DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 35 Tahun 2018

Nomor: 35
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah in diatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

4.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BPPPD adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna; Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Natuna; Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, Akses terhadap pengambilan kebijaka.n, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia; Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses perrJrusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraaa sosial dalam jangka waktu tertentu; Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dolnrmen perencanaan Perangkat Daerah unttrk periode 5 [ima] tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (sattr) tahun; Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah; Program adalah bentuk instnrmen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. t2- mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah; Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasarErn terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menJrusun rencana Pembangunan Daerah; Forum Perangkat Daerah menrpakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Program dan Kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka menJ rsun Renstra Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah; Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Planning adalah penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastmktur teknologi informasi, yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya. Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan E-Planning yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan. 13. 14. 15. 16. PARAF KOORDINASI ASSISTEN s finenc HUKUM t KASUBBAG tf a
17.Administrator Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik yarrg selanjutnya disebut Administrator E-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola E-Planning. Operator Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Operator E-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas unttrk menginput data usulan Kegiatan dalam E-Planning.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut E-Planning, yang meliputi:

a.pengelolaan sistem yang terdiri dari penanggung jawab, pengelola, pengguna dan Akses sistem; dan
b.mekanisme pengusulan Kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verilikasi hingga penetapan rencana Kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedomanperencanaan. Pembangunan Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan melalui E-Planning:
b.menjamin konsistensi tahapan perencanaan Pembangunan Daerah;
c.mewujudkan transparansi efektivitas, efisiensi, dan akuntabfitas perencanaan Pembangunan Daerah; dan
d.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 18. PARAF KOORD|MS| ASSISTEN 0 fileas HL,KI.,M I KASUBBAG * t-

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM Bagran Kesatu Penanggung Jawab E-Planning

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan E-Planning, yaitu:

a.Kepala BPPPD sebagai penanggung jawab pengelolaan E-Planning;
b.Sekretaris BPPPD sebagai penanggung jawab harian pengelolaan E-Planningi dan
c.Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada BPPPD selaku administrator E-Planning sebagai penanggung jawab teknis E-Planning.

Pasal 5

Administrator E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 humf c, bertanggung jawab terhadap:

a.keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan E- Planning;
b.pemberian informasi terkait perkembangErn usulan Kegiatan yang masuk dalam E-Planning; dan
c.penanganan permasdahan dan keluhan dari pengguna.

Pasal 6

Administrator E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu oleh Pengelola E- Planning. Pengelola E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E- Planning.

(1)(21 ASSI"$TEN
(3)-- Pengelola E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat {21, terdiri dari:
1. a.Tenaga Teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalErman di bidang sistem informasi dan teknologr; dan
2. b.SUB Administrator E-Planning, yang terdiri dari:
  1. 1.koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada BPPPD;
  2. 2.pelaksana yaihr kepada Sub Bidang pada BPPPD; dan
  3. 3.Operator bidang yaitu Staf pada BPPPD. Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a bertugas melaksanakan pengawalan, pengawasan, dan pengembErngan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Planning. Tenaga teknis dan Sub Administrator E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagran Kedua Pengelolaan E-Planning Paragrafl Pengelolaan E-Planning Pada Perangkat Daerah

Pasal 7

(1)Pengelolaan E-Planning pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan E-Planning;
2. b.Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagran pada Sekretariat Daerah, dan Kepala Bagtan Umum pada Sekretariat Dewan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan E- Planning; (4t (s) (2t -lo-
3. c.Kepala Sub Bagian yang menangani Program, Pelaporan dan Keuangan di linglungan Perangkat Daeralr, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai Administrator E- Planning Perangkat Daerah;
4. d.Administrator E-Planning Perangkat Daerah bertugas:
  1. 1.melakukan koordinasi pengelolaan E- Planning lingkup Perangkat Daerah;
  2. 2.melakukan input/update/delete usulan Kegiatan dalam E-Planning beserta kelengkapan administrasi Kegiatan.
5. e.dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator E- Planning Perangkat Daerah dibantu oleh Operator E-Planning Perangkat Daerah. Operator E-Planning Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Keputursan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada Kepala BPPPD. Pxagraf 2 Pengelolaan e-Planning Pada Desa/ Kelurahan

Pasal 8

Pengelolaan E-Planning di Desa/ Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan:

a.Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab pengelolaan E-Planning;
b.Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi pada Desa/Kelurahan selaku Administrator E- Planning Desa/ Kelurahan; dan

(3)t1) PARAF KOCIRDINASI AS$r$TEht I I ffnant; HIJKi:M a KASi"IBBAG tr -1 1-
1. c.Administrator E-Planning Desa/ Kelurahan berhrgas:
  1. 1.melakukan koordinasi pengelolaan E- Planning di Desa/Kelurahan; dan
  2. 2.melakukan input/update/ delete usulan Kegiatan dalam E-Planning beserta kelengkapan administrasi Kegiatan.
  3. 3.dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada hurr.f c, Administrator E- Planning Desa/ Kelurahan dibantu oleh Operator E-Planning Desa/Kelurahan. (21 Administrator dan Operator E-Planning pada Desa/Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Desa /Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala BPPPD pada awal proses perencanaan tahuna.n. Bagran Ketiga Pengguna E-Planning

Pasal 9

Pengguna E-Planning, terdiri dari :

a.Pengguna Internal, yaihr :
1. 1.Pemerintah Daerah; dan
2. 2.Pemerintah Desa.
b.Pengguna Eksternal, terdiri dari
1. 1.DPRD;
2. 2.akademisi;
3. 3.dunia usaha; dan
4. 4.masyarakat. PARAF KCIoRDtNASt ASS!STEru I Iiltanc HUKUM a KASUBBAG r (l) (2t :12-

Pasal 10

Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a memperoleh usernarne dan password dari Administrator E-Planning. Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b dapat mengakses aplikasi E- Planning melalui Desa/ Kelurahan atau Kecamatan terintegrasi dengan proses Musrenbang.

Pasal 1

I Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem E-Pl,anning, Administrator E-Planning dapat menghentikan Akses yang dimiliki Pengguna E-Planning.

BAB IV

MEIGNISME PENGUSULAN KEGIATAN Bagran Kesattr Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 12

Tahapan e-Planning terdiri dari:

a.pokok-pokok pikiran DPRD;
b.Musrenbang Desa/ Kelurahan/ Kecamatan;
c.rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
d.Forum Perangkat Daerah; ASSt$TEh! - 1'3-
e.Musrenbang Kabupaten; dan
f.RKPD.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…