DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Hak dan Kewajiban; III. PPID Pada Pemerintah Daerah; IV. PLID; V. Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi; VI. Komisi Informasi Kabupaten; VII. Pendanaan; IX. Laporan dan Evaluasi; X. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan inforrnasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan dernokratis yang rnenjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
b.bahwa untuk mernaksimalkan pernenuhan hak atas inforrnasi rnaka pernerintah daerah wajib rnelaksanakan pernenuhan hak untuk rnendapatkan inforrnasi bagi rnasyarakat di Kabupaten Ngada;
c.bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan keterbukaan inforrnasi publik adalah untuk memberikan kepastian hukurn kepada rnasyarakat dan pernerintah daerah serta untuk rnengoptirnalkan hak atas inforrnasi dan rneningkatkan peran badan publik dalarn rnemberi dan memperoleh informasi di Kabupaten Ngada;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Keterbukaan Inforrnasi Publik; BUPATI NGADA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANKETERBUKAANINFORMASIPUBLIK TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENNGADA NOMOR 4 TAHUN 2019 BUPATI NGADA PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR Mengingat Menimbang !!'

2.lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau ~ penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
3.Keterbukaan lnformasi Publik adalah kesediaan dan/atau tindakan memberikan Informasi dan/ atau mengumumkan Informasi ke masyarakat.
4.Daerah adalah Kabupaten Ngada.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN NGADA dan BUPATI NGADA Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANGPENYELENGGARAAN KETERBUKAANINFORMASIPUBLIK.

Pasal 2

Tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah:

a.menjamin terpenuhinya hak atas Informasi Publik masyarakat di Daerah;
b.mewujudkan pemerintahan Daerah yang akuntabel, terbuka dan transparan;
c.mewujudkan pengawasan terhadap kinerja aparatur Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah; dan
1. 5.Sadan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ a tau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/ a tau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seumbangan masyarakat dan/ a tau luar negeri.
2. 6.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan Informasi di bidang publik.
3. 7.Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. 8.Pemohon lnformasi Publik adalah warga Negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. 9.Pengguna lnformasi Publik adalah orang yang menggunakan lnformasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. 10.Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan Informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. 11.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan.
8. 12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau seluruh besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. 13.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. 14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. 15.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
12. 16.Bupati adalah Bupati Ngada. 1 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.

Pasal 5

Setiap Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi yang Dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)Kecuali dalam hal Informasi yang Dikecualikan, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melihat dan mengetahui Informasi Publik;
2. b.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
3. c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan/ atau
4. d.menyebarluaskan Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

HAK DANKEWAJIBAN

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah:

a.hak dan kewajiban;
b.PPID pada Pemerintahan Daerah;
c.PLID;
d.mekanisme permohonan Informasi dan dokumentasi;
e.Komisi Informasi Kabupaten;
f.pendanaan;
g.laporan dan evaluasi; dan
h.ketentuan penutup.
d.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terkait kebijakan Badan Publik. Susunan PPID terdiri dari:
a.PPID Utama; dan
b.PPID Pembantu

Pasal 9

PPID dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

a.rnenyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik;
b.menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
c.menyediakan Inforrnasi yang:
1. 1.disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. 2.diumurnkan secara serta-merta; dan
3. 3.tersedia setiap saat,
d.memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon Informasi terhadap penolakan pemberian Informasi Yang Dikecualikan;
e.membuat SOP pemberian Informasi;
f.menyediakan sistem lnformasi dan Dokumentasi yang terintegrasi; dan
g.membentuk dan menetapkan PPID sebagai Pengelola Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi.

(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan lnformasi Publik.

BAB III

PPID Pada Pemerintahan Daerah ( 1) Badan Publik wajib:

Pasal 7

Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber Informasi Publik pada saat menyebarluaskan dan/ a tau menggunakan Informasi Publik.

Pasal 8

a.mengisi formulir permohonan Informasi Publik; dan
b.menyertai alasan permintaan permohonan lnformasi Publik.

Pasal 6

PPID Utama berwenang:

a.menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meminta dan memperoleh Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
c.mengkoordinasikan pemberian pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
d.menentukan atau menetapkan suatu Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

Pasal 13

dipublikasikan;

1.menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara Informasi dan Dokurnentasi; dan

m.membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dokumentasi yang layak untuk PPID Utama bertugas:
a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
b.menyusun laporan pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
c.mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu;
d.menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik;
e.melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
f.melakukan uji konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan;
g.melakukan pemutakhiran lnformasi dan Dokumentasi;
h.menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
1. 1.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu; J. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
k.mengesahkan Informasi dan

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…