(1)Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah, dibawah pengawasan Dinas.
(4)Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal TPU yang disediakan dan dikelola oleh Pengelola/ Pengurus makam, dibawah pengawasan Dinas.
8.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut;
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberin izin pengelolaan TPBU diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Luas tanah makam TPBU diizinkan dengan luas minimal 50 x 50 m atau 2500 m2 dan dalam satu wilayah desa hanya diizinkan 1 (satu) TPU dan maksimal 2 (dua) lokasi TPBU.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 4 NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA,PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 05/2018 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada. Pasal II Pasal 27 A TPBU yang pengelolaannya dilakukan oleh orang pribadi/badan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
13.Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 BAB, yakni BAB XIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIIIA KETENTUAN PERALIHAN Angka 11