DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ngada

regulasi_utama

Ringkasan

berisi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tah un 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati; BUPATINGADA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENNGADA NOMOR 4 TAHUN2016 TENTANG PENCABUTANPERATURANDAERAHKABUPATENNGADA NOMOR27 TAHUN2006 TENTANGKEUANGANDESA BUPATINGADA PROVINS!NUSATENGGARATIMUR SALINAN Mengingat Menimbang 2

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 3 SH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 06/2016 Salinan sesuai dengan aslinya Diundangkan di Bajawa pada tanggal 7 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, ttd MEDA MOSES Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 7 Maret 2016 BUPATI NGADA, ttd MARIANUS SAE Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 28 Seri E Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI NGADA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA Dengan Persetujuan Bersama - ---------- 1 Desa atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonsia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa' sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertangungjawaban keuangan desa perlu diatur dan dijabarkan secara teknis oleh Pemerintah Kabupaten. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang PedomanPengelolaanKeuangan Desa, maka pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya. Kekuasaan I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA i.._ , _ 2 TAMBAHAN LEMBARANDAERAH KABUPATENNGADANOMOR 4. II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. pengelolaan keuangan desa, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa, pertanggungjawaban keuangan desa serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur secara lebih terperinci dan sederhana sehingga memudahkan para pengelola keuangan desa dalam melaksanakannya. Dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa juga menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, sehingga memberi ruang untuk selanjutnya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…