DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial; III. KPAD; IV. RAD Penanggulangan HIV dan AIDS; V. Pemberdayaan Masyarakat; VI. Pendanaan; VII. Data dan Informasi; VIII. Pemantauan dan Evaluasi; IX. Ketentuan Peralihan; X. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa salah satu tujuan negara di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umurn, diantaranya dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Immunodeficiency Syndrome;
b.bahwa dalam rangka memaksimalk:an peran masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah dan memberantas Human Immunodeficiency Virus dan Immunodeficiency Syndrome yang dilaksanakan secara komprehensif, maka dibutuhkan upaya penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Immunodeficiency Syndrome;
c.bahwa untuk mengisi kekosongan hukurn serta mewujudkan kepastian hukum,maka diperlukan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Immunodeficiency Syndrome di Kabupaten Ngada;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunodeficiency Syndrome;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATINGADA, Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENNGADA NOMOR 5 TAHUN2019 TENTANG PENANGGULANGANHUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME BUP A TI NGADA PROVINS!NUSATENGGARATIMUR Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
2.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired ImmunodeficiencySyndrome.
3.Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
4.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
5.Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
6.Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah jenis obat yang digunakan untuk menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh.
7.Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Ngada.
8.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan HIV dan AIDS adalah dokumen yang memuat kebijakan dan strategi dalam suatu program aksi untuk mewujudkan Penanggulangan HIV dan AIDS.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN NGADA dan BUPATI NGADA Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .1

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

a.memastikan tercapainya akses universal terhadap layanan pencegahan, pengobatan dan mitigasi dampak HIVdan AIDS;
b.memperkuat dan mempertahankan layanan terintegrasi yang efektif secara biaya dan berkualitas tinggi; dan
c.lingkungan kondusif yang bebas stigma dan diskriminasi, sensitif jender dan berorientasi pada hak asasi manusia.
1. 9.Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterarnpilan masyarakat, sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau,dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.
2. 10.Populasi Kunci adalah populasi yang bisa beresiko terkena HIV dan AIDS, yakni pekerja seks komersial, pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan jarum suntik, warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang yang sering berganti-ganti pasangan seks, pelanggan pekerja seks komersial, lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki lain, dan wanita pria atau transgender.
3. 11.Orang adalah orang perseorangan dan/ atau kelompok orang.
4. 12.Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Ngada.
5. 13.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. 14.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS.
7. 15.Warga Peduli AIDS adalah kelompok pemberdayaan Masyarakat ditingkat kecarnatan, kelurahan/desa, dusun/kampung, rukun warga, dan rukun tetangga dalarn rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
8. 16.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
9. 17.Bupati adalah Bupati Ngada.
10. 18.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. 19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. 20.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan narna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. 21.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. PasalS

(1)Jenis informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.kesehatan diri ODHAtermasuk tindakan dan pengobatannya;
2. b.kesehatan reproduksi;
3. c.pola hid up sehat dan pola hid up beresiko HIVdan AIDS; dan/ atau
4. d.layanan kesehatan yang tersedia bagi ODHA.

Pasal 4

( 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggungjawab dalam melaksanakan layanan kesehatan bagi ODHA.

(2)Jenis layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: .( a. informasi dan edukasi;
1. b.pencegahan dan pengobatan; dan/atau
2. c.layanan konseling dan tes HIV.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mendorong kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya resiko HIV dan AIDS;
2. b.pemanfaatan secara luas media sosial, internet dan pesan singkat pada telepon genggam untuk menyebarluaskan informasi dan pesan komunikasi perubahan perilaku;
3. c.meningkatkan jumlah unit pelayanan pencegahan dan pengobatan;
4. d.menjamin ketersediaan obat ARVdi Daerah;
5. e.menerapkan standar pelayanan minimal dalam penanganan bagi ODHA;
6. f.mengutamakan keramahan dan tidak bersikap berlebihan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi ODHA;dan
7. g.menyediakan tenaga konseling bagi setiap orang yang terindikasi ODHA.

BAB II

PELAYANANKESEHATANDANREHABILITASISOSIAL

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

a.pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial;
b.KPAD;
c.RAD Penanggulangan HIV dan AIDS;
d.Pemberdayaan Masyarakat;
e.pendanaan;
f.data dan informasi; dan
g.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Jenis layanan konseling dan tes HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

a.melakukan penawaran tes HIV secara selektif terfokus pada Populasi Kunci;
b.mendorong penawaran tes HIV terhadap pasangan usia subur yang hendak menikah; dan/atau
c.mengadvokasi dan mendorong peran serta aparatur Pemerintah Daerah di tiap Perangkat Daerah untuk ikut serta dalam tes HIV melalui tes dan konseling.

Pasal 6

Pencegahan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui program dan kegiatan meliputi:

a.peningkatan akses kesehatan, layanan tes HIV dan terapi ARV mulai dari fasilitas kesehatan tingkat dasar;
b.peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, non kesehatan dan/ a tau kader melalui pendidikan dan pelatihan;
c.mengembangkan layanan ramah ODHA; dan
d.melakukan kegiatan pemantauan dan pelayanan kesehatan pada kelompok Populasi Kunci.

(2)Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pad a:
1. a.remaja;
2. b.Populasi Kunci;
3. c.Masyarakat;dan/ atau
4. d.pekerja usaha.
(3)Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang pendidikan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang ketenagakerjaan;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang sosial;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang kepariwisataan;
5. e.kepolisian resort daerah;
6. f.lembaga keagamaan;
7. g.rumah tahanan negara di Daerah;
8. h.palang merah indonesia;dan/ atau
9. i.Masyarakat.

Pasal 11

Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

a.pendidikan dan pelatihan keterampilan;
b.seminar motivasi kewirausahaan;
c.parneran hasil kewirausahaan ODHA dan/ atau OHIDHA;
d.pendampingan terhadap aspek produksi dan pemasaran; dan/atau

Pasal 10

(1)Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (4) huruf b bertujuan:
1. a.memberikan makna hidup dan harapan secara spiritual bagi ODHA;
2. b.menggali kehidupan rohani; dan
3. c.memberikan penyembuhan dan perasaan tenang secara emosional.
(2)Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ..- sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan ODHA serta dengan prinsip kerahasiaan dan sukarela.

Pasal 9

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

a.advokasi terhadap akses dalam memperoleh hak ODHA;
b.pemberian konseling psikososial; dan/ atau
c.mediasi terhadap permasalahan atau persoalan lingkungan sosial terhadap ODHAdan/ a tau OHIDHA.
a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
b.Perangkat Dae rah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di : bidang perdagangan;
c.Perangkat Dae rah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; ~
d.lembaga keagamaan;
e.lembaga swadaya masyarakat; dan/ atau
f.Masyarakat.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggungjawab dalam melaksanakan layanan rehabilitasi sosial
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Populasi Kunci, ODHAdan/ atau OHIDHA.
(3)Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengurangi dampak sosial, psikologis maupun dampak ekonomi serta perlakuan diskriminasi dan stigmanisasi bagi ODHA dan/ atau OHIDHA.
(4)Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendampingan;
2. b.bimbingan rohani;
3. c.pelatihan kewirausahaan; dan/ atau
4. d.bantuan modal usaha.
(5)Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan:
(1)Susunan KPAD terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.ketua pelaksana;
3. c.wakil ketua I;
4. d.wakil ketua II;
5. e.sekretaris I;
6. f.sekretaris II; dan
7. g.anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati;
(3)Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Bupati;

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

PELAYANANKESEHATANDANREHABILITASISOSIAL

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

PELAYANANKESEHATANDANREHABILITASISOSIAL

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014