DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Berisi tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2017-2032 dengan sistematika sebagai berikut; I. Ketentuan Umum; II. Asas, Prinsip, dan Ruang Lingkup; III. Pembangunan Destinasi Pariwisata; IV. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; V. Pembangunan Industri Pariwisata; VI. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan; VII. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah; VIII. Pengawasan dan Pengendalian; IX. Ketentuan Peralihan; X. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2017-2032; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); BUPATI NGADA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2032 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 2 TAHUN 2017 BUPATINGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR . · . . ,· Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2.Bupati adalah Bupati Ngada.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngada sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
9.Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
11.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 15 tahun.
12.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalarnnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tam.bah sesuai yang dikehendaki.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2032. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN NGADA Dan BUPATI NGADA ---------

13.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata dan disingkat DP, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wi.sata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14.Destinasi Pariwisata Daerah dan/atau Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPD dan/atau DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten.
15.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD atau dapat juga disebut KSPK (Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16.Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat sebagai komponen pencitraan kawasan pariwisata.
17.Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk KSPD.
18.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua .jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
21.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
22.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
23.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
24.Organisasi Kepariwisataan ad.alah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
25.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
26.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. ------------·- - -
27.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
28.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
29.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ a tau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
31.Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
32.Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
33.Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memilikitema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
34.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
35.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
36.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
37.Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelen.ggaraan rapat, perjalanan insentif, konfrensi, dan pameran.
38.Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merurnuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.
39.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
40.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
41.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratoriurn yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
42.Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan Kepariwisataan. ( 1) Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.DP;
b.Pemasaran Pariwisata;
c.lndustri Pariwisata; dan
d.Kelembagaan Kepariwisataan.

(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

Pasal 5

Ruang lingkup Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.pembangunan DP;
b.pembangunan Pemasaran Pariwisata;
c.pembangunan Industri Pariwisata;
d.pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan; dan
e.pengawasan dan pengendalian.

Pasal 4

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan yang sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.menyelenggarakan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip kepariwisataan nasional serta kesepakatan-kesepakatan dunia intemasional dalam bidang pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan Daerah berasaskan:

a.manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipasi;
h.berkelanjutan;
1. 1.demokratis; J. kesetaraan; dan
k.kesatuan.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP Pasa12 Perwilayahan pembangunan DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi KSPD.

Pasal 7

Pembangunan DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.perwilayahan pembangunan DP;
b.pembangunan DTW;
c.pembangunan aksesibilitas pariwisata;
d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
e.pemberdayaan masyarakat; dan
f.pengembangan investasi.

BAB III

PEMBANGUNANDESTINASI PARIWISATA

Pasal 6

(3)Fungsi dan tujuan RIPPARDAsebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.RIPPARDA berfungsi sebagai pedoman dan acuan operasional Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
2. b.RIPPARDAbertujuan untuk: 1) memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia dan manajemen sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan 2) mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait Kepariwisataan antar lintas sektor, lintas pelaku dan lintas daerah/wilayah dalam rangka mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.
(4)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) periode selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2032 dan dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
(5)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
1. a.potensi dan permasalahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
2. b.isu-isu strategis Pembangunan Pariwisata Daerah;
3. c.posisi Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kebijakan pembangunan wilayah dan Kepariwisataan;
4. d.Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
5. e.Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
6. f.Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
7. g.Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 15 (lima belas) tahun.
(6)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pembangunan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan skala prioritas yang memiliki kriteria:
1. a.komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
2. b.posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. c.posrsi strategis sebagai simpul penggerak secara sistemik Pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam skala daerah maupun skala nasional;

Pasal 9

(1)KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan dengan kriteria harus memiliki:
1. a.fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi DTW unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
3. c.potensi pasar baik skala daerah maupun skala regional;
4. d.posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. f.kesiapan dan dukungan masyarakat;
7. g.fungsi dan peran strategis terhadap daya dukung dan fungsi lingkungan hidup serta usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. h.ciri khusus sebagai kekhasan wilayah;
  1. 1.wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan j, potensi tren produk wisata masa depan.
(2)KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.KSPD Riung dan sekitarnya;
2. b.KSPD Wolomeze dan sekitarnya;
3. c.KSPD Soa dan sekitarnya;
4. d.KSPD Golewa dan sekitarnya;
5. e.KSPD Aimere - Inerie dan sekitarnya;
6. f.KSPD Bajawa dan sekitarnya; dan
7. g.KSPD Jerebuu.
(3)Pengembangan Pariwisata Daerah pada wilayah KSPD dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.terletak pada kawasan geografis di dalam KSPD;
2. b.tersedia jenis wisata yang menjadi unggulan;
3. c.memiliki target pasar wisatawan;
4. d.mem.iliki sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah daerah lain sekitarnya;
5. e.memiliki rencana peningkatan kualitas DTW;
6. f.memiliki rencana penyediaan fasilitas pariwisata;
7. g.tersedia fasilitas umum pendukung;
8. h.tersedia rencana penyediaan prasarana transportasi (kualifikasi dan lokasi);
  1. 1.tersedia rencana penyediaan prasarana lainnya; dan J. adanya dukungan. masyarakat setempat.
(4)Peta KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi.

Pasal 8

(1)Prinsip pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut:
1. a.menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
2. b.keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTW yang berkualitas dan berdaya saing; dan
3. c.pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.
(2)Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KSPD.
(3)Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.DTW Alam;
2. b.DTW Budaya;
3. c.DTW Minat Khusus; dan
4. d.DTW Buatan.
(4)Obyek DTW Alam, DTW Budaya, DTW Minat Khusus, DTW Buatan dan letak obyek DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)Arah kebijakan pembangunan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
1. a.perencanaan Pembangunan KSPD;
2. b.penegakan regulasi Pembangunan KSPD; dan
3. c.pengendalian terhadap implementasi Pembangunan KSPD.
(2)Strategi perencanaan Pembangunan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:
1. a.Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan KSPD; dan
2. b.regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KSPD.
(3)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penerapan Rencana Detail KSPD. ( 4) Pengendalian terhadap implementasi Pembangunan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.pelaku usaha pariwisata; dan
3. c.masyarakat.
4. d.potensi tren produk wisata masa depan;
5. e.kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
6. f.citra yang sudah dikenal secara luas;
7. g.kontribusi terhadap pengembangan keberagaman produk wisata di daerah; dan
8. h.keunggulan daya saing skala daerah, regional dan nasional.

Pasal 10

'- ( l) Pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi penyediaan dan pengembangan:

a.sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara;
b.prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara; dan
c.sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara.

Pasal 14

( 1) Strategi perintisan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dengan cara sebagai berikut:

a.mengembangkan DTW baru di DP yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
b.memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

(2)Strategi pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dengan cara sebagai berikut:
1. a.mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DP; dan
2. b.memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
(3)Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dengan cara sebagai berikut:
1. a.mengembangkan diversifikasi a tau keragaman nilai DTW; dan
2. b.memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
(4)Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dengan cara sebagai berikut:
1. a.revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan; dan
2. b.memperkuat upaya penataan ruang wilayah, konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…