DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

berisi tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; III. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; IV. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; V. Ketentuan Lain-Lain; VI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN DAERAB TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENNGADA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENNGADA dan BUPATI NGADA Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); musyawarah, komisi, badan anggaran, badan kehormatan, badan pembentukan peraturan daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
11.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
12.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 1~, Tunjangar; reses adalah tunjangan yang berikan k~P?<J~ Pimpi11M D-PRP dan Anggota DPRD setiap melakukan reses. 14- Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kernatian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan PPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. t5. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
16.Dana operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan untuk rnenunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
17.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekr~t<Miat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
18.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APB]) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
20.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta merrunjang pelaksanaan tugas jabatan. badankedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan. dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

Paragraf 1 Uang Representasi

Pasal 3

Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

i.tunjangar; kornunikas] intyn~if; dan
1. 2.tunjangan reses. ~. APBD, meliputi:
2. 1.uang representasi;
3. 2.tunjangan keluarga;
4. 3.tunjangan beras;
5. 4.uang paket;
6. 5.tunjangan jabatan;
7. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
8. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meiiputi: Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

Pasal 2

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam :
1. a.badan musyawarah;
2. b.komisi;
3. c.badan anggaran;
4. d.badan pernbentukan peraturan daerah;
5. e.badan kehormatan; atau
6. f.alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTADPRD

Pasal 8

Paragraf 5 Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

Paragraf 4 Tunjangan Jabatan Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dan angka 3, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;

Pasal 10

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
(5)Pengelompokan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan Daerah:
1. a.tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, sebanyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, sebanyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 9

a.ketua, sebesar 7 ,5% (tujuh koma lima persen);
b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
d.anggota, sebesar 3% (tiga persen).

(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (~) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakanl (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…