DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayan administratif;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Pimpinan Sekretariat DPRD;
9.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
10.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
11.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
12.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15.Kecamatan adalah bagian perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
16.Staf Ahli adalah Pejabat Struktural yang bertugas membantu Bupati dalam bidang-bidang tertentu, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.Efisiensi;
c.Efektivitas;
d.Pembagian habis tugas;
e.Rentang kendali;
f.Tata kerja yang jelas; dan
g.Fleksibilitas

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah terdiri dari ;

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur di instansi daerah;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe C menyelenggarakan urusan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
3. c.Inspektorat Tipe B menyelenggarakan urusan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah raga;
  2. 2.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
  3. 3.Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
  4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  7. 7.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  9. 9.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
  10. 10.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang;
  11. 11.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan bidang Pertanahan;
  12. 12.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  13. 13.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
  14. 14.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
  15. 15.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  17. 17.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
  18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  19. 19.Satuan Polisi Pamong Praja ,Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tipe B melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan Bencana dan sub urusan Kebakaran.
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  3. 3.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan;
6. f.Kecamatan terdiri dari :
  1. 1.Kecamatan Bunguran Timur Tipe A
  2. 2.Kecamatan Bunguran Barat Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Serasan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Midai Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Subi Tipe A ;
  6. 6.Kecamatan Bunguran Utara Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Pulau Tiga Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Pulau Laut Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Bunguran Timur Laut Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Bunguran Tengah Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Bunguran Selatan Tipe A ;
  12. 12.Kecamatan Serasan Timur Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Suak Midai Tipe A;
  14. 14.Kecamatan Pulau Tiga Barat Tipe A;
  15. 15.Kecamatan Bunguran Batubi Tipe A.
(2)Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat

BAB IV

JABATAN DAN PENGISIAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon II a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
(3)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas;
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan daerah kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
(9)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 7

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
1. a.teknis;
2. b.manajerial; dan
3. c.sosial kultural.
(3)Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan;
(4)Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi;
(5)Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;
(6)Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

BAB V

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 9

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 10

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terdapat Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal dan Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
(2)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli ;
(2)Staf Ahli sebagamana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Staf Ahli bidang Pemerintahan, hukum dan politik;
2. b.Staf Ahli bidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan;dan
3. c.Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
(3)Pengaturan tentang Rumah Sakit Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi tata kerja tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah;
(4)Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru;
(5)Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…