berkaitan dengan karakteristik fisik atau bentuk permukaan lahan, sedangkan penggunaan lahan terkait dengan kegiatan atau fungsi sosial ekonomi di mana lahan digunakan. Klasifikasi tutupan lahan terdiri dari kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun. Penggunaan lahan pada kawasan terbangun terdiri dari perumahan, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Sementara untuk kawasan tak terbangun terbagi menjadi kawasan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas seperti perkuburan, rekreasi, transportasi, ruang terbuka, dan kawasan tak terbangun non aktivitas seperti pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam. Tutupan lahan di Kabupaten Nagekeo didominasi oleh penggunaan kawasan tak terbangun seluas 133.504, 14 ha yang terdiri atas danau/situ, hutan rimba, hutan bakau/mangrove, perkebunan/kebun, rawa, hamparan pasir, sawah, sawah tadah hujan, semak belukar, padang/rumput, sungai, embung, legalan/ladang, dan tambak. Sedangkan untuk kawasan terbangun di Kabupaten Nagekeo seluas 6.278,90 ha yakni penggunaan lahan untuk permukiman dan tempat kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada label 2.5 dan peta penggunaan lahan eksisting Kabupalen Nagekeo. . 6 Penaaunaan Lahan Kabupaten Nasekeo Tahun 202l Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (% Danau/Situ 2,59 0,03 Dermaga 3,89 0,00 Embung 1,74 0,02 Hamparan Pasir 122,37 0,09 Hutan Bakau/Mangrove 711,00 0,51 Hutan Rimba 10.399,92 7,44 Padang Rumput 0.471,24 21,80 Perkebunan/Kebun 13.925,30 9,96 Permukiman dan Tempat Kegiatan 6.278,90 4,49 Rawa 03,22 0,29 Sawah 7.941,14 5,68 Sawah Tadah Hujan 99,91 0,64 Semak Belukar 5.042,74 32,22 Sungai 328,62 0,24 Tambak 79,88 0,49 Tanah T erbuka ,05 0,01 tr egalan / Ladang 22.493,53 16,09 [Total 139.783,06 100 Tabel2 Sumber RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025-2044 Gambar 2. 6. Tutupan Lahan Kabupaten Nagekeo Kawasan Terbangun 6.278 ha Kawasan Tak Terbangun 133.504,14 ha Sumber RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025-2044 Gambar 2. 7. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 • % - - ·- - -- -- Sumber: RTRW Kab. Negekeo Tahun 2025 - 2044 2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Nagekeo direncanakan pengembangannya pada kawasan- kawasan berikut:
12. 1.Kawasan Pertanian Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan petemakan. Untuk Kabupaten Nagekeo, pengembangan kawasan pertanian dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan dan memperhatikan kondisi penggunaan lahan eksisting. a) Kawasan Tanaman Pangan Kawasan tanaman pangan meru pakan kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Dalam kawasan tanaman pangan terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdapat di seluruh kecamatan. Program pengembangan kawasan tanaman pangan di Kabupaten Nagekeo terdiri atas: pengembangan kawasan tanaman pangan, peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi untuk berbagai kebutuhan pertanian, pembangunan tanaman pangan diarahkan untuk swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup petani, memperbaiki derajat mutu konsumsi masyarakat yang berimbang, dan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. b) Kawasan Holtikultura Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Program pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Nagekeo, terdiri atas peningkatan mutu dan pemasaran hasil tanaman hortikultura, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura melalui intensifikasi dan rehabilitasi, dan pengembangan tanaman hortikultura berkelanju tan. c) Kawasan Perkebunan Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Program pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Nagekeo adalah peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui intensifikasi dan rehabilitasi, dan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. d) Kawasan Peternakan Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir. Program pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Nagekeo adalah peningkatan produksi pakan ternak, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, peningkatkan produktivitas komoditi peternakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, dan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
13. 2.Kawasan Perikanan Kawasan perikanan yang direncanakan di Kabu paten N agekeo beru pa kawasan perikanan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. Program pengembangan yang akan dilakukan pada kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Nagekeo, terdiri atas peningkatan produksi pakan ikan, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ikan, meningkatkan produktivitas komoditi perikanan, pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan, peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, dan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dari Ditjen Perikanan dan Kesehatan Hewan.
14. 3.Kawasan Pergaraman Kawasan pergaraman adalah kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pengolahan garam. Program pengembangan kawasan pergaraman di Kabupaten Nagekeo terdiri dari pengembangan usaha pergaraman rakyat, pembangunan Sentra Ekonomi Garam yang memetakan seluruh potensi pergaraman, baik potensi tambak garam, petambak, sarana/prasarana, pengembangan kelembagaan usaha garam rakyat secarakontinuitas, dan peningkatan kualitas produksi garam.
15. 4.Kawasan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Untuk arahan pengembangan kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Nagekeo terdapat di Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro, dan Kecamatan Wolowae.
16. 5.Kawasan Permukiman Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di perkotaan dan perdesaan Kabupaten Nagekeo, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.
17. 6.Kawasan Transportasi Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Program pengembangan yang dapat dilakukan di Kabupaten Nagekeo terhadap kawasan transportasi, terdiri atas pengembangan kawasan transportasi, penyusunan kajian perencanaan detail kawasan transportasi, pengembangan penggunaan teknologi, dan penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan transportasi.
18. 7.Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya, baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Nagekeo didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH.2/ 10/2021. 2.1.1.8 Kawasan Rawan Bencana (Indeks Rawan Bencana) Kawasan rawan bencana meru pakan kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis. Berikut dijabarkan beberapa jenis bencana yang ada di wilayah Kabupaten Nagekeo, yakni:
19. 1.Bencana Banjir Bencana banjir sering terjadi di wilayah utara Kabupaten Nagekeo, terdapat beberapa sungai yang menyebabkan banjir, yaitu Sungai Aesesa, Sungai Aemau, Sungai Wae Bobo, Sungai Nangamboa dan Sungai Lowoledho.
20. 2.Bencana Tanah Longsor Kejadian tanah longsor sering terjadi pada lereng bukit, dan bahkan adanya kejadian longsor yang cukup besar sehingga memakan korban jiwa. Hal ini dikarenakan kondisi topografi Kabupaten Nagekeo yang sangat curam sehingga memiliki potensi mengalami bencana tanah longsor. Beberapa wilayah yang mengalami longsor yakni Kecamatan Boawae, Nangaroro, Keo Tengah dan Mauponggo.
21. 3.Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Abrasi yang sering terjadi di Kabupaten Nagekeo terdapat di pesisir pantai selatan yakni Kecamatan Nangaroro, Keo Tengah dan Mauponggo akibat pasang surur air lau t dan gelombang yang tinggi.
22. 4.Bencana Cuaca Ekstrim Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Nagekeo yaitu angin kencang. Bencana cuaca ekstrim, biasanya terjadi di bulan Januari - Februari yang terdapat di seluruh kecamatan.
23. 5.Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagekeo yakni karena berkaitan dengan kegiatan adat berburu, pada waktu tertentu kegiatan ini dilakukan dengan membakar hutan untuk memburu, agar hewan buruan keluar dari dalam hutan dan memudahkan masyarakat dalam memburu. Wilayah yang sering mengalami bencana ini yakni Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae, Boawae, dan Nangaroro.
24. 6.Bencana Kekeringan Kekeringan ekstrim yang melanda Kabupaten Nagekeo diawali sejak bulan Juni 2018 yang terdapat di seluruh kecamatan, dan ada beberapa desa yang terkena dampak sehingga mengalami kesulitan untuk mengkonsumsi air bersih. kNdi KbBpTbl2 7J ·da e en1s an otenst encana I a unaten [pe ea Kecamatan Aesesa Aesesa Wolowae Boawae Nangaroro Keo Mauponggo Jenis Bencana Selatan [Tengah Banjir "' A "' A A A - Longsor "' A A A- - Kekeringan A A A "' A - Kebakaran "' A A "' A - Hutan/Padang Angi..n Kencang "' A A "' A A I' [Tsunami A A A "' - - e Abrasi A A "' - - Letusan - - "' - A Gunung Api Gempa Bumi A A A "' A A "' Sumber: Fakta dan Analisis Dokumen RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2044 Berdasarkan data inaRISK BNPB menunjukan bahwa kategari Risika Bencana di Kabupaten Nagekea adalah tinggi dengan pain 156,00. Berdasarkan data lndeks Risika Bencana (!RB) dari tahun 2019- 2023 tidak mengalami perubahan yaitu tetap berada pada poin 156,00, dan untuk melihat tren lndeks Risika Bencana dari tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut: N kKba e n e s es 0 encana a upaten Vaoe. eO No. Tahun !RB Kelas Resiko 1 2019 156.00 Tinggi 2 2020 156.00 Tinggi 3 2021 156,00 Tinggi 4 2022 156,00 Tinggi 5 2023 156,00 Tinggi Tb128IdkRikB Sumber: Indeks Resiko Bencana, BNPB 2 .1.1. 9 lndeks Ketahanan Pangan Daya Dukung Jasa Penyedia Pangan adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Ekosistem mampu menyediakan produktivitas lingkungan hidup, yang artinya mampu menghasilkan sesuatu. Keberlangsungan kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi ekosistem dan sumberdaya alam yang berfungsi baik yaitu yang mampu menyediakan jasa lingkungan hidup dari alam untuk dimanfaatkan aleh manusia. Kemampuan lahan dalam penyediaan pangan di Kabupaten Nagekeo didukung oleh kemampuan jasa ekosistem lahan. Kinerja dan sebaran daya dukung pangan di Kabupaten Nagekeo dapat dilihat dari hasil perhitungan daya dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras dan setara beras. Daya dukung lahan merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan (padi) dan/atau tanaman pangan lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. Tabel 2. 9 Kinerja Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kab Nagekeo Tahun 2022 No. Kecamatan Jumlah Daya Dukung Indikatif Penduduk (Jiwa) Pangan 1 Boawae 42.254 0,96 Terlampaui 2 Nangaroro 22.593 1,40 Aman Bersyarat 3 esesa 45.821 3,86 Aman 4 Aesesa Selatan 7.609 0,60 Terlampaui 5 Mauponggo 25.484 0,23 Terlampaui 6 Keo Tengah 16.028 0,09 Terlampaui 7 Wolowae 6.213 2,45 Aman Kabupaten Nagekeo 166.002 1,65 Aman Bersyarat Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023 Hasil analisis perhitungan DDLH menunjukkan status DDLH indikatif. Jika nilai DDLH penyedia pangan (o) nilainya > 2, maka DDLH masih mampu mendukung kebutuhan pangan wilayah tersebut secara berkelanjutan. Bila 1 < o<2, maka daya dukung pangan dalam kondisi aman bersyarat (conditional sustain), selanjutnya jika o < l maka daya dukung pangan sudah terlampaui/tidak aman. Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan Kabupaten Nagekeo merupakan agregasi nilai DDLH seluruh grid-grid pada wilayah yang bersangkutan, yang pada tahun 2022 nilainya 1,65 atau dalam kategori aman bersyarat. Terdapat dua wilayah kecamatan di Kabupaten Nagekeo yang potensi wilayahnya mampu menopang penyediaan pangan secara aman/ berkelanjutan yakni Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae. Untuk wilayah Kecamatan Nangaroro kinerja daya dukung pangan masuk dalam kategori aman bersyarat. Dan untuk empat wilayah kecamatan lainnya Kecamatan Boawae, Aesesa Selatan, Mauponggo, dan Keo Tengah memiliki daya dukung pangan yang berada dalam kondisi tidak aman (defisit pangan). Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP] adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran. Tabel 2. 10 1ndeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nagekeo No. Tahun IKP 1 2019 77,82 2 2022 74,64 3 2021 74,39 4 2022 73,33 5 2023 74,27 Smber: Indeks Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Nagekeo cenderung mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2023 nilai IKP Kabupaten Nagekeo mengalami kenaikan senilai 0,94% dari tahun 2022 senilai 74,27%. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar diagram berikut: Gambar 2. 8. Indeks Ketahanan Pan an !KP Kabu aten Na ekeo Indeks Ketahanan Pangan (IKP) ,27% ... 202320222021 74,64% w 2020 Tahun 2019 75 74 73 2018 79 ------------------- 77.82% 78 t-------..-------------- 77 +----"-�----------- !:! 76 +----"-_.,_ _ - '\. Smber: Indeks Ketahanan Pangan. BPN 2.1.1.10 Daya Dukung Air Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kabupaten Nagekeo. Pada beberapa daerah neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah. Prinsip dasar penentuan daya dukung lingkungan hidup adalah membandingkan antara nilai ketersediaan jasa lingkungan dengan kebutuhan populasi dalam suatu wilayah jasa lingkungan. Dengan prinsip tersebut, penentuan daya dukung dan daya tampung air dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. DDDT dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu. Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD hasil analisis status daya dukung air masing-masmg kecamatan di Kabupaten Nagekeo disajikan dalam Tabel 2.9 berikut. N kAir K bD kDtatus ava u u e a, upaten oe,eo Kecamatan umlah Kebutuhan Air Ketesecliaan Air Daya Status/ Penduduk (m3/thn) (m3/thn) Dukung Indikatif (Jiwa) Air Aesesa 45.821 73.313.600 140.670.001,06 1,92 Aman Bersyarat Aesesa 7.609 12.174.400 35.061.763,43 2,88 Aman Selatan Boawae 42.254 67.606.400 176.257.413,98 2,61 Aman Keo T engah 16.028 25.644.800 22.339.081,83 0,87 Terlampaui (Tidak Aman) Mauponggo 25.484 0.774.400 45.378.269,70 l, 11 Aman Bersyarat Nangaroro 22.593 36.148.800 123.381.308,42 3,41 Aman Wolowae 6.213 32.940.800 56.636.966,91 5,70 Aman Total 166.002 265.603.200,00 599.724.805,33 2,26 Aman Tabel 2 11 S Sumber. Has Analisis Tim Pengustun D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023 Total Kebutuhan air untuk Kabupaten Nagekeo adalah sebesar 265,60 juta m/tahun, sementara ketersediaanya sebesar 599,72 juta m3/tahun, sehingga statusnya surplus sebesar 334, 12 juta m3/tahun. Secara administratif, kebutuhan air terbesar terdapat di Kecamatan Aesesa sebesar 73,31 juta m3/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Wolowae sebesar 9,94 juta m3/tahun. Sementara itu, ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Boawae yaitu 176,26 juta m3/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Keo Tengah sebesar 22,34 juta m3/tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, maka secara umum penduduk di Kabupaten Nagekeo mengalami surplus air permukaan. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan pesisir serta dengan adanya perubahan iklim, maka penggunaan sumber daya air akan meningkat. Hal ini dikarenakan ketersediaan air khususnya air permukaan dari hujan, sangat bervariasi menurut ruang dan waktu, serta ditambah adanya anomali-anomali iklim yang mempengaruhi jumlah dan intensitas hujan menyebabkan variabilitas curah hujan yang tinggi pada masing-masing musim. Kondisi ini harus diperhatikan karena tingginya curah hujan pada waktu yang singkat dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor, sedangkan rendahnya curah hujan pada musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan. 2.1.1.11 Energi Baru Terbarukan Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan di Kabupaten Nagekeo belum dimanfaatkan secara optimal karena masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Untuk meningkatkan pemanfaatanya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan dengan explorasi dan pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan. Aplikasi teknologi energi baru dan terbarukan yang direncanakan an tara lain pada sektor pertanian, proses pasca panen, rumah tangga, dan industri kecil. J aringan energi listrik kondisi saat dilakukan menggunakan jaringan kabel yang disangga dengan tiang penyangga, dan jaringan ini menyebar dari sumber pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah pelanggan. Jaringan lisrik di perkotaan Kabupaten Nagekeo sudah hampir terlayani secara merata, namun bagian pedesaan masih ada yang belum menggunakan listrik. Untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan, diperlukan adanya pengembangan energi baru terbarukan kelistrikan un tuk meningkat dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Nagekeo. 2.1.1.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada dasarnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditentukan oleh tiga komponen yakni Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Berdasarkan data IKA, IKU, dan IKTL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hid up Kabupaten Nagekeo tahun 2019 - 2023, dan selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nagekeo. Hasil analisis menunjukan bahwa nilai IKLH Kabupaten Nagekeo dari tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Utntuk tahun 2023 nilai IKLH sebesar 71,64% yang termasuk kriteria baik. Beriku t dijabarkan dalam tabel nilai IKLH Kabuapten Nagekeo dari tahun 2019 - 2023: abel 2. 12 IKLH Kabupaten Na@eke0 Tahun Nilai!KL Kriteria 2019 66,86 Cukup Baik 2020 67,17 Cukup Baik 2021 72,57 Baik 2022 71,33 Baik 2023 71,64 Baik T Sumber. DLH Kabupaten Nagekeo, 2023 (diolah) Gambar 2. 9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 73 72 71 ¥ 7 ±« 68 66,86% 67 .. 2019 2019,5 2020 2020,5 2021 2021,5 2022 2022,5 2023 Tahun -Nilai [KL Sumber: DLH Kabpaten Nagekeo, 2023 (diolah) 2.1.1.13 Jasa Ekosistem
25. 1.Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Jenis bentang aJam, tutupan lahan dan vegetasi asli memiliki peran penting dalam memberikan jasa ekosistem penyediaan pangan. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Nagekeo berdasarkan 3 (tiga) proksi tersebut (bentang aJam 8 jenis, tutu pan lahan 16 jenis dan vegetasi asli 9 jenis) menghasilkan 1.152 kombinasi jasa ekosistem yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Berdasarkan hasil anaJisis data tiga proksi daJam dokumen KLHS RPJPD, menunjukkan bahawa dominasi daya dukung jasa penyediaan pangan di Kabupaten Nagekeo ada pada tingkat klasifikasi sedang sebesar 61,92% diikuti klasifikasi tinggi sebesar 17 ,00%. Sementara untuk klasifikasi sangat tinggi persentase luasnya 7 ,51 %. Dari 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo ada tiga kecamatan yang merupakan penyedia pangan utarna dengan persentase luas tiga digit, secara berurutan yakni Kecamatan Aesesa, Boawae, dan Nangaroro. Sementara kecamatan yang menyediakan jasa pangan terendah adaJah Kecamatan Keo Tengah yakni hanya 1,36 ha yang berkategori sangat tinggi. Adanya peningkatan kebutuhan lahan terbangun akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan akan menjadi ancaman terhadap terjadinya pengurangan lahan pertanian pada tahun-tahun mendatang. Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didukung peningkatan layanan sistem irigasi merupakan upaya kunci agar daya dukung pangan tetap dalam kondisi baik. Berdasarkan Tabel 2.10 dapat dilihat bahwa luasan lahan potensiaJ yang berkategori sangat tinggi dan tinggi sekitar 34.197,15 ha dan berkategori sedang mencapai 86.572,10 ha, sementara berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo (2023), pada tahun 2022 luas panen komoditi padi sawah adalah 7.582 ha dengan total produksi 41.709 ton. Tabel 2.12 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi Preclikat Kecamatan Sangat Rendah Sedang 1ngg Sangat otal Rendah ingoj Aesesa 506,39 7.089,23 2.1812,78 7071,96 6.609,71 43.090,07 Aesesa Selatan 27,30 1.481,82 [5.915,93 1.136,67 110,62 /8.672,33 10awae 52,26 4.486,83 20.309,05 5.252,12 1.547,18 31.647,45 Keo Tengah 176,05 177,1 p2.665,63 3.297,40 1,39 [6.317,61 Mauponggo 182,48 326,96 6.351,52 3.355,07 341,84 10.557,87 Nagaroro 119,19 137,48 19.279,69 1.994,98 440,19 23.971,51 Volowae ,56 193,26 10.237,50 1.639,75 1.448,27 15.521,34 Nagekeo 1.066,23 17.892,71 [86.572,10 23.747,95 10.499,20 139.778,20 Sumber. Dokumen D3TLH Kabupaten Nageke0, 2023 Gambar 2. 10. Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Sangat Tinggi 7,51% Tinggi 17% Sedang 61,92% Rendah 12,8% swat Renda» ,9"" 0 10 20 30 40 50 Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023 60 70
26. 2.Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kabupaten Nagekeo. Jen is bentang alam, tutu pan lahan dan vegetasi asli memiliki peran penting dalam memberikan jasa ekosistem penyediaan air bersih. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan air bersih di Wilayah Kabupaten Nagekeo berdasarkan 3 (tiga) proksi diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Tabel 2. 13 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi Luas(ha) Kecamatan Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat otal Rendah Tinggi esesa 6.216,2 1.530,6 13.178,0 2.090,3 75,3 43.090,4 [Aesesa Selatan 1.264,1 5.698,5 1.541,9 117,5 50,4 8.672,4 Boawae 3.520,3 14.897,4 11.269,7 1.955,5 4,8 31.647,7 Keo Tengah 187,6 2.716,5 3.728,8 421,9 I0,0 6.317,7 Mauponggo 187,6 .219,8 3.728,8 421,9 0,0 10.558,1 Nagaroro 1.663,4 12.873,5 7.564,4 1.862,5 8,3 23.972,1 Wolowae 1.901,8 5.511,7 3.276,7 4.831,5 0,0 15.521,7 Nagekeo 14.941,0 69.448,0 44.288,3 11.701,1 138,80 139.780,1 Sumber Dokuumen D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023 Berdasarkan hasil analisis, distribusi luas daya dukung jasa lingkungan penyediaan air bersih berdasarkan tiga proksi di Kabu paten Nagekeo menunjukkan di dominasi pada klasifikasi rendah yang mencakupi luas 69.448,00 ha atau 49,60% dari total luas jasa yang tersedia, diikuti klasifikasi sedang seluas 44.288,30 ha atau 31,50%. Persentase luas lahan yang memberikan jasa penyediaan air bersih klasifikasi tinggi mencapai 11.701, 10 ha atau 8,10% dan klasifikasi sangat tinggi seluas 138,80 ha atau 0,10%. Ada empat kecamatan yang menjadi penyumbang utama daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan air bersih kategori sangat tinggi di Kabupaten Nagekeo yakni Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Nangaroro, dan Boawae. Sementara, untuk empat kecamatan kontributor terbesar yang menyediakan jasa penyedia air kategori tinggi adalah Wolowae, Aesesa, Boawae, dan Nangaroro. Sajian data dan gambaran distribusi luas daya dukung lingkunganjasa ekosistem penyediaan air bersih berdasarkan tiga proksi di Kabupaten Nagekeo: Gambar 2.11 Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Berdasarkan Tiga Proksi Distribusi Persentase Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih sane Tree» /0.10% neat ts.one cars E Rendah Sangat Rendah 31,son% 49,60% 0 10 20 30 40 50 60 Sumber Dokumen D3TLH Kabpaten Nagekeo, 2023
27. 3.Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Tempat tinggal dan ruang hidup merupakan koleksi keunikan kualitas dan karakteristik (visual, budaya, sosial dan lingkungan) yang memberikan arti terhadap suatu lokasi. Keberadaan tempat tinggal dan ruang hidup merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap dipelihara, dijaga dan dilindungi agar tetap tersedia, tidak mudah diubah, apalagi dialihkan. lnilah salah satu aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan yang harus berkesinambungan dikelola dan dikonservasi. Penyediaan ruang tinggal dan ruang hidup merupakan salah satu daya dukung lingkungan yang harus terjamin kualitas dan kuantitasnya (ketersediaannya) serta terpelihara bagi manusia sebagai bagian dari jasa penting ekosistem budaya. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Nagekeo berdasarkan 3 (tiga) proksi diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisi dalam dokumen KLHS RPJPD, secara menyeluruh dominasi daya tampung lingkungan jasa ekosistem pendukung tempat tinggal dan ruang hid up di Kabupaten Nagekeo termasuk pada klasifikasi sedang dengan luas 79.141,39 ha, meliputi 56,62%, diikuti klasifikasi tinggi mencakup 41.823,48 ha atau 29,91 %. Ada lima kecamatan yang menjadi pendukung utama penyediaan daya dukung budaya tempat tinggal dan ruang hidup yakni Kecamatan Aesesa, Boawae, Nangaroro, Wolowae dan Mauponggo. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.12. Tabel 2. 14 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal & Ruang Hidup Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi Luas (ha) Kecamatan Sangat Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi Total Aesesa 2.265,52 252,08 16.545,84 21.897,99 1.428,40 3.089,82 Aesesa 556 88 519.19 4.101 13 3.395.15 00 .672,36 Boawae .945,00 287,52 20.519,09 .050,39 45,60 1.647,61 Keo Tengah .304,42 347,09 2.490, 18 176,05 ,00 .317,74 Mauponggo 2.917,53 1.219,11 6.167, 15 254,36 0,00 10.558,14 Nagaroro 583,28 51.34 21.468 35 1.571.03 97 98 3.977.22 Wolowae ,00 193,52 7.849,65 .478,51 ,00 15.521,68 Nagekeo 12.572,63 3.669,85 79.141,39 41.823,48 2.571,98 139.784,57 Sumber. Dokumen D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023 Gambar 2. 11. Proporsi Luasan Daya Dukung LingkunganJasa Ekosistem Persentase Luas Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah • I I I I l.63 -0 10 20 30 40 50 60 Sumber Dokumen D3TLH Kabupaten Nagekeo, 2023 2.1.1.14 Persampahan Sampah telah menjadi isu utama lingkungan hidup khususnya di perkotaan karena pertumbuhanjumlah timbulan sampah masih belum dapat dikendalikan. Tekanan persampahan di tahun mendatang sangat bergantung pada pola produksi dan konsumsi serta tingkat daur ulang yang dilakukan. Sampah juga menjadi sumber emisi gas rumah kaca (GRK) khususnya CO2 dan CH4, karena proses pembakaran sampah atau penimbunan sampah di rumah tangga maupun di tempat pemroses akhir (TPA) dapat mengemisikan kedua gas tersebut. Tekanan persampahan paling utama adalah peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan Data Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Nagekeo (2021 dan 2022) jumlah timbulan sampah perkotaan di Kabupaten Nagekeo tahun 2021 sebanyak 1325,10 ton dan 2022 mencapai 1321,59 ton. Persentase pengurangan sampah meningkat dari 20,66% menjadi 33,47% ditahun 2022. Selanjutnya persentase sampah yang dikelola 25,44% di tahun 2021 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 38,32%. Cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Nagekeo masih minim, balk diperkotaan maupun pedesaan. Hal tersebut tidak saja disebabkan oleh PHBS yang masih rendah tetapi juga ketersediaan sarana dan prasarana persampahan serta sumber daya manusia yang masih terbatas. Dalam aspek teknis operasional pengelolaan persampahan harus di pahami adanya 4 elemen yaitu pewadahan,pengumpulan,penampung sementara dan pembuangan akhir. Peningkatan volume sampah ini merupakan masalah yang harus ditangani secara berkesinambungan antara berbagai pihak, baik yang menghasilkan sampah maupun yang berkepentingan memanfaatkan sampah kembali serta pemerintahan daerah setempat sebagai stakeholder. 2.1.1.15 Kawasan Hutan Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH.2/ 10/2021 ditetapkan dua jenis kawasan hutan yang ada di Kabupaten Nagekeo. Pertama, kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan tersebut bersifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitarnya dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan tidak dapat dialihkan peruntukannya. Penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Nagekeo dengan luas 9.029 hektar terdapat di wilayah Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, dan Kecamatam Wolowae. Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan hutan lindung, meliputi:
28. 1.Peningkatan fungsi lind ung pad a area yang telah mengalami ahli fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
29. 2.Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
30. 3.Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; dan
31. 4.Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya outbond, camping). Kedua, kawasan hutan produksi di Kabupaten Nagekeo dengan luas sebesar 18.922 hektar, yang terdiri atas kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Kawasan hutan ini dihitung berdasarkan faktor- faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang yang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam. Untuk kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Aesesa, Boawae, Keo Tengah, Mauponggo dan Nangaroro. Dan untuk kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Aesesa, Nangaroro dan Wolowae.
32. 2.1. 2. Demografi
a.Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Nagekeo pada tahun 2023 adalah sebanyak 166.002, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,41. Kabupaten Nagekeo memiliki kepadatan penduduk cukup rendah yaitu 117 jiwa/km. dan menyebar lebih dari 50 persen di kecamatan Aesesa dan Boawae sedangkan di Aesesa Selatan dan Wolowae hanya terdapat kurang dari 10 persen total penduduk. Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Nagekeo Laju Pertumbuhan Kepadatan Penduduk Kecamatan Penduduk (ribu) Penduduk per Tahun per KM2 000_9002 Mauponggo 25.432 1,16 248 Keo Tengah 15.946 0,82 243 Nangaroro 22.656 1,69 95 Boawae 42.185 1,20 130 Aesesa Selatan 7.583 1,00 107 Aesesa 46.048 1,93 107 Wolowae 6.213 1,38 34 Nagekeo 166002 1,41 117 Sumber : BPS Nagekeo Dalam Angka 2024
b.Laju Pertumbuhan Penduduk Penduduk dasar yang digunakan dalam proyeksi penduduk 2020- 2045 adalah penduduk tahun 2022 dangan rata- rata Laju Pertumbuhan Penduduk Lima Tahun terakhir 1,55%. Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Nagekeo Jumlah Penduduk (Tahun) Kecamatan 2022 2025 2030 2035 2040 2045 Mauponggo 25.484 26.687 28.821 31.125 33.613 36.300 Keo Tengah 16.028 16.785 18.127 19.576 21.141 22.831 Nangaroro 22.593 23.660 25.551 27.594 29.800 32.182 Boawae 42.254 44.249 47.787 51.607 55.732 60.187 Aesesa 45.254 47.391 SI. 180 55.271 59.689 4.461 Aesesa Selatan 7.609 [7.968 8.605 9.293 10.036 10.838 Wolowae 6.213 5.506 7.027 7.588 8.195 8.850 Nagekeo 166.002 173.248 187.097 202.054 218.206 235.649 Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Nagekeo 2024-2043
c.Rasia Penduduk Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2023 adalah sebesar 97,67. Hal ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Di tingkat kecamatan, rasio jenis kelamin berkisar antara 92 di Keo Tengah dan 101 di Aesesa dan Wolowae. Tabel 2. 17 Rasia Penduduk per Jenis Kelamin per Kecamatan Kecamatan Penduduk Rasio Jenis Persentase (ribu) Kelamin Penduduk (%) Mauponggo 25.432 97,04 15,32% Keo Tengah 15.946 92,75 9,60% Nangaroro 22.656 94,31 13,64% Boawae 42.185 97,77 25,40% Aesesa Selatan 7.583 100,98 4,57% Aesesa 46.048 100,41 27,73% Wolowae 5.213 101,46 3,74% Nagekeo 166.002 97,68 100% Sumber : BPS Nagekeo dalam angka 2024
d.Komposisi Penduduk Penduduk Kabupaten Nagekeo saat ini didominasi oleh penduduk yang berusia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) yaitu 66,26 %. Jika dilihat dari piramida penduduk yang ada pada gambar dibawah, piramida tersebut tergolong piramida ekspansif (muda). Artinya sebagian besar penduduk berusia muda, sedangkan penduduk usia lanjutnya sedikit. Sehingga diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi jumlah angkatan kerja yang ada. Gambar 2. 12. Rasio Penduduk per Jenis Kelamin per Kecamatan 4 49 0 4 39 30 34 229 202 119 101d 9 0 4 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 0.00 I 2.000.00 4.000.00 6.000.00 8.000.00 10.000.00 PIAM1DA PENDUDUK KABUPATEN NAGEKEO PerempuaLa-4al Sumber: BPS Nagekeo dalam angka 2024
e.Kepadatan Penduduk Dengan luas wilayah sekitar 1.416,96 km, setiap kilometer persegi ditempati penduduk sebanyak 117 jiwa pada tahun 2023 dengan kepadatan tertinggi di Mauponggo sebesar 248 jiwa/km. Sedang kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu Wolowae sebesar 34 jiwa/km. tKJ . K 1as1o en u per ens e.amin per ecama an Kecamatan Penduduk Kepadatan Luas Wilayah (ribu) Penduduk per KM2 (km2) Mauponggo 25.432 248 102,52 Keo Tengah 15.946 243 55,62 Nangaroro 22.656 95 238,02 Boawae 42.185 130 325,42 Aesesa Selatan 7.583 107 1,00 Aesesa [46.048 107 432,29 Wolowae 5.213 34 182,09 Nagekeo 166002 117 1416,96 Tabel 2. 18 R . P d duk Sumber: BPS, Nagekeo Dalam angka 2024
f.Posisi Masyarakat Adat Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.Negara mengakui Masyarakat Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pu sat melakukan pendataan terhadap Masyarakat Adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendataan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan antara lain: memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau territorial, mendiarni suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun- temurun, mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama, memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Adat; dan/atau mempunyai Kelembagan Adat yang diakui dan berfungsi. Pada umumnya Masyarakat Nagekeo dapat dikategorikan sebagai masyarakat Adat karena memenuhi persyaratan diatas walaupun belum didata dengan baik. Masyarakat Nagekeo adalah masyarakat yang mendiami wilayah di Nagekeo secara turun- temurun yang memiliki dan memiliki beragarn peninggalan- peninggalan berupa perkarnpungan adat dengan ritual-ritual adat budaya yang masih dilestarikan baik hingga saat ini. Beberapa Kampung adat yang masih lestari hingga saat ini yaitu Kampung Adat Kawa, Kampung Adat Tutubhada, Kampung Adat Nunungongo, Kampung Adat Wajo, Kampung Adat Boawae dan Kampung Adat lainnya.Kampung Adat di Nagekeo memiliki Karakteristik atau ciri Arsitektur tertentu dengan beragam peninggalan megalitikum yang dapat dijumpai. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Kesejahteraan ekonomi
a.Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai bertambahnyajumlah barang dan jasayang dihasilkan oleh semua lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Gambar 2. 13. Laiu Pertumbuhan Ekonomi 0 2 •• Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo mengalami perlambatan sejak 2019 dan terjadi perlambatan yang signifikan di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan roda perekonomian tidak bisa berjalan normal, upaya untuk menekan penyebaran virus SARS-CoV-2 sebagai virus penyebab Covid-19 memaksa pemerintah mengambil aturan yang membuat faktor faktor produksi tidak bisa berkontribusi secara optimal dalam penciptaan nilai tambah. Dan di tahun 2021 perekonomian mulai bangkit dengan mencatat laju pertumbuhan sebesar 2,08 dan terus membaik di tahun berikutnya, tercatat pertumbuhan sebesar 3,07 di tahun 2022 dan 3.12 di tahun 2023. Kinerja perekonomian positif ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah melalui refocussing dan realokasi yang sinergis antar tingkatan pemerintahan.
b.Indeks Gini Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio). Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara O sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai O berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai I berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan Rendah (Gini Ratio<0,3), Sedang/Moderat (0,3<Gini Ratio<0,5) dan Tinggi (Gini Ratio>0,5). Indeks Gini Kabupaten Nagekeo tahun 2018-2022 dapat dijelaskan melalui grafik berikut: Gambar 2. 14. Indeks Gini 0.376 0.307 2018 index Gimi 0.307 0.339 2019 0.339 0318 2020 0.318 2021 0.376 0.314 2022 0.314 0.338 2023 0.338 Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024 lndeks Gini Kabupaten Nagekeo pada tahun 2023 berada pada kategori ketimpangan "Moderat dan bergerak ti pis dari kondisi tahun 2018. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah semakin meratanya akses pendidikan dan kesehatan; pasar tenaga kerja dan rata-rata upah tenaga kerja yang semakin seimbang antara pekerja formal dan informal; dan semakin meratanya distribusi kekayaan. Ketiga faktor kunci ini terus didorong melalui perkuatan sinergitas program-program jaring pengaman sosial dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah desa/kelurahan.
c.Angka Kemiskinan Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM] merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan Kesehatan Tabel 2. 19 Garis Kemiskinan Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 323.316 328.646 353.481 386.027 422.982 472.041 Garis Kemiskinan (RP) Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024 Garis Kemiskinan Kabupaten Nagekeo mengalami kenaikan secara bertahap dalam tiga tahun terakhir, dimana GK Kabupaten Nagekeo berada di angka Rp. 323.316 /kapita/bulan pada 2018, Tahun 2019 naik di angka Rp 328,646/kapita/bulan, Tahun 2020 kembali naik di angka Rp. 353,481 /kapita/bulan, Tahun 2021 naik di angka Rp. 386.027 /kapita/bulan dan kemudian perlahan naik hingga menyentuh Rp. 422.982 /kapita/bulan di Tahun 2022 dan Rp. 472.041 /kapita/bulan pada Tahun 2023/ Kenaikan GK disebabkan oleh adanya kenaikan harga komoditas komponen makanan dan non-makanan pembentuk Garis Kemiskinan. Penduduk di Kabupaten Nagekeo di katakan miskin jika rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Gambar 2. 15. Penduduk Miskin 191 1 01 8$ 129% 10 $ • - ... �, .... . .. to4L 8 • • 1 00 $1 6t 191 11 Sumber: BPS Kabuupaten Nagekeo, 2024 Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Jumlah penduduk miskin sempat bertambah di tahun 2021 baik dari segi jumlah maupun persentase hal ini disebabkan dampak ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19, jika di tahun awal penyebaran Covid-19 Kabupaten Nagekeo masih mampu menekan jumlah penduduk miskin, maka pandemi berkepanjangan yang berpuncak di tahun 2021 benar - benar memberi dampak nyata kepada penambahan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin Kembali berhasil ditekan di tahun 2022, ha! ini tidak terlepas dari hasil program - program pemulihan ekonomi pasca pandemi serta kembali menggeliatnya kegiatan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Namun pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh kekeringan, gagal panen serta perbaikan irigasi dan bendung Sutami Mbay. lndeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-Pl) lndeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-Pl) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity lndex-P2) Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Jndex-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Jndex-P I) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/ P2) Kabupaten Nagekeo tahun 2010-2023 dapat dijelaskan melalui grafik berikut: Gambar 2. 16. Indeks Kedalaman dan Ke arahan Kemiskinan 2 1.88 1.7 0.46 0.42 0.s 0.32 032 024 018 0 2018 2019 20.20 2021 2022 2023 ..arr- 06 04 a 03 024 01 e.nne. 188 ' " 17 13 116 Sumber: BPS Kabupaten Nagekeo, 2024
d.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: ( 1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (suppl) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain- lain. Gambar 2. 16. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan 200.0O 7 37 d 10,000 Cl C 100,000 0,00 0 0 00 0 0 0 .4%ea4 ,0 0 44 4.0n 8,o e + de 4 6. 4,6 a 4. . .... ' .... �., ... er 46 ti 04 4 i of --· II1II PA(% 4 2 ■ I I I0 - 2018 2019 2020 2021 2022 1PT(%) 1.88 2.76 3.09 0.97 2.97 umber. BPS Kabpaten Nagekeo, 20.24 I 2023 3.54 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/persentase jumlah pengangguran terbuka bergerak turun menjadi 0,97% di tahun 2021 setelah tahun sebelumnya

(2020)sempat berada di angka 3,09%. Namun di tahun 2022 TPT kembali menurun di angka 2,97% dan kembali naik 3.45 % di tahun 2023. Penurunan TPT dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi pasca pandemi covid-19 dan penerimaan CPNS dan P3K pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo, sedangkan peningkatan TPT disebabkan oleh pandemi covid-19 dan rehabilitasi D.I Mbay pada tahun 2023.
1. e.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber dayayang dibutuhkan agar dapat hid up secara layak. Sejak tahun 2010, 1PM dihitung dengan metode baru. Komponen 1PM metode baru adalah Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectancy at birth), Harapan Lama Sekolah (expected years of schooling), Rata-Rata Lama Sekolah ( means years of schooling), dan Pengeluaran Per Kapita (expenditure per capita). Gambar 2. 18. lndeks Pemb an Manusia 67.5 67 66.5 66 65.35 65.5 65 64.5 64 2018 65.88 2019 65.81 2020 [PM 65.82 2021 2022 67.07 2023 Sumber BPS Nageke0, 2024 1PM Kabupaten Nagekeo terus mengalami perbaikan setiap tahunnya walaupun sempat mengalami penurunan di Tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi covid-19 namun kembali mengalami perbaikan di tahun 2022 dan 2023 pasca pandami covid-19, kondisi ini menggambarkan bagaimana penduduk nagekeo dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini adalah semakin membaiknya penanganan pada sektor pendidikan dan Kesehatan. Dari sektor pendidikan tergambar melalui kenaikan pada indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah sedangkan dari sektor Kesehatan tergambar dari kenaikan Indikator Usia Harapan Hidup dan adanya perbaikan daya beli masyarakat setelah pandemi Covid-19. Dimensi Indeks Pembangunan Manusia
2. a.Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup (VHH). VHH pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. VHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan. VHH Kabupaten Nagekeo tahun 2018-2023 dapat dijelaskan melalui grafik berikut: Gambar 2. 19. Usia Harapan Hidup 6791 66.12 2018 t 66 L Smber: BPS Nagekeo, 2024 6713 2020 6713 6125 2023 67.91 UHH Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2023 UHH penduduk Nagekeo berada di angka 67,91 tahun. Kondisi ini dapat diartikan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2022-2023 di Kabupaten Nagekeo mempunyai harapan mencapai umur 67-68 tahun. Faktor pendorong keberhasilan capaian mt adalah semakin meningkatnya aksi konvergensi di bidang kesehatan, kemiskinan dan stunting.
3. b.Dimensi Pengetahuan Dimensi pengetahuan pada 1PM dibentuk oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS)/ Expected Years of Schooling (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penduduk yang dicakup dalam angka harapan sekolah adalah penduduk usia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Angka ini memiliki asumsi kemungkinan anak terse but akan tetap bersekolah pada umur- umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Gambar 2, 20. Harapan Lama Sekolah 12.6 12.59 12.55 125 12.47 12.46 1245 124 12.35 2018 2019 ti 12.46 12.47 Sumber BPS Nagekeo, 2024 12.48 2020 12.48 1249 2021 12.49 2022 12.51 HLS Kabupaten Nagekeo berada di angka 12,59 di tahun 2023, ini berarti anak-anak yang berusia 7 tahun di Nagekeo memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan Jama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS Kabupaten Nagekeo dari tahun 2018-2023 dapat dilihat melalui grafik berikut: Gambar 2. 21. Rata-rata Lama Sekolah 82 8.14 81 • 7.89 79 19 79 182 .8 - 78 " 6 2018 2019 2020 2021 022 2023 at4a La0.Skol.ah 182 78 789 19 91 814 (Tahon) Sumber BPS Nagekeo, 2024 RLS Kabupaten Nagekeo berada di angka 8,14 (2023). Secara rata-rata penduduk Kabupaten Nagekeo yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal hingga hampir menamatkan kelas VIII SMP. HLS dan RLS Kabupaten Nagekeo secara konsisten mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini adalah semakin meratanya akses pendidikan dasar di setiap wilayah.
4. c.Dimensi Standar Hidup Layak Dimensi standar hid up layak direpresentasikan oleh Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, polapengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo dari tahun 2018- 2022 dapat digambarkan melalui grafik berikut: Gambar 2. 22. Pe 2018 2023 8.706 8,70%6 8,433 2019 8,469 8,800 8.700 8,600 8,500 8,400 8,300 8,21 8,2700 8.100 8,000 7,900 Sumber: Nagekeo Dalam Angla, 2024 Di tahun 2023 Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo mulai mengalami perbaikan setelah mengalami penurunan di tahun
  1. 2021.Kondisi ini merupakan dampak pandemi covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Nagekeo dan nasional namun dampak ekonomi atas pandemi covid-19 dirasakan secara global. Namun Kembali membaik di tahun 2023 sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya
5. a.lndeks Keluarga Sehat Indeks Keluarga Sehat (!KS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Dalam menentukan nilai IKS terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti Kesehatan !bu dan Anak (KIA), aspek sanitasi rumah tangga dan lingkungan, penyakit menular dan tidak menular serta kepemilikan jaminan kesehatan. Gambar 2. 23. lndeks Keluarga Sehat 006 006 006 006. 006 006f 006 009 0.05 0.05 0 008 00s 0.0s6 0055 2019 200 2021 202 70 -� 0058 00s8 00s8 0¢ a 006 Sumber Nagekeo Dalam Angka, 2024 Masyarakat Kabupaten Nagekeo masih berada di kategori tidak sehat di mana nilai !KS Tahun 2023 berada di bawah angka 0,500 (0,063). Hal ini disebabkan oleh nilai salah satu indikator !KS yaitu perilaku merokok sangat rendah. Selain itu faktor pengiputan data dalam aplikasi Keluarga Sehat yang belum maksimal menyebakan nilai IKS dari Tahun 2019 sampai 2022 masih stagnan. Baru di Tahun 2022 nilai !KS meningkat setelah penginputan dilakukan secara baik terjadi peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 0.05 menjadi 0.063.
6. b.Indeks Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat IPA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Gambar 2. 24. Indeks Perlindungan Anak 2023 49.5 Sid 12 Si78 0 49.61 20 10 0 2019 2020 44 11 448. 4 444 48. 26 0.14 PA 0 0 60 0 0 30 5umber Nagekeo Dalam Angka, 2024
7. c.Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (!PG) nadalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara !PM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Gambar 2. 25. lndeks Pembangunan Gender Pembangunan gender 4 "' 91% 004 9.89 99 $ ..6 9.6 9.6 ... I 9
  1. 9.79 98 I 9r6 4 9 0 01 2020 202 202 202 Sumber. Nagekeo dalam Angka 2024, NTT dalam Angka, 2024 Dari tabel ini bisa dilihat bahwa dari tahun 2018 hingga 2023 !PG Kabupaten Nagekeo cenderung stabil di atas angka 95. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada ketimpangan yang terlalu signifikan antara !PM laki dan perernpuan di Kabupaten Nagekeo karena pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Nagekeo.
8. d.Indeks pemberdayaan gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG merupakan konsep yang penting dalam memastikan kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan bagi semua individu tan pa memandang jenis kelamin mereka. IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Gambar 2. 26. Indeks Pemberda aan Gender $3111 275 5229 51.82 I 3121 2018 2019 2020 2021 2022 2023 remnbrda van Gender SI $27 229 18 5i2 Sumber BPS Provinsi Musa Tenggara Timur, 20224 Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 angka lDG Kabupaten Nagekeo tidak mengalami perubahan yang signifikan (di kisaran angka 51 sampai 53) yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini diakibatkan kurangnya peran perempuan di sektor ekonomi dan politik Kabupaten Nagekeo, terutama di bidang politik dengan tidak adanya keterwakilan perempuan di parlemen/DPRD Kabupaten Nagekeo sejak pertama kali dibentuk hingga tahun 2023.
9. e.Indeks Ketimpangan gender Indeks Ketimpangan Gender (1KG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapajauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihal dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Gambar 2. 27. lndeks Ketimpangan Gender 44t 0 0.6# 06 062 0.6 0.8 2018 0.73 2019 0736 Sumber BPS Provinsi NMusa Tenggara Timur, 2024 Dari label di alas lerlihal !KG Kabupalen Nagekeo angkanya fluktuatif. Sempat turun di angka 0,645 (Tahun 2019) dan naik di Tahun 2020 sebesar 0,738. Hal ini diakibatkan pandemi covid-19 yang memaksa kaum perempuan untuk membatasi aktivitas di luar rumah karena menjadi salah satu kaum yang rentan terinfeksi oleh covid-19. Namun tren lersebut perlahan-lahan mulai turun hingga mencapai angka 0,66 di tahun 2023 yang dipengaruhi oleh pengaruhi oleh perbaikan di aspek kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan.
10. h.Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Gambar 2. 28. Indeks Pemban an Keluar a iBangga 2019 iBang8a O Sumber Pusdatin 2024 2020 0 2021 0 2022 79.9 74.11 2023 74.1l 0 0 Perhitungan iBangga Kabupaten Nagekeo baru dilakukan pada Tahun
  1. 2022.Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka iBangga dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya dimensi kemandirian yang terdiri dari pendapatan keluarga yang menurun, jumlah makan keluarga dalam 6 bu Ian terakhir, jumlah keuangan dan tabungan keluarga yang berkurang yang diakibatkan oleh rehabilitasi D .I Mbay dan tingkat pendapatan masyarakat yang berkurang. Waiau mengalami penurunan, iBangga Kabupaten Nagekeo masih dalam kategori berkualtas. 2.3. Aspek Daya Saing Daerah 2.3.1. Daya saing Ekonomi Daerah
11. a.PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model- model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar, pendalaman sektor keuangan, penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya. Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama. Tabel 2. 20 PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019- 2023 (utaan Rupiah) Komponen Pengeluaran 2019 2020 2021 2022° 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pengeluaran 1.724.724,96 1.695.885,95 1.741.343,90 1.856.560,04 1.984.110,62 Konsumsi Rum.ah tangga 13.342,00 30.334,47 782.302,93 840.529,27 98.012,75 l.a. Makanan, Minuman, dan Rokok 1.b. Pakaian dan Alas 9.438,81 4.029,49 59.954,81 61.366,98 3.328,47 Kaki 1.c. Perumahan dan 3erlengkapan Rumah 80.957,88 294.396,24 295.117,79 307.404,97 22.847,96 Tangga 1.d. Kesehatan dan 150.765,02 161.202,78 168.761,66 163.248,33 169.367,20 Pendidikan 1.e. Trans., 90.091,83 353.810,31 358.066,23 398.009,29 36.608,34 Komunikasi, Rekreasi, danBudava .f. Hotel dan Restoran 60.494,68 43.141,83 41.527,02 44.281,45 47.494,89 1.g. Lainnya 39.634,75 38.970,82 35.613,46 41.719,75 46.451,00
2.Pengeluaran 163.580,84 158.168,95 166.801,03 182.025,86 199.872,12 Konsumsi LNPRT
3.Pengeluaran 1.157.681,90 1.068.743,84 1.051.745,78 1.034.447,99 1.061.904,35 Konsumsi Pemerintah [4. Pembentukan Modal 758.229,82 [725.679,87 785.277,75 837.666,73 931.007,79 Tetap Bruto 4.a. Bangunan 452.844,15 410.829,33 452.286,80 477.935,10 556.490,81
4.b. Non-Bangunan 305.385,68 [314.850,54 332.990,94 359.731,64 374.516,98
5.Perubahan Inventori 30.816,36 33.459,17 34.659,57 34.670,30 33.849,73
5.Ekspor 4.808,64 38.459,68 33.891,82 38.396,69 46.511,52
7.Impor 1.648.476,93 1.448.492,45 1.466.406,63 1.496.627,38 1.587.294,35 3DRB .241.365,60 2.271.905,01 2.347.313,22 .487.140,23 .669.961,80 Angka Sementara Angka Sangat Sementara Sumber · BPS Nagekeo 2024 Tabel 1 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Nagekeo ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara komponen perubahan inventori, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor pengaruhnya tidak begitu besar terhadap perekonomian kabupaten Nagekeo. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pola konsumsi rumah tangga dapat menyebabkan perubahan yang besar pada kondisi perekonomian. Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas [tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB Pengeluaran Alas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Nagekeo pada periode 20192023 dapat dilihat dari Tabel 2. Tabel 2. 21 PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagekeo Tahun 2019-2023 (Jutaan Rupiah) Komponen Pengeluaran 2019 2020 2021 2022° 2023

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pengeluaran Konsumsi 1.225.591,51 1.208.716,90 1.228.188, 10 1.253.293,81 1.291.873,64 Rumah Tangga l.a. Makanan, Minuman, 436.246,22 441.205,26 453.393,57 464.378,18 476.144,79 dan Rokok
1.b. Pakaian dan Alas Kaki 53.017,47 41.947,74 33.844,18 34.529,25 35.510,08 l.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah 230.491,16 239.850,15 243.571,15 249.910,50 258.077,25 Tangga l.d. Kesehatan dan Pendidikan 107.421,51 116.462,57 124.961,08 118.994,37 120.413,06 l.e. Trans., Komunikasi, 342.183,27 322.758,57 329.032,44 339.207,58 353.119,54 Rekreasi, dan Budaya l.f. Hotel dan Restoran 28.261,56 20.280,44 19.828,40 20.322,79 20.938,69 l.g. Lainnya 27.970,33 26.212,17 23.557,28 25.951,14 27.670,24
2.Pengeluaran Konsumsi 117.350,08 112.949,38 116.584,72 123.450,27 129.756,96 LNPRT
3.Pengeluaran Konsumsi 734.364,28 657.948,83 622.563,74 599.232,06 604.958,00 Pemerintah
4.Pembentukan Modal 517.410,45 488.805,12 511.483,43 524.458,52 568.589,22 Tetap Bruto 4.a. Bangunan 317.832,17 287.618,35 304.237,06 307.527,34 349.900,11 4.b. Non-Bangunan 199.578,27 201.186,76 207.246,37 216.931,18 218.689,11
5.Perubahan Inventori 18.344,31 19.892,60 20.054,48 20.012,85 19.460,80
6.Ekspor 35.641,32 24.424,94 20.747,51 22.792,88 26.910,02
7.Impor 1.277.435,58 1.134.694,64 1.112.872,42 1.093.335,69 1.146.44 7,33 PDRB 1.371.266 ,38 1.378.043, 12 1.406.749,55 1.449.904,69 1.495.101,32 Angka Sementara **Angka Sangat Sementara Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2024 Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Nagekeo terus meningkat, yakni dari 1.371,27 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 1.495, 10 miliar rupiah pada tahun 2023. Gambar 2. 29. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Ka bu paten Nagekeo Tahun 2019-2023 3,000 00 2500 00 • 2.000 00 •$ «r •$00 00 l . 5 ,000 00 $00 00 0.00 101% 2022 Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2024 Dari Grafik 1, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut dipengaruhi baik oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan sehingga dapat dimaknai sebagai peningkatan kapasitas produksi. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

b.PDRB per Kapita PDRB Perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah adalah nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alarn dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Nagekeo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan walaupun sempat turun pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan meningkat kembali di tahun selanjutnya. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 15,37 juta rupiah. Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 16,08 juta rupiah (lihat tabel 3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang mulai pulih pasca Covid-19 ini dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun demikian, kondisi ini juga mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan dan tingkat pendapatan. upaten Nagekeo, 2018-2022 Uraian 2019 2020 2021 2022* 2023 Nilai PDRB (Miliar Rupiah) ADHB 2.241 2.272 .347 2.487 2.670 ADHK 1.371 1.378 1.407 1.450 1.495 PDRB per Kapita Ribu Rupiah) ADHB 15.370 14.273 14.543 15.189 16.078 ADHK 9.403 8.658 8.712 [8.855 9.003 Pertumbuhan PDRB 3,39 -7,93 ,63 1,64 1,68 per Kapita Tabet 2. 22 Prociuk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kab Catatan: 2022 Angka Sementara; 2023 Angka Sangat Sementara Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2024
c.lndeks Ekonomi Inklusif Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. ... PUR 1u8 PRTJMBUAN DAN % 1 I PRLUASAN AKES DA ' PERK;BAGAN KESEMPATAN ·8 • t♦I EI0NO t Gambar 2. 30. Pilar Pembentuk Indeks Pemban 4i up.4 e re Me.10 Uk », ti A0ALLIS WA {Ao I a4/A Add fi.At +lo /10 Of ti i ft /wt f4a/46 t/% Ml , « Ah 4qt,4l ti ug get4 4. ,it. it 4 .ti+ 4a 4 44, di% Sumber Badan Perencanan Pembangunan Nasional, 2024 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat.Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.
d.lndeks Ekonomi Hijau Indonesia telah meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau (Green Economy Index/GE!), inisiatif yang bertujuan rnengukur efektivitas transforrnasi ekonorni ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Indeks ekonomi hijau atau Green Economy Index (GE!) adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonorni Indonesia yang ditetapkan Bappenas. Tujuan adanya strategi ini adalah untuk rnenuju pernbangunan berkelanjutan. Strategis ini rnenjadi suatu upaya dalarn pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Terdapat 15 indikator yang akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan ekonomi hijau. Indikator- indikator tersebut diklasifikasikan rnenjadi rnenjadi tiga pilar, yaitu ekonorni, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonorni rneliputi enarn indikator, seperti intensitas ernisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari empat indikator, termasuk tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hid up, dan rata- rata lama sekolah. Pilar lingkungan rnencakup lima indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan. N k 2023Lah Kbro utunan an a unaten goe eo No Tutupan Lahan Luas (ha) %
l.Rawa 64,78 0,05
1. 2.Hutan Mangrove Primer 142,19 0,10
2. 3.Transmigrasi 201,36 0,14
3. 4.Tubuh Air 238,77 0,17
4. 5.Tanah Kosong 292,28 0,21
5. 6.Hutan Mangrove Sekunder 613,53 0,44
6. 7.Tambak 1511,69 4,66
7. 8.Permukiman 6519,56 4,66
8. 9.Pertanian Lahan Kering Campur 8042,59 5,75
9. 10.Semak Belukar 8237,48 5,89 II. Pertanian Lahan Kering 11771,42 8,42
10. 12.Hutan Lahan Kering Primer 11804,79 8,44
11. 13.Sawah 12639,64 9,04
12. 14.Hutan Lahan Kering Sekunder 36279,96 25,95
13. 15.Savana 41427,56 29,64 TOTAL 139787,59 100 Tabel 2 23 P fil T Sumber : BPKH Wilayah IV Kpang, 2023
e.Rasia Kewirausahaan Rasia Kewirausahaan adalah suatu indikator yang mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu wilayah atau negara. Rasia ini mencerminkan jumlah usaha baru atau kegiatan kewirausahaan dibandingkan dengan populasi atau jumlah usaha yang sudah ada. Rasia ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar minat dan aktivitas kewirausahaan di suatu tempat. Rasia kewirausahaan juga bisa menunjukkan jumlah pelaku usaha yang berada pada ekonomi formal yang memiliki aspirasi bisnis bertumbuh tinggi dan bisa menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, kewirausahaan bisa dilihat sebagai aktivitas menghasilkan nilai tambah dengan menjalankan bisnis baru atau bisnis yang sudah ada dan berfokus pada implementasi inovasi sebagai sumber daya saing. Pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Nagekeo didukung oleh potensi jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Gambar 2. 31. Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil Kab. Nagekeo tahun 2020-2022 4.918 3.800 4.000 4.200 4400 A.600 4.8005.000 Samber · Musa Tenggara Timur Dalam Angka 2024
f.Potensi Pengembangan Garam Kabupaten ini memiliki potensi produksi garam dari air laut dengan proses penggaraman mengandalkan cahaya matahari, serta lahan-lahan berkadar garam tinggi dan kondisi lahannya yang kering terse but potensial untuk lahan produksi. Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae merupakan daerah pengembangan baik garam rakyat maupun garam industri yang terbentang sepanjang pantai utara pulau flares wilayah kabupaten Nagekeo sepanjang 70.96 Km2• Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS Kabupaten Nagekeo, 2024) terdapat 810 unit usaha produksi garam di Kabupaten Nagekeo. jumlah produksi garam dapur dengan Nilai Investasi 16.291.000.000 pertahun, nilai produksi mencapai 1.001.400.000 per tahun. Tabel 2. 24 Pengembangan Garam Rakyat Di Kabupaten Nagekeo No Kee/ Desa Potensi (ha) Pemanfaatan ( Ha) I. Kecamatan Aesesa T onggurambang 48,7 27 Mbav II 332 9,52 Aeramo 20 1,4
1. 2.Wolowae Tendakinde 22 22 Totomala 98 - Anakoli 45 0,63 JUMLAH 580,7 55,79 Tabe Tabel 2. 25 Jumlah Petambak dan Jumlah Kelompok Garam No Kec/Desa Jumlah ( org) Jumlah Kelompok
2. 1.Kee. Aesesa 487 79 - Tongguramban 339 58 - Mbav II 128 19 - Aeramo 20 2
3. 2.Kecamatan W olowae 286 30 - Tendakinde 240 24 - Anakoli 46 6 - Totomala JUMLAH 773 109
4. 12.26 Produksi Garam Rakvat Tahun (Ton) No Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023 1 Kee. Aesesa 953,9 959,45 2100,8 1850 2657,502 2 Kee. 1789,85 1747,55 638,8 654,55 924,l Wolowae Jumlah 2743,75 2707,00 2739,6 2505,55 313.156,002 Produksi Garam Rakyat mengalami peningkatan produksi yang signifikan dari Tahun 2019 sebesar 2743,72 menjadi 312.156,002 Ton pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 310.412,252.
5. 2.Garam Industri Pengembangan garam industri di Kabupaten Nagekeo di bangun oleh PT Cheetham Salt Indonesia dengan luas 220 ha terkelola dan 222 ha belum dikelola. Garam Industri ini telah diproduksi menjadi Garam Beryodium dan dapat dijumpai di mini market atau dipasar rakyat lainnya. Tabel 2 27 Luas Lahan Garam Luas Lahan (ha) Luas dikelola (ha) Belum dikelola (ha) 442,9 220 222 Sumber Dinas Peri~kanan Kab Nageke0 (2023) Tabel 2. 28 Produksi Garam Tambak (Ton) 2019 2020 2021 2022 Produksi (ton) /3799.93 ] 4460.27 [3430.99 [1810.76 5umber: Dinas Perikanan Kab Nagekeo (2023) Tabel 2. 29 Produksi Garam Tambak (Ton) ahun Produksi 2019 2020 2021 2022 3.070.032 390 [40.1 [40.1 5umber: Dinas Perikanan Kab Nagekeo (2023)
g.Potensi Kelautan Perikanan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor (Ton) Tabel 2. 30 Perikanan Laut ahun 2019 2020 2021 2022 2023 Produksi 2.421,84 2.987,88 3.077,48 /3.939,18 4.158,39 Sumber : Dinas Pertanian, 2024
1. 12.31 Produksi Padi (ton GKG) Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Produksi 40.087 36.790 29.776 27.527 23.421 Dari tahun 2019 hingga tahun 2022, terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap sebesar I. 736,55 ton dari 2421,84 ton pada tahun 2019 menjadi 4.158,39 ton pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan produksi yang signifikan dalam waktu tiga tahun. Beberapa faktor yang mungkin dapat menjelaskan kenaikan produksi perikanan tangkap antara tahun 2019 dan 2022 meliputi:
2. 1.Penyediaan Sumber Daya: Peningkatan investasi dalam penelitian dan pengelolaan sumber daya perikanan bisa saja meningkatkan populasi ikan target atau memungkinkan tangkapan yang lebih besar.
3. 2.Teknologi dan Peralatan: Penggunaan teknologi baru dalam industri perikanan, seperti metode penangkapan yang lebih efisien atau kapal yang lebih modern, dapat meningkatkan hasil tangkapan.
4. 3.Perubahan Kebijakan: Perubahan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan, seperti pengaturan kuota atau larangan sementara, bisa mempengaruhi jumlah tangkapan tahunan.
5. 4.Faktor Lingkungan: Kondisi lingkungan yang mempengaruhi kehidupan laut, seperti suhu air, ketersediaan makanan, atau pola migrasi ikan, dapat berkontribusi pada fluktuasi produksi.
6. 5.Permintaan Pasar: Kenaikan permintaan global terhadap hasil perikanan tertentu juga bisa mendorong peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Secara keseluruhan, kenaikan produksi perikanan tangkap antara tahun 2019 dan 2022 dapat disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor di atas. Penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek ini dalam menganalisis tren pertumbuhan dalam industri perikanan tangkap.
h.Potensi Pertanian dan Peternakan Tabe Sumber : Dinas Pertanian, 2024 Terjadi penurunan produksi padi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Produksi padi pada tahun 2019 mencapai 40.087 ton, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 23.421 ton.Penyebab penurunan produksi padi tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Cuaca dan Iklim: Variabilitas cuaca, seperti kekeringan atau cu rah hujan yang tidak memadai, dapat mempengaruhi produktivitas tanaman padi. Penggunaan Teknologi: Jika teknologi pertanian yang digunakan tidak optimal atau tidak ditingkatkan dari waktu ke waktu, ha! ini dapat menghambat peningkatan produksi. Ketersediaan Sumber Daya: Masalah terkait ketersediaan air, pupuk, dan input pertanian lainnya dapat membatasi kapasitas produksi padi. Penutupan Air sebagai kebijakan untuk rehabilitasi bendungan dan irigasi sekunder turut menyumbang penurunan produktifitas padi. Kebijakan Pertanian: Perubahan dalam kebijakan pertanian, seperti subsidi pupuk atau pengaturan harga, juga dapat mempengaruhi produksi padi. Tabel 2. 32 Produksi Daina Unggas Menurut Jenis Unggas (Ton Ayam Buras Ayam Petelur Ayam Pedaging ltik Bebek Tahun 2021 2022 2023 2021 2022 [2023 2021 2022 [2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Produksi p286. 92 31562 318.76 1.22 0.99 b.99 722.22 981 10 p90.9o 089 b0.96 0.99 8.30 b.1 921 Sumber . Dinas Petemakan, 2024 Jumlah produksi dapat memberikan gambaran ten tang perkembangan industri peternakan unggas selama tiga tahun terakhir. Produksi Ayam Buras mengalami peningkatan sebesar 31,84 dari tahun 2021 sebesar 286,92 menjadi 318,76 pada tahun 2023, Ayam Pedaging mengalami peningkatan yang signifikan dari 722,22 pada tahun 2021 menjadi 990,90 pada tahun 2023, Produksi ltik juga menunjukan tren meningkat walau belum maksimal dari 0,89 pada tahun 2021 menjadi 0,99 pada tahun 2023, Produksi Bebk pada tahun 2021 sebesar 8,30 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 9,21, sedangkan Produksi Ayam petelur mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 sebesar 1,22 menurun -0,32 menjadi 0,99 pada tahun 2023. Populasi Ternak Besar didominasi Ternak Kam bing dengan jumlah 56.820 ekor pada tahun 2023 dan Sapi dengan populasi 40.306, walau pada ternak Babi sempat mendominasi pada tahanu 2020 dengan populasi 83.924 ekor dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya kerana wabah demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF). Populasi Kerbau pada tahun 2018 sebanyak 7.224 ekor dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2019 sebanyak 1.199 ekor menjadi 6.025 ekor pada tahun 2019 dan menunjukan tren bertambah di tahun berikutnya. Populasi ternak domba juga menunjukan peningkatan dari tahun dasar pengambilan data tahun 2019 sebanyak 5.869 ekor bertambah 2.857 ekor menjadi 8.726 ekor pada tahun 2023.
j.Potensi Tembakau Tabel 2. 33 Produksi Tanaman Tembakau (Ton) Tahun 2021 2022 2023 Produksi (ton) 4.20 1.80 12.00 Sumber: Dinas Pertanian, 2024 Tembakau merupakan salah satu tanaman yang dapat menjadi salah satu sektor perkebunan unggulan. Beberapa tahun terakhir produksi tembakau mengalami kenaikan dari 4,20 Ton ditahun 2021 menjadi 12 Ton di tahun 2023. Ini menunjukan adanya ketertarikan pada petani untuk menanam tembakau.
k.Perkebunan Tabe 12. 34. Produksi Tanaman Perkebunan (Vanili, Kelapa) Vanili Kelapa Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Produksi 0,00 3.57 40.65 4.12 356,00 4356,00 3472.17 3103.94 3185.14 Sumber : Dinas Pertanian, 2024 Tabel 2. 35. Produksi Tanaman Perkebunan fJambu Mete, Kopi Jambu Mete Kopi Tahun /2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Produksi 1857,00 1866.88 1695.07 1706.77 384,00 384,0( 218.87 222.26 220.25 44 Kaka Prod [564,00 1564,00 +31 97 144 53 30.99 - uksi Tanaman Komoditi Perkebunan seperti Kelapa, Jambu Mete, Kopi, kakao, Cengkeh, Kemiri, dan Vanili merupakan komoditas unggulan dari sektor perkebunan. Tahun 2019 produksi kelapa mencapai 356 Ton dan mencapai puncak produksi pada tahun 2020 sebesar 4.356 ton dan mengalami penurunan sebesar 1170,86 ton menjadi 3185,14 pada tahun 2023. Komoditas kakao menunjukan tren positif dari tahun 2019 sebesar 564 ton mengalami peningkatan sebesar 266,99 ton sehingga menjadi 830,99 ton pada tahun 2023. Jambu Mete juga mengalami penurunan produktivitas sebesar 150,23 ton dari tahun awal 2020 sebesar 1857 ton menjadi 1706,77 pada tahun 2023. Kopi sebagai salah satu komoditas primadona juga mengalami penurunan produktivitas sebesar 163,75 ton dari 384 ton pada tahun 2019 menjadi 220,25 ton pada tahun 2023. Vanili mmengalami fluktuasi produksi yang sangat signifikan, pada tahun 2020 mampu mencapai 40,65 ton dan menurun 36,53 ton menjadi 4, 12 ton, sedangkan komoditas cengkeh dan kemiri belum dapat diukur produktivitasnya. 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia
a.lndeks Pendidikan Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angka melek huruf adalah ukuran yang sangat kasar karena hanya memperhatikan kemampuan membaca dan menulis. Angka melek huruf menjadi penting karena kemampuan membaca dan menulis berkaitan erat dengan aliran informasi yang dapat diperoleh penduduk. Selain angka melek huruf, terdapat angka partisipasi sekolah yang mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah pada suatu jenjang pendidikan formal tertentu dan tingkat pendidikan yang ditamatkan yang mengukur tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dipakai beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah APS adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Angka partisipasi sekolah merupakan suatu indikator yang menunjukkan daya serap suatu jenjang pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutarna pada usia muda. Ukuran ini juga berguna untuk mengatasi kelemahan pada statistik pendidikan yang umumnya digunakan di sekolah sekolah seperti perubahan jumlah murid yang hanya menggambarkan daya tampung suatu sekolah dalam menerima peserta didik. Dalam hal ini peningkatan jumlah murid tidak berarti peningkatan partisipasi sekolah karena peningkatan terse but dapat dipicu oleh pertambahan jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diikuti dengan peningkatan penyediaan infrastruktur pendidikan. Gambar 2. 32. Angka Partisipasi Sekolah 2019 - 2023 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH KAB NAGEKEO 2019-2023 120 10o 80 60 • • J • 40 0 L ' 019 020 0I 2022 �, Alt 9i. 9 96. 9« .64 1l5th $55 $. 5,0. 925 94.62 wt6I tl n.6 26 n24 7.0 7 't 1ltn l tat Sumber : BPS, Ssenas 2023 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Dalam analisis statistik pendidikan menggunakan tingkat partisipasi sekolah, umumnya terdapat dua indikator utama yakni angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi mumi (APM). APK menggambarkan partisipasi penduduk pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan kesesuaian usia dengan jenjang pendidikan yang diduduki. Artinya, APK merupakan rasio penduduk yang bersekolah padajenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikan tertentu. Sementara itu, APM merupakan rasio antara jumlah siswa dengan usiayang berkaitan denganjenjang pendidikan yang diduduki dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Usia standar untuk suatu jenjang pendidikan adalah 7-12 tahun untuk SD, 13-15 tahun untuk SMP, 16-18 tahun untuk SMA dan 19 tahun ke atas untuk pendidikan tinggi. Gambar 2. 33. Angka Partisipasi Kasar 2019- 2023 ANGKA PERTISIPASI KASAR KABUPATEN NAGEKEO 2018-2023 2019 Sumber : Nagekeo Dalam Angka 2023, Susenas 2023 Dari grafik diatas secara umum terlihat, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah juga nilai APK tersebut. Hal ini Nampak pada APK SD lebih tinggi dibandingkan APK SMP dan SMA. Hal ini disebabkan terdapat sekelompok penduduk dari kelompok usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun yang masih duduk di bangku SD. Selain APK, indikator yang umum digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap sektor pendidikan yang lebih balk karena memperhitungkan partisipasi sekolah penduduk kelompok usia yang sesuai dengan kelompok usia standar suatu jenjang pendidikan. Selisih antara APM dan APK menunjukkan proporsi siswa yang tinggal kelas atau terlalu cepat atau lambat bersekolah. Meskipun demikian, APM memiliki kelemahan karena akan bersifat underestimate jika terdapat siswa di luar usia standar untuk suatu jenjang pendidikan. APM untuk Kabupaten Nagekeo menurut jenis kelamin dan kelompok umur disajikan pada Tabel berikut. Gambar 2. 34. 0 ka Partisi asi Mumi 2018 - 2023 ANGKA PARTISIPASI MURNI KABUPATEN NAGEKEO 2019-2023 2019 2020 2021 2022 2023 so/Mt as44p/AT% $A'SK/AMA Sumber · BPS, Susenas 2023 Dari grafik diatas APM juga cenderung menurun seiring semakin tingginya jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD nilai APM Kabupaten Nagekeo bernilai 98,68 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk balk laki-laki maupun perempuan yang berusia 7-12 tahun terdapat 98 orang yang sedang bersekolah di SD. Capaian SPM Pendidikan Gambar 2. 35. Ca aian SPM Pendidikan Capaian SPM Pendidikan NTT dan Nagekeo 2023-2024 75,89% 58,35% 38,18% 61,85% 80,004% 70,00% 60,00% 0,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% NAGEKEO NIT 2023 $2024 Sumber : Dinas P&K, Rapor Pendidikan 2024 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. SPM Pendidikan untuk Kabupaten Meliputi jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Dari Capaian SPM Pendidikan menunjukan adanya kenaikan jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang mana pada Tahun 2022 belum dilakukan pengukuran SPM Pendidikan dan dari perbandingan pengukuran tahun 2023 dan kondisi terakhir Rapor Pendidikan februari 2024 mengalami peningkatan yang signifikan.
b.Angka Literasi dan Numerasi Skor Literasi dan Numerasi mengacu pada hasil penilaian atau pengukuran kemampuan individu dalam membaca, memahami, menafsirkan, serta menggunakan informasi secara efektif (literasi) dan kemampuan individu dalam memaharni, menggunakan, dan bekerja dengan angka (numerasi). Gambar 2. 36. Angka Literasi dan Numerasi ANGKA LITERASI dan NUMERASl KABUPATEN NAGEKEO 2023 55,37 IR6£1 202 N 44 Sumber : Dinas P&K, Rapor Pendidikan 2024 (diolah) Pada Tahun 2023 Angka Literasi dan Numerasi melampaui target yang ditetapkan sebesar 40,24 (Numerasi) dan 55,37 (Literasi) di mana pada rapor pendidikan Kabupaten Nagekeo menunjukan angka capaian sebesar 49.75 (Numerasi) dan 55.37 (literasi).
c.lndeks Pembangunan Literasi masyarakat Gambar 2. 37. Kerangka Konseptual Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat �....,�·-·· J 1«riu { ln,1ou, ... I ll'ld•Uu,r 2. l lnd1Utatl,lnd,Utc,rl ebb.at Myrl dlm. Sod.ah. (UL6) lodl.tor I, Irdltor l Sumber Perpusnas, 2024 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat disusun untuk mengukur sejauh mana usaha yang dilaksanakan pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan hasil agregasi 7 (tujuh) unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan berStandar Nasional Perpustakaan, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi, dan Anggota perpustakaan. Dalam konteks pemerintah daerah, IPLM juga mencakup upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Gambar 2. 38. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Nagekeo dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023 IPLM NAGEKEO DAN NTT 2022-2023 fEO 58 60 62 64 66 68 Sumber Perpusnas, Laporan Akhir IPLM Tahuwn 2023 Pengukuran IPLM telah dilakukan sejak Tahun 2018 namun data secara lengkap sarnpai dengan level Provinsi baru tersedia pada tiga tahun terakhir, yakni 2020-2022, sedangkan pada level Kabupaten/ Kata hanya pada Tahun 2022 dan
1. 2023.Skor IPLM Kabupaten Nagekea Tahun 2023 61,50 poin dan masuk dalam kategori Sedang berada di atas IPLM Provinsi yang mencapai skor 60,53 poin. Hasil penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat [IPLM) merupakan hasil agregasi 7 (tujuh) unsur pembangunan literasi masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut. k dkb 1Ta0el 2. 37. Re.apitulasi UPLM Nageeo an NTT 2023 Prov/Kab UPLM 1 UPLM 2 UPLM 3 UPLM 4 UPLM 5 UPLM 6 UPLM7 SKOR PLM Nagekeo 0,5409 0,5087 0,1506 ,1045 1,0000 1,0000 1,0000 1,40 NTT 0,4108 0,4232 0,3297 3,0733 1,0000 1,0000 1,0000 50,53 Sumber :Perpusnas, Laporan Akhir IPLM Tahun 2023 Dari Tabel di atas dapat digambarkan bahwa UPLM 5 ( Perpustakaan yang dibinas sesuai SNP) , UPLM 6 ( Keterlibatan Masyarakat dalam sasialisasi perpustakaan) dan UPLM 7 (Anggata Perpustakaan) paling berkantribusi dalam peningkatan nilai IPLM dengan persentase 100% dan perlu dipertahankan. Sedangkan IPLM 1 ( Pemerataan Layanan Perpustakaan) dan IPLM 2 [ Ketercukupan Kaleksi Perpustakaan) dengan pencapaian rendah. IPLM 3 [ Ketercukupan Tenaga Perpustakaan) dan IPLM 4 ( Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hali) dengan pencapaian sangat rendah dan belum ideal. Untuk itu diperlukan intervensi berupa Penambahan Koleksi Buku, pengadadaan dan perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan, kebijakan pengembangan budaya literasi dan kebijakan dalam menambah jumlah SDM perpustakaan yang kampeten dan terlatih sangat penting dalam mengelola perpustakaan dengan baik. Melalui dukungan tersebut pemerintah daerah dapat berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas perpustakaan dan minat baca masyarakat di wilayahnya.
d.lndeks Literasi digital Pengukuran Indeks Literasi Digital menggunakan empat pilar, yaitu Kecakapan Digital [Digital Skill), Etika Digital (Digital Ethics), Keamanan Digital [Digital Safety), dan Budaya Digital [Digital Culture). Perhitungan Indeks Literasi Digital dilakukan dengan cara survei tatap muka di 34 provinsi di Indonesia dan analisis data status literasi digital serta memperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi digital dengan ketentuan:
1. 1.Masyarakat Indonesia yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir dan berumur antara 13-70 tahun.
2. 2.Pemilihan acak dengan mempertimbangkan jumlah wilayah kola dan perdesaan. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2022 mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Ada empat pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture:
3. 1.Digital Skill atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, mernaharni, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
4. 2.Digital Ethics atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital [netiquette) dalam kehidupan sehari- hari.
5. 3.Digital Safety atau keamanan digital adalah kemampuan user [pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
6. 4.Digital Culture atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari- hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Gambar 2.39. Empat Pilar Literasi Digital .eh .-.4.0. hat.a e e..444f 4.%.4. terneeet! Sumber Kominfo, Status Literasi Digital Indonesia 2022 Empat pilar dan kurikulum literasi digital menjadi basis dalam pengembangan program literasi digital nasional. Pada tahun 2020, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,76, dimana lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni 3,47. Pada tahun selanjutnya, Indeks Literasi Digital Provinsi ini mengalami penurunan menjadi 3,6. Sementara itu, Indeks Literasi Digital nasional sedikit mengalami peningkatan menjadi 3,49. Pada tahun 2022, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan kembali menjadi 3,39 dan berada di bawah rata-rata nasional, yang terus mengalami peningkatan menjadi 3,54.
e.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pada awal periode, 2018, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Nagekeo sebesar 63,80 berada di bawah rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni 70,17 Pada tahun-tahun selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia sama-sama mengalami fluktuasi namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kabupaten Nagekeo berada tidak jauh berbeda dengan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada akhir periode 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kabupaten Nagekeo sebesar 76,86 lebih tinggi dibandingkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 75,72. Gambar 2. 40. Tinskat Partisioasi An atan Keria TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA NAGEKEO DAN NTT 78 76 74 n 70 68 66 64 62 2019 2020 2021 2022 2023 Sumber BPS NTT Srvei Angkatan Kerja Nasional (Sakemas)
f.Angka Ketergantungan Rasio Ketergantungan atau Rasio Be ban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Pada Tahun 2017, Rasio Ketergantungan Kabupaten Nagekeo sebesar 69,66 poin, dimana masih berada sedikit lebih tinggi dibanding Rasio Ketergantungan Provinsi (66,52). Pada tiga tahun selanjutnya, Rasio Ketergantungan Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan menjadi 67, 17 sementara itu, Rasio Ketergantungan provinsi mengalami penurunan pula menjadi 64,89 (2020), yang mengindikasikan pula bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memasuki awaJ periode bonus demografi. Pada tahun 2022, Rasio Ketergantungan Kabupaten Nagekeo mengaJami penurunan yang sangat tinggi sebesar 55,51, sedangkan Rasio Ketergantungan Provinsi juga mengalami penurunan yang sangat tinggi sebesar 55,66. Gambar 2. 41. Angka Beban Ketergantungan Nagekeo dan NTT 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber BPS, Srvei Sosiat Ekonomi Nasional (SUSENAS]
g.Stunting dan Kemiskinan Gambar 2. 42. CapanPenrnar Stu\ins 3227 414 10., 992 4 • 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sumber BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional {SUSENASJ Pada Tahun 2018 Terdapat 3227 Balita stunting dengan persentase prevalensi stunting 36,93% dan rnengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2023 terdapat 728 balita stunting dengan prevalensi 6,87% atau mengalami penurun sebesar 30,06% dari tahun awal pengukuran dan intervensi penanganan stunting oleh Pemerintah. Tabel 2. 38 Rekapitulasi UPLM Nasekeo dan NTT 2023 NamaDaerah Estimasi Jumlah EstimasiTingkatKemiskinan Kemiskinan Ekstrem (ribu Ekstrem (%) Jiwa) 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Provinsi Nusa 358.95 370.46 224.94 5.44 5.56 3.93 [Tenggara Timur Nagekeo 2.00 2.20 0.25 1.35 1.47 0.16 Estimasi dihitung oleh Badan Pusat tatistik (BPS) Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE Kemiskinan Esktrem Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 sebesar 1.47% angka ini Jebih rendah dari Provinsi NTT sebesar 6.56%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebsar 1.31% menjadi 0.16%. Penurunan angka kemiskinan ekstrem terjadi sebagai akibat Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah. 2.3.3. Daya Saing Fasilitasi/Jnfrastruktur Wilayah Mengukur daya saing fasilitasi/infrastruktur wilayah adalah penting untuk menilai seberapa baik suatu wilayah mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan warganya. Indikator ini mencakup berbagai aspek seperti aksesibilitas transportasi, ketersediaan energi, infrastruktur komunikasi, dan fasilitas pu blik lainnya. I. Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah Indeks Pembangunan lnfrastruktur Wilayah (JPIW) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pengembangan dan ketersediaan infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini membantu dalam memahami bagaimana infrastruktur berkontribusi terhadap kemajuan sosial dan ekonomi suatu daerah. lnfr t ktu Wil ahTb12391dkP ba e . n e s emoanounan as ru r av lND!KATOR 2020 2021 2022 2023 lndeks Pembangunan Infrastruktur 35,04 36,3 38,19 Sumber Data Evaluasi Dinas PUPR Nagekeo 2023 lndeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rurnah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik. Indeks Infrastruktur Kabupaten Nagekeo setiap tahunnya meperlihatkan kinerja yang terus meningkat. Untuk tahun 2020, indeks infrastrutur yang dicapai sebesar 35,04 dan meningkat menjadi 36,3 pain pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 38, 19. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat pembangunan di Kabupaten Nagekeo semakin baik.
1. 2.Persentase Jalan Kabupaten Menghitung persentase jalan kabupaten (atau jalan regional) dalam suatu wilayah dapat memberikan gambaran tentang infrastruktur transportasi di wilayah tersebut. Persentase ini menunjukkan seberapa besar proporsi jalan kabupaten dibandingkan dengan total panjangjalan di wilayah tersebut. Tabel 2. 40. Kondisi Jalan Kabupaten IND!KATOR 2020 2021 2022 2023 Persentase panjang jalan kabupaten 38.03 % 46.06 % 45,58% dalam kondisi baik Persentase panjang jalan kabupaten 49.38 % 46.54 % 43,32% dalam kondisi rusak berat Persentase panjang jalan kabupaten [3.03% 5.31% 2,08% dalam kondisi rusak rinoan Persentase panjang jalan kabupaten b9.56 % 2.27 % 9,03% dalam kondisi sedang 5umber .Data Evaluasi Dias PUPR Nagekeo, 2023
2. 3.Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dan Memiliki Air Minum Layak Menghitung persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak dan akses ke air minum layak adalah penting untuk memahami kondisi kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Tabel 2 41 Akses Sarana Air Minum dan Sanitasi INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 Persentase rumah tangga dengan akses 95% 95% 95% air min um layak dan am.an ( semua sumber) Persentase Rumah tangga yang 8.75% 82.47 % 20,20% [menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak danaman Sumber Data Evaluasi Dias PUPR Nagekeo, 2023
3. 4.Persentase Rumah Layak Huni Persentase Rumah Layak Huni adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perumahan di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan proporsi rumah yang memenuhi standar layak huni, yang biasanya mencakup aspek-aspek seperti struktur bangunan, akses air bersih, sanitasi, ventilasi, pencahayaan, dan kepadatan pengh uni. N kR ah Le akH 'KcbT bel 2. 42 Pa e ersentase um av; uru a ·upaten Naoe eo INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 Persentase Ru.mah Layak 55.72% 51.57 % 70,00% 2,33 Huni Samber : Data Evaluasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permkiman, 2024.
4. 5.Rasio Konektivitas Darat Rasio Konektivitas Darat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat konektivitas jaringan transportasi darat di suatu wilayah. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti panjang jalan, kualitas jalan, dan aksesibilitas transportasi darat. Rasia ini penting untuk memahami seberapa baik suatu wilayah terhubung melalui jaringan transportasi darat, yang berdampak pada mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pembangunan ekonomi. - lNDIKATOR 2020 2021 2022 2023 Rasio Konektivitas 0,53 J,59 0,84- Darat Tabel 2, 43. Rasio Konektivitas Darat Kabupaten Nagekeo Sumber Data Evaluasi Dias Perhubungan, 2024 Semakin tinggi rasio konektivitas darat, semakin baik aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat ke berbagai destinasi seperti pusat kota, pusat perdagangan, dan wilayah lainnya. Kabupaten Nagekeo memliki rasio konektivitas yang masuk kategori tinggi. Pembangunan infrastruktur jalan yang berkesinambungan setiap tahun memberi kontribusi untuk peningkatan angka setiap tahunnya.
5. 6.Rasio Konektivitas Perairan Rasia Konektivitas Perairan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik jaringan transportasi perairan terhubung dan berfungsi di suatu wilayah. Ini mencakup berbagai aspek seperti panjang jalur perairan yang bisa dilayari, jumlah dan kapasitas pelabuhan, frekuensi layanan transportasi air, dan aksesibilitas penduduk terhadap transportasi perairan. Tabel 2. 44. Rasio Konektivitas Perairan Kabupaten Nagekeo INDIKATOR 2020 2021 I 2022 2023 Rasia Konektivitas Perairan 62 85 I 95 100 Smber : Data Evaluasi Dinas Perhubungan, 2024 Semakin tinggi rasio perairan, semakin baik aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat ke berbagai destinasi yang melintasi wilayah perairan. Saal ini Kabupaten Nagekeo telah memiliki Pelabuhan yang dapat menjadi pusat pengangkutan barang dan manusia yang dapat mengbungkan setiap destinasi.
6. 7.Cakupan desa/kelurahan yang terjangkau layanan internet Mengukur cakupan desa/kelurahan yang terjangkau layanan internet adalah penting untuk mernahami aksesibilitas teknologi informasi di suatu wilayah. lni rnelibatkan menghitung persentase desa/kelurahan yang memiliki akses ke layanan internet dari totaljumlah desa/kelurahan di wilayah terse but. Tabel 2. 45. Cakupan Desa/Kelurahan Terianskau Lavanan Internet INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 Cakupan desa/kelurahan yang 40% 52% 90% 90% terjangkau layanan internet Sumber: Data Evaluasi Dinas Kominfo, 2024
7. 8.lndeks Desa Membangun (IDM) IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Mengacu pada IDM di Kabupaten Nagekeo masih masih terdapat pada tah un 2022 sudah tidak terdapat Desa sangat tertinggal dan 1 Desa telah menjadi Desa Mandiri yaitu Desa Aeramo Kecamatan Aesesa. Nilai Rata-Rata IDM Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2023 yaitu 0.6595. Nilai tersebut dapat dikategorikan sebagai Desa berkembang. Desa Berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendesa Nomor 2 Tahun 2016). Jumlah desa berkembang menu rut IDM adalah banyaknya desa dengan status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan klasifikasi Berkembang. Tab 2019 2023M ba e .n e s esa emranoun un - STATUS IDM 2019 2020 2021 2022 2023 Mandiri - - I 1 Berkembang 32 52 61 63 66 Maju 4 9 10 12 Sangat Tertinggal 5 5 2 0 D Tbl246IdkD [Tertinggal Samber. https://idm. kemendesa go.id/ 2023 2s 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi
a.Kondisi Iklim Investasi Investasi merupakan salah satu elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal penting yang dapat mendorong investasi adalah kemudahan berusaha dan perizinan yang mudah. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan investasi, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan berbagai usaha di Wilayah Kabupaten Nagekeo.Nilai investasi yang tersaji adalah nilai investasi setiap tahunnya bukan nilai investasi secara akumulatif. Tabel 2. 47. Realisasi Investasi Tahun 2020-2023 fruoiahl Uraian 2020 2021 2022 2023 [Target 35.000.000.000,00 45.000.000.000,00 50.000,000.000,00 50.000.000.000,00 Realisasi 72.000.000.000,00 126.891.376.032 ,00 145.125.528.077,00 62.179.437.997,00 Sumber : BPS, Nagekeo Dalam Angka 2024.
b.Indeks Demokrasi lndeks Demokrasi Indonesia (!DI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. !DI mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi di Indonesia melalui tiga aspek, yaitu kebebasan sipil (Civil Liberty), hak-hak politik (Political Rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (lnsfitufion of Democracy). Dari grafik berikut menunjukkan !DI Provinsi NTT 2022 sebesar 77,83. Angka ini menggambarkan demokrasi Provinsi NTT dikategorikan "sedang" lebih rendah dari lndeks Demokrasi Indonesia dengan kategori tinggi. 80,41 87,99 74,43 2021 2022 20921 27022 2a21 2022 Aspek Kebebasan Aspek Kesetaraan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Sumber : BPS NTT,[Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Indeks Demokrasi Indonesia (ID[) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. IOI Tahun 2021 adalah metode baru terdiri dari tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator. Sebagian indikator pada IOI metode baru berbeda dengan IOI metode lama, sehingga angka IOI 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IOI tahun sebeiumnya.Metode perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IOI) mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dari koran cetak maupun portal berita online, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.Dari grafik berikut menunjukkan IOI Provinsi NTT 2022 sebesar 77 ,83. Angka mi menggambarkan demokrasi Provinsi NTT dikategorikan "sedang" lebih rendah dari Indek Demokrasi Indonesia 73.42 dengan kategori tinggi. Di Tahun 2021 IOI NTT mendapat pain dan Naik 4,41 pain menjadi 77 ,83 di tahun 2022. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 12,66 pain. Gambar 2. 44. lndeks Demokrasi NTT. INDEKS DEMOKRAS INDONESIA NTT 2020 Sumber : BPS Ringkas ID1 2022 2021
c.Indeks Rasa Aman Pendefinisian "Rasa Aman" disebutkan daiam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan "Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuuk berbat atau tidak berbuat sesat". Implementasi dari Indikator Rasa Aman dalam kajian ini adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tern pat tinggal. Terdapat empat variabeI yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman dalam penelitian ini, yaitu: aman dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, serta keamanan dari kekerasan.
d.Indeks ketentraman dan Ketertiban Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu Urusan Wajib Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dilakukan melalui instrumen lndeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU). Instrumen pengukuran kinerja ini sangat penting mengingat urusan Trantib merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP provinsi maupun kabupaten/kota. Di sisi lain, penyelenggaraan Trantibum di daerah dalam bentuk implementasi penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas) pada prakteknya berhubungan erat dengan banyak pihak, termasuk masyarakat umum. IPKKU yang terdiri atas 3 Dimensi, 7 Sub Dimensi dan 38lndikator yang merupakan penjabaran dari tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dari hasil Self Assesment Dinas Satuan Palisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2023 diperoleh lndeks Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum 42,33 dari Total Nilai lndeks Maksimal 100. Berikut Tabel IPKKU dengan konstruksi dimensi dan subdimensi. Tabel 2. 48. lndeks Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum Tahun 2023 I STRATEGI 13.37 1980 68% 1 Penegakan Perda 3.44 7.71 45% 2 Penyelenggaraan Tantribum 9.93 13.20 75% II SUMBER DAYA MANUSJA 9.72 49.00 20% 1 Pemberdayaan SOM 7.67 42.33 24.50 31% 2 Peningkatan Kapasitas SDM 2.05 24.50 89% Ill SJSTEM 19.24 31.20 2% 1 Sarana dan Prasarana 4.93 7.79 63% 2 Perencanaan dan Anggaran 15.59 15.59 100% 3 Akuntabilitas 3.65 /7.80 47% $umber . Dinas Sat pol PP dan Kebakaran, 2023
e.Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama ini mengambil konsep dasar kerukunan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, yaitu: Suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), mengukur tiga indikator utama, yaitu: Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama.lndeks KUB NTT Tahun 2023 mengalami kenaikan 10,9 poin dari tahun 2021 menjadi 85,64 dengan kategori "sangat tinggi.Angka ini menempati Provinsi NTT di urutan l(satu) sebagai Provinsi Toleransi an tar Umat Beragama, angka ini lebih tinggi dari lndeks KUB Nasional sebesar 76,37. Gambar 2. 45. Grafik Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT Indeks Kerukunan Umat Beragama di NTT 88 86 84 82 BO 78 76 74 71 70 68 Sumber : Kemenag, 2023 2022 2023
f.Indeks Daya Saing Daerah Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN) kembali mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada tahun 2023 ini sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. skor nasional IDSD (berdasarkan rata - rata dari total skor provinsi) didapat sebesar 3,44 dari skala 5. Jika dikonversi menjadi skala 100, skor nasional IDSD tersebut setara dengan skor 68,8. IDSD 2023 menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai kementerian dan lembaga dengan Jumlah indikator yang digunakan sebanyak 63 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota. IDSD 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini. Kerangka ini secara umum tidak ada perubahan dengan IDSD 2022. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Gambar 2. 46. Kerangka IDSD 2023 - • Plr - - --- -- -· - - -- --- h %-. ----• -- --- 6 ·-- f e. --- -- • --• • -- -0 _ ..... �- -- • .l -- • -- -- t -44. -fr 6 M.. die t2i. f.. Sumber : BRIN, IDSD 2023 (iolah) k 2022 2023T b 1 2 49 IDSD NTT d Na e an 4ape eo - LINGKUNGAN PENDUKUNG SDM PASAR EKOSISTEM SKOR INOVAS IDSD PROVINS! Pilar 4 Pilar 8 Pilar 9 Pilar 11 Pilar 12 /KABUPATEN Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Jsta Pilar 5 ilar 6 Pilar 7 Si stem Pilar 10 Dinami Ka pa bil nfas.tr Adopsi Keseha ietram asar Pasar kuran Institusi ilitas enaga Keuang sme tas uktur IK tan ilan Produk PasarEkono Keria " Bisnis novasi NTT 2023 411 2.21 300 l3.45 l3.54 46 4.,92 3.18 3.03 4.09 64 3.39 42 NTT 2022 4.04 29 29 72 50 39 4.92 3.54 39 26 500 44 20 NAGEKEO 2023 #N/A 1.24 63 3.40 65 322 l2.67 2.94 063 24 I3.38 1.69 ##N/A NAGEKEO 2022 #N/A 2.87 64 [.08 3.62 67 D63 2.69 0.69 lo0o 5 1.52 N/A Sumber BRIN, IDSD 2023 (diolah) 2.4. Aspek Pelayanan Umum
a.Indeks Reformasi Birokrasi Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Fokus utamanya, yaitu adanya perubahan mindset dan cara kerja yang lebih berorientasi kinerja dan pelayanan publik; perbaikan tata kelola kelembagaan, termasuk transformasi digital; deregulasi kebijakan, peningkatan profesionalitas SDM; dan efektivitas pengawasan internal. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 (50,01) mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya (48,811, dan pada Tahun 2023 telah mencapai 44.37. Gambar 2. 47. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi 6 • Sumber data: Publikasi Kemenpan RB t N kBi kr; > KabLdk; RefTbl250Ca e apa1an n e. S eormas1 1ro as1 aw'upa.en [goe,eo Uraian Tahun 2019 I 2020 I 2021 I 2022 I 2023 Indeks Reformasi Birokrasi N/a IN/a [48,81 [50,01 44.37 Sumber: Publikasi Kemenpan RB Penilaian IRB ini mengacu pada kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.
b.lndeks Pelayanan Publik Gambar 2. 48. Capaian Indeks Pelayanan Publik 2021 2022 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 o,o _ Tabel 2. 51. Capaian Indeks Pelavanan Publik No Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 lndeks pelayanan Publik N/a 1,83 1,85 2,48 Sumber. Kemenpan RB, 2024 Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Iingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SOM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik 2,48 dengan kategori Cukup. Capaian semester I Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Nagekeo Telah mencapai angka 2.48 dan diperkirakan akan melampaui capaian tahun sebelumnya. Dukungan SDM yang profesional, struktur organisasi kaya fungsi, perubahan ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, dan sistem pengawasan, yang diukur melalui evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan dapat menjadi strategi dalam peningkatan pencapaian selanju tnya.
c.Indeks Inovasi Daerah Gambar 2. 49. Capaian Indeks Inovasi Daerah 2021 2022 lndeis /novas Daerat D: ahI d k ITbl252Ca e apa1an n e.s novas1 aer No Tahun 2019 [2020 [2021 [2022 [2023 lndeks Inovasi Daerah - h12 l2.80 [52,80 [53,06 Sumber. Kementerian Dalam Negeri, 2023 Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks lnovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 diketahui bahwa Kabupaten Nagekeo mendapatkan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) mencapai 53,06 atau masuk predikat inovatif. Capaian ini menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 dimana pada tahun 2021 Kabupaten Nagekeo mendapatkan predikat kurang inovatif dengan nilai 2.80 dan meningkat di tahun 2022 yang dengan predikat inovatif.
d.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel Tujuan SPBE Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE. Hasil asesmen indeks SPBE tentu adalah sebuah cerminan dari kualitas aktual implementasi SPBE yang ada pada lnstansi Pemerintah. Hasil tersebut dapat meningkatkan kornitmen dan kesadaran lnstansi Pemerintah untuk menjamin kualitas pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dan berdayaguna. Dalam pengukuran tingkat kematangan indeks SPBE hingga pendampingan untuk meningkatkan indeks assessment. Gambar 2. 50. Capaian lndeks SPBE 2021 IM 2022 100 lrdes SBE Tabel 2. 53. Capaian Indeks SPBE Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 lndeks SPBE N/a N/a 1.14 2.60 1.77 Sumber Publkasi Kemenpan RB Indeks SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk 2021 mendapat indeks 1,14 dan meningkat di tahun 2022 dengan nilai 2.60 dan menurun di tahun 2023 dengan nilai 1.77. 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 2.5.1. Hasil Capaian Pembangunan Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu saja untuk mengukur keberhasilan pembangunan tersebut diukur melalui indikator pembangunan diantaranya indikator makro. Indikator ini dapat digunakan untuk menganalisis capaian pembangunan ekonomi daerah dan dapat menilai sejauh mana realisasi pembangunan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dengan asumsi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan. dikTabel 2. 54. In ator Makro RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 No Indikator RPJMDKe-1 RPJMDKe-2 RPJMDKe-3 RPJMD Ke-4 2009 2013 2014 2018 2019 2023 2024 2025 [PM (Indeks I Pem bangunan 64.80 65.80 65.80 66.80 66.80 67.80 67.80 68.50 Manusial Meningkatnya Persentase Pend uduk 2 Usia produktiff 35,40% 45% 45% 55% 55% 65% 65% 80% Bekerja dengan Pendidikan/ljazah SMA/SMK 3 Persentgse Rumah 52.06% 47.06% 47.06% 42.06% 42.06% 35% 35% 20% an Miskin Penuntasan 4 Pencapaian Target - - - - - MD's (SD's] Pendapatan Sa Re K- KB- KB- KI- KB- KB- 5 Perkapita 3.822.031 4204234 4 204 234 4624 658 4624 658 5.087 123 087 123 5595.836 Kabupaten Nagekeo Pertumbu han [7.01%6 Ekonom 5.08% 4% 6.40% 6.80% 6.80% 7.00% 7.00% Sumber Dokumen RPJPD Kabupaten Nagekeo, 2009 A. Indeks Pembangunan Manusia lndeks Pembangunan Manusia (1PM) digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Indeks ini diukur melalui tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH); dimensi pendidikan yang diukur dengan Rata-Rata Lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); dan dimensi ekonomi melalui pengeluaran perkapita. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (1PM) relatif mengalami perbaikan dalam kurun waktu dari tahun 2010-2023. Capaian IPM Kabupaten Nagekeo sepanjang tahun 2010-2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ketahun seperti pada grafik berikut ini. Gambar 2. 51. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -01PM601961.06 61.66224 627163.33 63.93 6474 65.36 65.88 65.81 65.82 66.22 67.07 Sumber BPS Kabpaten Nagekeo, 2024 Capaian 1PM Kabupaten Nagekeo sepanjang tahun 2010-2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hal ini harus terus ditingkatkan agar kualitas sumber daya manusia Kabupaten Nagekeo memiliki daya saing tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga secara regional bahkan internasional. Apabila dilihat dari komponen pembentuk 1PM tampak bahwa ketiga komponen menunjukkan tren yang juga meningkat. Peningkatan komponen ekonomi yakni pengeluaran perkapita. Hal mt mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan daya beli masyarakat. Namun harus tetap diwaspadai bahwa peningkatan pengeluaran tidak selalu mencerminkan peningkatan pendapatan disebabkan adanya sumber selain pendapatan untuk melakukan pengeluaran, diantaranya dari asset atau warisan serta hutang. Gambar 2. 52. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2023 9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,500.000 7,000,000 6,500,000 010 2011 2012 201 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202 202 o 46 $3 74 8) 86 9 6.0 8.I1 8./1 8.46 8,0 8.25 8.4i$70 Sumber BPS Kabupaten Nagekeo, 2024 Perkembangan Umur Harapan Hidup [UHH) mengindikasikan masih diperlukannya peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Nagekeo. Hal ini perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah ke depan. Gambar 2. 53. Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Nagekeo Tahun 2010- 2023 Perkembangan Umur Harapan Hidup 6.8 00 600 66.00 Samber BPS abupaten Nagekeo, 2024 Indikator Pendidikan yang diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah juga menunjukkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kedepannya kualitas pendidikan penduduk akan semakin membaik, Tentu saja diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Tidak hanya untuk memenuhi standar minimal pelayanan akan tetapi benar-benar memberikan akses yang adil dan merata bagi semua penduduk untuk dapat memasuki jenjang pendidikan hingga tingkat tertinggi. Gambar 2. 54. Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2023 Perkembangan Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah + 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20, 0 202 -oHrapan tama Selah 10 5411.02110911.1711 3911.61 11 98 12 4$1246 12 47 12 48 124912511259 oRat tat tama Seo/ah 6.42 651 624 698 714 7334 734 752 7$ 2783 7$9 74 791 814 Sumber Nagekeo Dalam Angka 2010-2023 B. Meningkatnya Persentase Pendidikan/ljazah SMA/SMK Penduduk Usia Produktif/Bekerja dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Adapun yang tergolong Pengangguran yaitu: penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan ( supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. lndikator ini dapat memberikan sinyal ten tang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis, teknologi dan lain-lain. Gambar 2. 55. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab Nagekeo Tahun 2010-2022 Tingkat Pengangguran Terbuka 4 3.5 3 2.5 2 1.5 l 0.5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2116 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0% 1.51 2.38 1.62 1.14 2.56 1.95 0 5umber Nagekeo Dalam Angka 2010-2023 3.6 1.88 2.76 3.09 0.97 2.97 Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nagekeo selama periode 2009-2022 cenderung fluktuatif. Tahun 2017 merupakan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi yaitu 3,6%. Sementara pada tahun 2016 tidak dapat dikeluarkan data Pengangguran karena pada tahun tersebut pendataan Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) tidak dilaksanakan. Selanjutnya rata-rata lapangan pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh penduduk Kabupaten Nagekeo adalah sektor pertanian, perdagangan dan jasa. Gambar 2. 56. Persentase Penduduk Usia Produktif/Bekerja dengan Pendidikan/ljazah SMA/SMK Tahun 2010-2022 JO 25 0 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 --o- Serie1 18.03 15.85 15.90 1772 19.89 15.91 19.15 18.45 19.83 21.48 2136 24.67 Sumber: Nagekeo Dalam Angka 2010-2023 Persentase penduduk usia produktif/bekerja dengan Pendidikan/ijazah SMA/SMK dari tahun ketahun cenderung fluktuatif narnun dalarn lima tahun terakhir cenderung meningkat dari tahun ketahun. C. Persentase Rumah Tangga Miskin Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan, apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah merekayang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dimana Garis kemiskinan dapat dibedakan atas Garis Kemiskinan Makanan [GKM) merupakan nilai pengeluaran kebu tuhan minimum makanan yang disetarakan 2 .100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Gambar 2. 57. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagekeo Persentase Penduduk Miskin 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20, 02 2023 o 127 1201 12.16 12.08 12.02 14.38 13.61 13.48 12.98 12.85 12.61 12.91 12.05 12.33 Sumber. Nagekeo Dalam Angka 2010-2024 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagekeo cenderung fluktuatif dari tahun ketahun, pada awal periode RPJPD di tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Nagekeo sebesar 12,70%, meningkat cukup tajam pada tahun 2015 sebesar 14,38% dan pada tahun 2023 sebesar 12.33%. lndeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-Pl), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. 15 14.5 4 135 13 12.5 12 11.5 II 10.5 Gambar 2. 58. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2023 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan ) 2.5 2 1.5 0.5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2o 02 203 -OP 264 203 171 223 148 207 L98 1.43 1.88 193 17 1.73 13 116 om 088 052 044 05$ 0.25 0.47 0.42 0.24 046 0.42 0.32 0.32 0.24 018 Sumber Nagekeo Dalam Angka 2010-2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) cenderung fluktuatif dari tahu ke tahun selama periode RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025. D. Penuntasan Pencapaian Target MDG's (SDG's) Sasaran pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) akan berlanjut ke Sustainable Development Goals (SDG's). Dengan diadopsinya SDGs, diharapkan masalah-masalah fundamental yg dihadapi oleh masyarakat kita bisa teratasi secara lebih komprehensif. Perlunya sinkronisasi dan kerja sama semua pihak, tidak terbatas pada pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat, agar tujuan SDGs dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, jika kita melakukan secara sinkron, maka banyak sekali tujuan yang kita capai secara lebih efektif. Capaian evaluasi capaian SDGs dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 55. Persentase Caoaian Inclikator SDG's Persentase Indikator Tahun Tahun Tahun SDG's 2018 2021 2022 Indikator vanssudah dilaksanakan 8.35% 57.74% 76,70% lndikator yangsudah dilaksanakan dan mencapai target Nasional 17.05% [35.05% 30.91% lndikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target Nasional terhadap total 3.24% 20.24% 30.90% indikator vans meniadi kewenangan Sumber. KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Nagekeo, 2023 Tabel 2. 56. Persentase Capaian Ketuntasan Tiap Pilar SDG's Persentase Ketuntasan Tiap Pilar 2018 2021 2022 Pilar Sosial 12.00% 31.37% 30.86% Pilar Lingkungan 22.22% 33.33% 25.00% Pilar Ekonomi 31.58% 44.00% 39.02% Pilar Hukum dan Tata 10.00% 33.33% 21.05% Kelola Sumber. KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Nageke0, 2023 E. Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara atau daerah. Pendapatan perkapita adalah total penghasilan negara atau daerah dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga nilainya mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk negara atau daerah tersebut. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara atau daerah, akan mencerminkan semakin sejahtera masyarakat negara atau daerah yang bersangkutan. Gambar 2. 59. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2022 2,500,000 00 2,000,000.00 1,00,00000 ,0o0,00000 00.000 00 0o 01t 01 011 4 01% 1 011 o14 01 00 01 0 o A in1 t 1if I, t64 164 1,77 19 40. 41 1.M 2T 1 Sumber Nagekeo Dalam Angka 2010-2023 Perkembangan nilai pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Nagekeo sepanjang periode 2010-2022 terlihat adanya kecenderungan peningkatan dari tahun ketahun. F. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Gambar 2. 60. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2022 Pertumbuhan Ekonomi + 6 5 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 O% 4.41 4.43 4.54 4.59 4.61 4.56 4.83 4.75 4.4 0.49 2.04 3.12 • Sumber Nagekeo Dalam Angka 2010-2023 Sepanjang 2011-2022 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo cenderung fluktuatif. Tahun 2020 Perekonomian mengalami penurunan dan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,49% sebagai akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia intemasional. Namun kondisi ini tidak membuat Kabupaten Nagekeo berlama-lama berada dalam keterpurukan. Tahun 2021 perekonomian mulai bangkit dan membaik tumbuh hingga 2,04%. Capaian tertinggi kinerja perekonomian berada pada tah un 201 7, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 4,83%. Apabila dilihat dari tren perkembangannya tampak bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal ini perlujadi perhatian bagi pemerintah daerah sehingga ke depan perlu perumusan kebijakan ekonomi yang benar-benar dapat mendorong percepatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. 2.5.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat
a.Faktor Pendorong Faktor-Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sasaran RPJPD Kabupaten Nagekeo tahun 2009- 2025 yaitu:
1. 1.Faktor Sumber Daya Manusia Manusia sebagai pelaku pemerintahan daerah mampu menjalankan tugasnya dalam mengurus rumah tangga daerah demi tercapainya tujuan dan mampu menyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi;
2. 2.Kemampuan Struktural Organisasi Struktur organisasi pemerintah daerah mampu menampung segala aktivitas dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Komitmen dan integritas pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan dan akuntabel
3. 3.Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat Pemerintah daerah mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk mengelola potensi-potensi lokal
4. 4.Kemampuan Keuangan Daerah Keuangan daerah mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. 5.Faktor Anggaran Se bagai alat u tama dalam pengendalian keuangan daerah yang tepat guna.
6. 6.Faktor Sarana dan Prasarana Setiap sarana dan prasarana yang digunakan mampu memperlancar kegiatan pemerin tah daerah.
7. 7.Manajemen yang Baik Susunan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang memiliki hubungan yang baik dalam rangka mencapai tujuan.
8. 8.Faktor lainnya yang mendukung ketercapain pembangunan daerah adalah adanya konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat secara kelembagaan dan keuangan.
b.Faktor Penghambat Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025 yaitu:
1. 1.Rendahnya efisiensi dan efektifitas serta produktivitas pegawai negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. 2.Perencanaan pegawai yang belum sesuai dengan klasifikasijabatan dan analisis be ban kerj a;
3. 3.Infrastruktur dasar dan infrasturktur ekonomi yang belum memadai;
4. 4.Masih rendahnya pemanfaatan dan ekplorasi potensi-potensi unggulan daerah;
5. 5.Masih kurangnya inovasi dalam intensifikasi dan diversifikasi produk pertanian dan perikanan yang dihasilkan;
6. 6.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi wisata;
7. 7.Belum adanya sinkronisasi hulu dan hilir terhadap sektor unggulan daerah. 2.5.3 Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD tahun 2009 sampai dengan akhir periode tahun 2023 direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
8. 1.Menurunkan Angka Kemiskinan;
9. 2.Mengembangkan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja
10. 3.Meningkatkan Pengembangan Kepariwisataan;
11. 4.Meningkatkan sarana dan prasarana umum;
12. 5.Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (1PM);
13. 6.Meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh;
14. 7.Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan memadai pada setiap jenjang pendidikan;
15. 8.Pemerataan Kesempatan Perempuan dalam pembangunan daerah;
16. 9.Pembangunan dan penguatan Bidang Kepemudaan;
17. 10.Penguatan kelembagaan masyarakat Adat untuk mempertahankan nilai-nilai Budaya Masyarakat Nagekeo;
18. 11.Pembenahan Subsistem Hukum daerah untuk menunjang hukum positif;
19. 12.Peningkatan Kinerja Birokrasi yang Efektif dan Efisien;
20. 13.Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat;
21. 14.Peningkatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana;
22. 15.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan bukan pajak dari sektor- sektor potensial;
23. 16.Menurunkan Laju Inflasi; 2.6. Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 2.6.1. Proyeksi Demografi
a.Perkembangan Jumlah Penduduk Penduduk dasar yang digunakan dalam proyeksi penduduk 2020-2045 adalah penduduk tahun 2022 dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Lima Tahun terakhir 1,55%. abel 2. 57. Proveksi Penduduk per Kecamatan Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) 2022 2025 2030 2035 2040 2045 MauDongoo 25.484 26.687 28.821 31.125 33.613 36.300 Keo Tengah 16.028 16.785 18.127 19.576 21.141 22.831 Nangaroro 22.593 23.660 25.551 27.594 29.800 32.182 Boawae 42.254 44.249 47.787 51.607 55.732 60.187 Aesesa 45.254 47.391 51.180 55.271 59.689 64.461 Aesesa 7.609 7.968 3.605 9.293 10.036 10.838 Selatan Wolowae 6.213 6.506 7.027 7.588 8.195 8.850 Nagekeo 166.002 173.248 187.097 202.054 218.206 235.649 T Sumber. KLHS RPJPD Kabupaten Nageke0 2025-2045
b.Jumlah Penduduk berdasarkan jenis Kelamin Gambar 2. 61. Proyeksi Penduduk per Kecamatan •• •• - - •• •• • •• •• • •• •• •• • •• $ • .. •• • • • • • • • • • • $% . ... ...... - ti Sumber BPS NTT diolah Persentase penduduk terbesar pada kelompok umur 0-4 tahun cenderung meningkat dengan pertambahan sebesar 1,78 selama periode 2025-2045, pada 2023 14,79 % menjadi 16,57% pada tahun 2045. Jika diamati berdasarkanjenis kelamin, persentase penduduk terbesar pada kelompok umur 30-39 dan mencapai populasi tertinggi pada 2025-2045. Pada Kelompok umur 30-34 tahun mengalami pertumbuhan 4,41 % dan 35-39 tahun 7,43% di akhir 2045. Sementara itu, perubahan persentase penduduk perempuan tertinggi selama periode 2025-2045 ialah pada kelompok umur 75 tahun ke atas dari yaitu meningkat sebesar 1,82 persen. Pada penduduk laki- laki, kelompok umur 55-59 tahun mengalami peningkatan persentase tertinggi sebesar 2,06 persen. Secarajumlah, kelompok umur 35-39 tahun pada penduduk perempuan memiliki penambahan penduduk terbesar yaitu 2,28 ribu jiwa, dan pada penduduk laki-laki, kelompok umur35- 39 mengalami penambahan tertinggi yaitu sebesar 4,47 ribu jiwa.
c.Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur meningkat pada tahun 2045 dibandingkan tahun 2025. Jumlah penduduk terbesar ialah pada usia 35-39 tahun yaitu sebesar 11,28 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 18,71 ribu jiwa pada tahun 2045. Penambahan jumlah penduduk terbesar kedua ialah pada kelompok umur 55-59 tahun. Pada tahun 2025 jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 7,24 ribu jiwa kemudian bertambah sebanyak 5,47 ribu jiwa menjadi 12,71 ribu jiwa pada tahun 2045. Gambar 2. 62. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Sumber :BPS NTT 024, diolah 2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana a. Rumah/tempat tinggal Tabel 2. 58. Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Kondisi Kebutuhan Uraian Awal 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk (Ribu jiwa) 166.002 173.248 187.097 202.054 218.206 35.649 Proyeksi Rumah/Tempat 31.853 /34.650 37.419 40.411 43.641 47.130 Tinggal (unit) Sumber KLHS RPIPD, diolah
b.Air bersih Tabel 2. 59. Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Kondisi Tahun Kebutuhan 2023° Uraian � 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk 166.002 173.248 187.097 202.054 218.206 235.649 (jiwa) Total Kebutuhan Air 288,20 300,78 [324,82 350,79 378,83 409,11 (liter/detik) [Total Kebutuhan Air 24,900,30 5.987,20 28.064,55 30.308,10 2.730,90 35.347,35 (m3/hari) r!olal Kcbuluhan 8.964. 108,00 9.355.392,00 10.103.238,00 10.910.916,00 11.783.124,00 12.725.046,00 Air/tahun (m3/tahun) [etersediaan Air 599.724.805,33 599.724.805, [599.724.805,33 599.724.805,33 599.724.805,3 599.724.805,3 m3/th 33 " 3 Samber RISPAM, 201 (iolah C. Energi/Listrik Tabel 2. 60. Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Kondisi Proyeksi Kebutuhan Listrik Uraian Januari 2023 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah 166.002 Pendud uk 173 248 187.097 02.054 218 206 235.649 umlah Rumah 31.853 34.650 37.419 0.411 3.641 7.130 Per unit Rumah 14.333.850 15.592.500 16.838.550 18.184.950 19.638.450 21.208.500 450 V per jiwa ardu listrik 1669 7.963 4 193 90 925 98 192 106.043 [(setiap 200 KVA)
d.Persampahan Tabel 2. 61. Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 ondisi ebutuhan Uraian Tahun 023 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk (ribu 166.002 173.248 187.097 02.054 18 206 35.649 iwa Jumlah timbulan sampah 571,98 22.132,43 23.901,64 25.812,40 [27.875,82 30.104,16 (m3/hari) pp8/kontainer sampah 2 944 (unit/12 m3) r-1 mada truk ,,,amp ah 2 4 4 6 8 9 (unit/ 12 m3/3x ritase) 5umber KLHS RPJPD Kabupaten Nagekeo
e.Fasilitas Kesehatan Tabel 2. 62. Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Kondisi Kebutuhan Jenis Sarana/ Prasarana � - Tahun 2025 2030 2035 2040 2045 2023 Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 166.002 173.248 187.097 202.054 218.206 235.649 Posyandu 298 139 187 202 18 236 Pustu 33 63 149 155 160 ISO Puskesmas 9 10 12 14 16 18 Ru.mah Sakit Tipe A - - - - I - Ru.mah Sakit Tipe B -- -- I - - - Ru.mah Sakit Tipe C I - I - - Rumah Sakit Tipe D I - - - - - Unit Tranfusi Darah - I -- -- - -- Laboratorium Kesehatan I Daerah - - - - - Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo (diolahy Kabupaten Nagekeo memiliki Rumah Sakit Type C sebanyak 1 Unit milik Pemerintah yaitu RSUD Aeramo dan Rumah Sakit Type D sebanyak 1 Unit yaitu milik Pemerintah RS Pratama Raja. Kebutuhan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Type B selama periodisasi RPJPD 2025-2045 sebanyak 1 unit, dimana Rumah Sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Type C yang ada sekarang yaitu RSUD Aeramo ditingkatkan statusnya dari Rumah Sakit Type C ke Rumah Sakit Type B. Pembangunan Ru mah Saki! Type B di Kabupaten Nagekeo direncanakan pada periodesasi RPJMD Ill yaitu tahun 2035-2040 karena penyiapan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan pembangunan Rumah Saki! Type B balk dari segi kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta persyaratan teknis lainnya dapat dipenuhi dalam periodesasi RPJMD I tahun 2025-2030 dan RPJMD II tahun 20302035. Kebutuhan fasilitas Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengalihan poskesdes/polindes menjadi Pustu dan telah diperhitungkan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah Kecamatan/desa/Kelurahan dan jangkauan pelayanan di wilayah Kabu paten Nagekeo Fasilitas Kesehatan seperti Unit Transfusi Darah di Laboratorium Kesehatan Daerah menjadi fasilitas kesehatan yang menjadi prioritas kebutuhan di Kabupaten Manggarai dan direncanakan pada periodesasi RPJMD I tahun 2025-2030.
f.Fasilitas Pendidikan Tabel 2. 63. Hasil Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) menurut Kelompok Umur Sekolah di Kabupaten Nagekeo Kondisi Uraian Tahun 2023 2025 2030 2035 2040 2045 umlah Penduduk Usia 12.714 13.629 14.330 15.475 16.712 18.048 umlah Penduduk Usia 18.507 19.315 20.859 2.562 4.327 6.272 D/Sederajat Jumlah Penduduk Usia SMP [8.557 [8.931 9.664 10.415 11.248 12.147 umlah Penduduk Usia SMA 8.590 9.147 9.878 10.667 11.520 12.411 Ruang Kelas PAUD 337 1.106 1.194 1.290 1.393 1.504 Ruang Kelas SD/Sederajat 1.199 690 745 80S 869 938 Ruang Kelas SMP/Sederajat 419 p279 301 325 351 380 Ruang Kelas SMA/Sederajat 348 254 274 96 20 346 Sumber. Rapor Pendidikan Kabupaten Nagekeo (diolahy Dapat dilihat dari label di alas bahwa kebutuhan ruang kelas pada sekolah-sekolah di Kabupaten Nagekeo dapat terpenuhi sampai dengan tahun
1. 2045.Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi awal ruang kelas sekolah melebihi proyeksi sampai tahun 2045. 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah akan membawa dampak besar, tidak hanya untuk daerah itu sendiri melainkan juga untuk kawasan sekitarnya. Dalam perencanaan pusat pertumbuhan suatu wilayah diperlukan arahan kebijakan yang sesuai, sehingga konsep pengembangan yang direncanakan dapat diterapkan. Pada sub bab ini akan dijabarkan arahan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Nagekeo dengan periodik waktu 20 (dua puluh) tahun. 2.7.1 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN Tahun 2025 - 2045 Arah pembangunan wilayah untuk Nusa Tenggara Timur selama 20 tahun ke depan dikemas menjadi satu kesatuan sebagai "Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara" yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke wilayah timur Indonesia. Pembangunan ekosistem kepariwisataan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas antara lain: Pertama: Pengembangan pusat - pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata; Sentra - sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta Sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan; Optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, pemanfaatan potensi lokal (rantai pasok) dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kedua: pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia SDM lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali- Nusa Tenggara ke depan; khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata, serta didukung oleh infrastruktur pelayanan dasar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ketiga: peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antar Wilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi backbone pembangunan pusat- pusat pertumbuhan wilayah. Keempat: penguatan tata kelola pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kepemimpinan unggul dan masyarakat sipil yang partisipatif untuk menopang percepatan pembangunan wilayah, serta upaya penguatan pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan stabilitas wilayah dan menjadikan NTT sebagai kawasan yang berdaya saing ekonomi tinggi. Kelima: peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan. 2.7.2 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2045 2.7.2.1 Arah Pengembangan Kabupaten Nagekeo ditinjauan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang Wilayah Nasional meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, serta kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Sedangkan Pola Ruang Wilayah Nasional meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional. Berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat beberapa rencana Nasional yang ditujukan pengembangannya di wilayah Kabupaten Nagekeo. Pengembangan yang direncanakan yakni pertama struktur ruang untuk pengembangan jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik. Kedua, adanya rencana pengembangan penetapan Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Mbay yang berada di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Adanya rencana pengembangan tata ruang dari pusat diharapkan terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Nagekeo. 2.7.2.2 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Arah pengembangan Kabu paten Nagekeo di tingkat Provinsi dapat dilihat pada analisa arahan pengembangan khususnya dititik beratkan pada Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis. meliputi: Arah pengembangan Struktur Ruang Provinsi di Kabupaten Nagekeo. I. Arah Pengembangan Struktur Ruang Provinsi di Kabupaten Nagekeo Rencana struktur ruang wilayah meliputi arahan serta strategi kebijakan pengembangan rencana sis tern pu sat kegiatan serta sis tem jaringan prasarana wilayah provinsi. > Sistem Pusat Kegiatan Berikut merupakan penjabaran terkait rencana struktur ruang untuk Sistem Pusat Kegiatan wilayah Provinsi Nusa tenggara Timur terkait Kabupaten Nagekeo: Pu K .T be! 2 64. Sia 1stem sat e1atan No. Sistem Lokasi Pusat Kegiatan
2. 1.PKN KotaKupang
3. 2.PKNp Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere Kabupaten Sikka
4. 3.PKW Kota Soe Kabupaten TIS, Kota Kefeamenanu Kabupaten TTU, Kota EndeKabupaten Ende, Kota RutengKabupaten Manggarai, dan Kota hr -· . -
5. 4.PKWp Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bajawa diKabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat, Kota Atambua di Kabupaten Belu, dan Kota Mbay di Kabupaten Nagekeo.
6. 5.PKL Kota Oelmasi di Kabupaten Kupang, Kota BA'a di Kabupaten Rote Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Borong di Kabupaten Manooarai Timur.
7. 6.PKSN Kota Atambua di Kabupaten Belu, Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor TengahUtara dan Kota Kalabahi di Kabupaten Alor. Sumber Perda RTRW Nusa Tenggara Timur 2010-2030 > Si stem J aringan Prasarana Rencana sistem jaringan prasarana meliputi rencana sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara. Pertama, jaringan transportasi darat Kabupaten Nagekeo mendapatkan rencana pembangunan jaringan jalan strategis nasional dan jalan kolektor primer yang menghubungkan antar kabupaten. Kedua, jaringan transportasi laut Kabupaten Nagekeo mendapatkan arahan rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Maropokot di Kecamatan Aesesa. Ketiga, jaringan transportasi udara Kabupaten Nagekeo direncanakan untuk pengembangan Bandar Udara Surabaya II menjadi Bandar udara pengumpan. > Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem jaringan prasarana lainnya yang direncanakan untuk wilayah Kabupaten Nagekeo meliputi sistem jaringan energi berupa jaringan transmisi tenaga listrik di Mbay, dan sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA) wilayah sungai lintas strategis nasional di wilayah Sungai Aesesa. Selanjutnya adanya rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan sistem prasaran pengelolaan lingkungan di Kabupaten Nagekeo.
8. 2.Arah Pengembangan Pola Ruang Provinsi di Kabupaten Nagekeo Rencana pola ruang Kabupaten Nagekeo dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung meliputi rencana kawasan cagar budaya berupa kampung adat, kawasan rawan bencana longsor dan gerakan tanah, dan kawasan linduung geologi pada kawasan Gunung Ebulobo di Kabupaten Nagekeo. Sedangkan untuk kawasan budidaya diarahkan untuk perencanaan kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perun tukan perikanan dan kawasan perun tukan pariwisata.
9. 3.Penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Nagekeo Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang direncanakan pemerintah provinsi terdapat di Kawasan Anakoli. 2.7.2.3 Arah Pengembangan Kabupaten Nagekeo ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 - 2043 Tujuan pengembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Nagekeo yaitu "Mewujudkan Nagekeo sebagai sentra komoditas pertanian yang berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan pariwisata dan industri yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dijabarkan arah kebijakan penataan ruang yakni kebijakan tentang struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah. 2.7.2.3.1 Struktur Ruang Kabupaten Nagekeo Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat- pusat permukiman {sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya), dan sis tern jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Berikut dijabarkan arahan pengembangan struktur ruang di Kabupaten Nagekeo: kNKbd. Stukt RT b 12 65 Pa e erwupucan tr ur uano a upaten Nae.eo
10. 1.Sistem Pusat Permukiman Pusat Kegiatan Loka (PKL) PKL Perkotaan Mbav di Kecamatan Aesesa. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Boawae, Perkotaan Mauponggo, Perkotaan Mbaenuamuri, Perkotaan Nangaroro, Perkotaan Tendakinde dan Perkotaan Tengatiba. Pusat Pelayanan Lingkungan Pusat Pelayanan Lingkungan Anakoli, Pusat Pelayanan Lingkungan Marapokot, Pusat Pelayanan Lingkungan Maukeli, Pusat Pelayanan Lingkungan Mundemi, Pusat Pelayanan Lingkungan Raja, dan Pusat Pelayanan Lingkungan Tonggo. b2. Sistem Jaringan Transportasi ■ Sistem Jaringan Jalan ) Jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder, hngkungan pnmer, clan lingkungan sekunder di seluruh wilayah Kabupaten Naoe.keo. 2) Terminal Penumpang tipe C di Danga, Boawae dan 3) Pengembangan 85 unitjembatan di seluruh Pelabuhan kelas I : Pelabuhan Marapokot ■ Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penveberanoan ■ Sistem Jaringan I) Pelabuhan pengumpan regional yakni Pelabuhan Transportasi Laut Maranokot. 2) Pelabuhan pengumpan lokal yakni Pelabuhan Aewoe dan Pelabuhan Todo. 3) Pangkalan Pendaratan Jkan (PP!) Konge dan PP! Nangadhero. ■ Bandar Udara Umum dan 3andar udara pengumpan : Bandar Udara Mbay Surabaya II Bandar Udara Khusus
11. 3.Sistem Jaringan Energi ■ Jaringan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan pembangkit tenaga Listrik Aesesa dan sarana pendukung ■ Jaringan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro {PLTMH) Kuyukata, penyaluran tenaga Lstr1k Lowo Kana, Malapea, Wuliwalo, dan Wulu. dan sarana pendukung ■ Jaringan infrastruktur SUTT Ropa - Bajawa, SUTM dan SUTR di seluruh kecamatan, penyaluran tenaga listnk an Gardu Induk (GI) Aesesa. dan sarana pendukung
12. 4.Sistem Jaringan 1Jaringan tetap di seluruh kecamatan Telekomunikasi 2) Jaringan bergerak terestrial meliputi jasa radio terdapat di Kecamatan Boawae 3 Jarinoan bergerak seluler di seluruh kecamatan
13. 5.Sistem Jarnan Sumber Dava Air (SDAl • Sistem Jaringan Irigasi 1) Sistem jaringan irigasi primer di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro, dan Kecamatan Wolowae. 2) Jaringan irigasi sekunder di Kabupaten Nagekeo terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo, dan Kecamatan Nangaroro. 3) Jaringan irigasi tersier di Kabupaten Nagekeo terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Mau ponggo, dan Kecamatan Nangaroro • Sistem oenoendalian bani1r 1) Jaringan pengendalian banjir di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Kecamatan Wolowae. Bansunan pengendalian baniir di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Kecamatan Wolowae. I Bangunan sumber daya air di seluruh kecamatan.
14. 6.Sistem Jarinan Prasarana Lainnva Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan perpipaan di seluruh kecamatan • (SPAM • Sistem Pengelolaan Air Limbah Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air Limbah (SPALi omestik di Kecamatan Aesesa • Sistem Pengelolaan Limbah istem pengelolaan limbah 83 di RSUD Aeramo dan RS Bahan Berbahaya dan Beracun (83) • Sistem Jaringan Drainase 1) Jaringan Drainase Primer terdapat di Kecamatan Asesa, Kecamatan Boawae, dan Kecamatan Nangaroro. 2) Janngan drainase sekunder, terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Mauponggo; dan Kecamatan Wolowae • Sistem Jaringan Persampahan TPA Mbay • Sistem jaringan Evakuasi Jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi di seluruh Bencana ecamatan. 5umber. Revisi RTRW Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2044 106 -
15. 2.7.2.3.2 Pola Ruang Kabupaten Nagekeo Rencana pola ruang di Kabupaten Nagekeo diarahkan pemanfaatannya untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berikut akan dijabarkan dalarn tabel terkait perwujudan arah pengembangan pola ruang di Kabupate Nagekeo. Tabel 2. 66. Perwujudan Pola Ruang Kabupaten Nagekeo Pola Ruang Uraian A. Kawasan Linduno
16. 1.Badanair Badan Air Badan air permukaan yakni sungai, anak sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Akuifer
17. 2.Kawasan vans Memberikan Perlindun@an Terhadap Kawasan Bawahannva Kawasan hutan lindung Pengelolan kawasan lindung di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan W olowae. Kawasan gambut
18. 3.Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan Sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, setempat embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat di seluruh
19. 4.Kawasan Cagar Budava Kawasan Kampung Adat Tutubhada
20. 5.Kawasan Ekosistem Kawasan ekosistem mangrove di Kecamatan Aesesa dan Mangrove Kecamatan W olowae. B. Kawasan Budidava
l.Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Aesesa, Boawae, Keo Tengah, Mauponggo, Nangaroro, dan Wolowae.
1. 2.Kawasan Pertanian Kawasan tanaman pangan di seluruh kecamatan Kawasan hortikultura di seluruh kecamatan Kawasan perkebunan di seluruh kecamatan Kawasan peternakan di Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan, Boawae, Nangroro dan Wolowae.
2. 3.Kawasan Perikanan Kecamatan Aesesa dan Wolowae.
3. 4.Kawasan Pergaraman Kecamatan Aesesa dan W olowae
4. 5.Kawasan Pariwisata Keamatan Mauponggo, Nangaroro, dan Wolowae • Kawasan Permukiman Kawasn permukiman perkotaan di seluruh kecamatan Kawasan permukiman perdesaan di seluruh kecamatan Sumber Revisit RTR WKabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2044
5. 2.7.2.3.3 Kawasan Strategis Kabupaten Nagekeo Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alarn dan teknologi tinggi. Deliniasi kawasan strategis kabu paten 107 108 berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Nagekeo dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 2. 67. Kawasan Strate@is Kabupaten Nagekeo KSK Uraian A Kawasan Strategis Dari Kawasan agropolitan, terdapat di Kecamatan Boawae, Keo Sudut Kepentingan Tengah dan Mauponggo; Pertumbuhan Ekonomi Kawasan ekonomi cepat tumbuh Marapokot Kawasan minapolitan, terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan W olowae B. Kawasan Strategis Kawasan parrwsata berbasis desa wisata Sudut Kepentingan dan Perkampungan Tradisional terdapat di Kecamatan Sosial Budaya Aesesa, Aesesa Selatan, Boawae, Keo Tengah, Mauponggo, dan Nangaroro. Kawasan Situs Arkeologi Olabula di Kecamatan Boawae. Sumber Revisi RTR WKabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2044 2.7.2.3.4 Game Changers Kabupaten Nagekeo Gambar 2. 63. Game Cha tekeo KORIDOR EKONOMI BAU-NUSRA: SUPERHUB PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NUSANTARA mm.a ) UNOGAS, SAPI, } DOMBA, DLL "err cw Fokus Utama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju Indonesia Emas 2045 Ekonomi Kreatif (Ekraf) meru pakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi Kabupaten Nagekeo yang berkelanjutan dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreativitas manusia. Dalam rangka mendukung Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara dapat dicapai melalui :
6. 1.Arah Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelau tan. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Nagekeo 109 dengan dengan beberapa langkah utama yaitu mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat, membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Langkah-langkah yang dilakukan dicapai melalui pembangunan infrastruktur bidang kelautan dan perikanan, pendampingan pengembangan usaha di bidang kelau tan dan perikanan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sumberdaya Kawasan perikanan, Peningkatan promosi konsumsi ikan, Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan ikan, pembangunan kebudayaan melalui perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat h ukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau- pulau kecil, dengan memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha di bidang kelautan dan perikanan, Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya, mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
7. 2.Arah Pengembangan Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif. Guna meneruskan pertumbuhan yang berkelanju tan di sektor ini yang merupakan bagian integral dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama mengingat kesempatan kerja yang cukup besar, maka langkah-langkah utama yang direkomendasikan antara lain: Meningkatkan Keunggulan dan Daya Tarik Kepariwisataan dengan Arah Kebijakan (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata (2) Peningkatan Kualitas dan Kerjasama Pemasaran Wisata Daerah. Strategi Kedua, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Even Kreatif Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Pariwisata dengan Arah Kebijakan (1) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif. Mengembangkan dan meningkatkan kelembagaan ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo, sebagai pengelola Kreatif Hub; Meningkatkan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo; Menyinergikan ekonomi kreatif sebagai pendukung utama pengembangan pariwisata Kabupaten Nagekeo. Terdapat 6 Arah Pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo, diantaranya: 1) Pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif di Kabupaten Nagekeo yang berdasarkan kearifan lokal,sehingga dapat terciptanya KreatifHub Kabupaten Nagekeo; 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku usaha ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo; 3) Peningkatan perlindungan dan pengembangan Ekraf dalam memanfaatkan sumber daya alam, 110 warisan budaya dan kekayaan intelektual serta peningkatan pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo; 4) Pengembangan infrastruktur dan teknologi yang optimal untuk mendukung peningkatan kreatifitas serta usaha ekonomi kreatif Kabupaten Nagekeo ; 5) Pengelolaan dan peningkatan kreativitas dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, serta potensi kearifan lokal untuk pengembangan usaha Ekraf dan Kata kreatif sebagai pendukung utama pariwisata Kabupaten Nagekeo; 6) Peningkatan promosi dan pemasaran karya kreatif dengan rebranding destinasi sebagai daya tarik utama destinasi wisata Kabu paten N agekeo.
8. 3.Arah Pengembangan Sektor Pertanian. Pengembangan Sektor pertanian difokuskan pada Upaya peningkatkan Inovasi dan Nilai Tambah Hasil Pengolahan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, yaitu Padi melalui Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana Pengolahan Serta Pemasaran Produk Pertanian dan Pengembangan Teknologi Teknologi Pengolahan Hasil Produk Pertanian; (2) Pengembangan Sentra Produksi Kawasan Berbasis Perdesaan dengan Arah melalui Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sentra Produksi; 3) Penataan Kelembagaan Kelompok Usaha dan Penyediaan Tenaga Penyuluh Yang Berkualitas dan Memadai melalui Peningkatan Kinerja Sumber Daya dan Kelembagaan Pertanian dan Perluasan Kerjasama Dengan Pihak Swasta, Pemerintah Daerah Lainnya dan Atau Instansi Pendidikan; 4) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian diwujudkan melalui Pengembangan Pusat Pembibitan dan Perbenihan Bibit Komoditas Unggulan Serta Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kuantitas Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dan Ternak.
9. 4.Arah Pengembangan Sektor Perkebunan. Arah pengembangan difokuskan pada tiga strategi yaitu : 1) Meningkatkan produksi perkebunan melalui peningkatkan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan, mengoptimalkan pengembangan perkebunan di lahan marginal, Mempertahankan existing lahan historys perkebunan, meningkatkan sarana dan prasarana budidaya, mengoptimalkan pengendalian hama penyakit dan gangguan usaha perkebunan, meningkatkan pengawasan pemakaian dan peredaran benih perkebunan, Meningkatkan ketersediaan benih perkebunan unggul dan bermutu; 2) Peningkatnya nilai tambah hasil produksi perkebunan melalui peningkatkan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil Perkebunan, Meningkatkan kapasitas SDM dalam proses pasca 111 panen Perkebunan; 3) Pemberdayaan petani perkebunan terhadap faktor produksi informasi teknologi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi diwujudkan melalui Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan secara berkelanjutan, Meningkatkan Sekolah Lapang Perkebunan, meningkatkan fasilitasi kelembagaan petani perkebunan
10. 5.Arah Pengembangan Sektor Peternakan. Pembangunan peternakan terus dituntut peran sertanya dalam perekonomian nasional maupun regional, melalui pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumber devisa melalui ekspor, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peran penting dan strategis ini sejalan dengan program revitalisasi pertanian yang menempatkan kembali arti penting pertanian (peternakan) secara proporsional antara lain untuk mendukung kecukupan, ketersediaan dan ketahanan pangan . Fokus pengembangan peternakan pada sektor hulu yakni pada sarana produksi peternakan seperti industri perbibitan, industri pakan ternak dan lain sebagainya. Pada sektor budidaya menggunakan sapronak untuk menghasilkan komoditi peternakan primer seperti ternak potong, susu segar, dan telur segar. Sedangkan pada sektor hilir dengan mengolah komoditas peternakan primer menjadi produk-produk olahan yang siap guna (ready for used), siap saji (ready to cook), dan siap konsumsi (ready to eat) beserta perdagangannya meliputi usaha pemotongan ternak, pengolahan daging, industri pengolahan susu, Industri pengolahan telur, industry pengolahan kulit, serta perdagangannya, dan lain-lain. Potensi ternak di kabupaten Nagekeo yakni Kerbau, Sapi, Babi, Domba, Unggas.
11. 6.Arah Pengembangan Industri Produksi dan pengolahan Peengembangan Industri Produksi dan pengolahan dilakukan melalui (1) pengembangan sumber daya manusia industri; (2) pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; (3) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; (4) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (5) penyediaan sumber pembiayaan. a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri. Sumber daya manusia industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri), dan (d) 112 konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Kegiatan pengembangan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri. 113
12. 3.1. Permasalahan Secara umum bagian ini menguraikan dua bahasan utama, yaitu permasalahan pembangunan di Kabupaten Nagekeo dan isu- isu strategis baik pada tataran global, nasional atau regional/ Provinsi Nusa Tenggara Timur. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Nagekeo merupakan suatu kondisi/keadaan yang jika tidak ditangani dengan baik maka akan memberikan dampak negatif terhadap tujuan pembangunan yang diharapkan. Sedangkan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi peluang atau permasalahan di masa yang akan datang. Artinya isu strategis bukanlah suatu kondisi aktual yang dapat diselesaikan atau dimanfaatkan, namun penting untuk dipertimbangkan dalam rangka menjadikannya sebagai peluang atau permasalahan pembangunan di masa yang akan datang. 3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nagekeo yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut. 3.2.1 Rendahnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial budaya dan Sumber daya manusia menjadi masalah yang sangat penting dan perlu ditangani di 20 tahun menuju Indonesia emas Tahun 2024. Masalah terkait aspek ini antara lain: Penurunan tingkat kemiskinan masih relatif lambat, Belum optimalnya pembangunan sumberdaya manusia, Belum optimalnya perlindungan anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 1) Penurunan Tingkat Kemiskinan Masih Relatif Lambat Presentase penduduk miskin di Kabupaten Nagekeo mengalami penuruan setiap tahunnya. Namun penurunan kemiskinan, relatif lambat dimana pada Tahun 2023 penduduk miskin di Nagekeo berjumlah 18.570 jiwa dengan presentase sebesar 12,33 %. Jika dibandingkan dengan penurunan pada tahun 2022 sebesar 12,05 % dan pada Tahun 2021 sebesar 12,91 %. Dari presentase penurunan 3 (tiga) tahun terakhir dapat 114 dilihat bahwa penurunan kemiskinan sangat lambat untuk mencapai 0% pada 2045. Sedangkan Kemiskinan Ekstrme di Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2023 sebesar 0, 16% atau 250 Jiwa. Sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 1,47% atau 2.200 Jiwa. Kemiskinan Ekstrim di Nagekeo mengalami penurunan signifikan di Tahun 2023 sebagai dampak atas kerja-kerja kolaboratif lintas sektor, dan tentu saja tetap menjadi permasalahan serius di Kabupaten Nagekeo. 2) Belum Optimalnya Pembangunan Sumberdaya Manusia Belum optimalnya Pembangunan Sumber daya manusia di Nagekeo dapat terindikasikan melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (1PM) yang masih rendah dimana capaian pada Tahun 2023 sebesar 67,07 atau kategori sedangjika dibandingkan dengan 1PM Nasional 74,39. Pada Tahun 2022 1PM Kabupaten Nagekeo sebesar 66,22, dan pada tahun 2021 sebesar 65,82. Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 1PM di Kabupaten Nagekeo menjadi masalah serius untuk diperhatikan dalam Dua Puluh Tahun yang akan datang. 3) Belum Optimalnya Perlindungan Anak, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Capaian indikasi perlindungan anak pada di Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2022 sebesar 51,14 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar 49,5. Sedangkan capaian ketimpangan gender pada Tahun 2023 sebesar 0,66 dan pada Tahun 2022 sebesar 0,98. Perlindungan anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masih menjadi permasalahan di Nagekeo dimana terdapat masih lemahnya tingkat pemahaman kesetaraan gender, belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak, Partisipasi Perempuan terhadap pengambilan keputusan masih relatifrendah, dan Kurangnya anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan responsif gender dan pemberdayaan perempuan. 3.2.2 Belum optimalnya Aspek Daya Saing Ekonomi Permasalahan pokok belum optimalnya Aspek daya saing ekonomi tergambar pada Rendahnya PDRB per kapita, Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah, Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah, Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha, Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur pu blik lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan konektivitas an tar- wilayah, 115 dan Rendahnya daya saing investasi. 1) Rendahnya PDRB per kapita Kabupaten Nagekeo memiliki PDRB perkapita pada Tahun 2023 sebesar 16.078.000,- sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 15.189.000,- dan pada Tahun 2021 sebesar 14.543.000,-. PDRB perkapita Kabupaten nagekeo masih sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan PDRB Kata Surabaya sebesar 204.920.000,- juta 2) Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah Kontribusi sektor Industri di Kabupaten masih sangat rendah dikarenakan tingkat ketergantungan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelau tan masih sangat besar. Capaian Kabu paten Nagekeo di Tahun 2023 sebesar 45.461,63 juta rupiah dan Pada Tahun 2022 sebesar 40.385,82 Juta Rupiah. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang harus terus didorong untuk ditangani agar kontribusi sektor industri terus meningkat. 3) Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2023 sebesar 3, 12%. Pada Tahun 2022 sebesar 3,07%. Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis pada 0,49% akibat pandemi Covid 19 dan berangsur-angsur naik di Tahun 2021 sebesar 2,08%. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo sangat lambat dikarenakan pemulihan ekonomi yang belum optimal sehingga sampai Tahun 2045, pertumbuhan ekonomi Nagekeo harus ditingkatkan untuk menuju Indonesia Emas. 4) Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah Daya saing produk dan usaha kreatif di Nagekeo masih sangat rendah sementara potensi-potensi di Nagekeo sangat memungkinkan untuk perlu didorong untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Produk-produk anatara lain kerajinan, kuliner dll sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. 5) Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha Tingkat penganguran di Nagekeo sebagai akibat dari adanya keterbatasan lapangan usaha dan peluang usaha. Hal ini tergambar melalui data Tahun 2023 sebesar 3,54% dan pada Tahun 2022 sebsar 2,97% dan Tahun 2021 sebesar 0,97%. Jika dilihat dari data yang ada Kabu paten N agekeo mengalami kenaikan tingkat pengangguran dari tahun ke Tahun. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang segera diantisipasi dan ditekan di 20 Tahun mendatang dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi angkatan kerja 116 di Kabupaten Nagekeo. 6) Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan konektivitas antar- wilayah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2022 indikasi pembangunan infrastruktur wilayah sebesar 38, 19 dan pada Tahun 2021 sebesar 36,30 dan Tahun 2020 sebesar 35,04. Berdasarkan data pembangunan infrastruktur wilayan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun kenaikan masih relatif kecil sehingga perlu didorong untuk pencapaian daya saing daerah yang lebih baik menuju Tahun 2045 7) Rendahnya daya saing investasi Pada Tahun 2023 mengalami penurunan nilai investasi di Nagekeo mencapai Rp 62.179.437.997,- jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 145.125.528.077,- dan pada Tahun 2021 sebesar 126.891.376.032,-. Dari trend yang ada, Kabupaten Nagekeo terus mengalami penurunan sehingga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar mampu mendorong investor untuk berinvestasi di Nagekeo dengan cara meningkatkan kepastian hukum, keamanan dan ketertiban, dan kemudahan perijinan. 3.2.3 Belum Optimalnya Pelayanan Umum Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan ke bu tuhan masyarakat sesuai dengan keten tuan perundang- undangan. Pelayanan Umum di belum optimal masih belum optimal yang terlihat melalui beberapa hal antara lain belum optimalnya pelayanan publik, Belum optimalnya tata kelola pemerintah berbasis elektronik, Rendahnya riset dan inovasi Daerah. 1) Belum optimalnya pelayanan publik Untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat tergambarkan melalui Indeks Pelayanan Publik yang diukur berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan pu blik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Pelayanan publik di Kabupaten Nagekeo belum dilaksanakan secara optimal yang tergambarkan dari indeks pelayanan pu blik di Kabu paten N agekeo yang masih dalam kategori cukup dan rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sehingga perlu dilakukan langkah transformatif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai landasan pembangunan di daerah melalui tata kelola regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menuju 117 Indonesia Emas di Tahun 2045. 2) Belum optimalnya tata kelola pemerintah berbasis elektronik Belum optimalnya tata kelola pemerintah berbasis elektronik (SPBE)digitalisasi pemerintahan di level kabupaten tergambar melalui nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kabupaten Nagekeo yang masih berada pada pain 1,77 pada Tahun 2023 dan 2,60 di Tahun 2022 dan 1,14 di Tahun 2021. Berdasarkan data yang ada, bahwa Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan SDM yang ada, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sosialisasi, serta penyediaan sarana/prasarana untuk menunjang penyelenggaran pemerintahan berbasis digital. 3) Rendahnya riset dan inovasi Daerah Pada Tahun 2023 indikasi Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Nagekeo menjadi Kabupaten Kurang Inovatif jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 dengan kategori Kabupaten inovatif. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus terus dipacu dan ditingkatkan kemabli menjadi kabupaten Inovatif dan sampai pada kategori Kabupaten sangat inovatif. Selain itu Riset menjadi sangat penting untuk menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dalam Pembangunan di Daerah. 3.2.4 Belum optimalnya Aspek Pembangunan Lingkungan Aspek Pembangunan Lingkungan masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh Kabupaten Nagekeo, Provinsi, Nasional dan bahkan Global. Permasalahan-permasalaha yang dihadapi antara lain Penanganan Peru bah an Iklim dan Penanggulangan Ke bencanaan dan masih rendahnya pemanfaatan sumber-Sumber Energi terbarukan. 1) Penanganan Peru bahan Iklim dan Penanggulangan Ke bencanaan Perubahan iklim menjadi tantangan yang sangat serius di masa depan. Kenaikan suhu global pada tahun 2022 telah mencapai 0,89 derajat celcius dibandingkan dengan suhu pada tahun 1990 (NOAA, 2023). Perubahan iklim yang cukup ekstrim berpotensi mengakibatkan gagal panen atau puso semakin luas. Kondisi ini berkaitan dengan ketahanan pangan, prevalensi ketidakcukupan pangan di NTT sebesar 13,74 persen, lebih tinggi dari nasional dan wilayah Nusa Tenggara (Bali dan NTB). Di samping itu, penanggulangan bencana juga perlu menjadi perhatian. Indeks Risiko Bencana Provnsi NTT mencapai 139,23 dan termasuk dalam kategori sedang dan IRB Kabupaten Nagekeo mencapai 156 dengan kategori resiko tinggi. 118 2) Masih Rendahnya Pemanfaatan Sumber-Sumber Energi terbarukan Permasalahan lingkungan yang sekarang menjadi isu global adalah meningkatkan kebutuhan energi yang selama ini didominasi oleh bahan bakar fosil (BBF), termasuk Food Loss and Waste (FLW) juga berkontribusi terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan. Menurut Bappenas (2021),total emisi timbulan FLW selama tahun 2000 - 2019 diestimasi sebesar 1.702,9 Mt CO2 2, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7 ,29% emisi ORK Indonesia. Angka ini konsisten dengan persentase kontribusi emisi GRK yang dihasilkan FLW dibandingkan dengan emisi GRK total secara global oleh IPCC, yang mana FLW berkontribusi sekitar 8-10% terhadap emisi GRK global secara keseluruhan. Berdasarkan data !KA, !KU, dan IKTL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo tahun 2019-2023, dan selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nagekeo. Hasil analisis menunjukan bahwa nilai IKLH Kabupaten Nagekeo dari tahun 2019 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2023 nilai IKLH sebesar 71,64% yang termasuk kriteria baik namun perlu ditingkatkan untuk menjawabi persoalan Global di masa yang akan datang. Selain permasalahan-permasalahan diatas, terdapat pula permasalahan-permasalahan berdasarkan penelaahan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045. Tabel 3. 1. Penelaahan Permasalahan KLHS RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025- 2045. TUJUAN PERMASALAHAN Penurunan tingkat kemiskinan masih relatif lambat. Alokasi pembiayaan pemerintah untuk layanan pokok (pendidikan, Tujuan 1: kesehatan dan perlindungan sosial) untuk pengentasan kemiskinan cenderung menurun. Mengakhiri Sistem perlindungan sosial belum terintegrasi Segala Bentuk Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan maupunjaminan Kemiskinan. kesehatan nasional masih rendah Lingkungan dan kesempatan berusaha dan bekerja belum inklusif Kesiapsiagaan bencana masih rendah Tingkat kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi tinggi 119 Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera. Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.
13. 1.Prevalensi stunting cenderung menurun secara signifikan namun perlu terus diturunkan hingga di bawah 3% di tahun 2045
14. 2.Prevalensi malnutrisi masih perlu diturunkan hingga di bawah 3% di tahun 2045
15. 3.Pola konsumsi rumah tangga masih banyak yang belum memenuhi kaidah gizi
16. 4.Tingkat pengetahuan pangan dan gizi ibu rumah tangga masih rendah
17. 5.Potensi kehilangan pangan dan sampah makanan (food loss & waste) cukup tinggi.
18. 6.Perubahan iklim berpotensi menurunkan produktivitas tanaman pangan dan peningkatan risiko gagal panen.
19. 7.Keterlambatan distribusi barang dari pelabuhan angkut ke pelabuhan bongkar
20. 1.Angka kelahiran Perempuan usia 15-19 taun (ASFR) masih fluktuatif dan perlu terus diturunkan atau dipertahankan seperti kondisi tahun 2022.
21. 2.Angka kelahiran Perempuan usia 15-19 taun (ASFR) masih fluktuatif dan perlu terus diturunkan atau dipertahankan seperti kondisi tahun 2022. Kesenjangan partisipasi pendidikan yang berkualitas berkontribusi pada rendahnya daya saing
22. 1.Masih lemahnya tingkat pemahaman kesetaraan gender
23. 2.Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak
24. 3.Partisipasi Perempuan terhadap pengambilan keputusan masih relatif rendah
25. 4.Kurangnya anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan responsif gender dan pemberdayaan perempuan Tujuan Pengelolaan 6: Air
26. 1.Infrastruktur air bersih dan sanitasi belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Nagekeo
27. 2.Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah
28. 3.Perubahan iklim dan bencana kekeringan mengancam ketersediaan air.
29. 4.Kualitas air baku (air permukaan) cenderung menurun yang diindikasikan dengan penurunan IKA dari 60,0 (tahun 2020) menjadi 56,67 (tahun 2022) Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 7: Menjamin Akses Energiyang Terjangkau dan Berkelanjutan.
30. 1.Kurangnya kapasitas SOM dalam pengelolaan sumber sumber energi
31. 2.Pengembangan EBT memerlukan waktu lama dan berbiaya mahal 120 Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
32. 1.Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha
33. 2.Inklusi keuangan bagi UMKM masih terbatas
34. 3.Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis Kerjasama industri masih sangat terbatas
35. 4.Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah
36. 5.Daya saing destinasi dan industri pariwisata masih rendah Tujuan Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi. 1. 2. 3. 4. 5. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian Kabupaten Nagekeo masih rendah dan cenderung menurun Masih terbatasnya diversitas industri Nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri masih rendah Terbatasnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi UMKM Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah 9: Tujuan Mengurangi Kesenjangan. 10: 1. Tingkat kesenjangan ekonomi masih relatif tinggi searah dengan tingkat kemiskinan
37. 2.Adanya kesenjangan pembangunan dan infrastruktur ekonomi antar wilayah kecamatan
38. 3.Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang peningkatan ekonomi bagi PKL (pedagang kaki lima) Tujuan 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Tujuan 12: Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan.
39. 1.Program perumahan masih terfokus pada rumah yang dibangun secara formal untuk dimiliki dan dijual
40. 2.Timbulnya permukiman kumuh
41. 3.Belum optimalnya kelembagaan perumahan dan keterbatasan sumber daya
42. 4.Masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah
43. 5.Terbatasnya sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana
44. 6.Kerentanan terhadap potensi bencana banjir dan cuaca ekstrim kategori tinggi
45. 1.Data kehilangan pangan (food loss) dan sampah makanan (food waste) belum tersedia namun diperkirakan tinggi
46. 2.Penanganan food loss and waste masih terbatas
47. 3.Kinerja pengelolaan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular masih terbatas
48. 4.Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah 121 Tujuan 13: 1. Potensi dampak perubahan iklim Penanganan 2. Kesiapsiagaan bencana masih belum optimal Perubahan Iklim 3. Belum ada rencana aksi mitigasi dan adaptasi dampak dan perubahan iklim khususnya pada sektor yang masuk top Penanggulangan prioritas dan prioritas Bencana Tujuan 14: 1. Rendahnya Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Melestarikan dan Perikanan yang menerapkan konsep berkelanjutan Memanfaatkan 2. Potensi kerusakan keanekaragaman hayati kelautan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan
49. 1.Rendahnya peran serta masyarakat dalam menghijaukan Tujuan 15: lahan kritis Pelestarian dan 2. Potensi berkurangnya keanekaragaman hayati akibat Pemanfaatan dampak perubahan iklim Ekosistem Daratan.
50. 3.Munculnya pusat pusat pertumbuhan baru memicu peningkatan alih fungsi lahan Tujuan 16: 1. Pelayanan publik belum prima Menguatkan 2. Perilaku koruptif yang masih langgeng Masyarakat yang 3. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan Inklusif dan Damai, demokratisasi belum optimal Menyediakan Akses
51. 4.Inefisiensi regulasi dan birokrasi Keadilan untuk Semuadan Kelembagaan yang Tangguh. Tujuan 17: 1. Pengelolaan pajak daerah belum optimal sehingga proporsi Menguatkan anggaran domestik yang didanai oleh pajak daerah masih Kemitraan untuk rendah Mencapai Tujuan. 2. Perlu upaya optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah 3.3. Isu strategis daerah Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam 20 tahun ke depan. Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan 122 daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu dalam proses penyusunan isu strategis Kabupaten, perlu diidentifikasi isu strategis yang kemudian masing-masing dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Ada lima kriteria pembobotan dalam penyusunan isu strategis pada dokumen RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 ini yaitu: (1) Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional: (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.Sebelum dilakukan pembobotan isu strategis provinsi, dilakukan analisis isu strategis pada tingkat global, nasional dan daerah. Berikut ini analisis isu strategis pada tingkat global, nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Nagekeo. Gambar 3. 1.Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, Provinsi dan Kabupaten ·- 4id • $ --•,,_...., ... _ 4 l • __ ,, __ 4- • 4 --• d 4 Dalam menentukan isu-isu strategis di Kabupaten Nagekeo, diperlukan telaahan lebih dahulu terhadap isu-isu yang berkembang di tingkat global, nasional dan regional untuk menentukan isu-isu manayang sedang berkembang khususnya di Kabupaten Nagekeo. Isu-isu yang terjadi secara global umumnya bisa menjadi isu-isu yang ada pada tingkat nasional karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat rentan terhadap berbagai isu yang berkembang di dunia. Kemudian isu- isu 123 nasional yang ada merupakan akumulasi dari setiap isu yang terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia, sehingga perlu untuk melihat seberapa jauh keterlibatan daerah untuk mengatasi isu-isu nasional yang terjadi di wilayahnya. Berikut merupakan uraian dari isu-isu yang terjadi pada tingkat global, nasional maupun daerah. 3.3.1 Isu Strategis Global Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:
a.Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:
a.Tujuan 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
b.Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanju tan; Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
b.Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:
a.Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
b.Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 124
c.Tujuan 3
e.Tujuan 5
d.Tujuan 4
c.Tujuan 9 Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;d. Tujuan 10
e.Tujuan 17 Menguatkan saran a merevitalisasi kemitraan pembangunan berkelanjutan pelaksanaan global dan untuk
f.Tujuan 15
b.Tujuan 11
c.Tujuan 12
d.Tujuan 13
e.Tujuan 14
c.Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:
a.Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanju tan; Mengambil tindakan cepat un tuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
d.Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi: Tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Peran negara sangat pen ting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan akhir RPJPN Indonesia 2025- 2045, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, Indonesia berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Target-target SDGS yang direncanakan tercapai pada tahun 2030 kemungkinan tidak akan terealisasi sesuai rencana karena berbagai masalah global yang ada, diantaranya pandemi covid-19 dan konflik 125 geopolitik. Pandemi covid 19 telah mengu bah wajah sosial ekonomi dunia secara drastis dan mengubah arah perekonomian global yang semula optimis membaik, menuju resesi. Penularan yang sangat cepat dan menimbulkan korban jiwa, serta upaya mitigasinya yang unprecedented menciptakan perubahan besar pada interaksi di tingkat individu hingga pada tingkatan institusi/negara. Pembatasan gerak dan interaksi yang masif membawa konsekuensi pada perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang tidak dapat dihindari seperti lockdown, physical dislcmcmg, travel ban/ restriction, dan lainnya menimbulkan konsekuensi turunnya aktivitas ekonomi secara signifikan, yang tentunya menghasilkan implikasi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia. Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai terjadinya masalah global yang berkepanjangan, seperti Invasi Rusia ke Ukraina, konflik di jalur Gaza, dan konflik geopolitik lainnya. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara- negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara- negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Konflik yang terjadi kemungkinan mengundang kehadiran negara- negara besar lainnya untuk terlibat yang ditakutkan akan menj adi masalah global yang ber kepanj angan, sehingga ten tu akan memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi sosial-ekonomi dunia dikarenakan kontribusi negara-negara tersebut yang sangat besar terhadap dunia. 3.3.2 Isu Strategis Nasional Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat rentan terhadap berbagai isu yang berkembang di dunia. Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai peru bahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan 126 infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Berikut merupakan isu dan tantangan pembangunan Indonesia ke depan:
1. 1.Kemiskinan Untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata disektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menye babkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespon berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan. Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mampu mengatasi beberapa tantangan, diantaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial- ekonomi masih tinggi. Adapun tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaanjaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah. Sementara itu, tantangan penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini an tara lain dise babkan penggunaan data masih terfragmen tasi dan belum termu takhirkan secara sistematis sehingga kesalahan 127 sasaran masih cukup tinggi. Selanjutnya pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.
2. 2.Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, ketimpangan antar wilayah masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah meningkat menjadi 20,6 persen dari 18,8 persen pada tahun 2000. Jumlah daerah tertinggal pada tahun 2020 adalah 62 kabupaten, jauh menurun dibandingkan jumlah daerah tertinggal pada tahun 2015 yaitu 122 kabupaten. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Jawa (Java Centris), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional pada tahun 2022 adalah 57,8 persen. Masih tinggi ketimpangan antar wilayah terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar pulau Jawa terutama di KTI. Tantangan lainnya adalah masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) kabupaten/kota yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif. Demikian pula desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan, ditunjukkan oleh tata kelola yang lemah.
3. 3.Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal, yaitu sebesar US$7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US$8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di 128 antaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja. Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mampu mengatasi beberapa tantangan, diantaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial- ekonomi masih tinggi.
4. 4.Integrasi Domestik Terbatas Integrasi ekonomi domestik berperan penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Saat ini, ekonomi domestik Indonesia belum terintegrasi secara optimal, dengan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain (a) pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022); (b) infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik; (c) masih banyaknya regulasi yang menghambat; serta (d) kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. J umlah dan peranan perkotaan di masa depan se bagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia yang ditunjukkan oleh kontribusi PDB perkotaan per kapita terhadap pertumbuhan penduduk yang hanya mencapai 1,4 persen per 1 persen penduduk (sedangkan Tiongkok mencapai 3,00 persen per 1 persen penduduk), serta tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun (sementara Tiongkok 1,21 persen), terbatasnya keterhubungan antar perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan 129 pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan pedesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.
5. 5.Rendahnya Tingkat Produktivitas Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, tetapi tantangan yang dihadapi adalah tingkat produktivitas yang masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tercermin dari Total Factor Productivity (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian terse but relatif tertingaJ dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah. Gambar 3. 2. Total Factor Productivity Index 2010-2019 (2010 = 1,0) J Gwfke 1.22fetal Factor Productivity lode 2010 -2019 (2010 + 1,0) Cc. ea. ..er. he 1.,05 0.85 0.95 1.25 -0.66 China 0005-2019 1.60 Ge±fie12.1 #t Rt Total factor Productivity led Korea Selatan (1971 1995 (Sat mer g nan 1.61 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sumber Rancangan Akhir RP,pN 2025-2045 Sumber. APO, 2022 «« 0005 2019 • Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata- rata 4,7 persen selama tahun 20102015. Kemudian, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan yang hanya mencapai rata- rata 4,0 persen selama tahun 2015-2022. Rendahnya 130 pertumbuhan tersebut juga disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.
6. 6.IPTEKIN dan Riset Lemah Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, dibutuhkan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin). Untuk mecapai Visi Indonesia Emas 2045, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi masih menghadapi tantangan di antaranya masih lemahnya komitmen pemerintah terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31) dan Malaysia (1,04) pada tahun 2020. Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai, tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand ( 1790), Singapura (7287), dan Korea Selatan (8408) pada tahun 2019. Ekosistem riset dan inovasi juga masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia hanya sebanyak 1445, jauh tertinggal dari Malaysia (1863), Singapura

(9766)dan Korea Selatan (267,527) pada tahun 2021. Sementara dari sisi H-Indeks, Indonesia baru mencapai 284, relatif tertinggal dibandingkan Malaysia (415), Singapura (697) dan korea Selatan
(810). Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (scientific temper).

7.Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah Dari sisi produksi, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dihadapkan pada tantangan deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah. Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (dutch diseases), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, 131 dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Garn bar 3. 3. Kontribusi Manufaktur terhadap PDB (%PDB) 10 2% 241 22 •• t6 Sumber. Rancangan Akhtr RPJPN 2025-2045 Gambar 3. 4. Produktivitas Pertanian (Juta Rupiah/Pekerja) � 0 0 D 010 201 202 201$ 2014 2015 2016 2017 2016 2019 200 2021 2022 5umber. Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang masih rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan sebesar 9,07 persen dari semula mencapai 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 18,34 persen pada tahun
2022.Sementara itu, produktivitas sektor pertanian terus 132 melambat sebesar Rp. 18,26 juta per pekerja 5 dari Rp. 41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya 22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.
8.Pariwisata di Bawah Potensinya Kinerja pariwisata di Indonesia meningkat, tetapi masih di bawah potensi yang dimilikinya, sedangkan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang besar masih perlu dikembangkan. Adapun kinerja pariwisata berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Disamping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.
9.Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil terhadap Perekonomian UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di an taran ya adalah :

a.Sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (low- skilled workers) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah;
b.Rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha;
c.Rendahnya kapasitas pengelolaan;
d.Rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; dan
e.Rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
1. 10.Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, Indonesia dihadapi oleh tantangan infrastruktur digital yang belum optimal, rendahnya literasi digital, serta belum tersedianya 133 talenta digital yang memadai sehingga pemanfaatan digital untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi diantaranya:
a.Jumlah pengguna internet hanya 62, 1 persen dari total populasi (2021) yang relatif tertinggal di banding negara sebanding (Malaysia 96,8 persen dan Thailand 85,3 persen);
b.Masih rendah dan belum meratanya literasi digital dan talenta digital;
c.Masih belum sepenuhnya masyarakat terjangkau jaringan 4G (96,97 persen) yang berkualitas dan kecepatan internet yang relatif masih terbatas;
d.Rentannya keamanan siber yang masih harus ditingkatkan;
e.Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri; dan
f.Sulitnya kondisi geografis di beberapa daerah.
1. 11.Ekonomi Laut Belum Optimal Indonesia memiliki potensi ekonomi lau t yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada beberapa masalah yaitu :
a.Masih rendahnya pemanfaatan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan SloC (Sea Lines of Communication). Pemanfaatan sumber daya laut tidak optimal dan berkelanjutan, tercermin dari ekspor perikanan yang mencapai US$6,24 miliar pada tahun 2022 dibandingkan potensi ekonomi kelautan sebesar US$1.334 miliar;
b.Terbatasnya pengembangan budidaya perikanan;
c.Masih lemahnya rantai nilai tambah kekayaan laut;
d.Terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan;
e.Rendahnya penangangan sampah plastik yang ditunjukkan dari data kebocoran sampah plastik ke laut sebesar 440.160,7 ton (land base and sea base) pada tahun 2021. Kegiatan illegal, unreported, dan unregulated fishing (IUU) yang masih tinggi, yaitu ditangkapnya 97 kapal ikan, yang terdiri dari 79 kapal ikan Indonesia, 18 kapal asing dan 45 kasus TPKP;
f.Belum berkembangnya industri pengolahan dan emerging sector lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi;
g.Tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut belum 134 optimal karena hanya lima provinsi (Papua Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Bali) yang sudah melakukan pengintegrasian RZWP3K dengan RTRW.
1. 12.Pembangunan Belum Berkelanjutan Ekonomi hijau penting diterapkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh, Indonesia harus mengatasi beberapa hambatan seperti penggunaan energi fosil yang masih tinggi, tercermin dari porsinya untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi GRK 1.318 GtCO2eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan masih rendahnya efisiensi energi. Parsi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen tahun 2005 menjadi 12,30 persen tahun 2022. Namun, ini menunjukkan masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Selain itu, pengelolaan limbah industri cenderung masih lemah, tercermin dari limbah B3 yang mencapai 60 juta ton sepanjang tahun 2022. Regulasi serta sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau juga masih lemah. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif, meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang meningkatkan degradasi hutan deforestasi, serta masih tingginya pencemaran air permukaan dan meningkatnya kelangkaan air.
2. 13.Hyper Regulation dan Kualitas Regulasi Rendah Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini tata kelola menjadi kendala utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi, baik di pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarnya 135 kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi. Gambar 3. 5. Kondisi Hiper Regulasi .----, 4812 1733 I 2288 • 170 ■ uu Perpu pp Perprs L'r_, Perd Jumlah PUU di lndonesla Sumber peraturan. bpk go.id, peraturan go.id, 2023 Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Kementerian/lembaga memiliki tugas, fungsi dan wewenang masing- masing yang diatur dalam peraturan perundangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program- program pembangunan masih terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi. 3.3.3 Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur Setelah dilakukan telaahan terhadap berbagai isu strategis pad a tingkat global dan nasionaJ serta berbagai permasalahan pembangunan di Provinsi NTT, dapat disimpulkan beberapa isu yang dianggap memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 20 tahun ke depan. Beberapa isu strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:
3. 1.Kemiskinan Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Indonesia menargetkan untuk mencapai tingkat kemiskinan nol persen pada tahun 2045 sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Secara nasional, 136 Provinsi NTT per Maret 2023 menempati peringkat ke tiga sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Provinsi NTT dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan mendukung visi pembangunan nasional. Kemiskinan di NTT menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di NTT pada maret 2023 adalah sebesar 1,14 juta jiwa (19,96%), menurun dibandingkan dengan Maret 2022 sebesar 1, 13 jutajiwa (20,05%). Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 0,09%. Secara kumulatif, persentase penduduk miskin di NTT pada maret 2023 menurun sebesar 8,23% dibandingkan Maret 2005 yang sebesar 28, 19%. Sebaran penduduk miskin di NTT pada Maret 2023 masih didominasi wilayah pedesaan yaitu sebanyak 1,01 juta jiwa. Sementara penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 135,57 ribu jiwa. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi NTT sebesar 3,33%, atau meningkat sebesar 0,06% dibandingkan Maret 2012 yang sebesar 3,27%. Sementara pada periode yang sama, indeks keparahan kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2023 sebesar 0,80%, menurun sebesar 0,02% dibandingkan Maret 2012 yang sebesar 0,82%. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi NTT juga masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia dan masih jauh dari nasional dengan indeks kedalam kemiskinan Indonesia sebesar 1,53% dan indeks keparahan kemiskinan Indonesia sebesar 0,38% per Maret
4. 2023.Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin di NTT juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin di NTT adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (basic needs access) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (sustainable, livelihood) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan 137 bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi. Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif serta belum optimalnya pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.
5. 2.Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (Masih Banyaknya Daerah Tertinggal) Wilayah Provinsi NTT saat ini perkembangannya belum merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,632. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan be ban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah- daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergan tian an tar moda, serta un tuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting. Selain itu jika dilihat dari kontribusi PDRB berdasarkan Kabupaten/Kota, perekonomian NTT masih didominasi oleh Kata Kupang yaitu sebesar 22, 11 persen pada tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi lebih banyak berpusat di Kata Kupang dengan sarana prasarana yang le bih memadai dari daerah lain di NTT. Isu penting lainnya berkaitan dengan ketertinggalan daerah di Provinsi NTT. Pada Tahun 2020, jumlah daerah tertinggal di Indonesia sebanyak 62 Kabupaten. Sementara di wilayah Nusa Tenggara terdapat 14 Kabupaten dikategorikan sebagai daerah tertinggal dengan 13 diantaranya ada di Provinsi NTT (dari 22 Kabupaten/Kota). Kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten 138 Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timar Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Alar, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka. Kondisi ketertinggalan di wilayah ini terutama dipengaruhi oleh infrastruktur dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi dan TIK) yang belum optimal, kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah (PDRB per kapita, pengeluaran dan pekerjaan), serta karakteristik daerah dengan potensi bencana dan konflik sosial yang tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal di Provinsi NTT sebesar 3, 15 persen di Tahun 2022, berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang sebesar 3,05 persen di Tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang dimiliki daerah tersebut untuk keluar dari daerah tertinggal dan menunjang perekonomian NTT. Kemampuan daerah untuk maju tentunya tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mampu mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sektor-sektor unggulan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah namun juga berorientasi ekspor (sektor basis), dan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan sektor-sektor tersebut sebagai sektor unggulan dalam perencanaan pembangunan daerah, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
6. 3.Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai 1PM. Provinsi NTT memiliki 1PM di bawah rata-rata nasional yaitu peringkat 32 secara nasional, dengan akar permasalahan pada aspek kesehatan dan pendidikan yang masih rendah. NTT masih dihadapkan pada permasalahan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat pendidikan SD. Rendahnya 1PM di Provinsi NTT disebabkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) yang berada di bawah capaian nasional akibat dari rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan khususnya padajenjang SD, SMA dan Perguruan Tinggi serta kurang meratanya persebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Sektor 139 Pendidikan menjadi sektor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Isu pendidikan yang u tama adalah bagaimana sistem pendidikan yang ada dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah yang memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Hal penting lainnya adalah terkait pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat, serta memperkuat pendidikan budaya dan pendidikan karakter. Isu lain berkaitan dengan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan 20 tahun ke depan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Ancaman terhadap sumber daya manusia lainnyayang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sen di "kebhinekatunggalikaan", serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang memungkinkan akan merambat masuk di Provinsi NTT. Bukan hanya pemahaman tentang budaya bangsa, namun isu pentingnya adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai budaya ke dalam perilaku masyarakat NTT. Penguatan identitas dan bangunan nilai masyarakat demikian penting ditegaskan untuk memastikan jalinan hubungan antar masyarakat untuk maju dan berkembang bersama, maupun sikap dalam menghadapi tantangan global yang pada satu sisi membuka ruang komunikasi dan informasi seluas-luasnya, namun pada sisi lain menghadirkan ancaman melunturnya identitas dan kekuatan budaya, sehingga terdominasi dan disu bordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme. Upaya internalisasi nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai- nilai dan menguatkan identitas kebudayaan masyarakat NTT melalui pengakuan keragaman budaya dan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi dan kreasi berbagai budaya yang hid up di masyarakat.
7. 4.Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) berbasis komoditas unggulan Struktur perekonomian NTT selama ini didominasi oleh 140 sektor dengan nilai tambah rendah yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,60 persen terhadap perekonomian NTT pada tahun 2022. Sementara sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mendukung industrialisasi masih sangat rendah kontribusinya. Ini menjadi tantangan bagi Provinsi NTT untuk mengembangkan Sektor Industri Pengolahan sebagai langkah transformasi ekonomi dalam menunjang perekonomian daerah agar bisa menjadi salah satu provinsi maju di Indonesia, seperti halnya provinsi-provinsi maju di Indonesia (DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) yang kontribusi sektor industri pengolahannya sangat besar terhadap ekonomi daerah. Namun di satu sisi, ini menunjukkan peluang dan potensi Provinsi NTT untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan (Pertanian, Perikanan dan Pertambangan). Provinsi NTT perlu mengembangkan sub sektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan komoditas unggulan daerah untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan yang berorientasi ekspor. Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan Sektor Industri Pengolahan di NTT, yaitu industri pengolahan berbasis pertanian karena kontribusi sektor primer ini cukup tinggi untuk perekonomian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, Sektor Pertanian Primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (multiplier effect), dan menciptakan lapangan kerja. Provinsi NTT belum memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan. Sektor industri di NTT saat ini didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Peran sektor industri pada pembentukan PDRB NTT tidak dominan karena kontribusi terbesar perekonomian adalah pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam perekonomian hanya sebesar 1, 12 persen pada tahun 141 2022, mengindikasikan ketergantungan NTT terhadap suplai produk olahan dari daerah lain sangat tinggi. Oleh karena itu, industri pengolahan berbasis sumber daya alam perlu ditingkatkan dengan optimalisasi potensi alam NTT. Dengan berkembangnya Sektor Industri, aktivitas di sektor- sektor lain akan turut meningkat karena sektor industri membutuhkan pasokan bahan baku dari sektor primer. Pertanian di NTT masih sangat minim dalam pemanfaatan teknologi dan cenderung hanya bersifat ekstraksi tan pa adanya pengolahan lebih lanjut untuk menciptakan nilai tambah. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat di NTT. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu di dorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal untuk mendorong transormasi ekonomi. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengu bah struktur ekonomi NTT dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi pada sektor pertanian perlu dilakukan sehingga ekonomi NTT akan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (value creation).
8. 5.Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata Provinsi NTT memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan wisata buatan yang tersebar di provinsi NTT, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Pengembangan potensi ini telah didukung dengan adanya penetapan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), KSPN (Kawasan Strategis Parwisata Nasional), dan destinasi pariwisata pengembangan yang diharapkan mampu memberikan multiplier effects pada berbagai sektor terkait. Pengembangan pariwisata di Provinsi NTT belum optimal dalam menarik Wisatawan Nusantara dan Mancanegara. Kawasan pariwisata yang dikembangkan yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Baja, namun belum mampu meningkatkan jumlah wisatawan, dimana jumlah wisatawan di NTT hanya 7 44 142 ribu Wisatawan Nusantara dan 58 ribu Wisatawan Mancanegara, jauh lebih rendah dibandingkan Bali yang jumlah Wisatawan Nusantaranya 8, 1 juta dan 2,2 juta Wisatawan Mancanegara. Hal ini disebabkan karena konektivitas wilayah yang belum optimal, serta daya tarik wisata yang belum dikembangkan dengan baik sehingga wisatawan domestik dan mancanegara masih bertumpu pada Bali sebagai daerah tujuan wisata. Di sisi lain, pengembangan pariwisata di NTT juga terkendala terbatasnya kapasitas masyarakat akan pengembangan pariwisata dan potensi pariwisata juga belum sepenuhnya di dukung oleh pengembangan ekonomi kreatif yang ditunjukkan dengan masih rendahnya indeks potensi ekonomi kreatif daerah. Sebagai Provinsi yang memiliki destinasi pariwisata tujuan wisatawan mancanegara, Provinsi NTT telah didukung dengan adanya 693 usaha ekonomi kreatif yang dapat terus dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah. Adapun berdasarkan indikasi geografis, potensi yang ada meliputi Kopi Flores Bajawa, Kopi Robusta Flores Manggarai, Kopi Arabika Flores Manggarai, Vanili Kepulauan Alar, Jeruk Soe Mollo, Gula Lontar Rote, serta potensi kerajinan tenun seperti Tenun Ikat Sikka, Tenun Ikat Alar, dan Tenun Songket Alar. Tenun di Provinsi NTT memiliki motif yang khas sebagai wujud rantai budaya dan tradisi turun temurun yang bernilai ekonomi, serta potensial untuk dikembangkan hingga mampu berkontribusi pada industri fesyen internasional. Dengan potensi yang dimiliki, perlu adanya inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk yang berimplikasi pada peningkatan jumlah wisatawan dan penguatan ekonomi daerah.
9. 6.Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau Proses pembangunan harus berwawasan lingkungan dimana akses terhadap sumber daya dapat diterima manfaatnya oleh generasi sekarang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, konsep pengembangan wilayah yang mulai diterapkan di NTT adalah konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memanfaatkan potensi unggulan daerah dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. a) Ekonomi Biru Ekonomi biru adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang berfokus pada 143 pemanfaatan sumber daya laut dan pantai secara berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Ekonomi biru mencakup sektor-sektor seperti Perikanan, Transportasi Laut, Pariwisata Pantai, Energi Laut, dan Teknologi Kelautan. Secara keseluruhan, ekonomi biru menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan laut dan pantai untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Karakteristik wilayah Nusa tenggara yang berciri kepulauan menjadikan laut sebagai potensi besar yang harus dioptimalkan. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan dimana sebagian wilayah di daerah memiliki laut dan garis pantai yang besar. Panjang garis pantai di NTT adalah sebesar 5.700 km2 dengan luas laut sebesar 151.414,05 km2. Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan. Sasaran pengembangan ekonomi maritim dan kelautan diantaranya termanfaatkannya sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitas laut. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, wilayah dengan potensi maritim besar perlu didorong untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi kelautan. Kondisi Provinsi NTT sebagai daerah kepulauan menjadikan sistem transportasi laut menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di NTT. Salah satu kebijakan dalam pembangunan Sektor Kelautan adalah Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan peningkatan pemakaian EBT diarahkan untuk memanfaatkan potensi laut sebagai sumber energi utama. Perairan NTT memiliki potensi EBT yang bersumber dari 3 (tiga) sumber energi utama, yaitu Arus Laut, Gelombang Laut dan Temperatur Laut. Lokasi potensial bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di NTT adalah Selat Pantar, Selat Gonzalu, Selat Boleng dan Selat Mola. NTT juga memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut, sehingga sumber daya laut di NTT sangat potensial untuk dikembangkan. 144 b) Ekonomi Hijau Ekonomi Hijau merupakan komitmen kuat dari masyarakat/para pihak untuk mencapai rencana pertumbuhan ekonomi hijau/ green growth plan (GGP), dengan lingkup rekomendasi pada sektor berbasis lahan (pertanian, perkebunan, kehutanan dan menyentuh wilayah pesisir dan kelautan) yang merupakan renewable resources (sumber daya berkelanjutan) melalui peningkatan produktivitas pertanian dan kehutanan dengan menjaga dan memperbaiki hutan serta memperkuat kemitraan antara private sector, petani, masyarakat, penggiat lingkungan, dan lain-lain. Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Konsep pertumbuhan ekonomi hijau tidak menggantikan pembangunan berkelanjutan, tetapi merupakan bentuk konkrit dan sistematis dari penerapan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup ekonomi hijau yaitu sektor pertanian (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) dan turunannya. PDRB Provinsi NTT menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB NTT yaitu 29,60 persen pada tahun 2022, sehingga potensi pengembangan ekonomi hijau di Provinsi NTT dalam jangka panjang sangat penting untuk dilakukan. NTT meru pakan wilayah kering yang berisiko le bih parah dengan adanya peru bahan iklim, rawan bencana, rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat ekplorasi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan.
10. 7.Peru bahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori "kode merah bagi manusia". Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga Tahun 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu tahun 145 1900 (NOAA, 2023) yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat Celcius di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan GRK yang signifikan di atmosfer dan berbagai aktivitas manusia. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan bagi daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Isu yang juga menjadi perhatian serius bagi Provinsi NTT adalah terkait dengan ketahanan pangan, dimana Prevalensi Ketidakcukupan Pangan di NTT sebesar 13,74 persen, lebih tinggi dari nasional dan wilayah Nusa Tenggara (Bali dan NTB). Tantangan utama ketahananan pangan terkait dengan sisi demand, dimana Pemerintah harus memenuhi permintaan pangan bagi penduduk NTT yang diproyeksikan sebanyak 7,33 juta jiwa pada tahun 2045. Perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan karena menyebabkan terjadinya pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman pangan. Perubahan iklim ditandai dengan suhu yang semakin tinggi dan curah hujan yang semakin berkurang dan tidak menentu. Lembaga penelitian padi di Philipina melaporkan bahwa peningkatan suhu 1·C dapat mengakibatkan terjadinya penurunan panen padi sebesar 10%. Perubahan iklim dipicu oleh aktivitas manusia (antrophogenik) yang menghasilkan "Emisi Gas Rumah Kaea". Gas rumah kaca di atmosfir menghasilkan pemanasan global yang mengakibatkan terjadinya El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang mengakibatkan terjadinya penurunan curah hujan dan berpotensi mengakibatkan penurunan produksi pertanian. Penurunan produksi pertanian akan memicu kenaikan harga pangan yang selanjutnya berimbas pada penurunan daya beli pangan rumah tangga. Situasi ini akan meningkatkan jumlah daerah rawan pangan yang pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya kasus kelaparan pangan ekstrim. Selain itu resiko bencana dapat mengakibatkan menurunnya produksi pertanian dan menimbulkan terjadinya kelaparan karena tidak mampu memenuhi konsumsi masyarakat yang jumlahnya terus bertambah. Provinsi NTT termasuk pada kategori daerah dengan resiko rawan bencana yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki indeks resiko 139,23 146 (kategori sedang). Bencana yang sering terjadi di Provinsi NTT di dominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kekeringan. Selain itu, NTT juga memiliki potensi bencana geologi yang terdiri dari gempa tektonik di jalur patahan Flores yang tersebar sepanjang sisi utara Pula Nusa Tenggara, serta erupsi gunung aktif. Tantangan lainnya terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko bencana serta terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana, khususnya wilayah yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami. Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 576 kejadian bencana di NTT, dimana bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh banjir, tanah longsor dan kekeringan.
11. 8.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan pu blik yang prima. Provinsi NTT masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik ditunjukkan dengan standar pelayanan yang belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar. Pencapaian SPM yang belum optimal ditunjukkan dengan Indeks Pelayanan Publik Provinsi NTT yang masuk dalam kategori cukup. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan, ditandai dengan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan kebijakan. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, gun a meningkatkan nilai aparatur se bagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan 147 masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan. Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut untuk terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten. Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Kontribusi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pendapatan daerah sangat rendah dan lebih banyak bergantung pada dana transfer dari pusat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber- sumber PAD yang ada tidak mampu membiayai beban belanja APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan umum sekaligus pembangunan di daerah. Tata kelola pemerin tahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikianjuga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat Provinsi, Kabu paten/ Kota, Kecamatan hingga Desa.
12. 9.Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan dan kepastian h ukum Proses penegakan hukum memberikan jaminan pada ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2022, Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi NTT belum benar-benar diwujudkan secara merata di seluruh kabupaten/kota. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 148 2022 sebesar 93 persen. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kata Kupang sebesar 76 persen, Kabupaten Alar sebesar 70 persen serta Kabupaten Rote Ndao sebesar 68 persen. Masih terdapat 12 Kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. 3.3.4 Isu Strategis Daerah Kabupaten Nagekeo Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Berdasarkan gambaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo, kajian terhadap isu- isu strategis global, nasional dan provinsi Nusa Tenggara Timur maka ditetapkan isu strategis sebagai acuan penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo periode perencanaan tahun 2025 - 2045. Isu - isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Nagekeo hingga tahun 2045 diuraikan sebagai berikut:
13. 1.Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Indonesia menargetkan untuk mencapai tingkat kemiskinan nol persen pada tahun 2045 sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Kabupaten Nagekeo dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan mendukung visi pembangunan nasional. Kemiskinan di Kabupaten Nagekeo menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2023 adalah sebesar 18.570 jiwa (12.33%), menurun dibandingkan dengan 2022 sebesar 18.010 jiwa (12.05%). Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait 149 dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada Tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Nagekeo sebesar 1, 16%, atau menurun sebesar 0, 14 % dibandingkan 2022 yang sebesar 1,30 %. Sementara pada periode yang sama, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Nagekeo pada 2023 sebesar 0, 18 %, menurun sebesar 0.06 % dibandingkan Tahun 2022 yang sebesar 0,24%. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin di Nagekeo juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memen uhi pemen uhan ke bu tuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin di Kabupaten Nagkeo adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (basic needs access) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan fsustainable livelihood) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi. Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif serta belum optimalnya pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program. Isu strategis Kemiskinan isu yang diaangkat menjadi Isu penting dalam dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 yang masuk dalam kategori Pilar Pembangunan Sosial dimana pada Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan : 1). Masih terdapat masyarakat Kabu paten N agekeo yang hid up di bawah garis kemiskinan, 2). Optimalisasi dan Penguatan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat berkebutuhan sosial, 3). Peningkatan layanan perlindungan sosial yang 150 adaptif, 4). Kolaborasi antar institusi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim masih lemah, 5). Kerentanan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan bencana, 6) SDM berkualitas dan berdaya saing masih rendah, 7). Legalitas dan status kepemilikan tanah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 8). Jumlah dan jenis lapangan kerja yang terbatas. Sedangkan pada tujuan 2 Tanpa Kelaparan, terdapat beberapa isu: 1). Peningkatan Ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, 2). Keanekaragaman pangan dan keberlanjutan sistem pangan, 3). Peningkatan nilai tukar petani, 4). Produktivitas tenaga kerja pertanian dan nilai tambah produk pertanian masih rendah, 5). Pengendalian konversi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain, 6). Percepatan pencegahan stun ting dan wasting, 7). Pengendalian food loss and waste. Dalam bidang ekonomi, masih terdapat tantangan pembangunan di mana tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagekeo relatif masih tinggi. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan terus diupayakan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta meningkatkan pendapatan. Kebijakan yang ditempuh harus didasarkan pada data yang akurat dan valid agar memenuhi prinsip tepat program dan tepat sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
14. 2.Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nagekeo mengedepankan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dilakukan melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk itu, alokasi anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial pada aspek ekonomi perlu ditingkatkan lagi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi anak usia sekolah, wajib belajar 9 tahun dari tingkat SD sampai SMP. Di samping itu, peningkatan pelayanan pendidikan juga harus berfokus pada pemerataan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan yang ditunjukkan dengan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki untuk tingkat SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/sederajat. 151 Kebijakan ini perlu dilakukan melalui peningkatan pemenuhan SPM pendidikan dasar, peningkatan aksesibilitas menuju sarana pendidikan, peningkatan sarana pendidikan yang representatif (persentase SMP /MTs yang terakreditasi minimal B), pengembangan manajemen berbasis sekolah, penataan kurikulum pendidikan dan peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi pendidik untuk guru TK, SD, dan SMP. Pembangunan bidang pendidikan, saat ini menemui isu baru yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh selama masa Pandemi diantaranya adalah learning lost (ilmu-ilmu pelajaran yang terlupakan), learning gap (persoalan ketidakmerataan sarana yang dimiliki oleh setiap murid), dan ketertinggalan pelajaran secara umum. Untuk itu ke depan, butuh upaya- upaya yang lebih proaktif oleh tenaga pendidik seperti melakukan pendampingan guru terhadap murid yang tidak memiliki akses internet dan teknologi serta pelatihan literasi digital bagi guru untuk membantu peserta didik menemukan metode atau cara pembelajaran digital yang tepat. Dalam pembangunan bidang kesehatan, tujuan difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. U paya ini dilakukan bersama an tara Pemerin tah Daerah dengan semua pemangku kepentingan. Tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Nagekeo masih dihadapkan pada kondisi terbatasnya SDM kesehatan baik dari aspek kuantitas, kualitas maupun penyebarannya serta fasilitas kesehatan yang belum memadai. Terkait manajemen operasional rumah sakit dan puskesmas yang belum berjalan dengan baik juga merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu, pembangunan bidang kesehatanjuga perlu diupayakan dengan pesertajaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan. Isu strategis Pendidikan dan Kesehatan isu merupakan Isu penting dalam dokumen KLHS RPJPD 2025- 2045 yang masuk dalam kategori Pilar Pembangunan Sosial terdapat beberapa Tujuan Pembangunan berkelanjutan dimana pada Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera terdapat isu : 1). Transformasi layanan Kesehatan yang menyeluruh, 2). . lntervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (kusta & filariasis,3). Kesehatan reproduksi dan KB, 4). Cakupan jaminan kesehatan nasional, 5). Pengendalian rokok dan alkohol, 6). Unmet need pelayanan kesehatan. Sedangkan pada Tujuan Pendidikan Berkualitas terdapat isu : 1). Program wajib 152 belajar, 2). APK PAUD, SD dan SMP atau sederajat, 3). APM SD dan SMP atau sederajat, 4). Kualitas guru, 5). Kualitas pengajaran dan pembelajaran, 6). Aksesibilitas pendidikan yang belum merata, 7). Penguatan pendidikan satu tahun pra- sekolah, 8). Daya saing SDM masih rendah, 9). Optimalisasi pendidikan dan pelatihan khusus, 10). Penguasaan teknologi digital, 11). Sarana prasarana dan kebutuhan fasilitas belajar, 12). Menambah jumlah dan jenis pendidikan vokasi sesuai dengan daya saing daerah, 13). Peningkatan Kapsitas Lembaga Pelatihan Kerja sesuai daya saing daerah. Sedangkan pada tujuan Kesetaraan Gender, isu yang diangkat dalam dokumen KLHS antara lain: 1). Kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2). Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penangangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, 3). Partisipasi perempuan terhadap pengambilan keputusan masih rendah, 4). Komprehensivitas layanan terhadap korban kekerasan, 5). Unmet need KB.
15. 3.Belum optimalnya Pengurangan risiko bencana, penanggulangan bencana, dan adaptasi peru bahan iklim Sebagian besar wilayah Kabupaten Nagekeo terletak pada daerah rawan letusan gunung berapi, rawan longsor, rawan banjir, kekeringan, kebakaran (padang rumput), dan tsunami sehingga kegiatan adaptasi dan mitigasi bencana sudah saatnya dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan semua pihak (stakeholder) termasuk di dalamnya lembaga-lembaga swasta yang fokus terhadap kebencanaan dan perubahan iklim. Peringatan dini tentang bahaya letusan gunung api, banjir, tsunami dan rawan longsor disosialisasikan secara kontinyu kepada masyarakat yang tinggal di daerah bencana alam/bencana sosial. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, mulai dari tingkat keluarga hingga ke tingkat pemerintah. Di samping itu, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada murid-murid di sekolah tentang bagaimana cara menghadapi bencana-bencana yang mungkin terjadi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena aspek penanganan kebencanaan membutuhkan integrasi kegiatan pra bencana (edukasi dan sosialisasi), saat bencana dan pasca bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana merupakan upaya penting dalam penanganan kebencanaan, di samping itu pendampingan psikososial bagi korban bencana. Isu pengurangan resiko bencana, penanggulangan bencana dan 153 adaptasi perubahan iklim, adalah isu penting yang masuk dalam Pilar Pembangunan Lingkungan pada Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 dimana terdapat 4 tujuan yakni Tujuan Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan Ekosistem Daratan Tujuan Kata dan Permukiman Berkelanju tan dan Tujuan konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab. Pada Tujuan Penanganan Peru bahan Iklim, isu strategis yang diangkat yakni: 1). Kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam, 2). Peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat peru bahan iklim, 3). Pencegahan dan penanggulangan bencana, 4). Dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air, produktivitas pertanian, dan kesehatan masyarakat, 5). Meningkatnya bencana hidrometeorologi di pesisir akibat perubahan iklim, 6). Revegetasi dan penghijauan pada lahan kritis terutama mangrove sebagai penyedia karbon, 7). Pengurangan alih fungsi lahan produktif penyedia pangan, 8). Daur ulang sampah dan 9). Penurunan dampak ekonomi perubahan iklim. Sedangkan pada Tujuan Ekosistem Daratan, isu yang diangkat yakni : 1). Pengurangan alih fungsi lahan produktif penyedia pangan, 2). Perencanaan Pembangunan yang belum mempertimbangkan DDDTLH dan tata ruang, 3). Rehabilitasi lahan kritis, 4). Perlindungan ekosistem penting, dan 5). Hilangnya keanekaragaman hayati. Pada Tujuan Kota dan Permukiman berkelanjutan terdapat beberapa isu yakni: 1) . Pengurangan resiko bencana, 2). Edukasi resiko bencana, 3). Pengelolaan sampah, 4). Partikel halus (PM2.5, PMl0) dna indeks kualitas udara. Sedangkan pada tujuan Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab terdapat beberapa isu yakni: 1). Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya, 2). Terbatasnya layanan pemilahan dan pengumpulan sampah serta pengolahan sampah spesifik, 3). Polusi dan kerusakan lingkungan, 4). Food loss and waste, 5). Belum terpenuhinya layanan terhadap pengelolaan sampah domestik dan limbah B3, 6). Belum membudayanya gaya hidup ramah lingkungan, 7). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri, 8). Pengurangan produksi sampah, 9). Daur ulang sampah (3R), 10). Penerapan Sirkular Ekonomi pada seluruh aktivitas pembanguanan.
16. 4.Belum optimalnya Peningkatan perekonomian dan daya saing Daerah Peningkatan perekonomian adalah suatu peru bahan 154 jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah kearah perekonomian yang le bih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya. Pengembangan ekonomi lokal perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor- sektor ekonomi yang mempunyai potensi menciptakan kesempatan kerja yang luas dan memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) berbasis komoditas unggulan. Pertanian di Nagekeo masih sangat minim dalam pemanfaatan teknologi dan cenderung hanya bersifat ekstraksi tanpa adanya pengolahan lebih lanjut untuk menciptakan nilai tambah. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat di Nagekeo. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu di dorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal untuk mendorong transormasi ekonomi. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengu bah struktur ekonomi Nagekeo dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga le bih prod uktif, efisien dan berdaya saing tinggi. Selain teknologi kondisi infrastruktur yang belum memadai seperti jalan rusak atau keterbatasan akses logistik, dapat menghambat transportasi bahan baku dan distribusi produk hasil pengolahan. Ini dapat mempengaruhi efisiensi dan daya saing industri di Kabupaten Nagekeo. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi pada sektor pertanian perlu dilakukan sehingga ekonomi Nagekeo akan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tam bah. Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat perlu dilakukan melalui penguatan basis ekonomi daerah dengan mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi yang mempunyai basis pengusahaan yang luas di tengah masyarakat, serta mendorong pemanfaatan potensi sumber daya pertanian, perikanan, kelautan serta pariwisata dan lainnya, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan 155 dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah tentu saja tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
a.Ekonomi Biru Blue economy (ekonomi biru) adalah suatu konsep pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan, peningkatan pekerjaan, dan mata pencarian dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru mencakup sektor-sektor seperti Perikanan, Transportasi Laut, Pariwisata Pantai, Energi Laut, dan Teknologi Kelautan. Secara keseluruhan, ekonomi biru menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan laut dan pantai untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Potensi lain yangjuga sangat besar adalah laut sebagai penyerap karbon. Blue carbon dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menciptakan nilai ekonomi melalui perdagangan karbon. Peran mangrove juga dapat menjadi penyerap karbon yang besar secara signifikan. Oleh karena itu, mencegah hilangnya mangrove menjadi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang efektif sehingga diperlukan juga upaya rehabilitasi mangrove untuk meningkatkan kontribusi mangrove dalam penurunan emisi gas rumah kaca. potensi laut Indonesia sebagai penyerap karbon dari hulu ke hilir. Terdapat tiga potensi laut sebagai penyerap karbon. Pertama adalah aktivitas ekonomi yang berdampak langsung dan tidak langsung pada kesehatan sumber daya karbon biru, di antaranya perikanan, penggunaan lahan, dan transportasi yang dipastikan memperhatikan kelestarian ekosistem penyerap karbon seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan rumput laut. Kedua adalah sektor ekonomi di kawasan pesisir dan laut, mulai mikro hingga industri tumbuh berkembang dengan bertopang tidak hanya pada namun juga dari regulating, supporting, dan cultural services (nilai tambah penyerap karbon), lalu yang ketiga adalah portfolio usaha dari para pelaku ekonomi yang tidak lagi bergantung pada pemanfaatan provisioning services (kelimpahan ikan) namun semakin berdaya saing yang diakibatkan adanya nilai tambah dari provisioning, supporting, dan cultural services (memanfaatkan penyerap karbon, pariwisata, perlindungan pesisir, nilai spiritual, dan budaya). Sedangkan pada hilir, potensinya adalah kerangka 156 regulasi dan kelembagaan yang mampu mendukung peran serta stakeholder di tingkat tapak sehari- hari dan bersinggungan dengan ekosistem karbon biru agar mereka bisa terlindungi, berdaya, dan aktif berpartisipasi mengelola ekosistem karbon biru, dan menerima tangible benefit dari konservasi atau restorasi karbon biru serta upaya penguatan pengetahuan, baik bagi stakeholder nasional hingga tapak, secara strategis dan berkesinambungan yang mampu menjaga keberlanjutan riset ilmiah, pengembangan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan dan praktik baik antar stakeholder dari waktu ke waktu agar negara dan masyarakat memiliki kedaulatan dalam memanfaatkan potensi lautnya.
b.Ekonomi Hijau Pertumbuhan ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan. Dalam perekonomian hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Ruang lingkup ekonomi hijau yaitu sektor pertanian (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) dan turunannya. PDRB Kabupaten Nagekeo menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Nagekeo yaitu 29,60 persen pada tahun 2022, sehingga potensi pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Nagekeo 157 dalamjangka panjang sangat pen ting untuk dilakukan karena pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi terhadap penggunaan modal alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dengan membangun ekonomi hijau, dan akhirnya memungkinkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau meru pakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir ekonomi juga diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan baik keadilan bagi masyarakat mau pun lingkungan serta sumber daya alam itu sendiri. Berdasarkan hasil penelaahan Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 Isu peningkatan perekonomian dan daya saing merupakan Isu strategis pada Pilar Pembangunan Ekonomi. Pada Pilar pembangunan ekonomi terdapat 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Tujuan Energi Bersih dan Terjangkau, dengan isu-isu startegisnya adalah 1). Masih rendahnya pemanfaatan sumber sumber energi terbarukan, 2) . Kapasitas SDM dalam pengelolaan sumber sumber energy, 3) . Investasi awal yang mahal dan penguasaan teknologi pemanfaatan energy baru terbarukan yang masih rendah; Tujuan Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi, dengan isu-isu strategis yakni 1). Penerapan ekonomi hijau, 2). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan konsep Money follow program, 3). Produktivitas tenaga kerja, 4). Pertumbuhan PDRB per kapita masih rendah, 5). Tingginya persentase penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan mengalami pemutusan hubungan kerja, 6). Ketersediaan jumlah dan jenis lapangan kerja terbatas, 7). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan setengah pengangguran masih tinggi, 8). Akses UMKM terhadap Lembaga keuangan, 9). Promosi pariwisata berkelanjutan, 10). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, 11). Transformasi ekonomi. Tujuan Industri, Inovasi & Infrastruktur terdapat isu-isu strategis yakni 1). Proporsi anggaran riset terhadap PDRB, 2). Akses terhadap jasa dan pasar keuangan bagi koperasi dan UMKM, 3). Perlunya peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk, 4). Kontinuitas usaha dan hasil produksi, 5). Pemasaran produk UMKM, 6). Nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri masih rendah. Pada 158 Tujuan Berkurangnya kesenjangan, terdapat isu-isu strategis yakni: 1). Adanya kesenjangan ekonomi (rasio Gini), 2). Indeks kebebasan sipil, 3). Pemetaan potensi ekonomi, 4). Pemerataan pembangunan dan infrastruktur ekonomi, 5). Ketepatan sasaran bantuan social, 6). Perencanaan dan alokasi anggaran yang tidak merata, dan Tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dengan isu-isu strategis yakni : 1). Kerja sama antar pihak dalam pemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah, 2). Penguatan kapasitas kelembagaan, 3). Optimalisasi kerja sama antar pihak, 4). Kolaborasi antar Lembaga, 5). Perluasan akses transportasi digital, 6). Penerimaan pajak
1. 5.Belum optimalnya partisipasi dan kepercayaan publik serta integrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan. Pembiayaan pembangunan yang melibatkan masyarakat perlu dieksplorasi dan dilembagakan. Salah satu bentuk kearifan lokal Nagekeo: "To'o Jogho Waga Sama" yang berarti go tong royong adalah salah satu con toh mekanisme pembiayaan yang melibatkan masyarakat. Di dunia modern, pembiayaan yang melibatkan masyarakat kini dikenal dengan istilah "Crowd Funding''. Tanggung jawab dan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan dapat dilakukan melalui mekanisme "tanggung jawab sosial perusahaan" (Corporate Social Responsibility) yang dilembagakan. Pengelolaan atas kedua jenis pembiayaan di atas harus dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah. Sinergitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional dan internasional yang berkiprah di Nagekeo perlu ditingkatkan. Salah satu upayanya adalah membentuk Sekretariat Bersama LSM (Sekber- LSM) di lingkungan Bapelitbangda. Tidak hanya itu, pembangunan juga memerlukan sentuhan budaya melalui integrasi nilai-nilai budaya leluhur. Budaya yang diwariskan oleh generasi terdahulu mengandung nilai luhur yang sangat bernilai. Nilai luhur yang dimaksud antara lain adalah: keharmonisan hubungan dengan pencipta, alam dan sesama; semangat melayani dan peduli sesama dengan tulus, sabar, jujur dan adil; semangat pengembangan diri yang terus menerus. Seluruh lapisan masyarakat Nagekeo perlu memahami, mendalami dan mengamalkan nilai luhur itu dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pemahaman, pendalaman, dan pengamalan nilai luhur itu akan 159 menjadi landasan moral dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
2. 6.Belum optimalnya pelayanan publik, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta sinergitas antar tingkatan pemerin tahan. Reformasi birokrasi diwujudkan melalui tata kelola pemerin tahan yang baik (good governance), sehingga agenda reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama pembentuk tata kelola pemerintah yang baik. Peningkatan etas kerja, kapasitas manajemen aparatur dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan bebas KKN. Peningkatan pelayanan publik merupakan agenda kerja yang terus berkesinambungan sehingga membutuhkan suatu inovasi (pembaruan). Peningkatan pelayanan pu blik dibu tuhkan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerin tahan. Peran teknologi dan informasi dalam peningkatan pelayanan publik menjadi begitu penting di tengah-tengah era digitalisasi sekarang ini supaya mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) menjadi tolak ukur penting dalam menilai kinerja pemerintahan yang transparan. Penyelenggara pemerintahan (instansi) di Kabupaten Nagekeo dapat melaksanakan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan begitu dibutuhkan benchmarking terhadap OPD di Nagekeo yang berhasil menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola tersebut, agar OPD lain dapat mengikuti dan menjadikannya sebagai modelling dalam membangun organisasi yang baik. Berdasarkan penelaahan Dokumen KLHS RPJPD 2025- 2045 Isu pelayanan pu blik, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan masuk dalam Kategori Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola dalam pada tujuan Perdamaian, Kaedilan dna Kelembagaan yang tangguh terdapat beberapa isu yakni : 1). Transformasi tata kelola, 2). Pengurangan segala bentuk kekerasan terhadap anak, 3). Perlunya peningkatan sarana dan prasarana un tuk penegakan h ukum dan akses keadilan dan yang ke-4). Perilaku an ti koru psi. 160
3. 7.Bel um optimalnya pemerataan pembangunan, sinergitas, kerjasama daerah dan konektivitas an tar wilayah. Sarana dan prasarana dasar di Nagekeo saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pelayanan, sisi pemerataan pembangunan mau pun dalam u paya peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, masih terdapat desa-desa dan sentra produksi yang belum mendapatkan akses transportasi, sehingga pemasaran produk masih sangat terbatas. Kondisi jalan yang ada banyak mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun rusak ringan. Kerusakan itu tidak hanya terjadi pada jalan lingkungan, desa, dan kabupaten, tetapi juga jalan provinsi. Kondisi jalan ini berimplikasi pada tingginya biaya transaksi dan transportasi yang mengakibatkan daya saing daerah menjadi rendah. Ketersediaan alat transportasi antar pulau terutama laut dan udarajuga terbatas dan tidak menjamin faktor keamanan karena kualitas alat transportasi kurang optimal, sehingga berimplikasi kepada penurunan investasi dari luar dan dalam negeri. Penanganan persoalan ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk sinergi antara agenda pemerintahan desa dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Untuk mendorong peningkatan konektivitas antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu melakukan kerja sama daerah terutama dalam meningkatkan konektivitas di wilayah- wilayah perbatasan. Isu Pemerataan Pembangunan, sinergitas, kerjasama daerah dan konektiftas antar wilayah, pada Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 tergabung pada Pilar Pembangunan Lingkungan yang didalamnya terdapat Tujuan Air bersih dan sanitasi layak, Tujuan Kata dan Permukiman berkelanjutan. Untuk pencapauan Tujuan Air bersih dan sanitasi layak terdapat beberapa isu yakni : 1). Akses air minum dan sanitasi aman, 2). Efisiensi penggunaan air, 3). Indeks kualitas air (IKA) cenderung menurun, 4). Tingginya pencemaran air tanah, 5). Pengelolaan limbah domestik dan limbah industry, 6). Penerapan ekonomi sirkuler, 7). Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, 8). Penyediaan kebutuhan air baku dari sumber terlindungi relatif terbatas, 9). Teknologi pengelolaan sumber daya air, 10). Rain Water harvesting and management (Pemanenan dan Pengelolaan Air Hujan). Sedangkan pada Tujuan Kata dan permukiman berkelanjutan terdapat isu penting yakni : 1). Akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau, 2). Akses terhadap air bersih 161 dan sanitasi layak, 3). Akses terhadap transportasi umum, 4). Akses jalan antar kecamatan dan desa, 5). Ketersediaan prasarana dan fasilitas umum yang sesuai standar, 6). Ruang terbuka publik dan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, 7). Implementasi Tata Ruang.
4. 8.Belum optimalnya pengembangan pariwisata. Kabupaten Nagekeo memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Pengembangan potensi ini telah didukung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan sebagai DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), KSPN (Kawasan Strategis Parwisata Nasional), dan destinasi pariwisata pengembangan yang diharapkan mampu memberikan multiplier effects pada berbagai sektor terkait. Penetapan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), KSPN (Kawasan Strategis Parwisata Nasional) tentu saja akan sangat berdampak pada pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Nagekeo sesuai Roadmap Pariwisata. Kabupaten Nagekeo telah menetapkan 5 deliniasi kawasan yang mengacu pada Rencana Induk Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menggunakan konsep "ring of beauty" sehingga terbentuk 5 ring pariwisata. 1). The Ring of Ebulobo dengan konsep pengembangan Adventure Tourism dengan pertimbangan kawasan ini memiliki jenis pariwisata unggul berupa kawasan wisata alam. Adventure tourism dipilih dengan fokus dan lokus pengembangan pada kawasan kampung adat Kelewae, kampung adat pajoreja, kampung adat boawae, gunung ebulobo, pantai enagera dan cekungan soa archeolgical site. 2). The Ring of Kato dengan konsep pengembangan Agriculture and heritage dimana dalam pengembangannya, kampung adat Udiworowatu menjadi main attraction dalam kawasan Rong of Kato. Memanfaatkan potensi kebudayaan, crafting dan hasil olahan dari masyarakat setempat dari hasil perkebunan yang menjadi potensi pengembangan produk ekonomi kreatif seperti VCO, minyak kemiri dan Coklat. 3). The Ring of Lena dengan konsep pengembangan Lanscape, Culture dan Pilgrimage. Aktivitas wisata pada kondisi perbukitan, bahari, savana menjadi karakteristik Ring of Lena dengan mengambil potensi utama dari bukit doa Lena sebagai atraksi utama. 4). The Ring of Kotajogo-Kinde dengan konsep pengembangan Marine and Beach Tourism dengan memanfaatkan pantai Kotajogo, Pulau 162 Nusa Kinde-Kabuarea dan Pantai Puunio sebagai main attraction. 5). Optimalisasi pengembangan objek dan daya tarik wisata menjadi perhatian serius pemerintah untuk dapat menjadi pintu gerbang bagi masuknya pelancong nasional dan mancanegara di Flores. Dengan membangun pariwisata, sektor lain diharapkan akan terdongkrak maju. Sektor pariwisata akan bersinergi dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri pengolahan dan kerajinan rakyat, UMKM dan sektor penunjang lainnya. Isu-Isu strategis sebagaimana yang dikemukan di atas tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Nagekeo, dimana setiap isu strategis memiliki keterkaitan atau akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Nagekeo dengan memperhatikan isu-isu yang terjadi secara global, nasional maupun regional. Berikut merupakan keterkaitan antara permasalahan pokok dan isu strategis di Kabupaten Nagekeo tahun 2025-2045. t N ka e as an 0 0 ' SU ra:e91s a upa en age eo No Permasalahan Pokok Isu Strategis RPJPD
5. 1.Rendahnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Kemiskinan Sumber Daya Manusia
a.Penurunan tingkat kemiskinan masih relatif lam bat
b.Belum optimalnya pembangunan sumberdaya manusia C. Belum optimalnya perlindungan anak dan kaum Rentan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 2 Belum optimalnya Aspek Daya Saing Ekonomi
a.Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik
b.lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan konektivitas antar-wilayah
1. 3.Rendahnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Belum optimalnya Sumber Daya Manusia pelayanan
a.Penurunan tingkat kemiskinan masih relatif lam bat pendidikan dan
b.Belum optimalnya pembangunan sumberdaya manusia kesehatan serta Belum optimalnya perlindungan anak dan kelompok Rentan, pembangunan C. kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Sumber Daya Manusia yang
1. 4.Belum optimalnya Aspek Daya Saing Ekonomi berkualitas
a.Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik
b.lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan konektivitas antar-wilayah
1. 5.Belum optimalnya Aspek Pembangunan Lingkungan Belum optimalnya Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Pengurangan a. Kebencanaan risiko bencana, T b 1 3 2 M alah P k k I St t . K b 163 b. Masih rendahnya pemanfaatan sumber-Sumber Energi penanggulangan terbarukan bencana,dan Rendahnya pengambilan kebijakan berdasarkan riset dan adaptasi C. . . perubahan iklim. 1novas1
2. 6.Belum optimalnva Aspek Dava Saing Ekonomi Belum optimalnya
a.Rendahnya PDRB per kapita Peningkatan
b.Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah perekonomian dan Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi daya saing C. Daerah.
d.Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah
e.Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik
f.lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan konektivitas antar-wilayah
g.Rendahnya daya saing investasi
1. 7.Rendahnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Belum optimalnya
a.Belum optimalnya pembangunan sumberdaya manusia partisipasi dan kepercayaan publik serta integrasi nilai- b. Belum optimalnya perlindungan anak dan kaum Rentan, nilai budaya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan kearifan lokal dalam pembangunan. 8 Belum Optimalnya Pelayanan Umum Belum optimalnya Pelayanan publik, a. Belum optimalnya pelayanan publik reformasi
b.Belum optimalnya tata kelola pemerintah berbasis elektronik birokrasi dan tata kelola Rendahnya riset dan inovasi daerah pemerintahan C. serta sinergitas ant21r
1. 9.Belum optimalnya Aspek Daya Saing Ekonomi Belum optimalnya
a.Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi pemerataan
b.Rendahnya PDRB per kapita pembangunan, sinergitas, Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik kerjasama daerah C. lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan dan konektivitas konektivitas antar-wilayah antar wilayah. 10 Belum optimalnya Aspek Daya Saing Ekonomi Belum optimalnya
a.Rendahnya PDRB per kapita pengembangan
b.Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah pariwisata C. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi
d.Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah
e.Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha f. Keterbatasan infrastruktur dasar dan infrastruktur publik lainnya yang layak untuk menjamin sinergitas dan
g.Rendahnya daya saing investasi 11 Rendahnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia
a.Belum optimalnya pembangunan sumberdaya manusia 164 Dari tabel 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh isu strategis memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ada atau merupakan akumulasi dari permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Nagekeo. Permasalahan yang ada merupakan kesenjangan antara harapan dan realisasi pembangunan di Kabupaten Nagekeo, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk melihat seberapa besar masalah tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik penting, mendasar dan mendesak untuk kemudian disimpulkan sebagai isu-isu strategis yang akan sangat menentukan tujuan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nagekeo dalam 20 tahun ke depan. 165 Rancangan Visi Daerah Kabupaten Nagekeo periode Tahun 20252045 adalah: "Nagekeo Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan Dengan Spirit To'o Jogho Waga Sama" Visi tersebut dibangun dengan spirit bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pembangunan adalah sebesar- besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia secara keseluruhan. Visi ini sejalan dengan Visi RPJPN Tahun 2025- 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dan Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 yaitu FLOBAMORATA Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Visi ini menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai pemerintah Kabupaten Nagekeo 2025-2045 yakni: Tangguh menggambarkan tentang mendeskripsikan nilai-nilai keteguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dengan bahu-membahu dan saling bergandeng tangan melalui semboyan "Too Jogho Waga Sama" dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Maju merepresentasikan terpenuhinya layanan dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial serta Penuntasan Kemiskinan dan Stunting, Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi daerah untuk menunjang daya saing daerah melalui Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Penunjang, Ketahanan Sosial Budaya, Ekonomi dan Ekologi, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif demi Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. 166 Berkelanjutan mengandung makna bahwa Berkelanjutan merupakan kondisi yang dicapai dengan adanya keselarasan an tara pembangunan lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan tata kelola pemerintahan sehingga mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dengan hidup berdampingan bersama lingkungan yang terus lestari. "Too Jogho Waga Sama" secara hermeneutika memiliki kesamaan arti dengan tradisi gotong royong sebagai Ekasila atau perasaan Pancasila. Ungkapan lokal Nagekeo di atas, santer diucapkan di kalangan mayarakat umum Nagekeo di mana saja berada. To'o Jogho Waga Sama melambangkan adanya persatuan dan kesatuan, kerja sama dan gotong-royong dan organisasi atau tata kelola yang baik. Semangat To'o Jogho Waga Sama menunjukan adanya semangat Kekeluargaan, Persaudaraan, Cinta Kasih yang tumbuh dalam hidup bermasyarakat. Tradisi To,o Jogho Waga Sama dihayati dalam kehidupan masyarakat Nagekeo pada umumnya yang diwariskan oleh para leluhur. To'o mengandung makna mengajak orang untuk bangkit berdiri, tapi sekaligus ajak untuk maju bergerak melangkah untuk selanjutnya duduk bersama dalam suatu tempat untuk berdialog/ musyawarah (Babho) terkait suatu rencana besar tentang budaya. Ajakan dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk oleh Ulu Eko (Kesepakatan kampung) secara adat budaya yang bertugas sebagai Wuku Ulu Enga Eko/Wuku Udu Enga Eko/Ku Ulu Enga Eko) Jogho memiliki arti bersama-sama. To'o jogho memiliki makna/arti ajakan "mari" kita bersama-sama. Selain itu, "Jogho" berarti berkumpul, berkerumun, untuk berbicara, berunding, namun selalu diikuti aktivitas bekerja bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan hingga tuntas To'o Jogho dalam visi RPJPD: Semua Perencanaan harus melibatkan semua orang dari berbagai kalangan. Waga memiliki arti memikul. Semua hal yang berat maupun ringan dipikul secara bersama-sama. Sama. Bersama-sama. Dalam konsep pembangunan waga dimaknai bahwa semua aspek Pembangunan dilakukan secara bersama-sama. Spirit memiliki arti semangat, Jiwa atau Roh. 4.1.1 Sasaran Visi Daerah Adapun Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 adalah:
1. 1.Pendapatan per kapita setara negara maju. 167
2. 2.Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. 3.Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat.
4. 4.Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. 5.Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Sedangkan sasaran Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 adalah: I. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju.
6. 2.Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
7. 3.Daya Saing Daerah yang meningkat.
8. 4.Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif.
9. 5.Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Ru mah Kaea (GRK) menuju net zero emission Dengan demikian, sasaran Visi RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 adalah: I. Peningkatan Pendapatan per kapita.
10. 2.Pengentasan kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
11. 3.Daya Saing Daerah yang meningkat.
12. 4.Peningkatan daya saing sumber daya manusia
13. 5.Penurunan emisi GRK menuju net zero emission 4.1.2 Indikator Sasaran Visi Daerah ahkbb ITabel 4. 1. Sasaran Visi Kabupaten Nage eo T un 2025-2045 VIS! SASARAN INDIKATOR BASELINE TARGET 2025 2045 Nagekeo Peningkatan PDRB per kapita (ribu 17,420- 107,79- Tangguh, Maju, Pendapatan per Rupiah) 17,970 122,77 dan kapita Berkelanjutan Kontribusi PDB Industri 6,68% 28,00% Dengan Spirit Pengolahan (%) To'o Jogho Waga Sama Pengentasan ingkat Kemiskinan (% 12,33 ),26- 1,98 kemiskinan dan ketimpangan Rasio gini (Indeks) 0,30 ),26 Daya saing Daerah lndeks Daya Saing 2,77 ,9 meningkat Daerah Peningkatan daya Indeks Pembangunan 7,07 76,52 saing sumber daya Manusia manusi Penurunan emisi Indeks Kualitas 71,64 77,84 GRK menuju net Lingkungan Hidup ero emission Sumber data olahan Bappelitbangda Nagekeo Tahun 2024. 168 4.2. Misi Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui kebijakan dan pembangunan yang adaptif. Perlu adanya transformasi dalam aspek pembangunan guna merespon tantangan, permasalahan, dan isu serta mewujudkan visi Kabupaten Nagekeo. Transformasi- transformasi tersebut dituangkan ke dalam strategi-strategi yang dapat dicapai, strategis, dan terukur. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan delapan Misi untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 yang dijabarkan sebagai berikut: Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas dan berdaa saing serta terlindungi hak Dasamya. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan layanan kesehatan yang berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinanan serta peningkatan perlindungan sosial yang adaptif melalui peningkatan caku pan J aminan sosial. Sumber Daya Manusia (human capital) merupakan persoalan yang sangat penting karena menjadi penentu dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Human Capital adalah kunci untuk menuntaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dimana investasi pada Human Capital adalah pondasi untuk kemakmuran dan kunci penggerak high-income growth. Kesehatan adalah faktor pen ting yang mem pengaruhi kuali tas modal man usia. Kekurangan gizi adalah salah satu masalah serius yang juga dapat menyebabkan stunting yang bisa merusak masa depan bangsa. Kualitas sumber daya manusia sering diindikasikan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang diharapkan semakin tinggi produktivitasnya dan semakin tinggi pendapatannya serta semakin besar peluangnya untuk tergolong tidak miskin. Keterkaitan seperti inilah yang sering dipakai untuk merancang program-program pembangunan suatu daerah atau negara dalam mengatasi masalah kemiskinan. Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang 169 berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki nilai-nilai etika terlebih pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan sumberdaya manusia yang berkarakter dan religius. Misi ini perlu ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non-formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai etika dan religius dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari Misi ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kesetaraan gender. Misi 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, berdaya saing dan ramah lingkungan. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang mengedepankan ide, kreativitas, pengetahuan dan teknologi sebagai faktor utama dalam produksi, dengan berbasis pada sektor sumberdaya ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud bertujuan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi produk ekonomi hijau dan ekonomi biru. Di dalam mata rantai hilirisasi tersebut, aktivitas budidaya pada bagian hulu dan pengolahan pada bagian tengah bermuara pada bagian hilir untuk menjangkau konsumen. Pariwisata merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi pada bagian hilir, karena memiliki keterkaitan ke belakang, dan depan, sambil mengantisipasi dampak ikutan (side effect) sehingga memberi dampak pelipatgandaan (multiplier effect) yang besar terhadap penciptaan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, yang pada ujungnya berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan pemerataan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Kabu paten N agekeo. Seluruh upaya pembangunan dalam mewujudkan ekonomi Nagekeo yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan akan dilakukan dengan tetap memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, 170 budaya dan lingkungan hidup secara bertanggungjawab dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya dimaksud demi kelangsungan hidup generasi kini dan masa mendatang. Misi 3. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, beriiitegrilas, inovatif dan adaptifterhadap perubahan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia (world class bureaucracy). Kondisi ini akan dicapai apabila dengan didukung oleh optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penerapan inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas manajemen ASN serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan akuntabilitas keuangan. Peningkatan kualitas pelayanan publik berpusat pada perubahan budaya dan perilaku birokrasi dari orientasi mengatur dan memerintah berubah menjadi orientasi melayani; dari pendekatan monolog berubah ke arah fleksibel, agile, kolaboratis dan dialogis; serta, dari ciri- ciri yang sloganistik menuju cara-cara kerja yang realistik-pragmatis. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan dengan menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat memberikan suatu implikasi bahwa informasi menjadi urgen dan penentu perubahan. Kondisi menguatnya teknologi informasi telah memberikan ruang hidup tersendiri bagi birokrasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Teknologi informasi telah menciptakan kehidupan dunia yang semakin tidak ada batasnya. Informasi yang cepat diterima akan menimbulkan pemaknaan atas informasi. Apabila suatu informasi berkenaan dengan pemerintahan dan pelaksanaan birokrasi disuatu pemerintahan daerah dinilai baik, maka akan memunculkan efek image yang baik terhadap pemerintahan tersebut. Kondisi seperti ini membawa implikasi lebih luas terkait dengan persepsi terhadap kualitas pemerintahan, stabilitas politik, dan aspek lainnya. Informasi positif yang diterima oleh masyarakat luar daerah tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi dunia usaha dan investor untuk menanamkan modal (investasi), ditambah lagi dengan jaminan rasa aman berusaha dan derajat kepercayaan masyarakat terhadap 171 pemerin tah. Terkait dengan kondisi seperti ini, maka birokrasi Kabupaten Nagekeo memiliki peluang untuk mendongkrak kinerja pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyerap harapan dan kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah dan murah. Pengetahuan yang tepat terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat, di satu sisi dapat memudahkan birokrasi untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang efektif dan di sisi lain se bagai faktor penggerak kemauan birokrasi untuk meningkatkan kompetensinya untuk mengelola potensi dengan cara - cara baru gun a meningkatkan daya saing daerah. Akhirnya, layanan pu blik yang profesional mengindikasikan telah terlembaganya sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, adil, terukur sesuai fungsi pemerintahan. Semua perubahan itu akan tercapai melalui sumber daya aparatur yang kompeten, berkarakter, professional dan sejahtera untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berin tegrasi, efektif dan terpercaya. Misi 4. Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi Stabilitas hukum yang adil dan nyaman akan mendukung terlaksananya demokrasi dan kestabilan ekonomi. Para pelaku ekonomi atau investor memerlukan kepastian Hukum ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas serta adanya aturan yang menjamin kenyamanan investasi. Pengelolaan stabilitas hukum di era keterbukaan ini diperlukan karena keinginan membangun demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi. Adapun salah satu upaya struktural yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menegakkan supremasi hukum. Misi 5. Mewujudkan pembangunan inklusif, berketahanan sosial budaya dan e.kologi Konsep pembangunan inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi dalam misi ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanju tan ialah pertahanan kualitas 172 hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan di masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Dampak buruk terhadap lingkungan hidup harus dihindari dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga di masa sekarang dan di masa mendatang. Misi 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Esensi pembangunan kewilayahan adalah mengembangkan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama berupa ekosistem (lingkungan dan ruang) dengan su bsistem ekonomi, sosial dan budaya dari satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang menghasilkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan (seimbang, harmonis dan optimal). Kabupaten Nagekeo memiliki subsistem lingkungan dan ruang (ekosistem) serta sub subsistem ekonomi, sosial dan budaya yang bervariasi, baik potensi maupun karakteristiknya. Pembangunan yang mengabaikan aspek kewilayahan, berpotensi menciptakan disparitas antar wilayah, sehingga tujuan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan sulit terwujud. Karena itu misi pembangunan ini hendak menegaskan bahwa, aspek kewilayahan di Kabupaten Nagekeo harus dibangun secara merata, didorong percepatannya, ditingkatkan dayasaingnya secara seimbang, harmonis dan optimal, sehingga masyarakat Nagekeo pada setiap wilayah berkesempatan terlibat dan menikmati hasil yang merata dan optimal dalam rangka meningkatkan kesej ah teraann ya. Misi 7. Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan 173 kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata bertujuan untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai meningkatkan aksesibilitas Kabu paten N agekeo. aktivitas sosial ekonomi serta ke wilayah-wilayah yang ada di Pengembangan Infrastruktur yang handal dan pemerataan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berbeda an tara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat Nagekeo. Misi 8. Mewujdkan Kesinambungan Pembangunan daerah. Kesinambungan pembangunan daerah mengandung makna proses dan hasil pembangunan dari satu tahap ke tahap berikutnya harus koheren, meningkat dan berkelanjutan. Karena itu pada tahap awal, pemanfaatan potensi dimiliki harus mampu mendorong percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Siklus percepatan pembangunan, peningkatan dayasaing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut berkelanjutan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Siklus kesinambungan pembangunan daerah tersebut, secara teknis harus didukung dengan keterpaduan dan kohensi dari sisi perencanaan pembangunan, pelaksanaan (tatakelola) pembangunan dan pembiayaan pembangunan. Keberadaan ketiga unsur teknis terbut perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Karena itu misi pembangunan ini hendak menegaskan bahwa, pencapaian kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat Nagekeo adalah hasil dari proses 174 pembangunan yang berkelanjutan terwujudnya koherensi perencanaan pembangunan yang adaptif serta pembangunan yang semakin baik yang did ukung dengan pembangunan, tatakelola kemampuan pembiayaan 4.3 Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kabupaten Nagekeo dengan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 Visi dan Misi RPJPD sebagaimana dijabarkan di atas selanjutnya diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJPN yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. Tabel 4. 2. Keselarasan Visi, Misi RPJPD dengan Visi, Misi RPJPN, RPJPD Provinsi NTT dan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 RPJPD Provinsi Nusa RPJPD Kabupaten Nagekeo NO RPJPN 20252045 Tenggara Timur Tahun 2025-2045 Tahun 20252045 VISI Negara Nusantara FLOBAMORATA Mandiri, Nagekeo Tangguh, Maju, dan Berdaulat, Maju dan Maju, dan Berkelanjutan Berkelanjutan Dengan Spirit Berkelanjutan guna Mewujudkan To'o Jogho Waga Sama Indonesia Emas 2045 SASARAN VISI 1 Pendapatan per Pendapatan per kapita Peningkatan Pendapatan per kapita setara negara terus meningkat sebagai kapita. maju kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju 2 Kemiskinan menuju Kemiskinan menuju 0% Pengentasan kemiskinan 0o/odan dan ketimpangan menuju 0% dan ketimpangan ketimpangan berkurang berkurang. berkurang 3 Kepemimpinan dan Daya Saing Daerah yang pengaruh di Dunia meningkat Daya Saing Daerah yang internasional meningkat. meningkat 4 Daya saing sumber Sumber daya manusia Peningkatan daya saing daya manusia yang berdaya saing tinggi, sumber daya manusia meningkat adaptif dan inovatif 5 Intensitas emisi Pembangunan yang Penurunan emisi GRK GRK menurun ramah lingkungan dan menuju net zero emission menuju net zero penurunan emisi GRK emsson menuju net zero emission 175 MISI 1 Transformasi Mewujudkan Sumber Mewujudkan sumber daya Sosial Daya Manusia NTT yang manusia yang tangguh, Berdaya Saing dan berkualitas dan berdaya Terlindungi Hak Dasarnya saing serta terlindungi hak dasarnya 2 Transformasi Membangun Ekonomi Mewujudkan kemandirian Ekonomi NTT yang maju dan ekonomi berbasis potensi berdaya saing berbasis unggulan daerah, berdaya ekonomi hijau dan saing dan ramah ekonomi biru lingkungan. 3 Transformasi Mengembangkan tata Mewujudkan tata Kelola Tata Kelola Kelola Pemerintahan yang Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif inovatif dan adaptif terhadap perubahan. 4 Supremasi Meningkatkan Meningkatkan Hukum, stabilitas supremasi hukum yang supremasi hukum yang dan ketangguhan menjamin keadilan, menjamin keadilan, diplomasi kepastian, stabilitas kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi ekonomi dan demokrasi 5 Ketahanan Sosial Mewujudkan Mewujudkan Budaya dan Pembangunan yang pembangunan inklusif, Ekologi inklusif dan berketahanan sosial berketahanan sosial budaya dan ekologi budaya dan ekologi 6 Mewujudkan Mewujudkan Mewujudkan Pembangunan Pembangunan pembangunan Kewilayahan yang Kewilayahan yang kewilayahan yang Merata dan merata dan berkeadilan merata dan berkeadilan Berkeadilan 7 Sarana dan Mewujudkan Mewujudkan Prasarana yang Pembangunan sarana Pembangunan sarana Berkualitas dan dan prasarana yang dan prasarana yang Ramah berkualitas dan ramah berkualitas dan ramah Lingkungan lingkungan lingkungan 8 Mewujudkan Mewujudkan Mewujudkan Kesinam bungan Kesinam bungan Kesinambungan Pem bangunan Pembangunan daerah Pembangunan daerah 176 BABV ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK Agar visi dan misi terse but dapat diimplemen tasikan dalam kerangka pembangunan 20 (dua puluh) tahun, maka perlu diuraikan berbagai arah kebijakan yang lebih teknis atas misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis, dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Namun demikian, urutan kerangka arah kebijakan yang disusun berikut dilandaskan pada kondisi optimis atas kondisi yang mungkin terjadi di masa depan yang terbagi dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Dengan demikian, maka tema pembangunan dapat berubah pada setiap periode mengiku ti kondisi lingkungan yang relevan dan masih dalam batasan tema pembangunan yang disusun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan 5 (lima) tahunan diarahkan penekanannya pada prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan, antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan 5 (lima) tahunan dibagi kedalam 4 (empat) tema besar pembangunan, meliputi Penguatan Fondasi Transformasi, Akselerasi Transformasi, Stabilitas dan Ekspansi, dan Penguatan Keberlanjutan Menuju Nagekeo Maju. 177 5.1 Arah Kebijakan Tabet 5. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Periode I Periode II Periode Ill Periode IV MIS /2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045
14. 1.Mewujudkan Pemenuhan Akselerasi Pemantapan Perwujudan sumberdaya Pelayanan Dasar pendidikan, partisipasi dan sumber daya manusia yang Kesehatan, pelayanan mutu manusia Nagekeo ' Pendidikan dan kesehatan untuk Pendidikan ang sejahtera berkualitas dan Perlindungan semua, dan berbasis 1an memiliki berdaya saing Sosial serta [perlindungan [teknologi, kualitas hidup serta terlindungi Penuntasan sosial, dalam mpemantapan baik, yang hak dasarnya. Kemiskinan dan upaya [pelayanan itunjukkan Stunting dengan [mempercepat Kesehatan dengan Satu Sistem pembangunan Juntuk semua, perwujudan Registrasi Sosial sumber daya serta sumber daya Ekonomi dan manusia yang perlindungansos manusia yang Perlindungan berkualitas, lial, untuk adaptif, berakhlak Sosial Adaptif percepatan penguatan daya mulia, Terintegrasi. [peningkatan saing sumber berbudaya,maju, kualitas hidup, daya manusia unggul, dan ldan agar semakin berdaya saing [kesejehateraan [produktif dan dengan [masyarakat. linovatif dalam pemenuhan rangka layanan pemantapan pendidikan kualitas hidup bermutu yang dan inklusif, kesejahteraan pelayanan masyarakat. kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosialyang berkeadilan. 178 Perwujudan reformasi birokrasi pemerintahan ang berintegrasi an adaptif terhadap perubahan. Perwujudan konomi Nagekeo ang berdaya samg inggi dan berkelanjutan sebagai penumpu angan dan industri asional, dengan erwujudan konomi hijau, perwujudan produksi dan ilirisasi sektor- sektor unggulan aerah, perwujudan konomi kreatif, educing erwujudan daya saing sumber daya anusia yang produktif, inovatif, anf,berbasis riset, novasi, dan igitalisasi. Pemantapan eformasi irokrasi emerintahan ang erintegrasi ovasi dan adaptif. Perluasan enerapan ekonomi hijau, emantapan roduksi dan risasi sektor- or unggulan erah, emantapan ekonomi kreatif, di dukung dengan emantapan daya saing sum.her daya manusia agar ebih produktif, inovatif, dan eatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi. sasi sektor- r unggulan erah, patan rmas1 krasi rintegrasi, novasi dan daptif terhadap rubahan. Percepatan nerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, selerasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan ang Berintegritas, inovatif dan daptif terhadap perubahan. Penguatan Pembangunan Fondasi serta ekosistem riset dan inovasi aerahyang mendukung [di dukung hilirisasi SDA dan dengan produktivitas lerasi tenaga kerja. tatan daya sumber manusia lebih uktif, atif, dan tif, berbasis 1novas1, . 5talisasi.
15. 3.Mewujudkan ta Kelola merintahan g akuntabel, rintegritas, vatif dan aptif terhadap rubahan.
16. 2.Mewujudkan Penguatan pembangunan fondasi rbasis potensi transformasi unggulan ·konomi melalui daerah, berdaya pengembangan saing dan rarnah kosistem kungan. konomi hijau an ekonomi biru
17. 4.Meningkatkan Memperkuat Memantapkan Nagekeo yang supremasi [landasan landasan erkeadilan, ukum yang supremasi hukum supremasi menjunjung enjamin [untuk keadilan mukum untuk [tinggi HAM, eadilan, [sebagai landasan eadilan sebagai berdemokrasi epastian, [transformasi. landasan substansial stabilitas ansformasi. a.man dan Mewujudkan Nagekeo yang an, damai dan sejahtera. ekonomi dan demokrasi. damai.
18. 5.Mewujudkan mbangunan klusif, rketahanan sosial budaya dan ekologi. Membangun ketahanan sosial budaya dan kologi sebagai Landasan dan modal dasar pembangunan. Memperkuat etahanan sosi udaya dan ekologi sebagai andasan untuk ndorong mbangunan sosial ekonomi Pemantapan etahanan sosi budaya dan ekologi sebagai andasan untuk endorong embangunan sosial ekonomi ang setara dan inklusif. Mewujudkan Masyarakat Nagekeo yang tangguh, berketahanan sosial budaya,dan berkelanjutan. 179 . Mewujudkan Pembangunan Percepatan mbangunan kewilayahan yang mbangunan kewilayahan merata ewilayahan ang merata dan [berkelanjutan ang merata, berkeadilan. Iselaras dengan rkelanjutan tata ruang sesuai selaras dengan karakteristik ltata ruang layah. [sesuai arakteristik wilayah. Penguatan embangunan ang merata, erkelanjutan sesuai potensi dan karakteristik wilayah. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, ramah lingkungan, tangguh dan berdaya saing. Mewujudkan [Menjamin esejahteraan [keberlanjutan asayarakat peningkatan ang merata dan[kesejahteraan berkeadilan. [masyarakat berbasis potensi aerah. Pemantapan embangunan sarana dan rasarana yang usif dan amah lingkungan tensi yang dimiliki. Mendorong percepatan pembangunan aerah dengan memanfaatkan potensi yang Penguatan sarana Mempercepat an prasarana menuhan ang inklusif dan ebutuhan ramah lingkungan. ana yang siframah ngan
19. 7.Mewujudkan mbangunan sarana dan rasarana yang rkualitas dan amah lingkungan.
20. 8.Mewujudkan esinambungan mbangunan daerah. 5.2Arah Kebijakan Transformasi Daerah Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nagekeo selama periode 20 (dua pulouh) tahun ke depan dibagi kedalam 4 (empat) tema besar pembangunan meliputi penguatan ekosistem transformasi, akselerasi transformasi, stabilitas dan ekspansi global dan yang terakhir adalah penguatan keberlanjutan. Arah kebijakan makro atau tema pembangunan tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi urutan pentahapan rincian arah kebijakan pada setiap misi yang telah disusun. Arah kebijakan yang lebih mikro dan disesuaikan dengan pemen uhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 180 Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi Daerah (RPJPD Kabupaten Nagekeo) RPJMD (2025-2045) TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN I II III IV Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup V V V V sehat. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung V V V V engan pemberian bantuan /insentif khusus tenaoa kesehatan. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat dan V V V V aminan pembiayaan kesehatan masyarakat. Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan V V V V akibat perubahan iklim, dan percepatan eliminasi penyakit menular. Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan V V V VDasar dan Rujukan Penuntasan stunting dan eliminasi malaria. V V V V Meningkatnya Pemenuhan SOM Kesehatan dan Kompetensi Sesuai V V V V Standar. TRANSFORMASI Pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang SOSIAL erbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, serta V V V V sarana prasarana penanganan limbah medis. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, eluarga, dan masyarakat. V V V V Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam GERMAS. V V V V Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun V V V V endidikan dasar dan pendidikan menengah). Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan untuk memastikan V V V V ulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi. Perluasan dan perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern, adapti V V - - Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan 0tensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, V V V V serta keterkaitan dengan DUDI. [ 181 (RPJPD Kabupaten Nagekeo) RPJMD (2025-2045) TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN I II III IV Penyediaan akses pendidikan, terutama untuk daerah masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, V V V V penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka. Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif V V V V Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi V V V V lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat V V V V sasaran. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan V V V V karakteristik wilayah Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktifmendukung perluasan cakupanjaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial V V V V daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. 182 (RPJPD Kabupaten Nagekeo) RPJMD (2025-2045) TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN I II III IV Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih V V V V cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, V V V V dan memiliki cakupan yang inklusif. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor daerah, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di V V V V kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan. Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas V V V V unggulan di kawasan perdesaan. TRANSFORMASI Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan V V V V EKONOMI sentra pemasaran di kawasan perkotaan. Pengembangan kawasan pariwisata untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta sebagai kawasan penyangga bagi V V V V kawasan pariwisata premium yang berfokus pada pemecahan konsentrasi dan perpaniangan lama tinggal wisatawan. Pengembangan kawasan pariwisata daerah berdasarkan Dokumen V V V V Roadmap pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Penerapan transportasi ramah lingkungan Electric Vehicle (EV). - - V V Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, V V V V kemudahan investasi, serta pertumbuhan industry pariwisata dan industri kreatif lainnya. Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khusus V V V V pada sentra-sentra ekonomi lokal. 183 (RPJPD Kabupaten Nagekeo) RPJMD (2025-2045) TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN I II III IV Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian V V V V regeneratif dengan pembentukan korporasi petani. Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan V V V V produktivitas dan nilai tambah (added value) tinggi yang berorientasi ekspor. Pelaksanaan afinnasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri. V V V V Pemanfaatan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan V V V V ekonomi kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium berkelas dunia atau ecotourism. Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta perkuatan V V V V keterkaitan desa-kota. Peningkatan peran sektor unggulan sebagai kawasan penyangga di V V V V kawasan pariwisata premium Labuan Bajo. Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SOM yang V V V V berkualitas dan berdaya saing. Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi V V V V yang berbasis kebutuhan pasar kerja. Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan V V V V pasar baik dalam dan luar negeri. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. V V V V Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan V V V V memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belaiar-mengaiar. 184 (RPJPD Kabupaten Nagekeo) RPJMD (2025-2045) TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN I II III IV Pemanfaatan TIK untuk memperluas jangkauan promosi dan V V V V pemasaran bagi pariwisata dan ekonomi kreatif. Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skala nasional hingga global, salah satunya dengan pemanfaatan e-commerce dan V V V V penguatan branding produk. Pengembangan produksi garam rakyat/garam industri untuk V V V V penopang perekonomian masyarakat Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi. V V V V Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif V V V V (terrnasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Pengembangan ekosistem beras Mbay V V V V Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. V V V V Peningkatan produktivitas BUMD. V V V V TRANSFORMASI Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di V V V V TATA KELOLA daerah untuk penguatan kerangka kebijakan Peningkatan partisipasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat dalam penguatan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. V V V V Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. V V V V Penguatan kapasitas aparatur daerah dan Iembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. V V V V Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE V V V V untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 185 (RPJPD Kabupaten Nagekeo) RPJMD (2025-2045) TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN I II III IV Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, V V V V penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan nerizinan berbasis Ai6ital. KEAMANAN Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manaiemen kineria dengan pemanfaatan teknologi informasi. V V V V DAE RAH TANGGUH, Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali V V V V DEMOKRASI keria sama vang telah dilakukansebelumnva. SUBSTANSIAL DAN Penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan V V V V STABILITAS ikan serta peningkatan kapasitas masyarakat. EKONOMI DAE RAH Penguatan Integritas Partai Politik. V V V V Peninokatan keseiahteraan masvarakat di kawasan sulit terianokau. V V V V Peninokatan keamanan untuk mensuranoi tin6lat kriminalitas lokal. V V V V Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PORO), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBu, peningkatan kualitas belanja daerah untuk V V V V mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Penguatan pengendalian inflasi daerah. V V V V Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. V V V V Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan V V V V agama. KET AHANAN SOSIAL Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga V V V V BUDAYA DAN adat dan hak ulayat masyarakat. EKOLOGI Peningkatan upaya pelestarian ad.at, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan V V V V destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal. 186 (RPJPD Kabupaten Nagekeo) RPJMD (2025-2045) TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN I II III IV Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam V V V V perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan. Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SOM unggul dan kompeten, serta V V V V modemisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regenerative sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi clan air. V V V V Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non- struktural di wilavah rawan bencana tinggi. V V V V Penguatan karakter dan iati diri banasa. V V V V Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti rainwater harvesting, V V V V diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan. Modernisasi irigasi. V V V V Perlindungan kawasan pantai dari risiko abrasi. V V V V Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan V V V V pulau-pulau kecil dari risiko abrasi. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. V V V V 187 (RPJPD Kabupaten Nagekeo) RPJMD (2025-2045) TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN I II III IV Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran. V V V V Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut. V V V V Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. V V V V Pelaksanaan kerja sama antar daerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan V V V V penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antar daerah. IMPLEMENT AS! Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk V V V V TRANSFORMASI mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata. Pemanfaatan ALKI III secara optimal untuk menghubungkan rantai V V V V pasok/nilai domestik dan global. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antar pulau untuk penumpang dan logistik serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal Ro Ro (Roll-On/ Roll-Off) V V V V angkutan barang untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda vans menianokau seluruh daerah. Pembangunan bandara dan yang terintegrasi dengan pengembangan /wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan V V V V seaplane untuk mendukuno pariwisata dan konektivitas daerah. Penyelesaian, pembangunan dan peningkatan jalan negara, jalan V V V V daerah dan jalan lingkungan. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan V V V V umum massal perkotaan di kota vans andal dan modern dalam Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat baoi kebutuhan air masvarakat sehari-hari. V V V V Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan V V V V hunian yang berketahanan bencana dan iklim. 188 (RPJPD Kabupaten Nagekeo) RPJMD (2025-2045) TRANSFORMASI ARAH KEBIJAKAN I II III IV Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, V V V V berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. Pengembangan pengetahuan clan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. V V V V Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses V V V V sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. Pelaksanaan penoawasan kualitas air minum. V V V V Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja V V V V baik clan optimal Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang did oleh penvediaan sarana dan prasarana rantai lavanan air V V V V Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak clari sumber dan seluruh sampah V V V V terangkut clan terolah di fasilitas pengolahan sa.mpah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat V V V V Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten. V V V V Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran V V V V Perkuatan pengendalian pemb an, melalui penerapan V V V V Penanganan permukiman kumuh melalui peugaran komprehensif, V V V V peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permuki.man kumuh. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan erumahan masvarakat untuk memperoleh hunian lavak. aman V V V V Peningkatan akses rumah layak huni clan terjangkau yang sesuai V V V V Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masvarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan. V V V V Pengembangan teknologi clan kualitas sumber daya konstruksi dalam V V V V rangka penegakan standar keandalan bangunan. 189 5.3 Sasaran Pokok Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan dengan terencana dan memiliki alat ukur keberhasilan. Dengan demikian proses pembangunan dapat terlaksana dengan terukur dan memiliki justifikasi capaian pembangunan yang kuat. Oleh karena hal terse but, maka pada perencanaan jangka panjang daerah perlu ditetapkan sasaran pokok pembangunan sebagai gambaran secara lebih rinci atas kondisi yang diharapkan dari setiap misi pembangunan. Setiap sasaran pokok yang ditetapkan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja sebagai parameter keberhasilan pencapaian kondisi yang diharapkan. Tabel 5. 3. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 Sasaran Arah Indikator Utama Target Pokok Pembangunan Pem bangunan Ket (17 IE) Baseline Target 2025 2045
21. 1.Kesehatan Mewujudkan 1 Usia Harapan Hidup 67,92 71,57 untuk ksesibilitas (UHH) (tahun) semua kesehatan vang 2 Kesehatan Ibu dan Anak: terjangkau la. Angka kematian ibu 0 0 untuk semua (per 100.000 6,37 1,37
b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (% 3 Penanganan Tuberkulosis: la. Cakupan penemuan 100 100 dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage} (o 100 100
b.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis {treatment success rate) (%) 4 Cakupan kepesertaan 96.59 100 jaminan kesehatan nasional (%) 190
1. 2.Mewujudkan 5 Hasil pembelajaran: Pendidikan akses Berkualitas Pendidikan
a.Persentase satuan yang Merata yang pendidikan yang berkualitas mencapai standar dan merata kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca 74,22 95,97 ii) Numerasi 67,98 91,98
b.Rata-rata lama sekolah 8.48 10,73 penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
c.Harapan lama sekolah 13,19 15,76 (tahun) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas 6 yang berkualifikasi 34,19 56,1 pendidikan tinggi (%) Persentase angkatan 7 kerja yang berpendidikan 18,03 35.11 tinggi umlah pencari kerja 8 terlatih yang bersertifikat 50 150 kompetensi Jumlah tenaga kerja yang 9 ditingkatkan 25 70 kompetensinya
1. 3.Mewujudkan Perlindungan perlindungan 10 Tingkat kemiskinan (%) 12,20 0,26 Sosial yang sosial yang Cakupan kepesertaan Adaptif adaptif 11 [jaminan sosial 63,00 79,50 ketenagakerjaan (%) Persentase penyandang 12 disabilitas bekerja di 10,00 45,00 ** sektor formal (%)
2. 4.lptek, Meningkatkan 13 Inovasi, Rasio PDRB Industri 1.70 11,1 **penguasaan dan lptek, Inovasi, Pengolahan (%) Produktivi dan 14 Pengembangan pariwisata tas Produktivitas Ekonomi Ekonomi a. Rasio PDRB Penyediaan 0.13 0,33 Akomodasi Makan dan Minum 191
b.Jumlah Tamu Wisatawan 197 1397 Mancanegara ( orang) Proporsi PDRB Ekonomi 15 Kreatif(%) 0,14 0,34 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD
a.Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 2,50 8,00 ** non pertanian (%)
b.Proporsi jumlah industri kecil dan 0,05 1,30 ** 16 menengah (%)
c.Rasio kewirausahaan 7,34 9,63 ** daerah (%)
d.Rasio volume usaha koperasi terhadap 1,32 3,40 ** PDRB (%) Kontribusi PADes dari 15- 17 5- 10 ** BUMDes (%) 25 18 Tingkat pengangguran 2,66 - 1,80- * terbuka (%) 3,60 2,93 Tingkat partisipasi 19 angkatan kerja 67,28 82,15 perempuan (%) 20 Tingkat penguasaan IPTEK
a.Indeks inovasi daerah 24,42 59,39 192
1. 5.Penerapan 21 Ekonomi Tingkat penerapan berkelanjutan Meningkatkan Ekonomi Berkelanjutan penerapan ekonomi la. Kontribusi sektor 52,00 82,00 berkelanjutan pertanian kehutanan, perikanan dan kelautan terhadap PDRB • Transformasi Mewujudkan 22 Tingkat pemanfaatan TIK Digital penggunaan la Indeks Pembangunan transformasi Teknologi Informasi 5,13 7,3 digital di dan Komunikasi semua bidang 2. Adopsi TIK 5,61 25,41
2. 7.Integrasi Mewujudkan 23 9,21 14,5 bi# Ekonomi integrasi Koefisien variasi harga Domestik ekonomi lantarwilayah dan Global omestik dan lobal 24 Pasar Produk 2,67 2,87 po 25 Pembentukan Modal 33,45 37,82 •• Tetap Bruto (% PDRB) 26 Ekspor Barang dan J asa 1,80 21,60 pl# (%PDRB)
3. 8.Perkotaan Meningkatkan 27 Kata dan Desa Maju, dan interkoneksi nklusif, dan Perdesaan antar la. Proporsi kontribusi 2,08 3,10 p sebagai Perkotaan dan PDRB wilayah Pusat Pedesaan b. Rumah tangga dengan 75,00 95,00 Pertumbu- Sebagai Pusat akses hunian layak, han Pertumbuhan terjangkau, dan Ekonomi Ekonomi Jc. Persentase Desa 1,03 10,00 (04
4. 9.Regulasi Mewujudkan 28 [Indeks Sistem Pemerintah 1,77 5,00 dan Tata regulasi dan [Berbasis Elektronik Kelola yang tatakelola yang Benntegntas berintegrasi 29 ndeks Pelayanan Pu blik 2,48 5,00 dan Adaptif dan adaptif 30 ndeks Efektifitas 1,54 4,00 Pengndalian Korupsi 31 Rasia Kemandirian APBD 5,16 6,50 32 Rasio Efektifitas PAD 71,38 89,50
5. 10.Hukum 33 Regulasi, Tata Kelola dan Berkeadilan, Meningkatkan Demokrasi Keamanan kepatuhan 8,00 16,00 Nasional hukum, la Persentase penegakan Tangguh, berkeadilan, peraturan daerah dan keamanan b Persentase Demokrasi asional tangguh keterwakilan Substansial lan demokrasi substansial perempuan pada lembaga legislatif 193
6. 11.Stabilitas Meningkatkan 34 Rasio Pajak Daerah 0,30 4.80 Ekonomi stabilitas terhadap PDRB(%) Makro ekonomi makro 35 Tingkat inflasi (%) 6.25 ** 3,40 36 Pendalaman/ intermediasi sektor keuangan
a.Total dana pihak 0,02 5,00 ** ketiga/PDRB (%)
b.Aset dana ** pensiun/PDRB (%) 2,00 4,00
c.Total Kredit terhadap 3,51 425 ** PDRB (%) 0,63 1,00 *
d.Presentase Sistem Keuangan Pelayanan 37 Indeks penyelenggaran 74,38 80,53 * Trantibum dan Ketentraman dan Perlindungan Ketertiban 12.Persatuan Masyarakat Umum dan Kesatuan Bangsa Melalui Penyeleng- garaan 4 Pilar 38 Persentase Pelayanan 100 100 Kebangsaan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran
1. 13.Meningkatkan 39 Tingkat kemaslahatan Beragama kemaslahatan beragama dan menjaga Maslahat beragama dan kebudayaan ** dan menjaga
a.Indeks Pembangunan Berkebuda- kebudayaan Kebudayaan (IPK) 51,09 62,36 yaan Maju 51,11 62,79
b.Indeks Kerukunan 86,00 95,15 ** Umat Beragama (IKUB) Meningkatkan 40 Tingkat Keluarga 74,11 94,47 ** keluarga yang berkualitas, gender
1. 14.Keluarga berkualitas, a. Indeks Pembangunan Berkualitas, kesetaraan Kualitas Keluarga Kesetaraan gender, dan b. Indeks Ketimpangan 0,66 0,17 ** Gender, dan masyrakat Gender Masyarakat inklusif (1KG) Inklusif 194
2. 15.Meningkatkan 41 0,465 0,628 # Lingkungan kualitas ndeks Pengelolaan Hidup lingkungan Keanekaragaman Hayati Berkualitas hidup Daerah 42 Kualitas lingkungan hidup la. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Daerah 71,64 77,84 b Rumah Tangga dengan akses sanitasi 97,01 100 • aman (%) � Pengelolaan Sampah
i.Timbulan sampah terolah di fasilitas 38,32 90,00 » pengolahan sampah (% ii. Proporsi rumah tangga(RT) dengan 30,00 100 layanan penuh [ pengumpulan sampah (%RT
1. 16.Meningkatkan 43 Ketahanan Energi, Air, Berketahanan ketahanan dan Pangan Energi, Air, energi dan terbaharukan, la. Ketahanan Energi Kemandirian kemandirian Pangan pangan dan i) Konsumsi Listrik per 375 785 bi# kesediaan air Kapita (Kwh) bersih ii) Intensitas energi 150 100 po primer (SBM / RP milyar)
b.Prevalensi 13,74 2,83 pi# ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence 44 Ketahanan air la. Kapasitas air baku [ (m3/detik) 5,00 8,15
b.Index Kualitas Air kc. Akses rumah tangga 56,67 59,13 perkotaan terhadap 86,60 100 ar sap mmum perpipaan (%) 195
1. 17.Resiliensi Mewujudkan 45 ndeks risiko bencana 120.64 91,47 terhadap resiliensi (!RB) Bencana terhadap dan bencana dan Perubahan perubahan Iklim iklim Sumber Data Bappelitbangda [Diolah). Data sementara Data sangat sementara 1.2 Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changers) Kabupaten Nagekeo Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 harus selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi ini, perlu memfokuskan perencanaan dan implementasi pembangunan terutama sektor- sektor yang strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan, maka sesuai arahan RPJPN Tahun 2025-2045 telah diupaya melalui strategis Transformasi Super Prioritas atau Game changer, yang dalam penerapan disesuaikan dengan kondisi daerah masing- masmg. Dengan melihat berbagai persoalan dan upaya mendukung visi Indonesia Emas strategis Transformasi Super Prioritas atau Game Changer Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045, sebagai berikut: Tabel 5. 4. Game Chanaers Kabupaten N aaekeo Tahun 2025-2045 Transformasi Game Changers Dasar
2. 1.Percepatan wajib Wajib belajar 13 tahun menjadi upay a untuk mendorong Transformasi Sosial belajar 13 tahun (1 peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tahun pra sekolah Indonesia. Wajib belajar 13 tahun berarti 1 tahun dan 6 tahun prasekolah atau PAUD dan 12 tahun di sekolah dasar Pendidikan Dasar dan menengah. dan pengembagan Sains, Teknologi, (SPM Enginering (Rekayasa), dan Matematika (STEM) Kabupaten/Kota)) menciptakan ekosistem yang mendukung novas, meningkatkan keterampilan, dan memotiv asi minat mas yarakat dalam STEM Dengan melibatkan lembaga pendidikan, pemenntah, industri, dan masyarakat umum, STEM berperan sebagai kekuatan pendorong untuk mencetak generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan 196 Transforrnasi Ekonomi 2 Investasi pelay anan primer, penuntasan stunting dan gizi buruk, serta eliminasi penyakit menular dan peny akit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan kusta)
3. 3.Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegritas
4. 4.Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri
5. 5.Industrialisasi hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta beronentasi ekspor
6. 6.Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau. Layanan kesehatan dasar yang merata dan memadal terus berlanjut. Kolaborasi dan integrasi antar sektor kesehatan terus diperkuat dengan harapan dapat mendekatkan sekaligus memperluas layanan kesehatan di seluruh pelosok dalam upaya penuntasan stunting dan gizi buruk, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan kusta). Mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, dengan penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif, adaptrf terhadap kondisi dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan sosial yang terintegrasi. Upaya untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan melalui Regsosek. Selanjutnya basis data tersebut dapat terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya dari level pusat hingga tingkat desa/kelurahan. llmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (lptekin) telah menjadi salah satu faktor utama mempercepat program pembangunan di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengelahuan dengan mendorong aktivitas- aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan agar akselerasi pembangunan dapat terjalin secara optimal. Kebijakan hilirisasi industri adalah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari nil ai tambah yang lebih tinggi (memproduksi produk jadi), bukan menjual bahan mentah (hasil sumber daya alam), yang berdampak pada meningkatkan kesejahteraan rakyal dengan meningkatkan nilai tambah dan menumbuhkan populasi industri, serta menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha Transisi energi berkeadilan merupakan proses transisi energi dari industri energi fosil yang ekstraktif menuju energi terbarukan yang berkelanjutan. Tentunya yang dimaksud dengan adil" adalah proses transisi energi yang inklusif, transparan, akuntabel, berintegritas dengan memanfaatkan potensi EBT seperti hidro, surya, angin, energi laut, bioenergi memerhatikan perkembangan sarana transportasi ramah lingkungan untuk menjaga kelestanan alam 197 7 Super platform untuk Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor percepatan strategis, baik di sektor pemerintahan, lay anan publik, transformasi digital bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan produksi talenta industri maupun pertanian yang didukung kesiapan digital. kebutuhan SDM, talenta digital serta berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan.
7. 8.Integrasi infrastruktur Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas dengan semangat membangun peradaban dan memberikan Kawasan dampak bagi pertumbuhan ekonomi serta manfaat bagi Pertumbuhan raky at, khususnya pada perekonomian daerah, nilai Ekonomi tambah industri, pendapatan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja 9 Pengembangan Mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui sektor pertanian ramah unggulan daerah yang ramah lingkungan untuk lingkungan yang mendukung sektor pariwisata Nagekeo dan super menjadi ciri khas dan pariwisata Labuan Baj0 keunggulan Kabupaten Nagekeo 10 Transformasi Transformasi manajemen ASN adal ah adanya pola kerja Tranformasi Tata manapemen ASN baru jabatan struktural dan fungsional yang saling Kelola dan pemberantasan mendukung dan pemanfaatan teknologi untuk korupsi mempercepat transformasi manaemen sekaligus meningkatkan produktivitas, monitoring dan evaluasi. dan menerapkan transformasi digital untuk mendukung pencegahan korupsi 11.Penguatan Mendorong penguatan integrilas partai politik sebagai integritas partai institusi politik yang memiliki peran penting dalam politik menghasilk an para pemimpin dan pejabat publik, baik di pusat maupun daerah 12 Reformasi Persoalan Fiskal Sementara itu, strategi kebijakan fiskal Supremasi Hukum, perencanaan dan jangka menengah dan panyang difokuskan pada Stabilitas dan fiskal: perencanaan penguatan kualitas sumber daya manusia (human Kepemimpinan dan pengendalian capital), mengakselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia pembangunan (physical capital) dan mendorong aktivitas ekonomi berbasis risiko; bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya penerapan aturan alam (natural capital), serta penguatan reformasi fiskal adaptif, kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reformasi APBD, reform) serta transformasi kelembagaan perencanaan fiskal
8. 13.Reformasi energi Potensi EBT akan dimanfaatkan semaksimal mungkin terbarukan. untuk mempercepat transisi energi
9. 14.Penguatan karakter Mewujudkan karakter kuat berdampingan dengan nilai- Ketahanan Sosial dan jati diri bangsa nilai baik dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan Budaya dan Ekologi bemegara Hanya dengan karakter yang kuat dan kompetensi yang 198 tinggilah jati diri bangsa menjadi kokoh, kolaborasi dan daya saing bangsa meningkat sehingga mampu menjawab berbagai tantangan
10. 15.Reformasi Reformasi pengelolaan sampah melalui pemanfaatan riset pengelolaan dan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan terintegrasi dari sampah terintegrasi hulu ke hilir menjadi salah satu solusi untuk mengatasi dari hulu ke hilir permasalahan sampah kedepan
11. 16.Ketahanan energ Kebutuhan pangan, energi dan air bahkan diperkirakan dan air serta semakin banyak ke depan, seiring dengan kemandirian pangan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan dengan pendekatan kemakmuran yang disertai dengan peningkatan terpadu FEW Nexus permintaan akan pangan, energI, dan air yang (food, energy, dibutuhkan untuk industrialisasi maupun memenuhi water) kebutuhan rumah tangga sehari-hari Sumber RPJPN Tahun 2025-2045 (disesuaiakan dengan kondisi daerah) Dalam rangka mendukung Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara dapat dicapai melalui:
12. 1.Arah Pengembangan Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah termuat dalam dokumen Roadmap Pariwisata Nagekeo, dengan menetapkan 5 zona kawasan pariwisata yakni Ring Of Mbay, Ring of Kotajogo Kinde, Ring Of Ebulobo, Ring of Lena, dan Ring of Koto. dari 5 zona ini terdapat 5 tujuan wisata super prioritas yakni Kola Mbay, Pantai Kotajogo, Kampung adat Pajoreja, Bukit doa lema dan pantai Mauwelu.
13. 2.Arah Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelau tan Pengembangan sektor perikanan dan kelautan difokuskan pada produksi dan olahan garam. Industri garam di Nagekeo sangat potensial, baik untuk Garam lndustri maupun garam konsumsi.
14. 3.Arah Pengembangan Sektor Pertanian Pertanian mempunyai peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, utarnanya pada upaya mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Pengembangan Pertanian dilakukan melalui upaya meningkatkan Produksi Pangan, Kebijakan Pengembangan Produksi, Peran Faktor Produksi (Lahan, Pupuk, Alsintan), dan Harga Jual Produk, Kelembagaan dan Permodalan Petani, serta Strategi Pengembangan Daya Saing, Nilai Tambah dan Ekspor-lmpor Komoditas Pertanian. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada produksi padi. 199
15. 4.Arah Pengembangan Sektor Perkebunan Pengembangan sektor perkebunan yakni peningkatan produksi vanili, kelapa, jambu mete, kopi, cengkeh, kemiri, pala dll. Kabupaten Nagekeo memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan komoditas sektor perkebunan. Sektor perkebunan memiliki kontribusi yang rendah terhadap PDRB Kabupaten Nagekeo. Pengembangan pembangunan perkebunan melalui modernisasi perkebunan, optimalisasi peningkatan produksi perkebunan, penguatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan dan penguatan profesionalisme SDM pekebun dan penyuluh.
16. 5.Arah Pengembangan Sektor Peternakan Pengembangan peternakan terus dituntut peran sertanya dalam perekonomian nasional maupun regional, melalui pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumber devisa melalui ekspor, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peran penting dan strategis ini sejalan dengan program revitalisasi yang menempatkan kembali arti petemakan secara proporsional antara lain untuk mendukung kecukupan, ketersediaan dan ketahanan pangan. Fokus pengembangan peternakan pada sektor hulu yakni pada sarana produksi peternakan seperti industri perbibitan, industri pakan temak dan lain sebagainya. Pada sektor budidaya menggunakan sapronak untuk menghasilkan komoditi peternakan primer seperti ternak potong, susu segar, dan telur segar. Sedangkan pada sektor hilir dengan mengolah komoditas peternakan primer menjadi produk-produk olahan yang siap guna (ready for used), siap saji (ready to cook), dan siap konsumsi (ready to eat) beserta perdagangannya meliputi usaha pemotongan ternak, pengolahan daging, industri pengolahan susu, industri pengolahan telur, industri pengolahan kulit, serta perdagangannya, dan lain-lain. Potensi ternak di Kabupaten Nagekeo yakni kerbau, sapi, babi, domba, dan unggas.
17. 6.Arah Pengembangan lndustri Pengolahan Pengembangan industri pengolahan difokuskan pada pengolahan hasil peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan. Kabupaten Nagekeo memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pertambahan nilai atas barang dari produksi sektor-sektor unggulan daerah. 200 Gambar 5. I. Game Changer Kabupaten Nagekeo KORIDOR EKONOMI BALI-NUSRA : SUPERHUB PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NUSANTARA m.mo ) UNGGAS, SAPI, DOMBA, DLL - '\ AIAM, IUDAYA, ) KRiYA, DLL GARAM rrA a 201
18. 6.2. Kaid ah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan pedoman pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2045. RPJPD Kabupaten Nagekeo 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Nagekeo. Perubahan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam:
19. 1.Penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
20. 2.RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo;
21. 3.Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
22. 4.Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
23. 5.Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
24. 6.Seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Nagekeo berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, arah 202 kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan Perubahan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025- 2045 sebagai berikut:
25. 1.Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Nagekeo, serta masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dengan sebaik- baiknya.
26. 2.Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
27. 3.Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045.
28. 4.Dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025- 2045 Badan Perencanaan Pengembangan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Nagekeo berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Kabupaten Nagekeo sesuai dengan periode berkenaan.
29. 5.Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Nagekeo, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagekeo untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan, serta pendanaan.
30. 6.Dalam pelaksanaannya, RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 20252045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo Tahun 2024-2043 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
31. 7.Hasil pelaksanaan pengawasan in tern oleh Pemerin tah Daerah Kabupaten Nagekeo terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
32. 8.Evaluasi Perubahan RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan atau bersamaan evaluasi RPJMD Kabupaten Nagekeo. 203 Keberhasilan pelaksanaan perubahan RPJPD Kabupaten Nagckco Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan dacrah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo. Oleh karena itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nagekeo 2045: "Nagekea Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan Dengan Spirit To'o Jogho Waga Sama" PENJABAT BUPATI NAGEKEO, TTD. DORIS ALEXANDER RIHI Salinan Sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupater Nagekeo, • MALO WEA SH 9 20050 1 1009 204 METADATA RPJPD KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025 - 2045 NAGEKEO TANGGUH, MAJU DAN BERKELANJUTAN DENGAN SPIRIT TO’O JOGHO WAGA SAMA • NAGEKEO, 2 e hearer0rs,G METADATA RPJPD 2025-2045 1.Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun) Nama Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun) Definisi Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Rumus Perhitungan Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack Interpretasi Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Sumber Data BPS Nagekeo https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/26/103/1/umur-harapan-hidup.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun UHH (Tahun) 2010 65,99 2011 66,00 2012 66,02 2013 66,04 2014 66,05 2015 66,25 2016 66,31 2017 66,36 2018 66,62 2019 67,03 2020 67,13 2021 67,25 2022 67,56 2023 67,91 2024 67,92 2025 67,92 2026 68,13 2027 68,34 2028 68,54 2029 68,73 2030 68,93 2031 69,11 2032 69,26 2033 69,42 2034 69,60 2035 69,78 2036 69,94 2037 70,13 2038 70,34 2039 70,52 2040 70,69 2041 70,86 2042 71,03 2043 71,21 2044 71,39 2045 71,57
33. 2.Kesehatan Ibu dan Anak 2a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Nama Indikator Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Definisi Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Rumus Perhitungan Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. AKI = (JKI/JLH) x 100.000 Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup Interpretasi Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:
34. 1.Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan.
35. 2.Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.
36. 3.Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
37. 4.Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.
38. 5.Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. Sumber Data BPS, Nagekeo Dalam Angka (Kematian Ibu Maternal) 2017-2024 Frekuensi Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan Hasil Proyeksi Tahun Angka Kematian Ibu 2016 4 2017 5 2018 4 2019 1 2020 4 2021 2 2022 2 2023 1 2024 0 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0 2029 0 2030 0 2031 0 2032 0 2033 0 2034 0 2035 0 2036 0 2037 0 2038 0 2039 0 2040 0 2041 0 2042 0 2043 0 2044 0 2045 0 2b. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) Nama Indikator Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%) Definisi Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.
a.Sangat pendek: Zscore < -3,0
b.Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0 Rumus Perhitungan Cara perhitungan (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). PAB(5)P stunting = JAB(5)P 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 JAB(5) X 100% Keterangan: PAB(5) P Stunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) JAB(5)P Stunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). PAB(5)SP Stunting = JAB (5)SP 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 JAB(5) X 100% Keterangan: PAB(5) SP Stunting :Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5) SP Stunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi Stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP Interpretasi Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:
1. 1.Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.
2. 2.Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
3. 3.Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak- anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.
4. 4.Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
5. 5.Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting. Sumber Data BPS NTT https://ntt.bps.go.id/indicator/30/1489/1/jumlah-balita-stunting-menurut- kabupaten-kota.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Prevalensi Stunting 2021 9,16 2022 8,42 2023 6,87 2024 6,62 2025 6,37 2026 6,12 2027 5,87 2028 5,62 2029 5,37 2030 5,12 2031 4,87 2032 4,62 2033 4,37 2034 4,12 2035 3,87 2036 3,62 2037 3,37 2038 3,12 2039 2,87 2040 2,62 2041 2,37 2042 2,12 2043 1,87 2044 1,62 2045 1,37
6. 3.Penanganan Tuberkulosis 3a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%) Nama Indikator Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%) Definisi Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu Rumus Perhitungan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. Interpretasi Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:
7. 1.Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.
8. 2.Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis. Sumber Data Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%) 2023 100 2024 100 2025 100 2026 100 2027 100 2028 100 2029 100 2030 100 2031 100 2032 100 2033 100 2034 100 2035 100 2036 100 2037 100 2038 100 2039 100 2040 100 2041 100 2042 100 2043 100 2044 100 2045 100 3b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%) Nama Indikator Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%) Definisi Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap Rumus Perhitungan Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Interpretasi Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Sumber Data Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%) 2023 100 2024 100 2025 100 2026 100 2027 100 2028 100 2029 100 2030 100 2031 100 2032 100 2033 100 2034 100 2035 100 2036 100 2037 100 2038 100 2039 100 2040 100 2041 100 2042 100 2043 100 2044 100 2045 100
9. 4.Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%) Nama Indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%) Definisi Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. Rumus Perhitungan Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. Persentase Cakupan Kepesertaan JKN= Jumlah Peserta JKN JUmlah Penduduk Indonesia X 100% Interpretasi Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:
10. 1.Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.
11. 2.Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
12. 3.Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalammendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
13. 4.Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian. Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan. Sumber Data BPJS Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%) 2023 95,20 2024 95,50 2025 96,59 2026 96,81 2027 97,01 2028 97,12 2029 97,37 2030 97,87 2031 98,11 2032 98,37 2033 98,62 2034 98,96 2035 99,08 2036 99,37 2037 99,64 2038 99,92 2039 100 2040 100 2041 100 2042 100 2043 100 2044 100 2045 100
14. 5.Hasil Pembelajaran 5a. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Nama Indikator Persentase Kecamatan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: (i) Literasi membaca (ii) Numerasi Definisi Jumlah kecamatan di kabupaten/kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kecamatan di kabupaten/kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:
15. 1.Perlu intervensi khusus
16. 2.Dasar
17. 3.Cakap
18. 4.Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Rumus Perhitungan %𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛. 𝑆𝐾𝑀 = ∑ 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛. 𝑆𝐾𝑀 𝑛 𝑖=1 𝑛 × 100% Keterangan: 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛. 𝑆𝐾𝑀 = Kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi 𝑛 = Jumlah Kecamatan Interpretasi Misal: Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 11,67%. Artinya, ada 11,67% kabupaten/kota di Indonesia atau sebanyak 60 kabupaten/kota yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”). Sumber Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Kemampuan Literasi (%) Kemampuan Numerasi (%) 2023 64,63 42,83 2024 74,12 66,78 2025 74,22 67,98 2026 74,37 69,18 2027 74,57 70,38 2028 74,82 71,58 2029 75,12 72,78 2030 75,47 73,98 2031 75,87 75,18 2032 76,32 76,38 2033 76,82 77,58 2034 77,37 78,78 2035 77,97 79,98 2036 78,62 81,18 2037 79,32 82,38 2038 80,07 83,58 2039 80,87 84,78 2040 81,72 85,98 2041 82,67 87,18 2042 84,57 88,38 2043 87,42 89,58 2044 91,22 90,78 2045 95,97 91,98 5b. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun) Nama Indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun) Definisi Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:
a.Tidak punya ijazah = 0 tahun;
b.SD = 6 tahun;
c.SMP = 9 tahun;
d.SMA = 12 tahun;
e.D1/D2 = 14 tahun;
f.D3 = 15 tahun;
g.D4 = 16 tahun;
h.S1 = 17 tahun;
i.S2 = 19 tahun;
j.S3 = 22 tahun. Konversi ijazah menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:
1. 1.Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
2. 2.Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;
3. 3.Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
4. 4.Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;
5. 5.Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 Rumus Perhitungan 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 15+ = 1 𝑃15+ ∑ 𝑥𝑖 𝑃15+ 𝑖=1 Keterangan: 𝑃15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas 𝑥𝑖 = Lama sekolah pendudukan ke-𝑖 Interpretasi Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX. Sumber Data BPS Nagekeo https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/26/104/1/rata-rata-lama-sekolah.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 2010 6,42 2011 6,51 2012 6,74 2013 6,98 2014 7,14 2015 7,33 2016 7,34 2017 7,52 2018 7,82 2019 7,83 2020 7,89 2021 7,90 2022 7,91 2023 8,14 2024 8,37 2025 8,48 2026 8,58 2027 8,67 2028 8,78 2029 8,88 2030 8,99 2031 9,10 2032 9,20 2033 9,34 2034 9,47 2035 9,60 2036 9,71 2037 9,81 2038 9,91 2039 10,03 2040 10,14 2041 10,26 2042 10,38 2043 10,50 2044 10,61 2045 10,73 5c. Harapan Lama Sekolah Nama Indikator Harapan Lama Sekolah Definisi Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Rumus Perhitungan 𝐻𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ = 𝐹𝐾 ∑ 𝐸𝑖 𝑡 𝑃 𝑖 𝑡 𝑛 𝑖=7 Keterangan: 𝐹𝐾 = Faktor koreksi pesantren 𝐸𝑖 𝑡 = Jumlah penduduk usia 𝑖 yang berkolah pada tahun 𝑃𝑖 𝑡 = Jumlah penduduk usia 𝑖 pada tahun 𝑡 𝑖 = Usia (7,8,…,𝑛) Interpretasi Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I. Sumber Data BPS Nagekeo https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/26/102/1/harapan-lama-sekolah.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Harapan Lama Sekolah (Tahun) 2010 10,54 2011 11,02 2012 11,09 2013 11,17 2014 11,39 2015 11,61 2016 11,98 2017 12,45 2018 12,46 2019 12,47 2020 12,48 2021 12,49 2022 12,51 2023 12,59 2024 13,08 2025 13,19 2026 13,33 2027 13,46 2028 13,56 2029 13,65 2030 13,73 2031 13,84 2032 13,99 2033 14,16 2034 14,32 2035 14,47 2036 14,60 2037 14,72 2038 14,81 2039 14,94 2040 15,07 2041 15,21 2042 15,35 2043 15,49 2044 15,63 2045 15,76
6. 6.Proporsi Penduduk yang Berumur 15 Tahun keatas yang Berpendidikan Menengah dan Tinggi Nama Indikator Proporsi Penduduk Yang Berumur 15 Tahun keatas yang Berpendidikan Menengah dan Tinggi Definisi Proporsi penduduk angkatan kerja adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di kabupaten tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan menengah mencakup: SMA SMK MA Jenjang Pendidikan Tinggi Mencakup: Diploma I-IV S1 S2 S2 Terapan S3 Rumus Perhitungan Proporsi penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpendidikan menengah dan tinggi = 𝐽𝑚𝑙ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 15 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑗𝑎𝑧𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑋 𝐽𝑚𝑙ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐵𝑒𝑟𝑢𝑠𝑖𝑎 15 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐾𝑒𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑋 Interpretasi • Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan menengah dan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Sumber Data BPS Provinsi NTT 1.https://ntt.bps.go.id/publication/2019/04/08/93ece8e255c6a9efaff2c500/keada an-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2018.html 2.https://ntt.bps.go.id/publication/2020/04/21/4f51a531487764c0079d35f4/kead aan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2019.html 3.https://ntt.bps.go.id/publication/2021/03/26/06576a9ff46e5c37c8bae956/kead aan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2020.html 4.https://ntt.bps.go.id/publication/2022/04/25/1d96ab33574fa41bfeed5221/kead aan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2021.html 5.https://ntt.bps.go.id/publication/2023/05/17/0c6659f59ced2d4d0080c1ad/kead aan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2022.html 6.https://ntt.bps.go.id/publication/2024/05/27/d03c3348a715d9a8f3c3f724/kead aan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2023.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Jumlah Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (Usia 15 Tahun Keatas) Jumlah Penduduk (Data Proyeksi) 15 Tahun Keatas Proporsi 2020 31914 115950 27,52 2021 26336 117880 22,34 2022 31382 119740 26,21 2023 40188 121620 33,04 2024 41159 123530 33,32 2025 42907 125510 34,19 2026 49849 127580 39,07 2027 51990 129700 40,08 2028 54351 131860 41,22 2029 57000 134050 42,52 2030 59310 136240 43,53 2031 61743 138400 44,61 2032 64270 140510 45,74 2033 66705 142530 46,80 2034 69244 144480 47,93 2035 71430 146230 48,85 2036 73925 148484 49,79 2037 76367 150600 50,71 2038 78805 152726 51,60 2039 81250 154845 52,47 2040 83703 156947 53,33 2041 86132 159032 54,16 2042 88566 161100 54,98 2043 91010 163158 55,78 2044 92356 165211 55,90 2045 93840 167262 56,10
7. 7.Persentase Angkatan Kerja yang Berpendidikan Tinggi Nama Indikator Persentase Angkatan Kerja yang Berpendidikan Tinggi Definisi Proporsi penduduk angkatan kerja adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh angkatan kerja sudah penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang Pendidikan Tinggi Mencakup: Diploma I-IV S1 S2 S2 Terapan S3 Rumus Perhitungan Proporsi penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpendidikan tinggi = 𝐽𝑚𝑙ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 15 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑗𝑎𝑧𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 Interpretasi • Positif • Tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Sumber Data BPS Provinsi NTT 1.https://ntt.bps.go.id/publication/2019/04/08/93ece8e255c6a9efaff2c500/keada an-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2018.html 2.https://ntt.bps.go.id/publication/2020/04/21/4f51a531487764c0079d35f4/kead aan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2019.html 3.https://ntt.bps.go.id/publication/2021/03/26/06576a9ff46e5c37c8bae956/kead aan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2020.html 4.https://ntt.bps.go.id/publication/2022/04/25/1d96ab33574fa41bfeed5221/kead aan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2021.html 5.https://ntt.bps.go.id/publication/2023/05/17/0c6659f59ced2d4d0080c1ad/kead aan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2022.html 6.https://ntt.bps.go.id/publication/2024/05/27/d03c3348a715d9a8f3c3f724/kead aan-angkatan-kerja-provinsi-nusa-tenggara-timur-2023.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun A.K PT Total AK Persentase Angkatan Kerja yang Berpendidikan Tinggi (%) 2018 8087 61798 13,09 2019 9796 65796 14,89 2020 10761 99477 10,82 2021 11005 71686 15,35 2022 12422 76862 16,16 2023 14396 93762 15,35 2024 16287 94692 17,20 2025 17150 95100 18,03 2026 18530 95836 19,34 2027 19320 96366 20,05 2028 20251 97026 20,87 2029 21470 97890 21,93 2030 21980 98382 22,34 2031 23773 99090 23,99 2032 24320 99749 24,38 2033 25285 100570 25,14 2034 26119 101970 25,61 2035 26810 102990 26,03 2036 28565 103709 27,54 2037 30418 104940 28,99 2038 31205 105960 29,45 2039 32980 107015 30,82 2040 33913 108580 31,23 2041 35827 109797 32,63 2042 37701 110908 33,99 2043 38520 112158 34,34 2044 39346 113459 34,68 2045 40280 114726 35,11
8. 8.Jumlah Pencari Kerja Terlatih yang Bersertifikat Kompetensi Nama Indikator Jumlah Pencari Kerja Terlatih yang Bersertifikat Kompetensi Definisi Jumlah Pencari kerja bersertifikat kompetensi adalah peserta pelatihan ketenagakerjaan yang mendapat sertifikat keahlian melalui program Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja dan Pendidikan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Rumus Perhitungan Hitung berapa banyak dari orang-orang ini yang memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui atau relevan dengan bidang pekerjaan yang diminati. Sertifikasi ini bisa berasal dari lembaga pendidikan, lembaga sertifikasi independen, atau badan-badan profesi yang relevan. Interpretasi Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari kerja memiliki ketrampilan/keahlian bersertifikat kompetensi Sumber Data BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas. Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Proporsi Pencari Kerja Terlatih yang Bersertifikat Kompetensi 2023 230 2024 262 2025 312 2026 366 2027 426 2028 494 2029 567 2030 646 2031 728 2032 815 2033 905 2034 997 2035 1094 2036 1195 2037 1296 2038 1410 2039 1535 2040 1664 2041 1801 2042 1943 2043 2088 2044 2236 2045 2386
9. 9.Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kompetensinya Nama Indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kompetensinya Definisi Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya atau mendapat pelatihan peningkatan kompetensi atau keahlian di bidang tertentu. Rumus Perhitungan Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan keahlian/ketrampilan untuk peningkatan kompetensi Interpretasi Penduduk usia kerja yang sedang bekerja yang ditingkatkan kompetensinya Sumber Data BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas. Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Proporsi Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kompetensinya 2023 36 2024 46 2025 71 2026 99 2027 131 2028 165 2029 202 2030 241 2031 283 2032 325 2033 367 2034 409 2035 451 2036 493 2037 535 2038 577 2039 619 2040 661 2041 703 2042 745 2043 787 2044 829 2045 899
10. 10.Tingkat Kemiskinan Nama Indikator Tingkat Kemiskinan Definisi Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Rumus Perhitungan 𝑃∝= 1 𝑛 ∑ [ 𝑧−𝑦𝑖 𝑧 ] ∝ 𝑞 𝑖=1 Dimana: ∝ = 0 𝑧 = Garis Kemiskinan 𝑦𝑖= Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (𝑖 = 1,2,3, … , 𝑞), 𝑦𝑖 < 𝑧 𝑞= Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 𝑛= Jumlah Penduduk Interpretasi Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional. Sumber Data BPS Nagekeo https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/23/99/1/garis-kemiskinan.html https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/23/97/1/jumlah-penduduk-miskin.html https://nagekeokab.bps.go.id/publication/2024/02/28/2b9dea2a8bfe12cebbc831f 9/kabupaten-nagekeo-dalam-angka-2024.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Banyaknya Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Jumlah Penduduk Kemiskinan (%) 2021 20990 162463 12,91 2022 19750 163745 12,05 2023 20470 166002 12,33 2024 20440 166309 12,29 2025 20438 183361 12,20 2026 17770 189010 10,52 2027 15060 194659 8,85 2028 12379 200308 7,22 2029 11451 205956 6,63 2030 10550 211605 6,06 2031 9690 217254 5,53 2032 8855 222903 5,02 2033 8070 228552 4,54 2034 7315 234200 4,08 2035 6562 239849 3,64 2036 5850 245498 3,22 2037 5165 251147 2,82 2038 4490 256796 2,44 2039 3859 262444 2,08 2040 3223 268093 1,73 2041 2611 273742 1,39 2042 2020 279391 1,07 2043 1445 285040 0,76 2044 889 290688 0,46 2045 510 296337 0,26
11. 11.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Nama Indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Definisi Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Rumus Perhitungan 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑚𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑎𝑘𝑒𝑟 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐵𝑃𝐽𝑆 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐵𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 × 100 Dimana: P𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun Interpretasi Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Sumber Data BPJS Ketenagakerjaan dan BPS Susenas Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 2023 61,01 2024 62,82 2025 63,00 2026 64,87 2027 65,25 2028 66,98 2029 67,55 2030 68,46 2031 69,97 2032 70,31 2033 71,72 2034 72,11 2035 73,66 2036 74,01 2037 75,84 2038 76,39 2039 76,90 2040 77,15 2041 77,50 2042 78,12 2043 78,73 2044 79,00 2045 79,50
12. 12.Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) Nama Indikator Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) Definisi Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat. Rumus Perhitungan % 𝑃𝐷𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐷𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ∑ 𝐴𝐾𝑃𝐷 × 100% Keterangan: 𝑃𝐷𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙= Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor 𝐴𝐾𝑃𝐷= Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas Interpretasi Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Sumber Data BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 2023 6,34 2024 8,59 2025 10,00 2026 11,97 2027 13,57 2028 15,41 2029 17,09 2030 18,88 2031 20,60 2032 22,36 2033 24,10 2034 25,85 2035 27,59 2036 29,34 2037 31,09 2038 32,83 2039 34,58 2040 36,32 2041 38,07 2042 39,82 2043 41,56 2044 43,31 2045 45,00
13. 13.Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) Nama Indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) Definisi Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. Rumus Perhitungan 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 × 100% Interpretasi Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus. Sumber Data https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/43/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga- yang-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun PDRB Industri Pengolahan (%) 2023 1,58 2024 1,62 2025 1,70 2026 2,81 2027 3,48 2028 3,82 2029 4,18 2030 4,76 2031 5,34 2032 5,92 2033 6,50 2034 6,88 2035 7,36 2036 7,74 2037 8,22 2038 8,90 2039 9,68 2040 9,96 2041 10,01 2042 10,40 2043 10,80 2044 10,99 2045 11,10 14a.PDRB Akomodasi Makan dan Minum Nama Indikator PDRB Akomodasi Makan dan Minum Definisi Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
14. 1.Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan
15. 2.Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Rumus Perhitungan 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑚 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 × 100% Interpretasi Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus. Sumber Data https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/43/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga- yang-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun PDRB Akmamin (%) 2023 0,12 2024 0,13 2025 0,13 2026 0,14 2027 0,15 2028 0,16 2029 0,17 2030 0,18 2031 0,19 2032 0,20 2033 0,21 2034 0,22 2035 0,23 2036 0,24 2037 0,25 2038 0,26 2039 0,27 2040 0,28 2041 0,29 2042 0,30 2043 0,31 2044 0,32 2045 0,33 14b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel) (Orang) Nama Indikator Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel) (Orang) Definisi Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel di daerah (kabupaten) tertentu Rumus Perhitungan 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑇𝑎𝑚𝑢 𝑊𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎 (𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 h𝑜𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h (kabupaten) 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢) Interpretasi Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Kabupaten) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Sumber Data https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/43/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga- yang-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara 2021 0 2022 17 2023 77 2024 137 2025 197 2026 257 2027 317 2028 377 2029 437 2030 497 2031 557 2032 617 2033 677 2034 737 2035 797 2036 857 2037 917 2038 977 2039 1037 2040 1097 2041 1157 2042 1217 2043 1277 2044 1337 2045 1397
16. 15.Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Nama Indikator Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Definisi PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk:
17. 1.Fesyen
18. 2.Kuliner
19. 3.Kriya
20. 4.Film, Animasi dan Video
21. 5.Pengembang Permainan
22. 6.Aplikasi
23. 7.Musik
24. 8.Seni Pertunjukan
25. 9.Fotografi
26. 10.Desain Komunikasi Visual
27. 11.Televisi dan Radio
28. 12.Seni Rupa
29. 13.Desain Produk
30. 14.Periklanan
31. 15.Penerbitan
32. 16.Arsitektur
33. 17.Desain Interior 11-------1 Rumus Perhitungan Proporsi Ekonomi Kreatif = ∑ 𝑃𝐷𝑅𝐵 1 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝐾𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝐷𝑅𝐵 × 100% Interpretasi Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi. Sumber Data https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/43/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga- yang-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) 2023 0,12 2024 0,13 2025 0,14 2026 0,15 2027 0,16 2028 0,17 2029 0,18 2030 0,19 2031 0,20 2032 0,21 2033 0,22 2034 0,23 2035 0,24 2036 0,25 2037 0,26 2038 0,27 2039 0,28 2040 0,29 2041 0,30 2042 0,31 2043 0,32 2044 0,33 2045 0,34 16a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%) Nama Indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%) Definisi Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Rumus Perhitungan 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑈𝐾𝑀 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑁𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 × 100% Interpretasi Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sumber Data Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%) 2023 2,28 2024 2,39 2025 2,50 2026 2,58 2027 2,71 2028 3,26 2029 3,97 2030 4,26 2031 4,49 2032 4,67 2033 5,19 2034 5,63 2035 5,95 2036 6,29 2037 6,49 2038 6,80 2039 7,27 2040 7,39 2041 7,55 2042 7,69 2043 7,76 2044 7,95 2045 8,00 16b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Nama Indikator Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Definisi Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Rumus Perhitungan 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝐼𝐾𝑀 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 Interpretasi Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sumber Data • Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik • Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah 2023 0,02 2024 0,05 2025 0,05 2026 0,08 2027 0,1 2028 0,11 2029 0,23 2030 0,35 2031 0,41 2032 0,48 2033 0,63 2034 0,79 2035 0,82 2036 0,99 2037 1 2038 1,03 2039 1,10 2040 1,13 2041 1,19 2042 1,24 2043 1,25 2044 1,27 2045 1,30 16c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) Nama Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah (%) Definisi Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Rumus Perhitungan 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑤𝑖𝑟𝑎𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑀 = 𝐵𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ × 100% Interpretasi Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Sumber Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik nagekeo Frekuensi Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus. Hasil Proyeksi Tahun Jumlah Buruh Total Angkatan Kerja Daerah Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 2021 3854 73975 5,21 2022 3925 71686 5,48 2023 6077 93762 6,48 2024 6842 99595 6,87 2025 8531 116256 7,34 2026 9604 125699 7,64 2027 11088 139954 7,92 2028 12298 151000 8,14 2029 13691 164186 8,34 2030 14962 175945 8,50 2031 16314 188656 8,65 2032 17612 200732 8,77 2033 18946 213231 8,89 2034 20256 225449 8,98 2035 21582 237854 9,07 2036 22897 250134 9,15 2037 24220 262497 9,23 2038 25537 274805 9,29 2039 26858 287150 9,35 2040 28177 299470 9,41 2041 29497 311806 9,46 2042 30816 324132 9,51 2043 32136 336465 9,55 2044 33456 348793 9,59 2045 34775 361124 9,63 16d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) Nama Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) Definisi Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah1. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihDEMOKRASI asilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Rumus Perhitungan 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝐾𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 terhadap PDRB = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝐾𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐴𝐷𝐻𝐵 × 100% Interpretasi Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Sumber Data • Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi, Kementerian Koperasi, dan UKM. • PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik. Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) 2023 1,18 2024 1,25 2025 1,32 2026 1,39 2027 1,45 2028 1,53 2029 1,67 2030 1,70 2031 1,88 2032 1,97 2033 2,08 2034 2,19 2035 2,27 2036 2,31 2037 2,49 2038 2,53 2039 2,78 2040 2,83 2041 2,97 2042 3,12 2043 3,25 2044 3,34 2045 3,40
34. 17.Kontribusi PADes dari BUMDes Nama Indikator Kontribusi PADes dari BUMDes Definisi Mengukur Kontribusi PADes dari Pendapatan BUMDes UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Rumus Perhitungan 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑈𝑀𝐷𝑒𝑠 = 𝑃𝐴𝐷𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐵𝑈𝑀𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑒 𝐾𝑎𝑏𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝐴𝑃𝐵𝐷𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 × 100% Interpretasi Bumdes sendiri merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Usaha ekonomi desa kolektif oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bumdes di mandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi, dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Sumber Data BPMDPPPA Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Kontribusi PADes dari BUMDes (%) 2023 8,17 2024 9,28 2025 10 2026 11,34 2027 12,64 2028 13,21 2029 14,78 2030 15,59 2031 16,95 2032 17,41 2033 18,63 2034 19,72 2035 20,31 2036 20,89 2037 21,43 2038 21,77 2039 22,09 2040 22,87 2041 23,55 2042 23,88 2043 24,65 2044 24,95 2045 25
35. 18.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Nama Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Definisi Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Rumus Perhitungan Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) 𝑇𝑃𝑇 = 𝑃𝑃 𝑃𝐴𝐾 × 100% PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang) Interpretasi Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut. Sumber Data Publikasi Nagekeo Dalam Angka 2019, 2020, 2021, 2022,2023,2024 Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun TPT (%) 2019 2,76 2020 3,09 2021 0,97 2022 2,97 2023 3,54 2024 3,48 2025 3,42 2026 3,36 2027 3,30 2028 3,24 2029 3,18 2030 3,12 2031 3,06 2032 3,00 2033 2,94 2034 2,88 2035 2,82 2036 2,76 2037 2,70 2038 2,64 2039 2,58 2040 2,52 2041 2,46 2042 2,40 2043 2,34 2044 2,28 2045 2,22
36. 19.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Nama Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Definisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Rumus Perhitungan Keterangan: 𝑇𝑃𝐴𝐾𝑝 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 𝑃𝐴𝐾𝑝 = Partisi 𝑇𝑃𝐴𝐾𝑝 = 𝑃𝐴𝐾𝑝 𝑃(15+𝑝) × 100% Interpretasi TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial. Sumber Data Publikasi Nagekeo Dalam Angka 2020, 2021, 2022,2023,2024 Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun A.K Perempuan Jumlah Perempuan Usia 15 Tahun Keatas Tingkat A.K Perempuan (%) 2019 27375 50801 53,89 2020 32635 59619 54,74 2021 32243 60749 53,08 2022 35123 62180 56,49 2023 41149 62180 66,18 2024 44535 66702 66,77 2025 46580 69233 67,28 2026 48615 71765 67,74 2027 50855 74297 68,45 2028 52835 76829 68,77 2029 54688 79361 68,91 2030 57057 81893 69,67 2031 59030 84425 69,92 2032 61300 86957 70,49 2033 64229 89489 71,77 2034 67158 92020 72,98 2035 69140 94552 73,12 2036 72028 97084 74,19 2037 74920 99616 75,21 2038 77812 102148 76,18 2039 80705 104680 77,10 2040 84661 107212 78,97 2041 87579 109744 79,80 2042 90685 112276 80,77 2043 93641 114808 81,56 2044 96009 117339 81,82 2045 98447 119871 82,15
37. 20.Indeks Novasi Daerah Nama Indikator Indeks Inovasi Daerah Definisi Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Maksud dalam kegiatan ini adalah mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam I penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Rumus Perhitungan Berdasarkan Publikasi Kemendagri terkait Indeks Inovasi Daerah Interpretasi Segala bentuk inovasi dalam penyelenggaran Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Adapun indikator-indikator yang mengkontribusi inovasi diantaranya mengkreasikan produk baru, mengkreasikan proses, pengembangan produk, perbaikan proses serta penambahan sentuhan kreatif dengan duplikasi dan pemaduan faktor produksi serta metode baru Sumber Data Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Indeks Inovasi Daerah 2023 22,92 2024 24,12 2025 24,42 2026 25,67 2027 27,09 2028 29,96 2029 30,47 2030 31,70 2031 33,08 2032 34,71 2033 36,19 2034 38,55 2035 41,80 2036 45,97 2037 48,05 2038 50,07 2039 51,03 2040 55,94 2041 56,80 2042 57,61 2043 58,39 I I 2044 58,83 2045 59,39 21a. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Nama Indikator Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Definisi Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) terhadap Total PDRB Kabupaten Rumus Perhitungan 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛, 𝐾𝑒ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛, 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛, 𝐾𝑒ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛, 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 × 100% Interpretasi Interpretasi kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam suatu kabupaten atau kota umumnya berfokus pada peran ekonomi dan sosial yang diberikan oleh sektor-sektor tersebut. Berikut adalah beberapa poin utama yang bisa diinterpretasi:
38. 1.Kontribusi Terhadap PDB Daerah Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sering kali menjadi penyumbang besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) di wilayah pedesaan atau daerah yang bergantung pada sumber daya alam. Analisis kontribusi ini dilakukan dengan membandingkan nilai tambah bruto (Gross Value Added) dari sektor-sektor ini terhadap total PDB daerah.
39. 2.Penyerapan Tenaga Kerja Sektor ini biasanya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, terutama di daerah pedesaan. Banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, atau perikanan. Melihat jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor ini membantu menggambarkan seberapa penting peranannya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat lokal.
40. 3.Potensi Ketahanan Pangan Pertanian, khususnya, memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Kabupaten atau kota yang kuat di sektor pertanian dapat lebih mudah ]=}]/ memastikan ketersediaan pangan bagi penduduknya, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor dari daerah lain.
41. 4.Dampak Terhadap Lingkungan Kehutanan dan perikanan seringkali berhubungan langsung dengan isu lingkungan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau pemanfaatan sumber daya laut yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga ekosistem dan kelangsungan jangka panjang sumber daya alam di daerah tersebut.
42. 5.Pendapatan Daerah Hasil dari sektor-sektor ini, seperti hasil pertanian (padi, kelapa sawit, kopi), kayu dari hutan, atau ikan dari perikanan, memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, baik melalui pajak atau retribusi dari aktivitas ekonomi. Daerah dengan hasil pertanian atau kehutanan yang melimpah dapat memiliki pendapatan yang cukup stabil dari ekspor atau perdagangan domestik.
43. 6.Peluang Industri Hilir Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bisa menjadi sumber bahan baku bagi industri hilir seperti pengolahan makanan, produk kayu, atau industri pengolahan hasil laut. Ini menciptakan nilai tambah ekonomi lebih tinggi melalui diversifikasi ekonomi dan lapangan kerja.
44. 7.Tantangan dan Risiko Sektor ini juga rentan terhadap risiko alam seperti perubahan iklim, bencana alam, dan degradasi lingkungan. Interpretasi kontribusinya sering kali mencakup analisis tentang bagaimana daerah dapat menghadapi tantangan-tantangan ini, termasuk adopsi teknologi dan kebijakan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dengan menganalisis aspek-aspek ini, pemerintah daerah bisa merumuskan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan potensi dari sektor-sektor tersebut sambil mengelola risiko dan tantangan yang ada. Sumber Data https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/42/2/pdrb-atas-dasar-harga-konstan- 2010-menurut-lapangan-usaha.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Pertanian, kehutanan, dan Perikanan Produk Domestik Regional Bruto PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) 2023 716553,00 1495101 47,93 2024 757236,87 1516072 49,95 2025 804906,87 1548026 52,00 2026 855224,61 1572658 54,38 2027 895568,48 1599120 56,00 2028 952623,35 1625582 58,60 2029 994218,22 1652045 60,18 2030 1052897,09 1678507 62,73 2031 1095843,96 1704969 64,27 2032 1156387,83 1731432 66,79 2033 1200231,70 1757894 68,28 2034 1262675,57 1784357 70,76 2035 1308019,44 1810819 72,23 2036 1372063,31 1837281 74,68 2037 1418507,18 1863744 76,11 2038 1484951,05 1890206 78,56 2039 1517664,36 1916668 79,18 2040 1568802,02 1943131 80,74 2041 1619939,67 1969593 82,25 2042 1671077,33 1996055 83,72 2043 1722214,98 2022518 85,15 2044 1773352,64 2048980 86,55 2045 1824490, 30 2075442 87,91 22a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nama Indikator Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Definisi Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk: I • Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu; • Mengukur kesenjangan digital antarwilayah; • Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia. Rumus Perhitungan Keterangan: Access: Subindeks akses dan infrastruktur TIK Use: Subindeks penggunaan T IK Skill: Subindeks keahlian TIK Indeks Pembangunan TIK = 0,4 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠 + 0,4 𝑈𝑠e + 0,2 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙 Interpretasi Skala pengukuran indeks pembangunan TIK berada pada rentang 0 – 10. Semakin tinggi nilai indeks menunjukan bahwa pembangunan TIK pada suatu wilayah semakin pesat, sebaliknya semakin rendah nilai indeks menunjukan pembangunan TIK di suatu wilayah relatif masih lambat Sumber Data https://nagekeokab.bps.go.id/indicator/52/42/2/pdrb-atas-dasar-harga-konstan- 2010-menurut-lapangan-usaha.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 2023 4,85 2024 5,02 2025 5,13 2026 5,29 2027 5,50 2028 5,78 2029 5,86 2030 5,94 2031 5,99 2032 6,12 2033 6,26 2034 6,38 2035 6,45 2036 6,51 2037 6,62 2038 6,73 2039 6,89 2040 6,98 2041 7,10 2042 7,19 2043 7,25 22044 7,28 2045 7,3 22b. Adopsi TIK Nama Indikator Adopsi TIK Definisi adopsi TIK mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah. TIK dapat mengurangi biaya transaksi serta mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. INDIKATOR 2022 INDIKATOR 2023 SUMBER
45. 1.Pengguna telepon seluler Pengguna telepon seluler BPS
46. 2.Jangkauan jaringan 4G Jangkauan jaringan 4G Kemenkominfo
47. 3.Pelanggan Internet Fixed-broadband Pelanggan Internet Fixed- broadband Kemenkominfo
48. 4.Pengguna Internet Pengguna Internet BPS Rumus Perhitungan Menggunakan Indikator:
49. 1.Pengguna Telepon Seluler
50. 2.Jangkauan Jaringan 4G
51. 3.Pelanggan Internet fixed-broadband
52. 4.Pengguna Internet Interpretasi Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif. Sumber Data Publikasi IDSD Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Adopsi TIK 2022 2,64 2023 3,63 2024 4,62 2025 5,61 2026 6,6 2027 7,59 2028 8,58 2029 9,57 2030 10,56 2031 11,55 2032 12,54 2033 13,53 2034 14,52 2035 15,51 2036 16,5 2037 17,49 2038 18,48 2039 19,47 2040 20,46 2041 21,45 2042 22,44 2043 23,43 2044 24,42 2045 25,41 23a. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Nama Indikator Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Definisi Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kecamatan di dalam satu Kabupaten. Rumus Perhitungan KVH (bapokting1) = (simpangan baku / rata-rata) antarkecamatan pada bapokting1 KVH antarwilayah = rata-rata KVH seluruh bapokting Formulasi Akhir: KVH antarwilayah = (KVH (barang 1) + KVH (barang2) + KVH (barang-n)) / jumlah bapokting Interpretasi Korelasi terhadap Biaya Logistik Nasional (%) Semakin rendah KVH antarwilayah di Tingkat Kabupaten/Kota menunjukan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara Kecamatan pada satu Kabupaten/Kota semakin konvergen. Hal ini menjadi salah satu dampak langsung dari perbaikan kinerja logistik di masing-masing Kabupaten/Kota. Sumber Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kecamatan. Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Koefisien Variasi Harga Antarwilayah (%) 2023 8,76 2024 9,03 2025 9,21 2026 9,75 2027 10,36 2028 10,61 2029 10,90 2030 11,32 2031 11,49 2032 11,75 2033 11,97 2034 12,35 2035 12,52 2036 12,79 2037 12,99 2038 13,05 2039 13,23 2040 13,54 2041 13,69 2042 13,98 2043 14,17 2044 14,32 2045 14,5 23b. Pasar Produk Nama Indikator Pasar Produk Definisi Pilar pasar produk menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya. Tidak dapat dimungkiri bahwa kelompok bermodal besar adalah kelompok yang dapat mendominasi pasar. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar. Rumus Perhitungan Indikator 2022 Indikator 2023 Sumber Data
53. 1.Tingkat dominasi pasar* Tingkat dominasi pasar* Kementian Perindustrian & BPS
54. 2.Persaingan Sektor Jasa Persaingan Sektor Jasa BPS *) Indikator hanya digunakan di level provinsi Interpretasi Keterbukaan pasar produk meningkatkan daya saing sektor bisnis di suatu daerah. Sumber Data Publikasi IDSD Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Pasar Produk 2023 2,63 2024 2,67 2025 2,67 2026 2,68 2027 2,69 2028 2,70 2029 2,71 2030 2,72 2031 2,73 2032 2,74 2033 2,75 2034 2,76 2035 2,77 2036 2,78 2037 2,79 2038 2,80 2039 2,81 2040 2,82 2041 2,83 2042 2,84 2043 2,85 2044 2,86 2045 2,87
55. 24.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Nama Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Definisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi. Rumus Perhitungan 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑀𝑇𝐵(%𝑃𝐷𝑅𝐵) = 𝑃𝑀𝑇𝐵 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐴𝐷𝐻𝐾 × 100% Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto= Total PMTB berdasarkan PDB Sisi PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Interpretasi PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Sumber Data https://nagekeokab.bps.go.id/publication/2024/04/30/3145430335846bcf3ecdf6 0c/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-nagekeo-menurut-pengeluaran- 2019-2023.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) (%) 2023 33,20 2024 33,33 2025 33,45 2026 33,52 2027 33,71 2028 33,86 2029 33,90 2030 34,01 2031 34,13 2032 34,43 2033 34,64 2034 34,98 2035 35,03 2036 35,29 2037 35,53 2038 35,75 2039 35,99 2040 36,08 2041 36,25 2042 36,74 2043 37,12 2044 37,65 2045 37,82
56. 25.Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) II Nama Indikator Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Definisi Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi. Rumus Perhitungan 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑠𝑎 (%𝑃𝐷𝑅𝐵) = 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑠𝑎 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝐴𝐷𝐻𝐾 × 100% Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Interpretasi Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global. Sumber Data https://nagekeokab.bps.go.id/publication/2024/04/30/3145430335846bcf3ecdf6 0c/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-nagekeo-menurut-pengeluaran- 2019-2023.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Ekspor PDRB ADHK PDRB Ekspor Barang dan Jasa (%) 2021 35.64 1371.27 2,60 2022 24.42 1378.04 1,77 2023 20.75 1406.75 1,48 2024 22.79 1450.12 1,57 2025 26,9 1495,1 1,80 2026 37,5 1539,01 2,44 2027 57,25 1583.18 3,62 2028 94,39 1627,36 5,80 2029 133,18 1671,53 7,97 2030 139,42 1715,71 8,13 2031 163,38 1759,88 9,28 2032 188,19 1804,06 10,43 2033 213,79 1848,23 11,57 2034 240,27 1892,41 12,70 2035 267,87 1936,58 13,83 2036 276,33 1980,76 13,95 2037 285,00 2024,93 14,07 2038 314,00 2069,11 15,18 2039 344,21 2113,28 16,29 2040 375,12 2157,46 17,39 2041 407,00 2201,63 18,49 2042 439,75 2245,81 19,58 2043 473,53 2289,98 20,68 2044 484,68 2334,16 20,76 2045 513,74 2378,33 21,60 26a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah terhadap Provinsi (%) Nama Indikator Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah terhadap Provinsi (%) Definisi Kontribusi PDRB Kabupaten adalah share PDRB Kabupaten terhadap PDB Provinsi. Rumus Perhitungan 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠 𝑃𝐷𝑅𝐵𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑃𝐷𝐵𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 × 100% Interpretasi Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah yang saat ini masih didominasi KBI. Sumber Data https://ntt.bps.go.id/indicator/156/1382/1/-seri-2010-distribusi-persentase- produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten- kota.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Persentase PDRB Nagekeo terhadap PDRB Provinsi (%) 2021 2,08 2022 2,11 2023 2,11 2024 2,10 2025 2,08 2026 2,19 2027 2,32 2028 2,39 2029 2,45 2030 2,51 2031 2,54 2032 2,57 2033 2,60 2034 2,64 2035 2,68 2036 2,72 2037 2,74 2038 2,79 2039 2,80 2040 2,85 2041 2,89 2042 2,90 2043 2,95 2044 2,99 2045 3,10 26b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%) Nama Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%) Definisi Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:
a.Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
b.Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:
1. 1.Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,
2. 2.Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2
3. 3.Memiliki akses air minum layak
4. 4.Memiliki akses sanitasi layak Rumus Perhitungan
5. 1.Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: 𝑃𝐻𝐿𝑇𝐵 = 𝐽𝑅𝑇𝐻𝐿𝑇𝐵 𝐽𝑅𝑇 × 100% • PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRTHLTB: Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRT: Jumlah rumah tangga
6. 2.Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). 𝑃𝐻𝐿𝑇𝐵(𝑝𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖) = 𝐽𝑅𝑇𝐻𝐿𝑇𝐵(𝑝𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖) 𝐽𝑅𝑇 × 100% • PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRTHLTB (proksi): Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRT: Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran. Interpretasi Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran. Sumber Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota) Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, dan Berkelanjutan (%) 2023 73,00 2024 72,00 2025 75,00 2026 76,00 2027 77,00 2028 78,00 2029 79,00 2030 80,00 2031 81,00 2032 82,00 2033 83,00 2034 84,00 2035 85,00 2036 86,00 2037 87,00 2038 88,00 2039 89,00 2040 90,00 2041 91,00 2042 92,00 2043 93,00 2044 94,00 2045 95,00 26c. Persentase Desa Mandiri Nama Indikator Persentase Desa Mandiri Definisi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Rumus Perhitungan %𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 × 100% Interpretasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, memberikan kerangka pemikiran tentang pencapaian sasaran pembangunan Desa, dimana penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian Desa, dengan mengukur ke aspek pemenuhan kebutuhan desa Sumber Data Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Persentase Desa Mandiri (%) 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0 2025 1,03 2026 1,85 2027 2,16 2028 2,45 2029 3,71 2030 3,97 2031 4,27 2032 5,48 2033 5,72 2034 6,95 2035 7,18 2036 7,40 2037 7,61 2038 7,82 2039 8,02 2040 8,22 2041 8,42 2042 8,61 2043 9,79 2044 9,97 2045 10
7. 27.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nama Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Definisi SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksananaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah derah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Rumus Perhitungan Ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Penetapan oleh PANRB dilakukan setiap Tahun Interpretasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. Terdapat enam domain dalam arsitektur SPBE, yaitu domain layanan SPBE, domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, domain infrastruktur SPBE, dan domain keamanan SPBE Sumber Data https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-umumkan- hasil-evaluasi-spbe-tahun-2023 Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Indeks SPBE 2022 1,03 2023 1,14 2025 1,77 2026 1,86 2027 1,99 2028 2,02 2029 2,25 2030 2,38 2031 2,51 2032 2,64 2033 2,93 2034 3,08 2035 3,13 2036 3,26 2037 3,59 2038 3,72 2039 3,85 2040 4,28 2041 4,41 2042 4,74 2043 4,87 2044 4,94 2045 5,00
8. 28.Indeks Pelayanan Publik Nama Indikator Indeks Pelayanan Publik Definisi Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Permenpan RB 29 tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan penghitungan Indeks Pelayanan Publik, Penilaian IPP dilakukan Oleh Kemenpan RB Rumus Perhitungan Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.
9. 1.Menentukan nilai untuk setiap indikator Nilai per indikator: ( 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐹01+𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐹02+𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐹03 3 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
10. 2.Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai per aspek: ∑ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
11. 3.Menentukan indeks Nilai indeks: ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘𝑛𝑥 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘𝑛 Interpretasi Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:
12. 1.Keadilan (Fairness);
13. 2.Partisipasi (Participation);
14. 3.Akuntabilitas (Accountability);
15. 4.Transparansi (Transparency);
16. 5.Berdayaguna (Useful);
17. 6.Aksesibilitas (Accessibility) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: Range Nilai Kategori Makna 0-1,00 F Gagal 1,01-1,50 E Sangat Buruk 1,51-2,00 D Buruk 2,01-2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 2,51-3,00 C Cukup 3,01-3,50 B- Baik (Dengan Catatan) 3,51-4,00 B Baik 4,01-4,50 A- Sangat Baik 4,51-5,00 A Pelayanan Prima Sumber Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Indeks Pelayanan Publik 2022 2,02 2023 2,24 2025 2,48 2026 2,65 2027 2,80 2028 2,94 2029 3.10 2030 3,25 2031 3,40 2032 3,55 2033 3,69 2034 3,84 2035 3,99 2036 4,07 2037 4,19 2038 4,29 2039 4,41 2040 4,51 2041 4,62 2042 4,73 2043 4,84 2044 4,94 2045 5,00
18. 29.Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Nama Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Definisi Dalam Penilaian SPIP, selain menghasilkan Nilai maturitas SPIP juga menghasilkan Nilai Manajen Resiko Indeks (MRI), Level Kapabiltas APIP dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Rumus Perhitungan Corruption Perception Index (CPI) oleh Transparency International menggunakan pendekatan agregasi berbagai sumber yang menilai persepsi korupsi di sektor publik dari berbagai lembaga internasional. Skala dan Interpretasi: Indeks biasanya dinyatakan dalam skala tertentu, misalnya dari 0 hingga 100, atau -2.5 hingga 2.5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pengendalian korupsi yang lebih baik. Interpretasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yaitu pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi. Sumber Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi 2022 1,09 2023 1,31 2025 1,54 2026 1,65 2027 1,73 2028 1,86 2029 1,96 2030 2,10 2031 2,23 2032 2,37 2033 2,50 2034 2,63 2035 2,77 2036 2,90 2037 3,04 2038 3,17 2039 3,30 2040 3,44 2041 3,57 2042 3,71 2043 3,84 2044 3,97 2045 4,00
19. 30.Rasio Kemandirian APBD Nama Indikator Rasio Kemandirian APBD Definisi Indikator yang mengukur sejauh mana suatu daerah mampu membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dengan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa bergantung pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Rumus Perhitungan Rasio Kemandirian APBD = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ Interpretasi Interpretasi Rasio Kemandirian APBD: • Tinggi: Menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian finansial yang baik, dengan sebagian besar pendapatan berasal dari PAD. • Rendah: Menandakan bahwa daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat (seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, atau Dana Bagi Hasil). Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin kuat kemampuan daerah untuk mengelola keuangan sendiri, dan ini sering kali berkaitan dengan tingkat otonomi dan kesejahteraan ekonomi di daerah tersebut. Sumber Data Laporan APBD Daerah Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Rasio Kemandirian APBD 2022 5,07 2023 5,10 2025 5,16 2026 5,25 2027 5,31 2028 5,37 2029 5,44 2030 5,51 2031 5,57 2032 5,64 2033 5,71 2034 5,77 2035 5,84 2036 5,91 2037 5,98 2038 6,04 2039 6,11 2040 6,18 2041 6,24 2042 6,31 2043 6,38 2044 6,44 2045 6,50
20. 31.Rasio Efektivitas PAD Nama Indikator Rasio Efektivitas PAD Definisi ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu daerah mampu merealisasikan target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengumpulkan PAD dari berbagai sumber yang sah. Rumus Perhitungan Rasio Efektivitas PAD = 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 × 100% Ket: PAD yang Diperoleh: Total pendapatan asli daerah yang berhasil dikumpulkan dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). Potensi PAD: Perkiraan total potensi pendapatan asli daerah yang dapat diperoleh dari semua sumber yang ada, termasuk pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya. Interpretasi ➢ >100%: Efektivitas tinggi, artinya realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan. ➢ 100%: Efektivitas optimal, artinya realisasi PAD sama dengan target. ➢ < 100%: Efektivitas rendah, artinya realisasi PAD tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sumber Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Rasio Efektivitas PAD (%) 2022 69,89 2023 70,93 2025 71,38 2026 72,71 2027 73,80 2028 74,77 2029 75,76 2030 76,97 2031 77,92 2032 78,91 2033 79,80 2034 80,00 2035 81,20 2036 82,00 2037 82,89 2038 83,55 2039 84,57 2040 85,33 2041 86,67 2042 87,71 2043 88,77 2044 89.10 2045 89,50
21. 32.Presentase Penegakan Peraturan Daerah Nama Indikator Presentase Penegakan Peraturan Daerah Definisi Merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Rumus Perhitungan Persentase Penegakan Peraturan Daerah = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐴 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐴 × 100% Interpretasi Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 255 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sumber Data Laporan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Presentase Penegakan Peraturan Daerah (%) 2022 7,20 2023 7,67 2025 8,00 2026 8,90 2027 9,30 2028 9,75 2029 10,33 2030 10,88 2031 11,37 2032 11,92 2033 12,40 2034 12,96 2035 13,18 2036 13,59 2037 13,91 2038 14,14 2039 14,56 2040 14,85 2041 15,23 2042 15,49 2043 15,76 2044 15,90 2045 16,00
22. 33.Persentase Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif % Nama Indikator Persentase Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif % Definisi Persentase perempuan anggota DPRD kabupaten/ kota terhadap keseluruhan anggota DPRD kabupaten/kota. Rumus Perhitungan 𝑃𝐾𝑃𝐷𝐾 = 𝐽𝑃𝐷𝐾 𝐽𝑆𝐷𝐾 × 100% Keterangan: P KPD : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat JPD : Jumlah perempuan anggota DPR JSD :• Jumlah seluruh anggota DPR P KPDK : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat • Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota JPDK : Jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten/Kota JSDK : Jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota Interpretasi Salah satu indikator pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia Untuk mengetahui perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik. Sumber Data Sekretariat Daerah Kabupaten Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Jumlah Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Jumlah Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Persentase Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif (%) 2019 0 25 0% 2020 0 25 0% 2021 0 25 0% 2022 0 25 0% 2023 0 25 0% 2024 2 25 0% 2025 2 25 8% 2026 2 25 8% 2027 2 25 8% 2028 2 25 8% 2029 2 25 8% 2030 3 25 16% 2031 3 25 16% 2032 3 25 16% 2033 3 25 16% 2034 3 25 16% 2035 4 25 24% 2036 4 25 24% 2037 4 25 24% 2038 4 25 24% 2039 4 25 24% 2040 5 25 32% 2041 5 25 32% 2042 5 25 32% 2043 5 25 32% 2044 5 25 32% 2045 6 25 40%
23. 34.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) Nama Indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) Definisi Indikator yang menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap keseluruhan ekonomi suatu daerah. Rasio ini mengukur sejauh mana penerimaan pajak daerah berperan dalam membiayai aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Rumus Perhitungan 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑃𝐷𝑅𝐵 = 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 × 100% Interpretasi Rasio Tinggi: Menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah relatif besar terhadap ukuran ekonomi daerah (PDRB). Hal ini bisa mengindikasikan basis pajak yang kuat atau struktur pajak yang efisien. Rasio Rendah: Mengindikasikan kontribusi pajak daerah yang rendah terhadap perekonomian, yang mungkin disebabkan oleh rendahnya kapasitas pemungutan pajak, tingginya sektor informal, atau ketergantungan yang lebih besar pada sumber pendapatan non-pajak. Sumber Data Laporan APBD Pemerintah Daerah Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 2023 0,11 2024 0,20 2025 0,30 2026 0,49 2027 0,78 2028 1,09 2029 1,18 2030 1,47 2031 1,71 2032 1,92 2033 2,13 2034 2,39 2035 2,60 2036 2,83 2037 3,06 2038 3,29 2039 3,51 2040 3,75 2041 3,97 2042 4,20 2043 4,43 2044 4,66 2045 4,80
24. 35.Tingkat Inflasi (%) Nama Indikator Tingkat Inflasi (%) Definisi Inflasi atau deflasi, adalah dinamika perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi/deflasi pada dasarnya merupakan persentase perbandingan IHK pada periode tertentu dengan IHK pada periode sebelumnya. Persentase positif yang artinya terjadi kenaikan indeks dibandingkan bulan sebelumnya disebut inflasi, sedangkan persentase negatif atau terjadi penurunan indeks disebut deflasi. Rumus Perhitungan
25. 1.Menghitung Inflasi 𝐼𝑛 = 𝐼𝐻𝐾𝑛 − 𝐼𝐻𝐾(𝑛−1) 𝐼𝐻𝐾(𝑛−1) × 100% Keterangan: 𝐼𝑛 = Inflasi periode ke-n 𝐼𝐻𝐾𝑛 = Indeks Harga Konsumen Periode ke-n 𝐼𝐻𝐾(𝑛−1) =• Indeks Harga Konsumen Periode ke-(n-1)
26. 2.Menghitung Inflasi Metode Tahun Kalender atau “Point to Point” 𝐼𝑝𝑡𝑝 = 𝐼𝐻𝐾𝑛 − 𝐼𝐻𝐾𝐷𝑒𝑠(𝑡−1) 𝐼𝐻𝐾𝐷𝑒𝑠(𝑡−1) × 100% Dimana : 𝐼𝑝𝑡𝑝 = Inflasi point to point periode ke-n 𝐼𝐻𝐾𝑛 = Indeks Harga Konsumen Periode ke-n 𝐼𝐻𝐾𝐷𝑒𝑠(𝑛−1) =• Indeks Harga Konsumen Bulan Desember tahun ke-(t-1)
27. 3.Menghitung Inflasi Metode Year on Year 𝐼𝑦𝑜𝑦 = 𝐼𝐻𝐾𝑛𝑡 − 𝐼𝐻𝐾𝑛(𝑡−1) 𝐼𝐻𝐾𝑛(𝑡−1) × 100% Dimana : 𝐼𝑦𝑜𝑦 = Inflasi year on year periode ke-n 𝐼𝐻𝐾𝑛 = Indeks Harga Konsumen Periode ke-n Tahun ke-t 𝐼𝐻𝐾𝐷𝑒𝑠(𝑛−1) =• Indeks Harga Konsumen Periode ke-n tahun ke-(t-1) Interpretasi Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga erat kaitannya dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, asumsi APBN dan sebagainya. Indeks Harga Konsumen adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perkembangan harga dari sejumlah barang dan jasa (paket komoditas) yang dibayar oleh konsumen/rumah tangga, khususnya konsumen di perkotaan. IHK hanya mengukur perubahan harga dan bukan tingkat harga. Indeks Harga Konsumen menunjukkan tingkat perubahan relatif dan sebagai indikator dari tingkat harga barang-barang pada waktu tertentu dibanding tingkat harga barang- barang tersebut pada tahun dasar. Selain digunakan untuk melihat perkembangan harga (inflasi/deflasi), Indeks Harga Konsumen juga sering digunakan sebagai proxi Indeks Biaya Hidup (IBH) atau sebagai indikator untuk mengukur besarnya perubahan biaya hidup. Sumber Data https://ntt.bps.go.id/publication/2024/06/07/78c616f51f82362a5cc5d1fe/indeks- harga-konsumen-dan-inflasi-kota-maumere-2023.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Inflasi Tahunan (%) 2021 1,84 2022 2,24 2023 0,55 2024 6,25 2025 6,25 2026 6,20 2027 6,00 2028 5,90 2029 5,84 2030 5,68 2031 5,48 2032 5,36 2033 5,25 2034 5,14 2035 4,96 2036 4,83 2037 4,70 2038 4,68 2039 4,56 2040 4,24 2041 4,10 2042 3,97 2043 3,75 2044 3,53 2045 3,40 36a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) Nama Indikator Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) Definisi Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. Rumus Perhitungan 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎/𝑃𝐷𝑅𝐵(%) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑃𝐷𝑅𝐵 × 100% Keterangan: Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) Interpretasi Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Sumber Data Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS) Frekuensi Dana Pihak Ketiga = Bulanan PDRB = Triwulan Hasil Proyeksi Tahun Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) 2023 0,009 2024 0,01 2025 0,02 2026 0,29 2027 0,48 2028 0,69 2029 1,05 2030 1,24 2031 1,49 2032 1,77 2033 2,03 2034 2,26 2035 2,53 2036 2,78 2037 3,03 2038 3,29 2039 3,55 2040 3,80 2041 4,05 2042 4,31 2043 4,56 2044 4,82 2045 5,00 36b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) Nama Indikator Aset Dana Pensiun/PDRB (%) Definisi Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari:
a.iuran pemberi kerja;
b.iuran peserta;
c.hasil pengelolaan aset;
d.pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau
e.pengalihan dana awal pemberi kerja. Yang mana jumlah aset dana pensiun dihitung berdasarkan provinsi. Dari sisi penghitungan, aset dana pensiun per provinsi Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang terdapat dalam suatu provinsi. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di suatu provinsi pada suatu waktu tertentu. Rumus Perhitungan 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖/𝑃𝐷𝑅𝐵(%) = 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑃𝐷𝑅𝐵 × 100% Keterangan: Aset Dana Pensiun Pihak Ketiga (DPK) = Terdiri dari Total Aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang tersedia dalam Provinsi tersebut. PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) Interpretasi Aset Dana Pensiun per Provinsi/PDRB (%) menggambarkan rasio besaran total aset dana pensiun suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut. Peningkatan aset dana pensiun per provinsi/PDRB di suatu provinsi menunjukkan peningkatan pendalaman sektor keuangan di provinsi tersebut. Sumber Data Aset Dana Pensiun per Provinsi = Otoritas Jasa Keuangan PDRB = Badan Pusat Statistik Frekuensi Aset Dana Pensiun per Provinsi = Bulanan PDRB = Triwulanan Hasil Proyeksi Tahun Aset Dana Pensiun/PDRB (%) 2023 1,80 2024 1,90 2025 2,00 2026 2,10 2027 2,20 2028 2.30 2029 2,40 2030 2,50 2031 2,60 2032 2,70 2033 2,80 2034 2,90 2035 3,00 2036 3,10 2037 3,20 2038 3,30 2039 3,40 2040 3,50 2041 3.60 2042 3,70 2043 3,80 2044 3,90 2045 4,00 36c. Total Kredit/PDRB (%) Nama Indikator Total Kredit/PDRB (%) Definisi Total Kredit per Kabupaten adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup Kabupaten. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun Rumus Perhitungan 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡/𝑃𝐷𝑅𝐵(%) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑃𝐷𝑅𝐵 × 100% Ket: • Total Kredit: Total pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan (bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya) di wilayah tersebut dalam suatu periode (biasanya dalam satu tahun). • PDRB: Nilai total output atau produksi barang dan jasa di suatu wilayah (kabupaten, provinsi, atau kota) dalam suatu periode (biasanya tahunan). Interpretasi 1. Tingkat Akses terhadap Kredit • Rasio Tinggi: o Menunjukkan bahwa proporsi kredit yang beredar cukup besar dibandingkan dengan PDRB. o Menandakan akses tinggi terhadap kredit, yang dapat mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. • Rasio Rendah: o Mengindikasikan bahwa total kredit lebih kecil dibandingkan dengan PDRB. o Mungkin mencerminkan akses terbatas terhadap kredit, yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.
1. 2.Kesehatan Ekonomi • Rasio Tinggi: o Dapat menunjukkan ketergantungan pada utang, yang berpotensi menimbulkan risiko jika ekonomi melambat atau suku bunga meningkat. o Perlu waspada terhadap kemungkinan kredit macet jika peminjam kesulitan membayar. • Rasio Rendah: o Dapat menunjukkan kurangnya aktivitas pembiayaan, yang mungkin disebabkan oleh hambatan dalam akses ke kredit. o Menunjukkan bahwa ekonomi mungkin bergantung lebih pada sumber pembiayaan lain.
2. 3.Pertumbuhan dan Pembangunan • Rasio Optimal: o Menunjukkan keseimbangan yang baik antara pertumbuhan ekonomi dan dukungan pembiayaan. o Mencerminkan ekosistem kredit yang sehat yang dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
3. 4.Perbandingan Antar Wilayah • Digunakan untuk membandingkan perkembangan ekonomi antar daerah. Daerah dengan rasio lebih tinggi mungkin lebih dinamis dan memiliki infrastruktur keuangan yang lebih baik. Sumber Data Laporan Tahunan Lembaga Keuangan dan BPS Frekuensi Hasil Proyeksi Tahun Total Kredit /PDRB (%) 2023 3,40 2024 3,46 2025 3,51 2026 3,57 2027 3,62 2028 3,66 2029 3,70 2030 3,74 2031 3,78 2032 3,82 2033 3,86 2034 3,90 2035 3,94 2036 3,96 2037 4,00 2038 4,04 2039 4,80 2040 4,11 2041 4,14 2042 4,17 2043 4,20 2044 4,23 2045 4,25 36d. Persentase Sistem Keuangan Nama Indikator Persentase Sistem Keuangan Definisi Sistem keuangan terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik (Gunadi dkk., 2013). Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta membantu lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran. Rumus Perhitungan Dimensi Indikator Sumber Kedalaman
4. 1.Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Penduduk
5. 1.Kementrian Keuangan & BPS
6. 2.Pembiayaan Lembaga Ventura kepada UMKM/Start-up* 2. OJK, Amvesindo & BPS Stabilitas Rasio Kredit Bermasalah terhadap Pinjaman* BPS *) indikator hanya digunakan di level provinsi Interpretasi Sistem keuangan yang kuat tidak hanya memediasi alokasi sumber daya keuangan yang efisien, tetapi juga memitigasi potensi krisis keuangan. Sumber Data PILAR 9 IDSD Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Sistem Keuangan (%) 2022 0,69 2023 0,63 2024 0,66 2025 0,69 2026 0,72 2027 0,72 2028 0,74 2029 0,76 2030 0,77 2031 0,79 2032 0,80 2033 0,82 2034 0,83 2035 0,85 2036 0,86 I II II I I I I I 2037 0,88 2038 0,89 2039 0,91 2040 0,92 2041 0,94 2042 0,95 2043 0,97 2044 0,98 2045 1,00
7. 37.Indeks Penyelenggaran Ketentraman Ketertiban Umum Nama Indikator Indeks Penyelenggaran Ketentraman Ketertiban Umum Definisi Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah berhasil dalam menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat. Indeks ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan publik terkait keamanan dan ketertiban. Rumus Perhitungan Konstruksi Dimensi Subdimensi Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) STRATEGI (Bobot 0,198) Strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Perdata (Bobot 0,333) Strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas (Bobot 0,667) Sumber Daya Manusia (SDM) (Bobot 0,490) Pemberdayaan SDM (Bobot 0,5) Peningkatan Kapasitas SDM (Bobot 0,5) SISTEM (Bobot 0,312) Sarana dan Prasarana (Bobot 0,25) Perencanaandan Anggaran (Bobot 0,5) Akuntabilitas (Bobot 0,25) Interpretasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar adalah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Sumber Data Self Assesment Dinas POLPP Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Indeks Penyelenggaran Ketentraman Ketertiban Umum (%) 2022 73,33 2023 73,68 2024 74,03 2025 74,38 2026 74,73 2027 75,08 2028 75,43 2029 75,78 2030 76,13 2031 76,48 2032 76.83 2033 77,18 2034 77,53 2035 77,88 2036 78,23 2037 78,28 2038 78,53 2039 78,78 2040 78,93 2041 79,28 2042 79,43 2043 79,88 2044 80,42 2045 80,53
8. 38.Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Nama Indikator Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Definisi Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time). Rumus Perhitungan Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang di bentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat daerah--------------x 100% Jumlah kejadian Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran Interpretasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar adalah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Sumber Data Self Assesment Dinas POLPP dan Kebakaran Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) 2023 100 2024 100 2025 100 2026 100 2027 100 2028 100 2029 100 2030 100 2031 100 2032 100 2033 100 2034 100 2035 100 2036 100 2037 100 2038 100 2039 100 2040 100 2041 100 2042 100 2043 100 2044 100 2045 100 39a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nama Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Definisi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Rumus Perhitungan 𝐼𝑃𝐾 = (𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + ⋯ + 𝐶𝑛 𝑁 Interpretasi Hanya tersedia untuk Nasional dan Provinsi Sumber Data Self Assesment Dinas POLPP dan Kebakaran Kabupaten Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 2023 48,18 2024 50,7 2025 51,11 2026 51,40 2027 52,24 2028 54,94 2029 53,15 2030 53,61 2031 54,07 2032 54,40 2033 54,86 2034 55,26 2035 55,66 2036 56,09 2037 57,48 2038 58,90 2039 59,31 2040 59,71 2041 60,12 2042 60,53 2043 60,94 2044 61,35 2045 62,79 39b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nama Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Definisi Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Rumus Perhitungan 𝐾𝑈𝐵 = 𝑇𝑖+𝐾𝑖+𝐾𝑆𝑖 3 Ket: 𝐾𝑈𝐵 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 = Indeks Kerukunan Umat Beragama 𝑇 = Indeks Dimensi Toleransi 𝐾 = Indeks Dimensi Kesetaraan 𝐾𝑆 = Indeks Dimensi Kerja Sama Interpretasi Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah; 20,01 – 40,00 rukun rendah; 40,01 – 60,00 rukun sedang; 60,01 – 80,00 rukun tinggi; 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi. Sumber Data https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/dashboard-indeks-kub Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun IKUB 2022 72,39 2023 83,92 2024 85,64 2025 86,00 2026 86,81 2027 87,15 2028 87,54 2029 87,90 2030 88,27 2031 88,63 2032 89,01 2033 89,37 2034 89,74 2035 90,11 2036 90,48 2037 90,85 2038 91,21 2039 91,58 2040 91,95 2041 92,32 2042 93,69 2043 94,06 2044 94,42 2045 95,15 40a. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Nama Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Definisi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:
a.iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
b.iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70.
c.iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Rumus Perhitungan 𝐼𝐾𝐺 = 𝐼𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛+𝐼𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛+𝐼𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 3 Ket: Indeks Kesehatan: Mengukur aspek kesehatan keluarga, seperti angka kematian bayi, akses terhadap layanan kesehatan, dan status gizi. Indeks Pendidikan: Mengukur tingkat pendidikan anggota keluarga, termasuk tingkat pendidikan yang dicapai dan partisipasi dalam pendidikan. Indeks Kesejahteraan Ekonomi: Mengukur kondisi ekonomi keluarga, termasuk pendapatan, akses terhadap pekerjaan, dan kepemilikan aset. Interpretasi Perhitungan iBangga Kabupaten Nagekeo baru dilakukan pada Tahun 2022. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka iBangga dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya dimensi kemandirian yang terdiri dari pendapatan keluarga yang menurun, jumlah makan keluarga dalam 6 bulan terakhir, jumlah keuangan dan tabungan keluarga yang berkurang yang diakibatkan oleh rehabilitasi D.I Mbay dan tingkat pendapatan masyarakat yang berkurang. Walau mengalami penurunan, iBangga Kabupaten Nagekeo masih dalam kategori berkualitas. Sumber Data Pusdatin 2024 Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun IBangga 2022 69,72 2023 72,61 2025 74,11 2026 77,40 2027 79,90 2028 80,40 2029 80,90 2030 82,40 2031 83,90 2032 84,40 2033 85,90 2034 86,40 2035 86,90 2036 87,40 2037 87,90 2038 88,40 2039 89,90 2040 90,40 2041 91,90 2042 92,40 2043 93,90 2044 94,40 2045 94,47 40b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nama Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Definisi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja;
1. 1.Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran 2 tahun terakhir;
2. 2.Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun;
3. 3.Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/sederajat menurut jenis kelamin;
4. 4.Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin;
5. 5.Tingkat partispasi angkatan kerja menurut jenis kelamin. Rumus Perhitungan 𝐼𝐾𝐺 = 1 3 𝐼𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛+𝐼𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛+𝐼𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 3 Interpretasi Sumber Data https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan- gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447-- menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun IKG 2023 0,71 2024 0,68 2025 0,66 2026 0,63 2027 0,60 2028 0,59 2029 0,57 2030 0,55 2031 0,53 2032 0,50 2033 0,47 2034 0,44 2035 0,43 2036 0,41 2037 0,36 2038 0,31 2039 0,28 2040 0,25 2041 0,23 2042 0,21 2043 0,19 2044 0,18 2045 0,17
6. 41.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Nama Indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Definisi Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IKHD) adalah salah satu metode untuk mengukur efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati di suatu daerah. Indeks ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa baik suatu daerah melestarikan, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya hayatinya. Rumus atau metode perhitungannya dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan indikator yang digunakan. Rumus Perhitungan 𝐼𝐾𝐻𝐷 = ∑(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖) Ket: Nilai Indikator adalah nilai dari setiap komponen (keanekaragaman spesies, status konservasi, penggunaan lahan, dll.). Bobot diberikan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing indikator. Interpretasi Semakin tinggi indeks ini, berarti pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah tersebut semakin baik, termasuk dalam aspek perlindungan spesies, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Indeks ini bisa digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan daerah dan memberikan arahan bagi perbaikan di masa depan. Sumber Data Bappeda dan BPS Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah 2023 0,440 2024 0,452 2025 0,465 2026 0,478 2027 0,498 2028 0,513 2029 0,524 2030 0,535 2031 0,546 2032 0,557 2033 0,568 2034 0,579 2035 0,587 2036 0,595 2037 0,601 2038 0,608 2039 0,612 2040 0,616 2041 0,619 2042 0,622 2043 0,625 2044 0,627 2045 0,628 42a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Nama Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Definisi Indikator kulitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator indeks kualitas air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan Rumus Perhitungan IKHL dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL, IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan: IKLH Kabupaten/Kota = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) IKLH Provinsi = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL) IKLH Nasional = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL) Interpretasi No Kategori Angka Rentang 1 Sangat Baik 90 ≤ 𝑥 ≤ 100 2 Baik 70 ≤ 𝑥 ≤ 90 3 Sedang 50 ≤ 𝑥 ≤ 70 4 Kurang 25 ≤ 𝑥 ≤ 50 5 Sangat Kurang 0 ≤ 𝑥 ≤ 25 Sumber Data DLH, Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun IKLH 2021 68,86 2022 67,17 2023 72,57 2024 71,33 2025 71,64 2026 71.75 2027 71,91 2028 72,01 2029 72,77 2030 72,81 2031 73,52 2032 73,61 2033 74,32 2034 74,39 2035 75,11 2036 75,17 2037 75,89 2038 75,96 2039 76,28 2040 76,55 2041 76,67 2042 76,94 2043 77,25 2044 77,72 2045 77,84 42b. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%) Nama Indikator Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%) Definisi Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) Rumus Perhitungan 𝑃𝑆𝐴 = 𝐽𝑅𝑇𝑆𝑇 + 𝐽𝑅𝑇𝐼𝑃𝐿𝑇 𝐽𝑅𝑇𝑆 × 100% PSA Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD- T JRTIPLT Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS Jumlah rumah tangga seluruhnya Interpretasi Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virusyang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat Sumber Data 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
7. 2.Data Infrastruktur Kementerian PUPR
8. 3.BPS Provinsi NTT (https://ntt.bps.go.id/indicator/29/1527/1/persentase- rumah-tangga-dengan-akses-sanitasi-layak.html) Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Presentase RT dengan Sanitasi Aman (%) 2019 92,16 2020 92,92 2021 93,69 2022 94,45 2023 95,22 2024 96,03 2025 97,01 2026 97,05 2027 97,10 2028 97,25 2029 97,30 2030 97,50 2031 97,65 2032 97,87 2033 97,95 2034 98,05 2035 98,25 2036 98,45 2037 98,65 2038 98,75 2039 98,88 2040 98,98 2041 99,30 2042 99,66 2043 99,87 2044 99,99 2045 100 42c.i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Nama Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Definisi Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dan diproses di fasilitas pengolahan sampah, baik untuk daur ulang, komposting, atau teknologi pengolahan lainnya, seperti insinerasi atau pengolahan biologis. Pengolahan sampah ini biasanya melibatkan proses-proses seperti: • Pemilahan: Pisahkan sampah berdasarkan jenisnya (organik, anorganik, daur ulang). • Daur ulang: Mengubah sampah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. • Komposting: Pengolahan sampah organik menjadi kompos. • Pengolahan termal: Termasuk insinerasi (pembakaran) dan pengubahan sampah menjadi energi. Rumus Perhitungan 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑟𝑜𝑙𝑎ℎ = ∑ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑘𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ ∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙 × 100% Keterangan Variabel:
9. 1.Jumlah Sampah yang Masuk ke Fasilitas Pengolahan Sampah: Total volume atau berat sampah yang diangkut dan diproses di fasilitas pengolahan sampah seperti TPA, tempat pengomposan, atau fasilitas daur ulang.
10. 2.Jumlah Total Sampah yang Timbul: Total volume atau berat sampah yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau komunitas dalam periode waktu tertentu. Interpretasi Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah merujuk pada volume sampah yang berhasil diolah atau dikelola melalui fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang resmi dan terorganisir. Beberapa poin penting dalam interpretasi data ini adalah:
11. 1.Pengurangan Beban TPA: Semakin banyak sampah yang diolah di fasilitas pengolahan, semakin sedikit sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ini menandakan keberhasilan dalam mengurangi beban pada TPA dan memperpanjang umur pakainya.
12. 2.Efektivitas Pengelolaan Sampah: Data timbulan sampah yang diolah mencerminkan seberapa efektif sistem pengelolaan sampah di suatu wilayah. Pengelolaan yang efektif biasanya melibatkan proses pemilahan, daur ulang, kompos, hingga konversi energi.
13. 3.Kualitas Fasilitas Pengolahan: Volume sampah yang terolah juga dapat digunakan untuk menilai kapasitas dan efisiensi fasilitas pengolahan sampah, seperti pabrik daur ulang, fasilitas kompos, insinerator, atau teknologi pengolahan termal lainnya. Semakin besar kapasitas yang terpakai dengan efisiensi tinggi, semakin baik kinerja fasilitas tersebut.
14. 4.Peran Masyarakat: Tingginya jumlah sampah yang terolah biasanya didukung oleh partisipasi masyarakat dalam memisahkan sampah sejak di rumah (sumber). Data ini juga bisa menggambarkan tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat dalam manajemen sampah.
15. 5.Capaian Program Pengelolaan Lingkungan: Pemerintah daerah seringkali menggunakan data timbulan sampah yang terolah sebagai salah satu indikator keberhasilan program pengelolaan lingkungan, seperti program pengurangan sampah plastik, program daur ulang, dan inisiatif nol sampah.
16. 6.Dampak Lingkungan: Semakin besar jumlah sampah yang diolah dengan benar, semakin kecil risiko pencemaran tanah, air, dan udara akibat timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sumber Data DLH Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 2023 28,01 2024 33,58 2025 38,32 2026 43,11 2027 47,36 2028 51,24 2029 55,44 2030 59,61 2031 62,56 2032 65,82 2033 68,73 2034 71,33 2035 74,54 2036 77,78 2037 79,80 2038 81,28 2039 83,49 2040 85,76 2041 86,55 2042 87,77 2043 88,29 2044 89,97 2045 90,00 42c.ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) Nama Indikator Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) Definisi Indikator yang menggambarkan persentase rumah tangga dalam suatu wilayah yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah secara menyeluruh dan terjadwal oleh pihak yang berwenang, baik itu pemerintah daerah, swasta, atau organisasi pengelola sampah lainnya. Defenisi lebih rinci: Layanan penuh pengumpulan sampah: Mengacu pada sistem pengelolaan sampah yang mencakup pengambilan sampah dari setiap rumah tangga secara teratur (misalnya, harian atau mingguan) oleh petugas kebersihan. Sampah yang dikumpulkan biasanya dibawa ke fasilitas pengolahan sampah, tempat pembuangan akhir (TPA), atau fasilitas daur ulang. Persentase RT (% RT): Mengacu pada rasio rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah terhadap total jumlah rumah tangga di wilayah tersebut. Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumus Perhitungan 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑅𝑇 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑢ℎ = ∑ 𝑅𝑇 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 ∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑇 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ × 100% Interpretasi 1. Persentase (%) yang Tinggi • Interpretasi Positif: Jika persentase rumah tangga yang memiliki layanan penuh pengumpulan sampah tinggi (mendekati 100%), ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses terhadap sistem pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini bisa berarti sampah rumah tangga dikumpulkan secara teratur oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga, dan layanan tersebut menjangkau hampir semua penduduk. • Manfaat: Mengurangi tumpukan sampah liar, memperbaiki kebersihan lingkungan, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat karena penanganan sampah dilakukan secara terorganisir.
17. 2.Persentase (%) yang Rendah • Interpretasi Negatif: Jika persentase layanan pengumpulan sampah rendah (misalnya di bawah 50%), ini menunjukkan bahwa banyak rumah tangga yang tidak memiliki akses ke layanan pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini bisa menyebabkan masalah lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah secara ilegal, dan masalah kesehatan masyarakat akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik. • Dampak: Persentase rendah ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam infrastruktur pengelolaan sampah di daerah tersebut, mungkin karena terbatasnya anggaran, kurangnya fasilitas, atau lemahnya manajemen pemerintah lokal.
18. 3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proporsi Layanan Pengumpulan Sampah • Ketersediaan Infrastruktur: Tingkat akses terhadap sistem pengumpulan sampah sangat bergantung pada seberapa baik infrastruktur pengelolaan sampah di suatu wilayah, seperti keberadaan tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut sampah, dan jumlah petugas kebersihan. • Kebijakan Pemerintah: Pemerintah daerah yang memiliki kebijakan kuat terkait pengelolaan sampah cenderung mencapai persentase yang lebih tinggi dalam layanan pengumpulan sampah. Misalnya, adanya peraturan wajib layanan pengumpulan sampah. • Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Di beberapa wilayah, rumah tangga mungkin tidak memanfaatkan layanan pengumpulan sampah meskipun tersedia, akibat kurangnya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah atau adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan. • Aksesibilitas Wilayah: Wilayah yang sulit dijangkau (seperti daerah terpencil atau kawasan kumuh) mungkin memiliki cakupan layanan pengumpulan sampah yang lebih rendah karena kendala transportasi atau keterbatasan akses jalan.
19. 4.Penggunaan dalam Kebijakan • Perencanaan Infrastruktur: Data ini bisa membantu pemerintah daerah dalam merencanakan peningkatan layanan, seperti pengadaan lebih banyak armada pengangkut sampah atau membangun fasilitas pengolahan sampah di daerah-daerah yang belum terjangkau. • Monitoring dan Evaluasi: Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sampah dan menentukan daerah mana yang membutuhkan intervensi tambahan untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah. Sumber Data BPS, DLH dan Pemda Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) 2023 20,00 2024 25,00 2025 30,00 2026 45,00 2027 54,00 2028 57,00 2029 60,00 2030 63,00 2031 66,00 2032 69,00 2033 72,00 2034 75,00 2035 78,00 2036 81,00 2037 84,00 2038 87,00 2039 90,00 2040 93,00 2041 96,00 2042 97,00 2043 98,00 2044 99,00 2045 100 43a. i) Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Nama Indikator Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) Definisi Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Rumus Perhitungan 𝐾𝐿𝑝𝑘 = 𝐾𝐿𝑝𝑙𝑛 + 𝐾𝐿𝑛𝑜𝑛𝑝𝑙𝑛 𝑃 Keterangan: 𝐾𝐿𝑝𝑘: Konsumsi Listrik per Kapita 𝐾𝐿𝑝𝑙𝑛: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN 𝐾𝐿𝑛𝑜𝑛𝑝𝑙𝑛: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT.PLN P : Jumlah Penduduk Catatan: Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total
20. 1.Penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan;
21. 2.Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN. Interpretasi Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Sumber Data PT PLN dan BPS Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh) 2023 300 2024 340 2025 375 2026 390 2027 400 2028 420 2029 443 2030 469 2031 485 2032 509 2033 531 2034 552 2035 573 2036 595 2037 616 2038 638 2039 659 2040 681 2041 702 2042 724 2043 746 2044 767 2045 785 43a.ii) Intensitas Energi Primer (SBM/ RP milyar) Nama Indikator Intensitas Energi Primer (SBM/ RP milyar) Definisi ● Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto dengan satuan. Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional). ● Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah. Rumus Perhitungan Intensitas energi primer diperoleh dengan cara membagi total pasokan energi primer dengan produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli 𝐼𝐸𝑃 = 𝑇𝐸𝑃 𝑃𝐷𝐵 𝑃𝑃𝑃 Keterangan: IEP: Intesitas Energi Primer TEP: Total Pasokan Energi Primer PDB PPP: Produk Domestik Bruto berdasarkan Paritas Daya Beli Interpretasi Mengidentifikasi seberapa banyak energi yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan output. Hal ini merefleksikan efisiensi penggunaan energi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah rasio dari intensitas energi primer maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Sumber Data Bappeda Nagekeo dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Daerah Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Intensitas Energi Primer (SBM/ RP milyar) 2023 160 2024 155 2025 150 2026 145 2027 141 2028 137 2029 133 2030 129 2031 125 2032 121 2033 119 2034 117 2035 115 2036 113 2037 111 2038 109 2039 107 2040 105 2041 104 2042 103 2043 102 2044 101 2045 100 43b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Undernourishment) (%) Nama Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Undernourishment) (%) Definisi Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup, sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Rumus Perhitungan 𝑃 𝑃𝑜𝑈𝑖 𝐽𝑃𝑜𝑈𝑖 𝐽𝑃𝑖 × 100% Keterangan: 𝑃 𝑃𝑜𝑈𝑖 : Persentase penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energy (MDER) yang diukur dengan kkal pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk) 𝐽𝑃𝑜𝑈𝑖 : Jumlah penduduk yang kekurangan gizi atau ketidakcukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk) 𝐽𝑃𝑖 : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama pada kelompok ke i, i=1(Miskin), 2(Rentan), 3(Seluruh Penduduk) Interpretasi Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah satandar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisi. Sumber Data https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI2OSMy/prevalensi- ketidakcukupan-konsumsi-pangan--persen--per-kabupaten-kota--persen-.html Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Prevalensi (%) 2019 15,33 2020 11,95 2021 12,03 2022 12,74 2023 13,85 2024 13,79 2025 13,74 2026 12,17 2027 12,07 2028 11,79 2029 10,29 2030 9,79 2031 9,29 2032 8,79 2033 8,29 2034 7,79 2035 7,29 2036 6,79 2037 6,29 2038 5,83 2039 5,30 2040 4,83 2041 4,30 2042 3,83 2043 3,30 2044 3,00 2045 2,83 44a. Kapasitas Air Baku (M 3 /Detik) Nama Indikator Kapasitas Air Baku (M 3 /Detik) Definisi Kapasitas Air Baku (m³/detik) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah air yang tersedia dan dapat digunakan untuk keperluan publik, industri, dan pertanian dalam satuan volume per detik. Definisi ini mencakup beberapa aspek:
22. 1.Kapasitas: Mengacu pada jumlah maksimum air yang dapat dipasok dari sumber air tertentu, seperti sungai, danau, atau mata air, dalam satuan m³/detik. Ini menggambarkan potensi sumber air untuk memenuhi kebutuhan.
23. 2.Air Baku: Istilah "air baku" merujuk pada air yang belum melalui proses pengolahan dan masih dalam kondisi alami. Air baku ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyediaan air bersih setelah diproses, irigasi pertanian, dan keperluan industri.
24. 3.Lingkup Wilayah: Data kapasitas air baku biasanya diukur untuk suatu wilayah tertentu, seperti kabupaten atau kota, untuk memahami potensi sumber daya air yang tersedia di daerah tersebut.
25. 4.Signifikansi: Kapasitas air baku sangat penting untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Ini membantu dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan air untuk populasi, menjaga ketersediaan air dalam menghadapi musim kemarau, serta mengelola dampak dari perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk. Rumus Perhitungan 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑖𝑟 𝐵𝑎𝑘𝑢 (𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘) = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐴𝑖𝑟 (𝑚 3 ) 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘) Interpretasi Volume Air: Ini adalah jumlah total air yang tersedia dari sumber tertentu, seperti sungai, waduk, atau sumur. Ini diukur dalam kubik meter (m³). Waktu: Waktu di mana volume air tersebut dapat diambil atau digunakan, biasanya dinyatakan dalam detik. Kapasitas: Nilai kapasitas air baku yang dihasilkan menunjukkan berapa banyak air yang dapat diambil dari sumber tersebut dalam satu detik. Misalnya, jika kapasitas air baku adalah 5 m³/detik, maka berarti sumber air tersebut dapat menyediakan 5 kubik meter air dalam satu detik. Sumber Data Dinas PUPR dan DLH Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Kapasitas Air Baku (M3/Detik) 2023 4,34 2024 4,75 2025 5,00 2026 5,35 2027 5,45 2028 5,50 2029 5,60 2030 5,96 2031 5,98 2032 6.,16 2033 6,35 2034 6,52 2035 6,64 2036 6,83 2037 6,99 2038 7,14 2039 7,30 2040 7,47 2041 7,63 2042 7,79 2043 7,95 2044 8,11 2045 8,15 44b. Indeks Kualitas Air Nama Indikator Indeks Kualitas Air Definisi Alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas air di suatu badan air, seperti sungai, danau, atau sumber air lainnya. IKA menyajikan informasi yang kompleks tentang kualitas air dalam bentuk angka atau indeks yang lebih mudah dipahami. Berikut adalah beberapa aspek penting dari IKA:
26. 1.Parameter Pengukuran: IKA biasanya menggabungkan beberapa parameter fisik, kimia, dan biologi yang relevan, seperti: o pH o Kadar oksigen terlarut o Kekeruhan o Nitrat dan fosfat o Total padatan terlarut o Bakteri koliform
27. 2.Skala Penilaian: Nilai indeks biasanya berkisar antara 0 hingga 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas air yang lebih baik. Kategori kualitas air dapat dibagi menjadi: o Sangat baik o Baik o Sedang o Buruk o Sangat buruk
28. 3.Tujuan Penggunaan: IKA digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk: o Memantau kondisi kualitas air dari waktu ke waktu. o Menyediakan informasi untuk pengelolaan sumber daya air. o Menyokong keputusan kebijakan dan perencanaan lingkungan. o Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas air yang mereka gunakan.
29. 4.Sistem Penilaian: Setiap negara atau lembaga dapat memiliki sistem dan metode berbeda untuk menghitung IKA, tergantung pada parameter yang dianggap penting dan tujuan pengukuran. Rumus Perhitungan 𝐼𝐾𝐴 = ∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑖 × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖 𝑛 𝑖=1 Dimana 𝑛 adalah jumlah parameter yang digunakan Catatan Metode perhitungan dan parameter yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada standar yang diterapkan di suatu daerah atau negara. Pastikan untuk merujuk pada pedoman lokal atau standar internasional untuk detail lebih lanjut. Interpretasi Setelah mendapatkan nilai IKA, Anda dapat menginterpretasikannya sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan (misalnya: sangat baik, baik, cukup, buruk, sangat buruk) berdasarkan skala tertentu. Sumber Data DLH Nagekeo Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Indeks Kualitas Air 2023 56,30 2024 56,59 2025 56,67 2026 56,70 2027 56,89 2028 56,95 2029 57,08 2030 57,29 2031 57,48 2032 57,61 2033 57,77 2034 57,86 2035 57,97 2036 58,10 2037 58,31 2038 58,50 2039 58,65 2040 58,80 2041 58,87 2042 58,99 2043 59,05 2044 59,10 2045 59,13
30. 45.Indeks Risiko Bencana (IRB) Nama Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) Definisi Indeks Risiko Bencana (IKD) adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Rumus Perhitungan 𝑅 = (𝐻 ∗ 𝑉 ∗ (1 − 𝐶)) 1/3 Keterangan: R: Indeks Resiko H: Indeks Bahaya V: Indeks Keretanan C: Indeks Kapasitas Interpretasi Indeks Risiko Bencana (IRB) dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sumber Data https://inarisk.bnpb.go.id/IRBI-2023/mobile/index.html#p=129 Frekuensi Tahunan Hasil Proyeksi Tahun Indeks Risiko Bencana (IRB) 2019 156 2020 156 2021 156 2022 156 2023 145,39 2024 133,60 2025 120,64 2026 120,17 2027 119,07 2028 117,80 2029 116,30 2030 114,79 2031 113,29 2032 111,79 2033 109,29 2034 106,79 2035 103,29 2036 100,79 2037 99,29 2038 97,83 2039 97,30 2040 95,83 2041 94,30 2042 93,83 2043 92,30 2044 92,00 2045 91,74 Keterangan Warna pada Tabel Proyeksi Data asli Data Proyeksi Tahun 2025 Data Proyeksi Data Proyeksi Tahun 2045 ( ( ) BAPPELITBANGDA KAB. NAGEKEO 2025 BAPPELITBANGDA KAB. NAGEKEO 2025