DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 153

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; III. Hak dan Kewajiban; IV. Perencanaan; V. Bentuk Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang; VI. Pencegahan; VII. Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang; VIII. Pembinaan dan Pengawasan; IX. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha; X. Larangan; XI. Ketentuan Penyidikan; XII. Ketentuan Pidana; XIII. Ketentuan Peralihan; XIV. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang merupakan perwujudan dari penghormatan, perlindungan, penyebarluasan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.Bahwa untukmengatasi masalah tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Ngada, maka diperlukan suatu kejelasan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, juga peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan kewenangan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana. perdagangan orang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang; BUPATI NGADA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAHTINDAK PIDANA PERDAGANGANORANG BUPATINGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA dan BUPATI NGADA Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 720);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Asas Pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang meliputi:

a.keadilan sosial;
b.tanggungjawab;
c.kepentingan terbaik;
d.menyeluruh;
e.partisipatif; dan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

2.Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan a tau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
3.Pencegahan adalah segala daya, upaya, cara agar sesuatu tidak terjadi.
4.Penanganan masalah adalah segala daya, u paya, cara yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu program dan kegiatan berkaitan dengan rehabilitasi, penegakan hukum; danpemulangan dan reintegrasi sosial korban.
5.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateril.
6.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
7.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
8.Bupati adalah Bupati Ngada.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
10.Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berada di Kabupaten Ngada.
11.Pelaku usaha adalah orang yang mengasilkan, mendistribusikan, memberi layanan, dan/ a tau memperjualbelikan barang dan/ atau jasa melalui suatu usaha dan/ atau kegiatan.
12.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ a tau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
13.Mekanisme adalah suatu tata cara atau prosedur yang terencana secara sistematis.
14.Pihak terkait (stakehoulder) adalah pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang seperti: unsur Pemerintah Daerah; unsur masyarakat; unsur organisasi sosial kemasyarakatan; unsur organisasi keagamaan; unsur pelaku usaha; unsur perguruan tinggi; dan unsur kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM.

g.pembinaan dan pengawasan;
h.partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
1. 1.larangan; J. ketentuan penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.
c.perencanaan;
d.bentuk;
e.pencegahan
f.penanganan; Ruang lingkup pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
a.tugas dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;

Pasal 4

(1)Maksud Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang ad.alah untuk memberikan jaminan penghormatan, perlindungan, penyebarluasan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia bagi setiap orang sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
(2)Tujuan Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, meliputi:
1. a.menumbuhkan, mernelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnyapencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
2. b.adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
3. c.terwujudnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 3

f.berkelanjutan.

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menyusun dan menetapkanrencana penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang melalui kebijakan, program dan kegiatan;
2. b.melaksanakanpencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
3. c.memfasilitasi dan melakukan promosi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
4. d.menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pedidikan, dan pelatihan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;

Pasal 7

e.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang. mengembangkan kesadaran pencegahan dan penanganan Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a.menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b.menumbuhkan, meningkatkan, dan masyarakat dan pelaku usaha tentang masalah tindak pidana perdagangan orang;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pembinaan tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
d.memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana berkaitan dengan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, termasuk pendirian Balai Latihan Kerja dan rumah perlindungan sosial; dan

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Bupati membentuk Gugus Togas.
(2)Gugus Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
1. a.mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
2. b.melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
3. c.memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
4. d.memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
5. e.melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
(3)Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari wakil:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.instansi vertikal terkait;
3. c.aparatur penegak hukum;
4. d.organisasi masyarakat;
5. e.lembaga swadaya masyarakat;
6. f.organisasi profesi; dan
7. g.peneliti/ akademisi.
(4)Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai gugus tugas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

e.mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
f.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

(2)Rencana penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian tak terpisahkan dengan musyawarah rencana pembangunan daerah.
(3)Alokasi anggaran pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. ( 1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada Pihak Terkait; dan
2. b.turut serta dalam menangani korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
(3)Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), secara teknis diselenggarakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

a.mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/ a tau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
b.berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu; dan/atau
d.memperoleh pembinaan berkaitan dengan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

(2)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dan pelaku usaha mempunyai hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Hulu masalah yang diteliti/dikaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang; dan
2. b.faktor penghambat penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Isi peraturan

Teks153PDFHirarki

Memuat teks peraturan…