DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ngada

regulasi_utama

Ringkasan

Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatan efisiensi kinerja dan kualitas pelayanan perangkat Daerah dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan perlu dilakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Ngada;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Da.erah Kabupaten Ngada Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA dan BUPATINGADA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I , Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Silsunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4);
b.Nomor ... I 2
b.Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5);
c.Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4); diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipelogi sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. 3.Dinas Pariwisata tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
4. 4.Dinas Kesehatan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan • Bidang Kesehatan;
5. 5.Dinas Sosial tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Admlnlstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; '
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. 9.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. 11.Dinas ... t
12. 11.Dinas Koperasi, menyelenggarakan Usaha Mikro;
13. 12.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan;
14. 13.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
15. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Pemerintahan bidang Persandian;
16. 15.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
17. 16.Dinas Perhubungan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
18. 17.Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
19. 18.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
20. 19.Dinas Peternakan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang meliputi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
21. 20.Dinas Perikanan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan;
22. 21.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidarig Kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan;
e.Sadan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
3. 3.Sadan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
4. 4.Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Kecamatan tipe A.
1. 2.Ketentuan ... Usaha Kecil dan Menengah tipe A, Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan
2. 2.Ketentuan Pasal 20A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)Perangkat Daerah yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai susunan organisasi dan tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH I. ASISTEN PEMERINTAHAN � 0DAN KESRA KEPALA BAGIAN HUKUM k Diundangkan di Bajawa pada tanggal 6 Agustus 2024 Ditetapkan di Bajawa pada_tanggal 6 Agustus 2024 RAH KABUPATEN NGADA,s T LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2024 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG 04 /2024 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NO MOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Penataan kelembagaan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan struktur organisasi yang jelas, tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan lebih cepat dan tepat. Salah satu upaya pendekatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat oleh pemerintah daerah sesuai Prinsip otonomi daerah yang didasarkan pada amanat Undang Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945 yaitu melalui penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa "BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN", maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada kembali melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah untuk menyesuaikan nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah menjadi Sadan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Kabupaten Ngada dapat membentuk BRIDA yang diintegrasikan dengan BAPPEDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Sadan Riset dan Inovasi Daerah, dengan persyaratan melakukan penguatan terhadap: 1) koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Ngada dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2) koordinasi SDM Iptek, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multi pihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, dan 3) tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Ngada. • • Untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan kelembagaan perangkat daerah serta menindaklanjuti rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Ngada, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, ketersediaan sumber daya aparatur dan anggaran maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2021 Ten tang Perubahan Ketiga Atas Pera tu ran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL + Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4 • . '

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatan efisiensi kinerja dan kualitas pelayanan perangkat Daerah dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan perlu dilakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Ngada;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Da.erah Kabupaten Ngada Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA dan BUPATINGADA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I , Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Silsunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4);
b.Nomor ... I 2
b.Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5);
c.Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4); diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipelogi sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. 3.Dinas Pariwisata tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
4. 4.Dinas Kesehatan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan • Bidang Kesehatan;
5. 5.Dinas Sosial tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Admlnlstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; '
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. 9.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. 11.Dinas ... t
12. 11.Dinas Koperasi, menyelenggarakan Usaha Mikro;
13. 12.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan;
14. 13.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
15. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Pemerintahan bidang Persandian;
16. 15.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
17. 16.Dinas Perhubungan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
18. 17.Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
19. 18.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
20. 19.Dinas Peternakan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang meliputi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
21. 20.Dinas Perikanan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan;
22. 21.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidarig Kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan;
e.Sadan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
3. 3.Sadan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
4. 4.Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Kecamatan tipe A.
1. 2.Ketentuan ... Usaha Kecil dan Menengah tipe A, Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan
2. 2.Ketentuan Pasal 20A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)Perangkat Daerah yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai susunan organisasi dan tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada. PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH I. ASISTEN PEMERINTAHAN � 0DAN KESRA KEPALA BAGIAN HUKUM k Diundangkan di Bajawa pada tanggal 6 Agustus 2024 Ditetapkan di Bajawa pada_tanggal 6 Agustus 2024 RAH KABUPATEN NGADA,s T LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2024 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG 04 /2024 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NO MOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Penataan kelembagaan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan struktur organisasi yang jelas, tugas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan lebih cepat dan tepat. Salah satu upaya pendekatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat oleh pemerintah daerah sesuai Prinsip otonomi daerah yang didasarkan pada amanat Undang Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945 yaitu melalui penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa "BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN", maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada kembali melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah untuk menyesuaikan nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah menjadi Sadan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Kabupaten Ngada dapat membentuk BRIDA yang diintegrasikan dengan BAPPEDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Sadan Riset dan Inovasi Daerah, dengan persyaratan melakukan penguatan terhadap: 1) koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Ngada dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2) koordinasi SDM Iptek, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multi pihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, dan 3) tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Ngada. • • Untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan kelembagaan perangkat daerah serta menindaklanjuti rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Ngada, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, ketersediaan sumber daya aparatur dan anggaran maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2021 Ten tang Perubahan Ketiga Atas Pera tu ran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL + Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4 • . '