DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah in diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019. t- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a880); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 2. 3. 4.
7.Undang-Undang Nomor 3g Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aas$;
8.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
9.Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan perrrndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
10.Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Sg7) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Z9);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20OO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO2g);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2OlT tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lT Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); r
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlI tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 31O); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 7Ol); Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2Ol3 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20 13 Nomor 6). Dan BUPATI NATUNA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Rp 1,135,519,000,000.00 Rp L,27O,2O1,900,000.00 Surplus / (Defisit) Rp (I34,682,900,000.00) 15. 16. Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA Menetapkan

(1). Pendapatan Daerah
(2). Belanja Daerah 'f
(3). Pembiayaan Daerah :
1. a.Penerimaan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Neto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan
3. a.Hibah sejumlah
4. b.Dana darurat sejumlah
5. c.Dana bagi hasil pajak dari provinsi sejumlah
6. d.Pendapatan dana penyesuian sejumlah
7. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
8. f.Lain-lainPenerimaan Rp 56,575,721,686.00 Rp 91O,268,417,7OO.OO Rp 168,674,860,614.00 pada ayat (1) huruf a terdiri Rp L3,148,729,000.00 Rp 627,451,000.00 Rp 6,200,000,000.00 Rp 11,252,180,000.00 Rp Rp 65,963,344,614.00 Rp Rp Rp 91,459,336,000.00 Rp Rp 139,682,900,000.00 5,000,000,000.00
(2). Rp 134,682,900,000.00 Rp

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pendapat Asli Daerah sejumlah
2. b.Dana Perimbangan sejumlah
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dari jenis pendapatan :
4. a.Pajak daerah sejumlah
5. b.Retribusi daerah sejumlah
6. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
7. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 36,599,541,686.00
(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : ' a. Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp 327,084,919,700.00
1. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp 99L,521,681,000.00
2. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp 191,661,817,000.00
(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

Pasal 3

(1). Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 486,942,5s9,929.00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp T8,g,2sg,g4o,ozr .oo
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf, a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah
2. b.Belanja bunga sejumlah
3. c.Belanja subsidi sejumlah
4. d.Belanja hibah sejumlah
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah
6. f.Belanja bagi hasil sejumlah
7. g.Belanja bantuan keuangan sejumlah
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah
(3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah
3. c.Belanja modal sejumlah pada ayat

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah . b. Pengeluaran sejumlah
(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah 343,000,137,755.00 3,994,2O0,000.00 1,883,999,000.00 L,377,669,000.00 136,196,555,169.00 500,000,000.00 (l)huruf b terdiri dari 83,829,269,926.00 383,889,197 ,4gg.OO 315,540,973,752.OO Rp 139,682,900,000.00 Rp 5,000,000,000.00 pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Rp t39 ,682,900,000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp t-
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 5,000,000,000.00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal L, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegaitan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. =:rc"==EilF!

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna. Ditetapkan di Ranai pada tanggal 9$ Qt-9eMbP-V Diundangkan di Ranai pada tanggal gG Oetrn@r ;lor8 (, SEKRETARIS DAERAII f /r xarurarEN NATUno, tr' (, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 9OI8 NOMOR (O NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA pRovINSr KEPULAUAN RrAU (10,44 tEotg) aot8 /

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…