DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA dan BUPATI NGADA MEMUTUSKAN: TENTANG PELAKSANAAN DAN BELANJA NGADA TAHUN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ANGGARAN 2023. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
7.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.
8.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Daerah adalah Kabupaten Ngada. 1 1 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
12.Bupati adalah Bupati Ngada.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi:

a.pelaporan Keuangan; dan
b.iktisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a.LRA;
b.LPSAL; C. LO;
d.LPE;
e.Neraca;
f.LAK; dan
g.CaLK.

Pasal 4

( 1 ) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.pendapatan terdiri dari :
1. 1.pendapatan sebesar Rp850.542.965.209,61 (delapan ratus lima puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah dan enam puluh satu sen); dan
2. 2.belanja sebesar Rp832.676.576.102,69 (delapan ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah dan enam puluh sembilan sen); sehingga surplus sebesar Rpl 7.866.389.106,92 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam rupiah dan sembilan puluh dua sen).
b.pembiayaan terdiri d ar i :
1. 1.penerimaan sebesar Rp104.640.952.763,51 (seratus empat miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen); dan
2. 2.pengeluaransebesar Rp42.249.999.999,96 (empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh enam sen); sehingga pembiayaan netto sebesar Rp62.390. 952. 763,55 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan lima puluh lima sen);

(2)Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp853.981.923.559,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah); dengan
  2. 2.realisasi sebesar Rp850.542.965.209,61 (delapan ratus lima puluh miliar lima ratus empat puluh duajuta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah dan enam puluh satu sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.438.958.349,39 (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tiga puluh sembilan sen);
2. b.selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp916.105.605.839,00 (sembilan ratus enam belas miliar seratus lima juta enam ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah); dengan
  2. 2.realisasi sebesar Rp832.676.576.102,69 (delapan ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah dan enam puluh sembilan sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp83.429.029.736,31 (delapan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah dan tiga puluh satu sen);
3. c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara:
  1. 1.surplus/ defisit setelah perubahan sebesar Rp(62.123.682.280,00) (minus enam puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah); dengan
  2. 2.realisasi sebesar Rpl 7.866.389.106,92 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam rupiah dan sembilan puluh dua sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sebesar Rp(79.990.071.386,92) (minus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluhjuta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah dan sembilan puluh dua sen);
4. d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara: l.anggaran penerimaan pembiayaan seteleh perubahan sebesar Rp104.623.682.280,00 (seratus empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah); dengan 2.realisasi sebesar Rp104.640.952.763,51 (seratus empat miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp(17 .270.483,51) (minus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen);
5. e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara: 1 . anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp42.500.000.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratusjuta rupiah); dan
  1. 2.realisasi sebesar Rp42.249.999.999,96 (empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh enam sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp250.000.000,04 (dua ratus lima puluh juta rupiah dan nol em pat sen).
6. f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp62.123.682.280,00 (enam puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah); dengan
  2. 2.realisasi sebesar Rp62.390.952.763,55 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan lima puluh lima sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pem biayaan netto sebesar Rp(267.270.483,55) (minus dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah dan lima puluh lima sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Per 3 1 (tiga puluh satu) Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

a.saldo anggaran lebih awal sebesar Rp101.623.682.280,09 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah dan nol sembilan sen);
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rpl0l.640.952.763,51 (seratus satu miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen);
c.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp80.257.341.870,47 (delapan puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan empat puluh tujuh sen);
d.lain-lain kesalahan koreksi sisa anggaran lebih pada tahun sebelumnya sebesar Rp 17.270.483,42 (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah dan empat puluh dua sen); dan
e.saldo anggaran lebih akhir Rp80.257.341.870,47 (delapan puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan empat puluh tujuh sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 (tiga puluh satu) Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

a.jumlah pendapatan sebesar Rp742.482.782.984,59 (tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh duajuta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah dan lima puluh sembilan sen);
b.jumlah beban sebesar Rp696.483.970.954,46 (enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah dan empat puluh enam sen);
c.surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp45.998.812.030,13 (empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu tiga puluh rupiah dan tiga belas sen);
d.defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp 1 7 1 .4 3 5 . 706,16 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah dan enam belas sen);
e.surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp45.827.376.323,97 (empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dan sembilan puluh tujuh sen);
f.pos luar biasa sebesar Rp(817.613.100,00) (minus delapan ratus tujuh belas juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah);
g.surplus laporan operasional sebesar Rp45.009.763.223,97 (empat puluh lima miliar sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah dan sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 9

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 1n1.

Pasal 10

LPE sebagaimana dimakasud dalam Pasal 3 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 (tiga puluh satu) Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

a.ekuitas awal sebesar Rpl.619.469.013.422,23 (satu triliun enam ratus sembilan belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah dan dua puluh tiga sen);
b.surplus/defisit LO sebesar Rp45.009.763.223,97 ( empat puluh lima miliar sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah dan sembilan puluh tujuh sen);
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp5.903.406.458,95 (lima miliar sembilan ratus tiga juta em pat ratus enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah dan sembilan puluh lima sen); dan
d.ekuitas akhir sebesar R p 1 . 6 7 0 . 3 8 2 . 1 8 3 . 1 0 5 , 1 5 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus lima rupiah dan lima belas sen). Pasal 1 1 LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e per 3 1 (tiga puluh satu) Desember tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

a.jumlah aset sebesar Rpl.722.077.582.283,94 (satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dan sembilan puluh empat sen);
b.jumlah hutang sebesar Rp51.695.399.178,79 ( lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah dan tujuh puluh sembilan sen);
c.jumlah ekuitas sebesar Rp l.670.382.183.105, 15 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus delapan puluh duajuta seratus delapan puluh tiga ribu seratus lima rupiah dan lima belas sen);

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…