DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi perubahan pada ketentuan Angka 9 Pasal 1 diubah, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 13A; Pasal 3 diubah; ayat (2) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf d; ayat (3) Pasal 6 diubah; ayat (1) Pasal 7 diubah; ayat (1) huruf (d) dan ayat (2) Pasal 8 diubah; ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah; huruf a angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 10, angka 12, angka 13 huruf j) dan huruf b angka 1 Pasal 11 diubah; ayat (1) huruf a dan huruf c Pasal 12 diubah; Bab V Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) paragraf baru yakni Paragraf 4 dan 1(satu) Pasal baru yakni Pasal 15A; ayat (1) Pasal 16 diubah; Bab VI Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 4 dan 1 (satu) ayat baru yakni ayat 21A; ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disispkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a); ayat (5) Pasal 30 diubah; ayat (1) Pasal 31 diubah; engubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V, dan menghapus Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada semua sektor pembangunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang mengatur Togas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan lkatan Dinas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2012 tentang Togas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas; BUPATI NGADA, Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH K.ABUPATENNGADA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN !KATANDINAS DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2012 tentang Togas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATANDINAS. Menetapkan BUPATI NGADA MEMUTUSKAN : dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENNGADA Dengan Persetujuan Bersama Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2012 tentang Togas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6);

l.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
2. 3.Bupati adalah Bupati Ngada. . ..
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
4. 5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada.
5. 6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ngada.
6. 7.Tugas Bela jar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan dibebastugaskan dari tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara lain, atau pihak ketiga.
7. 8.Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara, baik dalam Daerah maupun luar Daerah atas permintaan sendiri, dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
8. 9.Ikatan Dinas adalah kesempatan belajar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada siswa yang berprestasi, siswa program pendidikan kedinasan, mahasiswa/kader potensial, dan sarjana berprestasi yang bukan PNS untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara pada salah satu lembaga pendidikan formal dengan memperhatikan analisis kebutuhan daerah dan analisis beban kerja.
9. 10.Siswa Program Pendidikan Kedinasan adalah siswa berprestasi yang mengikuti pendidikan kedinasan.
10. 11.Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, atau lembaga pemerintah nonkementerian.
11. 12.Kader Potensial adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi di dalam negeri yang memiliki kemampuan dan kecakapan serta berprestasi pada bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang sebagian biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
12. 13.Siswa yang Berprestasi adalah siswa tamatan Sekolah Menengah yang telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang akademik. 13A. Sarjana Berprestasi adalah sarjana tamatan Strata Satu (Sl) atau Strata Dua (S2) yang akan melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau ke jenjang keahlian khusus berdasarkan analisis kebutuhan daerah dan analisis beban kerja. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

1.Kententuan Angka 9 Pasal 1 diubah, di antara angka 13 dan an~ka 14 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 13A, dan angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

( 1) Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS.

(2)Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
1. a.Mahasiswa/ kader potensial program bantuan peningkatan prestasi akademik;
2. b.Siswa yang berprestasi program bantuan belajar mahasiswa;
3. c.Siswa program pendidikan kedinasan; dan
  1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

( 1) Maksud diberikannya Ikatan Dinas adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan Mahasiswa/kader potensial, Siswa berprestasi, dan Sarjana berprestasi yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku, prestasi kerja, atau prestasi akademik.

(2)Tujuan diberikannya Ikatan Dinas adalah untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengabdian di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
14.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngada.
15.Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BK-Diklat, adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada.
16.Rekomendasi adalah surat persetujuan kepada PNS, mahasiswa dan siswa yang akan mengikuti pendidikan dengan status Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas sebelum PNS, mahasiswa dan siswa yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan yang diikuti. 1 7. Perguruan Tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, akademi atau sederajat yang terakreditasi dan/ a tau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai tempat PNS, mahasiswa dan siswa mengikuti pendidikan.
18.Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang diakui/dihargai dan diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri atau yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/ atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertangggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan yang menunjukkan seseorang telah berhasil lulus rnenempuh dan menyelesaikan pendidikan formal.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.

Pasal 8

(1)Rencana kebutuhan 1'ugas Belajar dan lkatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berisi informasi mengenai:
1. a.bidang pekerjaan yang membutuhkan 1'ugas Belajar dan Ikatan Dinas;
2. b.jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
3. c.program pendidikan yang direncanakan;
4. d.kualifikasi akademik PNS calon 1'ugas Belajar, dan mahasiswa, siswa dan sarjana calon lkatan Dinas berdasarkan kebutuhan Daerah dan analisis Behan Kerja di Perangkat Daerah masing-rnasing;
5. e.lembaga pendidikan tinggi penyelenggara 1'ugas Belajar dan lkatan Dinas;
6. f.jangka waktu;
7. g.sumber biaya;
8. h.kualifikasi program pendidikan formal yang masih diperlukan untuk mengisi formasi jabatan yang sangat diperlukan dan mendukung visi misi Daerah.
  1. 6.Ketentuan ayat (1) huruf (d) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Rencana kebutuhan 1'ugas Belajar dan lkatan Dinas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat (1), disusun dalarn Rencana Strategis Perangkat Daerah.
(2)Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Program Tahunan.
(3)Rencana kebutuhan 1'ugas Belajar dan lkatan Dinas disusun atas dasar analisis, rencana dan kualifikasi akademik.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penyusunan rencana kebutuhan 1'ugas Belajar dan Ikatan Dinas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten.
(2)Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis keburuhan Daerah dan analisis beban kerja.
(3)Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah melalui kepala BK- Diklat.

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

d.Sarjana berprestasi program ikatan dinas.

Pasal 11

PNS yang akan diberikan Togas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Persyaratan Administratif:
1. 1.mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati mengetahui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2. 2.fotokopi rencana kebutuhan Togas Belajar Perangkat Daerah;
3. 3.fotokopi Kartu PNS;
4. 4.telah bekerja di lingkup Pemerintah Daerah paling singkat 4 (empat) tahun secara terus-menerus, kecuali berdasarkan analisis kebutuhan Daerah, analisis beban kerja, dan kualifikasi akademik sangat dibutuhkan Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja dari BK- Diklat;
5. 5.Sasaran Kerja Pegawai (SKP)2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
6. 6.fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
7. 7.fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai PNS;
8. 8.fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
9. 9.fotokopi Keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
10. 10.rekomendasi mengikuti Togas Belajar dari atasan langsung yang diketahui oleh kepala,Perangkat Daerah;
11. 11.surat jaminan pembiayaan Togas Belajar khusus bagi PNS yang sumber pembiayaannya non APBD;
12. 8.Ketentuan huruf a angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 10, angka 12, angka 13 huruf j) dan huruf b angka 1 Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: ( L) Bupati dalam memberikan Togas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan dan mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan analisis kebutuhan Daerah dan analisis beban kerja serta kemampuan keuangan Daerah.

(2)Bupati dalam memberikan lkatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan aspek kemampuan akademis, keadilan dan mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan analisis kebutuhan Daerah dan analisis beban kerja serta kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut; Bentuk Rencana Kebutuhan Togas Belajar dan Ikatan Dinas Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi.

12.surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah mengenai program studi yang akan ditempuh harus sesuai dengan analisis keutuhan daerah dan analisis beban kerja;
13.surat pernyataan: a) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; b) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian; c) tidak sedang/ dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; e) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran; f) tidak sedang/ dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; g) tidak pernah gagal dalam Togas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; h) tidak pernah dibatalkan mengikuti Togas Belajar karena kesalahannya; i) bersedia menandatangani perjanjian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; j) bersedia mengabcli di Daerah sesuai perjanjian yang telah disepakati.
14.Jenjang pendidikan rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan;
15.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah/tim penguji kesehatan;
16.Pendidikan/ijazah, usia dan pangkat/golongan ruang: a) Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/ sederajat yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi diploma tiga , diploma empat atau strata satu, usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun dan pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dengan nilai rata-rata ijazah 7 ,00; b) sarjana muda/ akademi/ diploma tiga yang melanjutkan pendidikan alih jenjang pada diploma empat atau strata satu, usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun dan pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur (11/ c); c) strata satu/ diploma em pat yang melanjutkan pendidikan pada strata dua, usia setinggi-tingginya 45 (em pat puluh lima ) tahun dan pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I (IIl/b); d) strata dua yang melanjutkan pendidikan pada strata tiga, usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun dan pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Penata (111/c).

b.Persyaratan Akademis:
1. 1.lulus ujian seleksi pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama dan terakreditasi minimal nilai B,

Pasal 15A

Sarjana berprestasi program Ikatan Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Persyaratan Administratif:
1. 1.lulusan Strata Satu atau lulusan Strata Dua yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
2. 2.surat pernyataan untuk mengabdi di Daerah setelah selesai mengikuti Ikatan Dinas sesuai perjanjian yang telah disepakati.
3. 3.lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama;
4. 10.Bab V Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) paragraf baru yakni Paragraf 4 dan l(satu) Pasal baru yakni Pasal 15A sehingga berbunyi:

Pasal 12

(1)PNS yang akan diberikan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a., mengajukan ,. permohonan secara tertulis kepada Bupati mengetahui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2. b.fotokopi Kartu PNS;
3. c.Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
4. d.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau tim penguji kesehatan;
5. e.Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara/pengelola telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan di Daerah oleh Direktorat Pendidikan Tinggi dan untuk Pendidikan Tinggi Swasta minimal terakreditasi nilai B;
6. f.tidak sedang/ dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
7. g.tidak sedang menjalankan hukuman disiplin.
(2)PNS Izin Belajar harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pendidikan diselenggarakan di luar jam kerja;
2. b.tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.
  1. 9.Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf c Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: yang dibuktikan dengan surat keterangan telah lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  2. 2.pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan tugas/jabatan yang akan dipangku dan/atau diarahkan untuk menduduki jabatan yang berhubungan dengan pendidikan tersebut;
  3. 3.memenuhi persyaratan akademik yang meliputi pendidikan terakhir dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang akan menerima.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…