DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah; penyebarluasan; dan pendanaan penyusunan peraturan daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA Dan BUPATI NATUNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Natuna
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
8.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
9.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
12.Pemrakarsa adalah lembaga yang mengajukan usul rancangan Perda.
13.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14.Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata cara penyusunan Propemperda berdasarkan Skala Prioritas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
2. b.menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis;
3. c.membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
4. d.meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
5. e.mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah menurut Skala Prioritas yang ditetapkan; dan
6. f.menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
b.penyebarluasan; dan
c.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Perencanaan rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

a.penyusunan Propemperda;
b.perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
c.perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Pasal 5

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan.

Pasal 8

(1)Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah melaksanakan penelaahan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
(2)Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai dasar dalam menentukan Skala Prioritas.
(3)Dalam melaksanakan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim penelaah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Tim penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. c.instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan/ atau
4. d.unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1)Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 10

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda dan/atau anggota DPRD.
(3)Pemrakarsa Rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2)Pembahasan rancangan Propemperda oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(3)Dalam hal DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama untuk ditetapkan dalam Propemperda, maka yang ditetapkan dalam Propemperda adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…