Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2024
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Susunan Perangkat Daerah
Susunan Perangkat Daerah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA dan BUPATINGADA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I , Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Silsunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah:
I 2
diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipelogi sebagai berikut:
'
t
Usaha Kecil dan Menengah tipe A, Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH I. ASISTEN PEMERINTAHAN � 0DAN KESRA KEPALA BAGIAN HUKUM k Diundangkan di Bajawa pada tanggal 6 Agustus 2024 Ditetapkan di Bajawa pada_tanggal 6 Agustus 2024 RAH KABUPATEN NGADA,s T LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2024 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG 04 /2024 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NO MOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Penataan kelembagaan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan struktur organisasi yang jelas, tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan lebih cepat dan tepat. Salah satu upaya pendekatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat oleh pemerintah daerah sesuai Prinsip otonomi daerah yang didasarkan pada amanat Undang Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945 yaitu melalui penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa "BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN", maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada kembali melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah untuk menyesuaikan nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah menjadi Sadan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Kabupaten Ngada dapat membentuk BRIDA yang diintegrasikan dengan BAPPEDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Sadan Riset dan Inovasi Daerah, dengan persyaratan melakukan penguatan terhadap: 1) koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Ngada dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2) koordinasi SDM Iptek, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multi pihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, dan 3) tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Ngada. • • Untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan kelembagaan perangkat daerah serta menindaklanjuti rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Ngada, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, ketersediaan sumber daya aparatur dan anggaran maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2021 Ten tang Perubahan Ketiga Atas Pera tu ran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL + Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4 • . '
Membuka PDF…
Dokumen