(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
a.Sekretariat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur di instansi daerah;
b.Sekretariat DPRD Tipe C menyelenggarakan urusan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat pengawasan Daerah;
Tipe B menyelenggarakan urusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah raga;
2.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
3.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B menyelenggarakan urusa.n pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah;
Dinas Tenaga Keda dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
9.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang; Dinas Perumahan Ralryat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Ralryat dan Kawasan Pemukiman, dan bidang Pertanahan; Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusalr pemerintahan bidang Perhubungan; Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusalr pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 8. 10. 11. t2. 13. 14. 15. t-
16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urus€Ln pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
17.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Satuan Pollsl Pamong PraJa dan Perlindungan Masyarakat Tipe B melaksanakan urusan pemerlntahan bidang Ketentraman, Ketertlban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Unrsan Satuan Pollsi Pamong PraJa; 2O. Dinas Pemadam Kebakaran Ttpe C melaksanakan urusan pemerintahan btdang Ketentramen, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2.Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
18. 19. tlFr
f.Kecamatan terdiri dari :
1.Kecamatan Bunguran Timur Tipe A
2.Kecamatan Bunguran Barat Tipe A;
3.Kecamatan Serasan fipe A;
4.Kecamatan Midai Tipe A;
5.Kecamatan Subi Tipe A ;
6.Kecamatan Bunguran Utara Tipe A;
7.Kecamatan Pulau Tiga Tipe A;
8.Kecamatan Pulau L,aut Tipe A;
9.Kecamatan Bunguran Timur Laut Tipe A;
10.Kecamatan Bunguran Tengah Tipe A;
1 1. Kecamatan Bunguran Selatan Tipe A ;
12.Kecamatan Serasan Timur Tipe A;
13.Kecamatan Suak Midai Tipe A;
t4. Kecamatan Fulau Tiga Barat Tipe A;
15.Kecamatan Bunguran Batubi Tipe A.
(21 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
rlF Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah Kabupaten Natuna. Ditetapkan di Ranai pada Diundangkan di Ranai pada tangeal, 22 Agustus 2OLT SENR TARIS DATRAII KABI'PATEIT ITATI'IVA, LEMBARAIT DATRAH I{ABI'PATTIT NATT'NA TAIIUil 2OT7I{OMOR 3 NOMOR RTGISTRASI PERATTIRAIT DAERAII KABI'PATEIT NATUITA PROPTilST KEPULAUAN RIAU -.3 I 2L I 2Ot7 , 22 Agustus 2017