DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah sebagai berikut ;

1.Diantara ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 disisipkan angka 6a yang berbunyi sebagai berikut : 6a. Instansi Pemungut adalah instansi yang oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk memungut Pajak.
2.Ketentuan Pasal 1 angka 9 digabungkan ke dalam angka 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :
8.Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yangtidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan , Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3.Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
11.Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 ( sepuluh ).
4.Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus
5.Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
22.Nilai jual objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOP reklame adalah keseluruhan pembayaran maupun pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaran reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, kontruksi, instalansi listik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecaran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, diperagakan, ditayang dan /atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
6.Diantara Ketentuan Pasal 1 angka 25 dan angka 26 disisipkan angka 25a yang berbunyi sebagai berikut : 25a. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
7.Diantara Ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 disisipkan angka 26a yang berbunyi sebagai berikut : 26.a Pajak mineral bukan logam dan bantuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8.Ketentuan Pasal 1 angka 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
29.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
9.Ketentuan Pasal 1 angka 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
44.Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10.Ketentuan Pasal 3 ayat ( 3 ) huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel;
(2)Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagaimana kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan;
(3)Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) pasal ini meliputi : a Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka antara lain gubuk pariwisata (cottage), hotel, wisma pariwisata, pesanggarahan (hotel), motel, losmen, home stay dan rumah penginapan, termasuk rumah dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan; b Jasa penunjang sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) adalah fasilitas telepon, faximile, telexs, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan sejenisnya yang disediakan atau dikelola hotel; c Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain : pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tennis, golf, Karaoke,pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel, fasilitasnya tamu hotel bukan untuk umum; d Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel .

11.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Tarif Pajak Hotel ditetapkan berdasarkan klasifikasi jenis hotel;
(2)Klasifikasi jenis hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu;
1. a.Klasifikasi A sebesar 10% dari hasil omset
2. b.Klasifikasi B sebesar 8% dari hasil omset
3. c.Klasifikasi C sebesar 6% dari hasil omset
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi hotel serta pola pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, tempat penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

12.Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran.

(1)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran;
(2)Pelayanan yang disediakan restoran/sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain;
(3)Termasuk kategori restoran adalah rumah makan, kafetaria, warung makan, kantin, depot, pujasera/food court, toko roti/bakery dan sejenisnya, dan jasa boga/katering;
(4)Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan bruto tidak melebihi Rp. 10.000.000,- per tahun.

12.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dalam 3 ( tiga ) kategori, yaitu ;

a.Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen ) untuk objek pajak restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) atau lebih per bulan;
b.Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 8 % ( delapan persen ) untuk objek pajak restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan;
c.Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 6 % ( enam persen ) untuk objek pajak restoran yang memiliki nilai penjualan kurang dari Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).
1. 13.Ketentuan Pasal 14 ayat 3 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaran hiburan;
(2)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat dan sulap;
7. g.permainan bilyar, bowling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centr); dan
10. j.pertandingan olahraga.
(4)Penyelenggaraan Hiburan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut pajak.

14.Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing – masing objek pajak adalah sebagai berikut :

a.Tarif pajak tontonan film sebesar 10% ( sepuluh persen );
b.Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
c.Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana kelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);
d.Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana kelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
e.Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
f.Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);
g.Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas iternasional sebesar 20% (dua puluh persen);
h.Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
i.Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 20% (dua puluh persen);
j.Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, music hidup (live music), music dengan disk jokey (DJ) dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
k.Tarif pajak untuk karaoke keluarga (tampa pemandu) sebesar 10% (sepuluh persen);
l.Tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
m.Tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);
n.Tarif pajak untuk permainan biliyar dan bowling sebesar 15% (lima belas persen);
o.Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 15% (lima belas persen);
p.Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
q.Tarif pajak untuk kenderaan bermotor sebesar 15% (lima belas persen);
r.Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
s.Tarif pajak untuk panti pijit, mandi uap dan spa sebesar 15% (lima belas persen);
t.Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness sebesar 10% (sepuluh persen);
u.Tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
v.Tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
w.Tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas interasional sebesar 15% (lima belas persen).
1. 15.Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf f diubah , ayat (4) huruf c dan huruf d diubah, huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaran reklame;
(2)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
(3)Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Reklame papan/billboard/micoframe/megatron dan sejenisnya;
2. b.Reklame kain;
3. c.Reklame melekat, stiker;
4. d.Reklame selebaran;
5. e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.Reklame udara;
7. g.Reklame apung;
8. h.Reklame Suara;
9. i.Reklame film/slide; dan
10. j.Reklame peragaan
(4)Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
1. a.penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan tidak melebihi ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter;
4. d.Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Partai Politik, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan.
  1. 17.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
(2)Saat terutangnya pajak adalah pada saat terjadinya pembayaran atas penyelenggaraan reklame.

18.Ketentuan Pasal 25 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 25

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

a.Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b.Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain dengan penggunaan untuk keperluan sosial dan keagamaan;
c.Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari intansi teknis terkait.
1. 19.Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah kemudian ditambah ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Tarif Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listri yang bersumber dari PLN ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
(2)Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
(3)Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkansebesar 1,5% (satu koma lima persen);
(4)Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain dengan penggunaan untuk keperluan rumah tangga sebesar 5 % (lima persen).

20.Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
(2)Saat terutangnya pajak adalah pada saat terjadinya pembayaran atas penyelenggaraan listrik;
(3)Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan 10 % (sepuluh persen) dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

21.Ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…