DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi Pelayanan Kepemudaan; Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda; Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda; Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan; Prasarana dan Sarana Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan untuk mewujudkan Pemuda yang berirnan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, rnovatif, mandiri, demokratis, bertariggurtgjawab, berdaya saing, serta memiliki. jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesaruan

b.bahwa penye.lenggaraan Pelayanan Ke.pe.mudaan di Kabupaten Ngada saat irii masih bersifat parsial sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas Pelayanan Kepemudaan rnelahri penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda secara terpadu ;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan. Pelayanan Kepemudaan di Daerah maka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan tuntutan perkembangan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim.ana dimaksud dalam huruf a, hurnf b, dan hurnf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; BUPATI NGADA:o DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENT ANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN BUPATI NGADA PROVI.NSI NUSA TENGGARA TIMUR Menimbang: •... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam. belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
4.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
5.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN NGADA dan BUPATI NGADA

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Mengingat: dan peran aktif Pemuda.
6.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
7.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
8.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
9.Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan. 10.Pengaderan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan Pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.
11.Pelatihan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan Pemuda.
12.Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.
13.Pendampingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilankepemimpinan Pemuda.
14.Forum Kepemimpinan Pemuda adalah wadah pengembangan potensikepemimpinan dan wawasan kebangsaan Pemuda.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16.Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
17.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18.Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Daerah berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
19.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
20.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkunganyang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
21.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan / atau j asa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/ atau nonmaterial.
22.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan meliputi:

a.fungsi, karakteristik, arah, dan strategi Pelayanan Kepemudaan;
b.tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
c.peran, tanggungjawab, dan hak Pemuda;
d.penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda;
e.koordinasi dan kemitraan Kepemudaan;
f.prasarana dan sarana Kepemudaan;
g.Organisasi Kepemudaan;
h.peran serta masyarakat;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.penghargaan; dan
k.pendanaan.

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

Pasal 2

Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian. perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
1. 23.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 24.Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
3. 25.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. 26.Daerah adalah Kabupaten Ngada. 27.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
5. 28.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada. 29.Bupati adalah Bupati Ngada.
6. 30.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(1)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf adilakukan melalui strategi:
1. a.bela negara;
2. b.kompetisi dan apresiasi Pemuda;
3. c.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
4. d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui strategi:
1. a.peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
2. b.pendampingan Pemuda;
3. c.perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan sertaketerampilan; dan
4. d.penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

a.menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangundirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 5

Bagian Kedua Karakteristik Pelayanan Kepemudaan berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Bagian Kesatu Fungsi BAB II FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

BAB II

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana pembangunan Kepemudaan berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
(3)Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalamRencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah masing- masing.

Pasal 10

a.melaksanakan kebijakan nasional terkait pembangunan Kepemudaan diDaerah;
b.menetapkan kebijakan Daerah me ngeriai Kepemudaan di Daerah; dan
c.mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 8

Bagian Kesatu Tu gas BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…