DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi 12 pasal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019; Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 320

ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; BUPATI NGADA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENT ANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Halaman 2 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 597); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Halaman 3 Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2019. MEMUTUSKAN : BUPATI NGADA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA Dengan Persetujuan Bersama

11.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 6 );
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 8); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 1 ); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2); Halaman 4 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

sebagai berikut:

Pasal 3

Rp. 60.388.016.786,45 Rp 0,00 (-) Rp. 60.388.016.786,45 Rp. 69.865.597.466,33 c. Pembiayaan1. Penerimaan 2. Pengeluaran Pembiayaan NettoSil pa Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp. 838.573.810.001,39 b. Belanja Rih 829.096.229.321,51 (-) Surplus/(Defisit) Rp. 9.477.580.679,88

Pasal 2

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
4. g.Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 1 Halaman 5 0,00 Rp. Selisih Lebih/ (Kurang) e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 2. Realisasi Rp. 0,00 (-) Rp. (189.984.741,55) Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 60.578.001.528,00Rp. 60.388.016.786,45 (-) d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rpl89.984.741,55 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
  2. 2.Realisasi Rp. 70.055.582.207,88 Selisih Lebih / (kurang) c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp70.055.582.207,88 dengan rincian sebagai berikut: 1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.( 60.578.001.528,00) 2. Realisasi Rp. 9.477.580.679,88 (-) Rp. (79.506.826.464,49) Selisih Lebih/ (Kurang) b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp79.506.826.464,49 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 908.603.055. 786,00 2. Realisasi ~ 829.096.229.321,51 (-) a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp9.451.244.256,61 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 848.025.054.258,00 2. Realisasi ~ 838.573.810.00L39 (-) Selisih Lebih/(kurang) Rp. (9.451.244.256,61) :- Halaman 6 Rp69.865.597.466,34 Tahun sebelumnya) f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp69.865.597.466,33 b.a. Rp60.578.001.528,24Rp60.386.666. 786,45 Sal do Anggaran Lebih Awal Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp (105.807.786,80) Sebelumnya e. Lain-lain (Kesalahan Koreksi SAL pada Rp (85.526.954,99) c.

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut: Rp. (189.984.741,55) Selisih Lebih/ (Kurang) f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rpl89.984.741,55 dengan rincian sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 60.578.001.528,00

2.Realisasi Rp. 60.388.016.786,45 H Halaman 7 Rp 60.433.790.215,25Rp 5.227.829,00 Rp 53.456.529,00 c. Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran b. Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(1)huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut: a. Saldo Kas Awal BUD 1 Januari 2019

Pasal 7

Rp 58.663.331.940,23 Rp 00,00 Rp 58.663.331.940,23 Rp844.61 l.578.655,25 Rp777.129.914.661, 16 Rp 67.481.663.994,09 Rp (8.818.332.053,86) Operasional e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Liar Biasa f. Pos Luar Biasa g. Surplus/Defisit Laporan Operasional Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Surplus/Defisit dari Kegiatan Non c.d. Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut: a. Jumlah Pendapatan b. Jumlah Behan

Pasal 6

Rp. 1.728.188.244.434, 10 Rp. 7.325.908.264,77 Rp. 1. 720.862.336.169,33 a. Jumlah aset

b.Jumlah hutang c. Jumlah ekuitas dana

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut: Halaman 8 Pasal 9 Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rpl.720.862.336.169,33 d.c. Rpl.654.874.079.603,77Rp 58.663.331.940,23 Rp 7.324.924.625,32 Equitas AwalSurplus/ Defisi Laporan Operasional Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Ekui tas Akhir a.b. Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Pasal 8

Kapitasi JKN f. Saldo Awal Bagian Kas Daerah-Dana BOS Rp 4.574.161.007,00 g. Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 185.590.810.402,05 h. Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Rp(l 76.113.229.722, 17) Investasi/Non Keuangan 1. Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Rp 1.350.000,00 Pendanaan/ Pembiayaan J. Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Rp (6.867.948.686,30) Transi toris /Non Anggaran k. Kenaikan/ Penurunan Kas Rp 2.610.

981.993,58 1. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 Rp 68.019.
794.763,33 799.553.948,00 e. Saldo Awal Bagian Kas Daerah-Dana Rp d. Saldo Awal Kas Bagian Kas Daerah-BLUD Rp 1.215.830.129,33 RSUD ..... Halaman 9

(2)Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu: a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih; c. Lampiran III Laporan Operasional;
1. d.Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas; e. Lampiran V Neraca; f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
2. g.Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan; h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 1. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; J. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Investasi Daerah; 1. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
3. m.Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
4. p.Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah; q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek; r. Lampiran XVIIIDaftar Kewajiban Jangka Panjang; s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pasal 10 Halaman 10 YfHEODOSIUS YOSE LEMBARAN DA H KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 1 NOMOR REG. ERDA KABUPATEN NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 01/2020 .. - - Diundangkan di Bajawapada tanggal 22 September 2020 rEKRF:fA IS DAERAH KABUPATEN NGADA, k_ Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 22 September 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 12 Pasal 11 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. -·~

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…