DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tujuh pasal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2017. MEMUTUSKAN : BUPATINGADA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA Dengan Persetujuan Bersama

10.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 9 ); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2); Halaman 4 b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 54.174.323.500,66 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.883.783.607.781,14 2. Realisasi Rp.829.609.284.280,48 (-l Selisih Kurang Rp. 54.174.323.500,66 c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 36.128.488.099,70 dengan rincian sebagai berikut: 1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(42.650.753.006,50) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 18.045.835.400,96 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.841.132.854.774,64 2. Realisasi Rp.823.087.019.373,68 (-) Selisih Lebih Rp. 18.045.835.400,96

Pasal 3

Rp. 45.198.333.545,00 Rp 0,00 (-) Rp. 45.198.333.545,00 c. Pembiayaan1. Penerimaan 2. Pengeluaran Pembiayaan Netto Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l} huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp.823.087.019.373,68 b. Belanja Rp.829.609.284.280,48 (-) Surplus/(Defisit} (Rp.6.522.264.906,80)

Pasal 2

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Halaman 5
(1)Berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut: a. Jumlah aset Rp. l.381.625.200.724,20
1. b.Jumlah hutang Rp. 12.220.976.406,03 c. Jumlah ekuitas dana Rp. l.369.404.224.318, 17

Pasal 4

Rp. 2.547.580.538,50 Selisih Lebih f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 2.547.580.538,50 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 42.650.753.006,50 2. Realisasi Rp. 45.198.333.545,00 (-) Rp. 00 Selisih Kurang e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 2. Realisasi Rp. 0,00 (-) Rp. 2.547.580.538,50 Selisih Lebih d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 2.547.580.538,50 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 42.650.753.006,50 2. Realisasi Rp. 45.198.333.545,00 (-) Rp. 6.522.264.906,80 (-) Rp. 36.128.488.099, 70 Realisasi Selisih Lebih 2. Halaman 6 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(2)Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
1. b.Lampiran II Neraca Daerah; dan
2. c.Lampiran III Laporan Arus Kas.

Pasal 5

Rp. 35.501.759.546,90Rp. 703.395.859,00 Rp. 2.143.838.967,80 Rp. 5.491.119.835,00 Rp. 35.643.561,00 Rp. 153.016.000,00 Rp.283.924.218.729, 78Rp.(262 .602. 986.020,28)Rp. 1.732.000,00 Rp (23.450.512.551,00) Rp. 41.901.225.928,20

(2)Berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas pada tanggal 31 Desember 2017 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 41.901.225.928,20 dengan rincian sebagai beriku t :
1. a.saldo Kas 1 Januari 2017
2. b.bagian kas daerah - Dana Kapitasi JKN c. bagian kas daerah-BLUD RSUD d. bagian kas Dana BOS e. kas di bendahara Pengeluaran f. kas di bendahara Penerimaan
3. g.aliran Kas dari Aktivitas Operasi
4. h.aliran Kas dari Aktivitas Investasi 1. aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan J. aliran Kas dari Aktivitas Non Anggaran k. saldo Kas 31 Desember 20 1 7 Halaman 7 ttd YOHA ES GHAE, SH PEMBINA TK.I NIP.196809161999031009 HIRONIMUS REBA WATU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 1 NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 02/2018 Salinan sesuai dengan slinya KEPALA BAGIA UKUM, PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, Diundangkan di Bajawa pada tanggal 1 September 2018 PAULUS SOLIWOA ttd Pit. BUPATI NGADA, Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 1 September 2018 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…