DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai program dan kepesertaan; program bantuan iuran kepesertaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; evaluasi dan pelaporan; program kerja; sanksi administratif dan ketentuan pidana; dan pendanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pelindungan dan kesejahteraan sosial terhadap pekerja perlu optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah diperlukan suatu pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 SALINAN Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6018);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
19.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
20.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);
21.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
22.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
23.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA dan BUPATI NATUNA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Natuna.
3.Bupati adalah Bupati Natuna.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6.Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di Daerah.
7.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8.Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10.Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
14.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15.Pemberi Kerja Penyelenggara Negara adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non- pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16.Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
18.Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19.Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang peseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22.Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23.Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
24.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
25.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
26.Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
27.Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
28.Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
29.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
30.Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau Upah.
31.Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
32.Tim Pelaksana adalah tim yang terdiri atas unsur instansi terkait, untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan yang dibentuk oleh Ketua Tim Koordinasi Pembinaan.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.menjamin cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat di Daerah; dan
2. b.menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

a.program dan kepesertaan;
b.program bantuan iuran kepesertaan;
c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
d.evaluasi dan pelaporan;
e.program kerja;
f.sanksi administratif dan ketentuan pidana; dan
g.pendanaan.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

(1)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
1. a.JKK;
2. b.JKM;
3. c.JHT;
4. d.JP; dan
5. e.JKP.
(2)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terdiri dari :

a.Peserta Penerima Upah;
b.Peserta Bukan Penerima Upah; dan
c.Peserta Pekerja Jasa Konstruksi.

Pasal 6

(1)Peserta Penerima Upah meliputi:
1. a.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
2. b.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
(2)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
2. b.pejabat negara non-aparatur sipil negara; dan
(3)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.Pekerja dalam masa percobaan;
3. c.Komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
4. d.Pengawas dan pengurus yang menerima Upah.

Pasal 7

(1)Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib mendaftarkan Pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib mendaftarkan Pekerja dalam program JKK, program JKM, program JHT, program JP dan program JKP, sesuai dengan skala usaha dan penahapan kepesertaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerja dan menyetornya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pembayaran Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD, dan di lingkungan pemerintah desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarannya iuran dan memberitahukan besarannya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.
(5)Besaran Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Peserta Bukan Penerima Upah meliputi:
1. a.Pemberi Kerja;
2. b.Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
3. c.Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.
(2)Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pemegang saham atau pemilik modal; dan
2. b.orang perseorangan yang mempekerjaan Pekerja dan tidak menerima Upah.
(3)Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.
(4)Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti minimal 3 (tiga) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program JKK, program JKM, dan program JHT.
(5)Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program JKK dan program JKM, dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
(6)Selain Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk peserta magang, tenaga honorer, peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, siswa dan mahasiswa kerja praktek yang dipekerjakan dalam proses pendidikan dan pelatihan atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi dianggap sebagai pekerja.

Pasal 10

(1)Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta Bukan Penerima Upah.
(3)Pendaftaran secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…