DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Isi dan Sistematika RPJMD; III. Pengendalian dan Evaluasi; IV. Ketentuan Peralihan; V. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pernbarrgurian Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 - 2026; BUPATI NGADA, Mengingat Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN NGADA TAHUN 2021 - 2026 BUPATl NGADA PROVINS! NUSA TENG-GARA TIMUR Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Meriengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahuri.
3.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renj a PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 ( satu) tahunan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6.Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 - 2026.

Pasal 1

direncanakan antara apa yang ingin dicapai dirnasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.

7.Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalarn perencanaan pernbangunan daerah.
8.Visi adalah rurnusan urnurn rrierigerrar keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9.Misi adalah rurnusan urnurn rnengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk rnewujudkan visi.
10.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam. jangka waktu 5 (lirna) tahunan.
11.Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang rnenggarnbarkan tercapainya tujuan pernbangunan daerah atas pencapaian hasil program. perangkat daerah.
12.Prioritas pernbangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pernerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pernbangunan.
13.Arah kebijakan adalah rurrrusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pernbangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap se bagai pelaksanaan dari strategi.
14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk rnewujudkan visi dan rnisi.
15.Program adalah bentuk instrurnen kebijakan yang berisi satu ataulebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau rnasyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerin tah daerah un tuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
17.Musyawarah Perencanaan Pernbangunan yang selanjutnya disingkat Musren bang adalah forum an tar pemangku kepentingan dalarn rangka rnemadu serasikan aspirasi dan usulan dalarn menyusun rencana pembangurian daerah.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi danarahan pemanfaatan ruang wilayah kedalarn struktur dan pola pernanfaatan ruang wilayah.
19.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sisternatis, rnenyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
20.Pengendalian dan evaluasi pernbangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dala.m penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pernbangunan serta menilai hasil

(1)Sistematika RPJMD melipu ti:
1. a.Bab I pendahuluan;
2. b.Bab II gambaran umum kondisi daerah;
(1)Malcstrd penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngada untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian pembangunan, permasalahan dan rs u strategis, kemampuan keuangan daerah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
(2)Tujuan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sebagai acuan dalarn menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJPD Kabupaten Ngada periode 2021-2026;
2. b.Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD), dan perencanaan penganggaran;
3. c.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
4. d.Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II

ISI DAN SISTIMATIKA RPJMD

Pasal 2

realisasi kinerj a untuk kepastian caparari target secara ekonomis, efi.sien dan ef ektif.

21.Perencanaan Daerah berbasis e-planing adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.
22.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
23.Bupati adalah Bupati Ngada.
24.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menj adi kewenangan daerah otonom.

Pasal 5

(1)Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melal ui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 4

c.Bab III gambaran keuangan daerah;
d.Bab IV permasalahan dan isu-isu strategis daerah;
e.Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran;
f.Bab VI strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
g.Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
h.Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i.Bab IX penutup.

(2)Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah irii. tujuan dan sasaran, pembangunan jangka
(1)Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai rru st, dalam upaya mewujudkan visi menengah daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. LEMBARANDAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR l NO. REG.PERATURANDAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR: 01/2021 Ditetapkan di Baiawa pad a tanggal 9 Juli 2021 BUPATI NGA A, l Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap oran.g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalarn Lernbar an Daerah Kabupaten Ngada.

BAB III

PENGENDALIAN DANEVALUASI

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Merierigab. Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 [Lern barart Dae.rah Kabupate.n Ngada Tahun 2016 Nornor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Norn or 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETENTUAN PENUTUP (l)Dalam. rangka kesinambungan pembangunan, Bupati rnerryu s'u n RKPD Tahun terakhir pemerintahanya.

(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama pcriode pc1nerintahan bcrikutnya.

Pasal 6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian sccara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2021- 2026 mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang terdiri dari: Bab I pendahuluan; Bab II gambaran umum kondisi daerah; Bab III gambaran keuangan daerah; Bab IV permasalahan dan isu-isu strategis daerah; Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran; Bab VI strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah; PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENT ANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGADATAHUN 2021 - 2026 II. PASAL DEMI PASAL

BAB VII

kerangka pendanaan pem bangunan dan program perangkat daerah; Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; Bab IX penutup.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…