DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2.Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Natuna;
3.Br.lpati adalah Bupati Natuna;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, yffig selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Penrakilan Ralqyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah di Kabupaten Natuna;
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natunasesuai dengan ketentuan peraturan pertrndang-undangan;
6.Anggota DPRD adatrah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Natuna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Natuna;
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna;
9.Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Natuna;
10.Uang Representasi adalah u€u1g yang diberikan setiap butran kepada Pimpinan dan Angota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD; 1 1. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Piurpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat DPRD; L2. Dana Operasional adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari; Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; Ttrnjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setrap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD; Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD; Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD berupa jarninan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rurnah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga, tunjangan transportasi; Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapatkan rumah negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah renc€ula keuangan tahunan pernerintah daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh dewan perwakilan ralqyat. daerah darl ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

BAB II

PENGHASII,AN, TUNJANGAN KESRIAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan; dan g" tunjangan alat kelengkapan lain. (21 Selain Penghasilan sebagainlana dirnaksud pada ayat (U Pimpinan dan Anggota DPRD juga mendapatkan tuajangan lainnya, antara lain:
7. a.Tunjangan Kornunikasi Intensif; dan
8. b.tunjangan reses,
(3)Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (X) dan ayat {21 rnenjadi beban APBD dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perattlran perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang Representasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap br:tran kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD. {21 Besaran Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. (31 t4) (s)
(1)(21 Besaran Uang Representasi sehgaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wakil ketua DPRD sebesar 80o/o (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD. Besaran Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRD sebesar 75olo (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD. Pernberian uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan pada bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya rnasa bakti.

Pasal 4

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurtrf b dan Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan ketruarga dan tunjangan beras bag Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan. Pemberian hrnjangan keluarga dan tunjangan beras sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya setetrah pengesahan keanggotaan DPRD sarnpai dengan selesainya rnasa bakti.

Pasal 5

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD sebesar LOo/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

(3)
(1)(21
(1){21 Pemberian Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya, setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD sebesar l45a/o (seratus empat putruh lirna persen) dari uang representasi yang bersangkutan. Pernberian Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dilakukan pada bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.

Pasal 7

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf f dan Pasal 2 ayat (1) huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, kornisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. Tunjangan ala.t kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

a.ketua, sebesar 7,5o/o (ttrjuh koma lima persen);
b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
c.sekretaris, sebesar 4a/a (empat persen); dan
d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD. (U {2t

(3)T\rajangan dat kelengfuapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan rnelaksanakan tugas.
(4)Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa Panitia Khusus, dengan ketentuan:
1. a.masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan sampai dengan y2 (setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 {satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;
2. b.masa bakti lebih dari I Yz (satu setengan) bulan sampai dengan dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;
3. c.selanjr-ltnya sarnpai dengan berakhir:nya tugas alat kelengkapan lain yang dimaksud;

Pasal 8

Tunjangan l(omunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan secara lumpsum setiap metraksanakan reses kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD. Selain Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2ljuga disediakan belanja penunjang reses yang dibayarkan oleh pernegang kas/bendahara sekretariat DPRD kepada pihak ketiga antara lain konsumsi rapat, spanduk, ATK, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi wilayah tempat kegiatan dilaksnakan, sedangkan kepada

(1){\21
(3)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang perjalanan dinas.
(4)Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan betranja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelornpok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. t6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemampuan keuangan daerah sebagainnana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negari. {71 Pemberian Tuniangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemarnpuan keuangan daerah:
1. a.tingg, paling banyak 7 {tujuh} kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi kehra DPRD.
(8)Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)trnjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.janninan kecelakaan kerja; {2)
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut. Selain Ttrnjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
5. a.rumah negara dan perlengkapannya;
6. b.kendaraan dinas jabatan; dan
7. c.belanja rumah tangga. Selain Tunjangan Kesejahtera€ul sebagaimarta dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan TLrnjangan Kesejahteraan berupa:
8. a.nlrnah negara dan perlengkapannya; dan
9. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (U huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peratr.lran perundang- undangan. Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaks,ud pada ayat (U, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan perneriksaan kesehatan yang berfujuan r-lntuk urengetahui status kesehatan di luar cakupan petrayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan sebagairnana dimaksud pada ayat (3| dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu} tahun dan ditralmkan di dalarn negeri serta tidak termasr.lk istri dan anak.

(3)
(1)(21
(3)
(4)
(5)Pemeriks€uraan kesehatan sebagainnana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal Ll Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kernatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sglagaimana dirnaksud dalam Pasatr 9 ayat
(1)huruf d terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan I (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan disediakan 1 (satu) pasang dalam tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas disediakan 1 (satu) pasang datrarn panjang 1 (satu) daerah I (satu) tahun. (21 Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disediakan dengan rnernpertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(3)
(1){21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (21 huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan perattrran perundang-undangan. Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dirnaksud datram Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagr Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan penrndang- undangan. Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakulkan sesuai dengan ketentuan peraturan pen rndang-undangan. Perneliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan perneliharaan rr.lrnah negara dan perlengkap€Lnnya sebagainnana dimaksud pada ayat l2l dibebankan pada APBD. Perneliharaan rumah Negara dan perlengkapannya sebagairnana dimaksud pada ayat. (41 seperti pembayaran listrik, air, perbaikan rusak ringan bangunan runrah dan perkarangan serta perbaikan kerusakan ringan perlengkapan rumah. Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti

(3)
(4)(s)
(6)penyediaan bahan bakar minyak, pengantian suku cadang dan perbaikan rtrsak ringan kendaraan (71 Belanja pemeliharaan rumah Negara perlengkapa.nnya serta kendaraan dinas sebagaimana dimaksr.rd ayat (5) dan ayat (6) dianggarkan dalam prograrn dan kegiatan Sekretariat DPRD. t8) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembatrikan dalan keadaan baik kepada pemerintah dearah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bat<ti.
(9)Dalam hal Pirnpinan DPRD yang disediakan rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau atau berakhirnya masa bakti.rumah negara dan perlengkapan wajib dikernbalikan datrarn keadaan baik kepada Pernerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan se.jak tanggal berhenti atau berakhirnya rnasa bakti.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…