DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan Desa; Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Aset Desa; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.UndangUndang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II Dalam Wilayah DaerahDaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI NGADA, PERATURANDAERAHKABUPATENNGADA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKANDESA BUPATINGADA PROVINS! NUSATENGGARATIMUR
6.Pemerintah ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENNGADA dan BUPATINGADA

5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115);

(1)Pemerintahan Desa terdiri dari:
1. a.Badan Permusyawaratan Desa; dan
2. b.Pemerintah Desa.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundangundangan.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPEMBENTUKANDESA.

Pasal 5

BAB III SUSUNANORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA PEMERINTAHANDESA Peta batas wilayah Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SUSUNANORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA PEMERINTAHANDESA Peta batas wilayah Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bagian Ketiga Peta Batas Wilayah Desa Baru Jumlah penduduk, luas wilayah, batas wilayah dan cakupan wilayah kerja Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan pembentukan 48 (empat puluh delapan) Desa.
(2)Nama Desa lama, nomor kode Desa lama, nama Desa baru, nomor kode Desa baru dan pusat Pemerintahan Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
7.Bupati adalah Bupati Ngada. BABV... Ketentuan lebih lanjut mengenai serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan .

BAB II

PEMBENTUKANDESA

Pasal 8

( 1) Aset Desa lama yang berada pada lokasi Desa baru dialihkan menjadi aset Desa baru.

(2)Kepala Desa lama bersama Penjabat Kepala Desa baru bertanggung jawab menginventarisasi, mengatur, melaksanakan pemindahan, dan penyerahan aset kepada Desa baru paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Penjabat Kepala Desa baru.
(3)Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
(4)Pelaksanaan serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Cam.at.
(5)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serah terima aset tidak dilaksanakan, Camat segera memfasilitasi pelaksanaan serah terima aset dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 7

(1)Untuk pertama kalinya, penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
(3)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
(5)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan kegiatan meliputi:
1. a.menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. b.membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
3. c.mengangkat perangkat Desa;
4. d.memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
5. e.membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
6. f.memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB IV

ASETDESA

Pasal 6

m.memberikan ...

(1)Bupati berwenang menyelenggarkaan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
2. b.memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. c.memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
4. d.melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. e.melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
6. f.menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
7. g.mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. h.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan Lembaga adat;
  1. 1.memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; J. melakukan upaya percepatan pembangunan per Desaan;
9. k.melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
  1. 1.melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan lembaga kerja sama antarDesa; dan

Pasal 10

(1)Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari pendapatan Desa.
(2)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa;
2. b.bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah;
3. c.alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
4. d.bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. e.hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
6. f.lainlain pendapatan Desa yang sah.

BAB VI

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 9

BABV PEMBIAYAAN PENJELASAN ... LEMBARANDAERAHKABUPATENNGADATAHUN2022 NOMOR 2 NOMOR REGISTRASI PERATURANDAERAH KABUPATENNGADA PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR NOMOR: NOREG/02/2021 ~~~~di Ba· awa, .s:wo~~~~>(U)tember 2022 H KABUPATENNGADA, Ditetapkan di Bajawa, ~~~i.ggal 26 September 2022 DA,l Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

a.Jumlah penduduk, luas wilayah dan cakupan wilayah kerja masingmasing Desa lama dikurangi dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan cakupan wilayah kerja Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
b.Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan atau penggabungan bagian Desa, menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan dan penggabungan bagian Desa.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…