DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Kesehatan Ibu Dan Anak adalah untuk memberikan kepastian dan jaminan serta perlindungan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan Anak yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjujung tinggr nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perahrran Bupati tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Kabupaten Natuna; Undang-Undang Nomor 53 Tahun lggg tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39021; sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2OOO sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a88O); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2371; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 2. 3. F*nlrKoqnsttlflg 4. a \-)' 5. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2AO2 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2Ol4 tentang Upaya Kesehatan Anak; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Pesalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggarazrn kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEI{YELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; suami, istri dan Anaknya; ayah dan Anaknya; atau Ibu dan Anaknya; 6. 7. Menetapkan : pnnlr KOonsNAs \-, 5. Kesehatan Ibu Dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan menfokuskan intervensi pada remqja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, bersalin, nifas, Bayr dan Balita; Ibu Hamil adalah wanita hamil dan melahirkan sampai 42 hari setelah persalinan; Anak adalah Bayt sampai dengan Balita; Bayi adalah Anak berumur O (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama; Anak di Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Balita adalah Anak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan; Air Susu Ibu Ekslusif yang selanjutnya di sebut ASI Ekslusif adalah Pemberian Asi saja kepada Bayi dari Bayi baru lahir sampai usia 6 bulan tanpa memberikan apapun baik air putih maupun makanan yang lain; Inisiasi Menyusui Dini adalah proses bayi men5rusui segera setelah dilahirkan, dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat ruang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat; Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah Proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian Ibu dan Perinatal serta Penatalaksanaannya. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang di selenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan, mencegah dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan atau masyarakat. 6. 7. 8. 9. 10. 11. L2. 13. 14. a- \/' 15. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawat daruratan Obstetri (kebidanan) dan Bayi yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan B.yr; Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau masyarakat; Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat daerah yang membidangi masalah kesehatan dan pengendalian penduduk di Kabupaten Natuna Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja; Masyarakat adalah perorangan, keluffBd, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan dan atau pihak lainnya; Sistem Rujukan adalah penyelenggarakan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik vertikal maupun horisontal, maupun struktural maupun fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau masalah kesehatan. 16. L7. 18. 19. 20. 21. Fnalrnootlurtl FFAFKeglgl1rsl Q' a.

BAB II

I\ZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak berazaskan: perikemanusian yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; manfaat dan kekeluargaan; mutu yang terjamin; dan pembiayaan yang terj angkau.

Pasal 3

maksud dari Penyelenggaraan Kesehatan Ibu Dan Anak adalah untuk memberikan kepastian dan jaminan serta perlindungan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan Anak yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjujung tinggr nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.

Pasal 4

T\rjuan Penyelenggaraan Kesehatan Ibu Dan Anak adalah: b. c. d.

a.terurujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak diseluruh Kabupaten Natuna; tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai standar pelayanan; terwujudnya pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak yang bermutu dan aman; terlayaninya Ibu Hamil dan bersalin sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan; tertanganinya ibu nifas sesuai standar; tertanganinya kasus kegawatdaruratan obstetri dan Anak secara tepat sasaran dan tepat penanganan; b. c. d. e. f. a U' h. tersedianya tempat, tenaga, peralatan, bahan dan obat yang cukup di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak sesuai standar; terwujudnya perubahan perilaku Masyarakat terhadap pola pengobatan dan pertolongan persalinan; tersedianya data Kesehatan Ibu Dan Anak yang akurat dan terkini; terwujudnya sistem informasi data Kesehatan Ibu Dan Anak yang terintegrasi di Daerah; terwujudnya Sistem Rujukan kegawatdaruratan maternal dan Anak secara elisien dan efektif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
b.peningkatan peran serta Masyarakat.

BAB IV

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Pasal 6

Guna mencapai tujuan penyelenggraa.n Kesehatan Ibu Dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a.peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak yang sesuai dengan standar oleh penyelenggara pelayanan kesehatan;
b.peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan meliputi instansi terkait, organisasi profesi,organisasi kemasyarakatan dan Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Ibu dan Anak. 1. J. k. - n*nnFK$0$t0lNns.- E#'mffi AS$N'rlrr l [a ^J. !*i:,rLt*Ittlft . V'

Pasal 7

(1)Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan :
1. a.penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. b.pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
3. c.pelaksanaan Sistem Rujukan efektif dan efisien. (21 Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:
4. a.upaya promotif;
5. b.upaya preventif;
6. c.upaya pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 8

Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

a.pemeriksaan dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin;
b.pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas paling sedikit 4 ( empat) kali selama masa kehamilan dan setidak-tidaknya 1 (satu) kali pemeriksaan oleh dokter umum;
c.pemeriksaan Ibu Hamil berisiko tinggr dan Anak berisiko tinggi dilakukan oleh dokter spesialis;
d.penolong persalinan adalah Tenaga Kesehatan yang kompeten pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
e.pertolongan persalinan normal dilakukan difasilitas kesehatan dan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) orarrg tenaga kesehatan:'
f.pelaksanaan kunjungan nifas berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali; prnar iloonBNA$l ep,ffiiFKoo1qlllg \J' o b. h. pelaksanaan kunjungan neonatus berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali; pelaksanaan stimulasi dini intervensi deteksi tumbuh kembang dan tindak lanjutnya sesuai standar; pelaksanaan manajemen terpadu Balita sakit dan manajemen terpadu Bayi muda di fasilitas pelayanan kesehatan; pelayanan imunisasi dasar lengkap; peningkatan promosi dan pelayanan kontrasepsi Pasangan usia subur; peningkatan pelayanan stabilisasi pra rujukan; Sistem Rujukan berkualitas; pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal, kasus neer miss beserta tindak lanjutnya; peningkatan kualitas supervisi fasilitatif oleh supervior di semua tingkatan pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

a.Pemerintah Daerah dan swasta menyiapkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan pada tiap tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan;
b.menyiapakan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
c.perbekalan kesehatan harus dalam keadaan siap pakai untuk keselamatan Ibu dan Anak;
d.puskesmas PONED yang sesuai standar.

Pasal 10

Pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(1) huruf c dilaksanakan melalui: J. k. 1. m. n. o. U' a. b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pendampingan, magang dan orentasi sumber daya manusia kesehatan; pengangkatan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pela5ranan Kesehatan sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pelaksanaan Sistem Rujukan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

a.pembentukan jejaring Sistem Rujukan Kesehatan Ibu Dan Anak di Daerah;
b.peningkatan koordinasi rujukan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
1. 1.komunikasi pra rujukan dan rujukan.
2. 2.mekanisme rujukan balik.
c.manajemen Sistem Rujukan yang di dukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…