DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi perubahan pada ketentuan Angka 5 dan Angka 9 Pasal 1; huruf d Pasal 2; ayat (3) Pasal 4 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4); ayat (2) Pasal 7 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a); Pasal 8 diubah; ayat (3) Pasal 9 diubah; ayat (1) Pasal 18 diubah; ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah; huruf a dan huruf b Pasal 22 dihapus; Pasal 23 dihapus; Pasal 25 dihapus; Pasal 27 diubah dan ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (2); diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 BAB, yakni BAB XIIIA.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman; BUPATI NGADA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang BUPATI NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURANDAERAH KABUPATENNGADA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN . ,; :t~;~_.. ··;,, ..... -:-:·M -'-:/~ I '.. -·

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3.Bupati adalah Bupati Ngada.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbata s, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7.Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang meliputi Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum.
8.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
9.Tern pat Pemakaman Bukan Um um yang selanjutnya disingkat TPBU, adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10.Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan.
11.Tanda makam adalah batu nisan, monumen dan tanda lainnya sebagai petunjuk jenazah yang dikuburkan.
12.Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
1.Ketentuan Angka 5 dan Angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman diubah sebagai berikut: Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANATAS PERATURANDAERAHNOMOR 4 TAHUN2012 TENTANG PENYELENGGARAANPEMAKAMAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetuj an Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENNGADA dan BUPATINGADA

Pasal 7

(1)Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pemakaman.
(2)Setiap orang yang meninggal dunia yang jenazahnya akan dimakamkan oleh keluarga atau ahli waris di wilayah daerah dimakamkan di tempat pemakaman, kecuali jenazah yang menurut adat istiadat masyarakat setempat harus dimakamkan ditempat khusus secara khusus.
(2a)Keluarga/ahli waris yang akan mernakamkan jenazah di tempat khusus secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan tertulis dari pemangku adat setempat.
(3)Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau diabukan (kremasi) harus dilaporkan oleh keluarga atau ahli waris kepada Kepala Desa atauLurah,
(4)Kepala Desa atau Lurah yang mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) segera:
1. a.Berkoordinasi dengan ahli waris a tau penanggung jawab jenazah agar segera mengurus perizinan pemakaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a,) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap tempat pemakaman diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya, yang meliputi :
1. a.TPU; dan
2. b.TPBU.
(2)TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
(3)Dihapus.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengadaan TPU dan TPBU diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 dihapus , dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemakaman bertujuan :

a.melaksanakan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat;
c.memberikan kepastian hukum;
d.menjaga kerapian, keindahan dan penghematan lahan;
e.menertibkan pemakaman;
f.mengoptimalkan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat.
1. 2.Ketentuan huruf d Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
2. 13.Jenazah yang Tidak Dikenal adalah Jasad orang yang tidak diketahui identitas dan/ a tau ahli warisnya secara jelas.
3. 14.Kerangka Jenazah adalah jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenazah tidak utuh lagi (berwujud kerangka mayat).
4. 15.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Ngada.

Pasal 18

( 1) Badan sosial dan / a tau badan keagamaan yang bermaksud melakukan pengelolaan TPBU harus mendapat izin yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi urusan perizinan. (la) Permohonan izin pengelolaan TPBU dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas.

(2)Pemberian izin pengelolaan TPBU harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan/atau RTRW, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan:
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
2. b.menghindari penggunaan tanah yang subur;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan;
4. d.mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
5. e.mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.
(3)Keserasian dan keselarasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa perizinan lingkungan.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) dan ditambahkan 1 {satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pengajuan permohonan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dengan mengisi formulir yang ditetapkan, dengan melengkapi :
1. a.identitas pemohon;
2. b.identitas jenazah;
3. c.waktu pemakaman;
4. d.biaya pemakaman;
(2)Permohonan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemakaman.
(3)Dinas yang membidangi urusan perizinan berkewajiban mengeluarkan izin penggunaan tanah makam kepada pemohon setelah permohonan diterima.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian izin penggunaan tanah makam diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Setiap keluarga atau ahli waris yang akan melaksanakan pemakaman jenazah di TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pemerin tah Daerah harus mengajukan permohonan izin penggunaan tanah makam kepada Dinas.

b.Berkoordinasi dengan unit layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan bantuan penanganan jenazah yang meninggalnya diduga karena penyakit menular/berbahaya;
c.Melaporkan kepada pihak kepolisian terhadap jenazah yang meninggalnya diduga tidak wajar.
1. 5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 27

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

12.Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambah l(satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan Pasal 25 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 23 dihapus. Setiap orang dilarang:

a.Dihapus;
b.Dihapus;
c.merusak sarana dan prasarana umum pemakaman.

Pasal 22

9.Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 21

(1)Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, dibawah pengawasan Dinas.
(4)Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pengelola/ Pengurus makam, dibawah pengawasan Dinas.

8.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut;

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberin izin pengelolaan TPBU diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Luas tanah makam TPBU diizinkan dengan luas minimal 50 x 50 m atau 2500 m2 dan dalam satu wilayah desa hanya diizinkan 1 (satu) TPU dan maksimal 2 (dua) lokasi TPBU. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 4 NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA,PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 05/2018 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada. Pasal II Pasal 27 A TPBU yang pengelolaannya dilakukan oleh orang pribadi/badan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

13.Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 BAB, yakni BAB XIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIIIA KETENTUAN PERALIHAN Angka 11

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…