(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB ditertibkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo. Ditetapkan di Mbay pada tanggal 22 Januari 2014 BUPATI NAGEKEO, ELIAS DJO Diundangkan di Mbay pada tanggal 22 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, JULIUS LAWOTAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2014 NOMOR 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, masa berlaku Izin Gangguan adalah selama perusahaan melakukan usahanya. Setiap perubahan seperti sarana usaha, kapasitas usaha, perluasan lahan, bangunan usaha, dan durasi operasional usaha, wajib mengajukan perubahan izin. Pengajuan perubahan izin yang dalam hal ini berupa pendaftaran kembali usaha merupakan bagian dari implementasi tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan izin gangguan dan tidak dipungut biaya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 4