DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

berisi tentang Perlindungan kopi Arabika Flores Bajawa Sebagai kopi Spesialti, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Peran Serta Masyarakat Dalam Kawasan IG; V. Pembiayaan; VI. Pengawasan; VII. Larangan; VIII. Sanksi Administratif; IX. Ketentuan Penyidikan; X. Ketentuan Pidana; XI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kopi Arabika Flores Bajawa merupakan komoditi perkebunan unggulan daerah yang berada pada kawasan dataran tinggi Bajawa, telah diakui sebagai produk spesialti yang memiliki cita rasa khas Bajawa, bersertifikat paten Indikasi Geografis, merupakan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan masyarakat Pekebun;
b.bahwa perlindungan hukum wilayah Geografis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimaksudkan untuk menunjukkan daerah asal suatu produk yang memberikan ciri khas dan kualitas tertentu yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya serta berlangsung selama ciri dan/ atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa Sebagai Kopi Spesialti; BUPATI NGADA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA PERLINDUNGANKOPI ARABIKAFLORESBAJAWA SEBAGAIKOPISPESIALTI TENTANG BUPATINGADA PROVINS!NUSATENGGARA TIMUR PERATURANDAERAHKABUPATENNGADA NOMOR 6 TAHUN2016 SALINAN Mengingat Menimbang 2 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dima.ksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3.Bupati adalah Bupati Ngada.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD terkait adalah OPD yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peterna.kan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . .. 6. Kawasan Kopi Arabika Flores Bajawa adalah wilayah daerah asal Kopi Arabika Flores Bajawa yang karena fa.ktor lingktingan geografis termasuk faktor alam dan/ atau faktor manusia memberikan indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan oleh daerah lain. ·

BAB II

ASASDANTUJUAN

Pasal 2

29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun antara lain Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenisnya, lernbaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. · Sertifikasi adalah pernyataan kesesuaian dari pihak ke III (sertifikator) terkait dengan produk, proses, sistem manajemen atau personal terhadap standar tertentu. Indik.asi Geografis yang selanjutnya disingkat IG adalah tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu dan merupakan indikator kualitas, menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya dan merupakan strategi bisnis dimana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keaslian (originality) dan keterbatasan (limitation) produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain yang ditetapkan sebagai bagian dari hak milik intelektual, dan hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi AFB yang selanjutnya disebut MPIG Kopi AFB adalah Organisasi Petani Kopi Arabika yang bermukirn di wilayah dataran tinggi Bajawa sebagai pemegang hak paten IG yang· didalamnya mencakup pekebun dan pelaku usaha Kopi AFl3. Pewilayahan Indikasi Geografis adalah penetapan wilayah untuk pengembangan pertanaman Kopi Arabika dengan prinsip organik dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut Kawasan IG adalah kawasan tersendiri di dataran tinggi Bajawa dengan ketinggian minimal 900 meter diatas permukaan Iaut, yang dapat ditanami komoditi perkebunan Kopi Arabika, baik secara monokultur maupun secara tumpangsari dengan tanaman lain dan/ atau berintegrasi dengan ternak. Distribusi Kopi Arabika adalah kegiatan penyaluran dan pengiriman produk Kopi AFB dari tempat produksi sampai ke konsumen. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling membesarkan antar pelaku usaha Kopi AFB. Perencanaan adalah segala proses yang dilakukan untuk menentukan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penetapan tahapan dalam rangka perlindungan kawasan Kopi AFB sebagai produk spesialti. 22. • ,. • 21. 5 Ruang lingkup perlindungan Kopi AFB sebagai Kopi Spesialti mencakup:

a.perencanaan;
b.arahan kawasan;
c.perlindungan Kopi AFB;
d.pemberdayaan pekebun dan pelaku usaha; , e. pemasara.n; dan
f.kelembagaan.

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 4

f.mengelola dan mengembangkan sumber daya Kopi AFB secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
g.mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
h.mengendalikan pengeluaran Kopi AFB secara gelondongan;
1. 1.membuka lapangan kerja di bidang pertanian dan perkebunan; dan J· meningkatkan produksi, produktifitas, kualitas, daya saing, dan pangsa pasar.
d.menjaga kelestarian kawasan Kopi AFB;
e.meningkatkan pendapatan masyarakat pada kawasan geografis penghasil produk budidaya spesifik;
b.menjaga mutu dan kekhasan cita rasa;
c.menjamin perlindungan hukum terhadap Pekebun Kopi; Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a.menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan Kopi AFB sebagai produk kopi spesialti;

Pasal 3

g.keberlanjutan;
h.kearifan lokal;
1. 1.kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan J. transparansi dan akuntabilitas. 6

(1)OPD terkait merencanakan peningkatan keahlian dan keterampilan surnber daya manusia. {2) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan rnelalui pendidikan dan pelatihan.
(3)Pendidikan dan pelatihan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha.
(4)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kornpetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Perencanaan mencakup:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.sumber daya alam dalam Kawasan IG; dan
3. c.sumber daya buatan.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
1. a.pekebun;
2. b.pelaku usaha budidaya;
3. c.pelaku usaha produk; dan
4. d.penyuluh/pendamping.
(3)Sumber daya alam dalam Kawasan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
1. a.kopi yang dibudidayakan;
2. b.lahan budidaya kopi; dan
3. c.lahan budidaya tanaman lain.
(4)Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c rnencakup sarana dan prasarana. ,..

Pasal 6

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk: . .
1. a.membangun sistem perlindungan Kawasan Kopi AFB yang telah diakui Pemerintah dengan Sertifikat Indikasi Geografis;
2. b.menguatkan organisasi dan kelembagaan pemegang hak paten dan peke bun/ pengelola; dan ·
3. c.menjalankan sistem perkebunan mulai dari hulu (on farm) sampai hilir (offarm) secara berkelanjutan. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus memperhatikan:
4. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi masyarakat;
5. b.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan dataran tinggi Bajawa;
6. c.rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten;
7. d.kebutuhan prasarana dan sarana KopiAFB;
8. e.kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan
9. f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)

Pasal 5

( . 7

(1)Untuk meningkatan produksi dan mutu Kopi AFB, OPD terkait wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 12

(1)Pengembangan, rehabilitasi, dan intensifikasi lahan budidaya kopi dilakukan pada lahan yang sudah dimanfaatkan.
(2)Pengembangan ekstensifikasi lahan budidaya kopi dilakukan pada lahan yang belum dimanfaatkan.

Pasal 11

( 1) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan dalam Kawasan IG merupakan Tanah Hak Ulayat Masya.rakatHukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah.

(2)Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Penetapan batas luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan dalam Kawasan IG sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

( 1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberikan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Perubahan status kawasan hutan dan pengalihan status alas hak kepada pekebun sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ( 3) Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong redistribusi lahan kepada masyarakat.

Pasal 9

( 1) Pemerintah Daerah merencanakan penggunaan lahan dalam Kawasan IG Kepi AFB untuk pengembangan, rehabilitasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi tanaman kopi. Perencanaan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} bertujuan:

a.menjaga kelestarian kawasan IG Kopi AFBsebagai produk budidayanya;
b.mempertahankan mutu, cita rasa, dan meningkatkan daya saing produk budidaya;
c.mencegah praktek dan/ atau tindakan persaingan yang tidak sehat;
d.memberikan perlindungan hukum terhadap status tanah dalam Kawasan IG;
e.memberikan nilai tambah komersial terhadap produk Kopi AFB karena keasliannya dan keterbatasan produk Kopi AFB yang tidak dapat diproduksi oleh daerah lain;
f.meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun Kopi AFB; dan
g.mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…