(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan membantu Bupati dalam pen5rusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dan pembinaa:r aparatur di instansi daerah;
Sekretariat DPRD Tipe C menyelenggarakan urusan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD; Inspektorat Tipe B menyelenggarakan urusan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. c. F li I I
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah ra;gai
2.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
3.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipit Tipe B pemerintahan menyelenggarakan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusall pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B menyelenggarakan urusErn pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;, 7. 8. 9. " Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang; Dinas Perumahan Ralqyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan; Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubung€rn; Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerinta.han bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. 11. 12. 13. 14. 15. L6. t7. 18. F'
19.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja;
20.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C melaksanakan urusar pemerintahan bidang Ketentraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran;
e.Badan Daerah terdiri dari :
L. Bad,an Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2.Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengernbangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
4.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi menerapkan prinsif koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap daerah perbatasan;
5.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan, Pemungutan, Pendapatan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
Kecamatan terdiri dari :
1.Kecamatan Bunguran Timur Tipe A
2.Kecamatan Bunguran Barat Tipe A;
3.Kecamatan Serasan Tipe A;
4.Kecamatan Midai Tipe A;
rt:* -&
5.Kecamatan Subi Tipe A ;
6.Kecamatan Bunguran Utara Tipe A;
7.Kecamatan Pulau Tiga Tipe A;
8.Kecamatan Fulau I"aut Tipe A;
9.Kecamatan Bunguran Timur Laut Tipe A;
10.Kecamatan Bunguran Tengah Tipe A;
11.Kecamatan Bunguran Selatan Tipe A ;
12.Kecamatan Serasan Timur Tipe A;
13.Kecamatan Suak Midai Tipe A;
14.Kecamatan Pulau Tiga Barat Tipe A;
15.Kecamatan Bunguran Batubi Tipe A.
l2J Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2.Ketentuan Pasal L4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal L4 Pad.a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku
a.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Ta}:rur" 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna ( lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 22 );
b.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keg'a Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna ( Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 4 );
c.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisaei dan Tata Kerja Dinas "Y d.
-9-' Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna { Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Natuna ( Iembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 7 ); Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2A14 tentang Susunan Organisasi d.an Tata Keg'a Satuan Polisi Pamong Prqja Kabupaten Natuna ( Iembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2A14 Nomor 11 ); Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna ( Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 20ll Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 201 1 Nomor 6); dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2Ol4 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 12). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. e. g" h. I I -10-' Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah Kabupaten Natuna. Ditetapkan di Ranai pada Diundangkan di Ranai pada tanggal 26 lgowtBcr 2C^A SEKRETARIS DAERAH KAE}UPATEN NATUNA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR REGISTRASI PERATURAN KEPULAUAN RIAU : g tZO / Lo@ NATUNA TAHUN 2016 DAERAH KABUPATEN NOMOR E NATUNA PROVINSI