DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Kab.Natuna ini diatur tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan, srategis, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, a. b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 2. 2 Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532), 4. 5. 6. 7. 3 8. 10. 11. 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624), Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511), 4

15.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4):
16.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18):
17.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA dan BUPATI NATUNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Kabupaten Natuna. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Natuna. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Natuna. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 5. 6. 5 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, sarana dan utilitas umum. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasaran, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Permukiman. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan Masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tida sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan/atau rawan bencana. 7. 8. 6 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan peran Masyarakat dengan memobilisasi potensi dan sumber daya secara proporsional untuk mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman laik huni. Pendampingan adalah kegiatan pelayanan kepada Masyarakat dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan dan bantuan teknis untuk mewujudkan kesadaran Masyarakat dalam mencegah tumbuh berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran dan belanja daerah, dan atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang di tetapkan oleh Bupati yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kasiba atau berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan di lengkapi dengan Prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kavling tanah matang. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. 7

33.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata cara kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur.
34.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, koorporasi, dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
35.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.peran dan fungsi,
b.kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh: Cc. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru, peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, pola kemitraan, Peran Masyarakat dan Kearifan Lokal: larangan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, . ketentuan pidana, dan
m.ketentuan penutup.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berperan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Pasal 4

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berfungsi sebagai acuan untuk:

a.mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru, d. e. £ 1 8 b. Cc.

(1)
(2)
(1)
(2)3) mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya, dan meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni, lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pasal 5

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari: bangunan: jalan lingkungan, penyediaan air minum: drainase lingkungan: pengelolaan air limbah: pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. a. b. d. e. £ g

Pasal 6

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:

a.ketidak teraturan bangunan,
b.tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan tata Ruang: dan
c.ketidak sesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan. Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan pada Perumahan dan Permukiman:
a.tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona, dan/atau
b.tidak memenuhi tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman dengan: b 9

(4)
(1)
(2)
(3)
(2)3)
1. a.koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan
2. b.koefisien lantai bangunan yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan pada Perumahan dan Permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:
3. a.pengendalian dampak lingkungan, b. pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum: keselamatan bangunan, kesehatan bangunan: kenyamanan bangunan, dan kemudahan bangunan. d. e. f

Pasal 7

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:

a.jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman: dan
b.kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 8

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:

a.ketidaktersediaan akses aman air minum, dan/atau
b.tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku. Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana Masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum Masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari. (1 b

Pasal 9

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:

a.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, ketidaktersediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya, dan
e.kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun. Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana Pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
a.pemeliharaan rutin, dan/atau
b.pemeliharaan berkala. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 10

Kriteria kekumuhan ditinjau daripengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:

a.sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku, dan
b.prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlakusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/ domestik, komunal maupun terpusat. b. d.

(4)
(5)(l
(2)
(3)
(1)
(3)Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septikatautidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 11

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)huruf f mencakup:
1. a.prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis:
2. b.sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, dan
3. c.tidak terpeliharanya Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase. Prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman memenuhi kondisi sebagai berikut:
4. a.tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga:
5. b.tempat pengumpulan sampah reduce, reuse, recycle pada skala Permukiman,
6. c.gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan: dan
7. d.tempat pengumpulan sampah pada skala Perumahan atau kelompok bank sampah. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
8. a.pewadahan dan pemilahan domestik:
9. b.pengumpulan lingkungan: Cc. pengangkutan lingkungan: dan
10. d.pengolahan lingkungan. Tidak terpeliharanya Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
11. a.pemeliharaan rutin: dan
12. b.pemeliharaan berkala.
(2)
(4)

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…