DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang APBD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017. : 1. Undang-Undang Nomor 2I Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39021 Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, r- I l o. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7O7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8B0); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOol; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2l); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049); 10. 11. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2}tl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2LO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 21ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2076 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran t2. 13. t4, 15. 16. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita Negara Republik Ind.onesia Tahun 2Arc Nomor 87a);
77.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2Ol3 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol3 Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2Ol7 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 20L7 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol7 Nomor 1). Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA Dan BUPATI NATUNA MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017. Menetapkan Pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2OI7 sebagai berikut :

(1). Pendapatan Daerah
1. a.Semula
2. b.Bertambah/(berkurang) Jumlah Setelah Perubahan
(2). Belanja Daerah
1. a.Semula
2. b.Bertambah/(berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) Setelah perubahan
(3). Pembiayaan
1. a.Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah perubahan
2. b.Pengeluaran 1) Semula 1 Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Rp 1,O4O,2O1,700,000,00 Rp 50,158,399,298.24 Rp 1,090,360,O99,298.24 Rp 1,185,201,700,000.00 Rp 35,329,167,000.00 Rp 1,22O,530,867,000.00 Rp (130,170,767,7O1.76) Rp 150,000,000,000.00 Rp (14,045,732,298.24) Rp Rp I35,954,267 ,701 .76 5,000,000,000.00
(1). 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Sisa Pembiayaan neto Setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud

a.Pendapat Asli Daerah 1) Semula 2) Bertarnbah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Pendapatan asli daerah sebagaimana dari jenis pendapatan :
a.Pajak daerah 1) Semula Rp 783,500,000.00 Rp 5,783,500,000.00 Rp 130,17O,767,7O1.76 Rp dalam Pasal 1 terdiri dari : Rp 74,OO1,744,354.00 Rp (1,760,896,175.761 Rp 72,24O,848,179.24 834,579,150,546.00 60,761,567 ,699.OO Rp 895,340,718,245.OO Rp 13 1,620,905, 100.00 Rp (8,842,272,225.001 b. c. b. c. Rp Rp

(2). Rp dimaksud pada 122,778,532,975.00 ayat (1) huruf a terdiri 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Retribusi daerah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan 8,335,950,000.00 ro,2o9,317,000.00 Rp 18,545,167,000.00 Rp 570,405,000.00 Rp (204,405,000.00) Rp 366,000,000.00 Rp 6,150,000,000.00 Rp (664,984,825.00) Rp 5,485,015,175.00 Rp 58,945,489,354.00 Rp (11,100,823,350.76) Rp Rp d. Rp pada ayat 47 ,944,666,OO3.24
(1)huruf b terdiri dari(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Dana alokasi umum 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Dana alokasi khusus sejumlah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Lain-lain pendapatan daerah yang sah huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
2. a.Hibah 1) Semula 357 ,473,285,546.00 63,449,7 50,699.00 Rp Rp b. c. d. e. Rp Rp 420,922,036,245.OO 354,367,200,000.00 Rp (3,112,546,000.00) Rp Rp Rp 351,254,654,000.00 122,738,665,000.00 425,363,000.00
(4). Rp sebagaimana 123,L64,029,000.00 dimaksud pada ayat (1) Rp Rp Rp b. 2) Bertambah I perkurang) Jumlah Setelah Perubahan Dana darurat 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Dana Desa 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Dana BOS 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan

Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam

a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp Rp Rp Rp 63,224,O11,100.00 Rp (8,842,272,225.001 C. Rp Rp Rp 54,381,739,975.00 57, 1 15,594,000.00 Rp Rp Rp 57 ,115,594,000.00 1L,281,200,000.00

(1). Rp 11,281,200,000.00 Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : Rp 436,640,641,731.O0 Rp (2O,825,6t7,975.OO1 Rp 4 15,8 15,023,756.00 F 1 I I
1. b.Belanja Langsung sejumlah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp Rp 748,561,058,269.00 56,L54,784,975.O0 Rp 8O4,775,843,244.O0
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp 295,336,875,130.00 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Belanja bunga 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Belanja subsidi 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Belanja hibah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Belanja bagi hasil 1) Semula 2) Bertambah I perkurang) Jumlah Setelah Perubahan Belanja bantuan keuangan 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Belanja tidak terduga 1) Semula Rp (2O,825,617,975.00) 274,511,257,155.00 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan
(3). Belanja langsung sebagaimana jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah 1) Semula b. c. Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp d. 6,L7 r,400,000.00 e. Rp Rp Rp 6,L71,400,000.00 5,142,O95,890.00 Rp Rp Rp 5,142,O95,880.00 690,635,000.00 Rp Rp Rp 690,635,000.00 128,799,635,721.0O h. Rp Rp Rp t28,799,635,721.00 500,000,000.00 Rp 500,000,000.00 pada ayat (1)huruf b terdiri daridimaksud Rp 100,690,445,190.00 t 2) Bertambah I @erkurang) Jumlah Setelah Perubahan Belanja barang dan jasa sejumlah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Belanja modal sejumlah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp 3,492,201,090.00 b. Rp Rp Rp 1o4,172,646,29O.OO 357,602,961,973.00 52,703,717,533.00 Rp 410,306,579,406.00 C. Rp 290,277 ,7 5l ,206.00 Rp (41,133,648.00) Rp 29O,236,617,558.00

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
1. a.Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan
2. b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan
(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp 150,000,000,000.00 Rp (14,045,7 32,298.241 Bp 783,500,000.00 Rp 5,783,500,000.00 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Rp 150,000,000,000.00 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Pencairan dana cadangan 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp (14 ,045,7 32,298.241 r35,954,267,701.76 Rp Rp Rp I35,954,267 ,701 .76 5,000,000,000.00 b. C. d. Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp e. Rp 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan
2. f.Penerimaan piutang daerah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan 1) Semula
  1. 1.Lampiran I
  2. 2.Lampiran II
  3. 3.Lampiran IIi
  4. 4.Lampiran IV
  5. 5.Lampiran V Rp Rp Rp Rp Rp Rp pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 2) B ertamb ah I (berkuran g) Jumlah Setelah Perubahan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Pembayaran pokok utang 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Pemberian pinjaman daerah 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp Rp 5,000,000,000.00 Rp 783,500,000.00 5,783,500,000.00 C. Rp Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : Rp Rp b. Rp Rp Rp d. Rp Rp Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegaitan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan per6. Lampiran VI Jabatan;

7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; B. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
9.Lampiran IX anggaran lnu Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2OI7 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna. Ditetapkan di Ranai Pada tanggal to *V+OOer 9{V Diundangkan di Ranai pada tanggal 2o 0pto6er wq SEKRETARIS DAERAH TIGBUPATEN NATUNA, E LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN NATUNA TAHUN NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA RIAU( s I z> I 2oV ) 7017 NOMOR 7 PROVINSI KEPULAUAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…