DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai penetapan Kota Tua; tim Kota Tua; pengelolaan Kota Tua; pembinaan; peran serta masyarakat dan Kemitraan; hak, kewajiban dan Penghargaan; dan Pendanaan Penyelenggaraan Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan dan melindungi kelestarian Penagi dan Sabang Barat sebagai kota tua, perlu adanya peran serta dari Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat, diperlukan suatu pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); SALINAN
4.Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA dan BUPATI NATUNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA TUA PENAGI DAN KOTA TUA SABANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kota Tua adalah daerah yang paling lama dihuni di suatu tempat, memiliki nilai historis yang tinggi dan merupakan cerminan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakatnya sehingga keberadaannya perlu dilestarikan secara berkesinambungan.
6.Pelestarian adalah upaya pengelolaan untuk mempertahankan keberadaan Kota Tua dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
7.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kota tua, serta pemanfaatannya melalui tindakan pengembangan yang dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting yang ada pada kota tua dengan penyesuaian fungsi ruang baru dan tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat atau revitalisasi, dan tindakan pengembangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan cara perubahan yang terbatas dan tetap mempertahankan ciri asli, nilai penting, gaya arsitektur, dan keharmonisan estetika dengan lingkungan sekitarnya atau adaptasi secara berkelanjutan, serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.melindungi dan melestarikan Kota Tua;
b.memberdayakan masyarakat;
c.mengembangkan produk-produk yang mendidik dan inovatif;
d.meningkatkan perekonomian; dan
e.pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Kota Tua dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman dan acuan umum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka melindungi dan mengembangkan Kota Tua di Daerah;
b.upaya berkelanjutan untuk mewujudkan Penagi dan Sabang Barat sebagai Kota Tua di Daerah yang bernilai sejarah, arsitektural, ilmu pengetahuan dan budaya;
c.pedoman pengembangan Kota Tua yang terbuka bagi keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata; dan
d.landasan hukum dalam pengelolaan Kota Tua di Daerah.

Pasal 4

Penetapan Kota Tua bertujuan untuk:

a.melindungi kekayaan historik dan budaya di Penagi dan Sabang Barat sebagai Kota Tua;
b.mengembangkan Penagi dan Sabang Barat sebagai Kota Tua yang historik dan memungkinkan untuk kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata; dan
c.mengembangkan kesadaran dan peran serta Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat terhadap kekayaan historiks dan budaya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan Kota Tua;
b.tim Kota Tua;
c.pengelolaan Kota Tua;
d.pembinaan;
e.peran serta masyarakat dan Kemitraan;
f.hak, kewajiban dan Penghargaan; dan
g.Pendanaan.

BAB II

PENETAPAN KOTA TUA

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan:

a.Penagi sebagai Kota Tua Penagi di Kecamatan Bunguran Timur; dan
b.Sabang Barat sebagai Kota Tua Midai di Kecamatan Midai.

Pasal 7

(1)Penetapan Penagi sebagai Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terkait keberadaan Pelabuhan Penagi sebagai kawasan yang memiliki potensi sejarah dan potensi sosial budaya yang mendukung perkembangan Daerah.
(2)Penetapan Sabang Barat sebagai Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah terkait Sabang Barat sebagai daerah perdagangan pribumi pertama pada masa Hindia Belanda.

BAB III

TIM KOTA TUA

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan pengelolaan Kota Tua, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kota Tua.
(2)Tim Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memberikan saran dan pertimbangan terkait inovasi pemajuan;
2. b.melaksanakan pengelolaan Kota Tua;
3. c.membina kelembagaan masyarakat;
4. d.menyusun perencanaan;
5. e.menjalin kemitraan dalam rangka pengelolaan Kota Tua; dan
6. f.melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Kota Tua.
(3)Tim Kota Tua dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(4)Tim Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.swasta;
3. c.masyarakat; dan
4. d.akademisi.
(5)Tim Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN KOTA TUA PENAGI DAN KOTA TUA SABANG BARAT

Pasal 9

Pengelolaan Kota Tua meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

Perencanaan pengelolaan Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi penyusunan konsep dan rencana pengelolaan Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…