DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman rnaka perlu diubah dan disesuaikan kembali;
a.bahwa berdasarkan Putusan Mahkarnah Konstitusi Nomor: 128/PUU-VIII/2015, pernilihan Perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk setempat paling paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan dengan

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengaturan syarat mengenai calon Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah dan disesuaikan kembali; Menimbang BUPATI NGADA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 7 TAHUN 2017 BUPATI NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR \. !,.)'

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA. BUPATI NGADA dan Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDERAH KABUPATEN NGADA Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Daerah kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat

h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
f.memahami sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
g.bagi unsur sekretariat dan pelaksana teknis, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memahami pengoperasian komputer;
e.bebas temuan dari inspektorat;
d.berkelakuan baik, jujur, dan adil;
c.berbadan sehat;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)dihapus.
1. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
2. c.dihapus; dan
3. b.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan berijazah;
(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Pasal 11

1.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf c dihapus, ayat (3) dihapus, dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9) diubah sebagai berikut: Pasal I J. ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon Perangkat Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil; dan

k.surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
1. 1.surat Permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
f.surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
h.rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat;
d.fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
e.fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut:
1. 2.Ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf k sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(5)dihapus.

1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang. ·-~· NO. REG PERATORAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 07 /2017 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 7 Diundangkan di Bajawa pada tanggal 15 Agustus 201 7 1'"SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,~ ( v MEDA MOSES MARIANOS SAE T Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab paten Ngada. Pasal II TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding, maka Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. I. UMUM Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU- VIII/2015, maka pemilihan Perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk setempat paling paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu diubah dan disesuaikan kem bali. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA '"

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada No. 7 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016