DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ngada

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Perubahan APBD; Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA dan BUPATI NGADA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6.Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
11.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
12.Bupati adalah Bupati Ngada.

BAB II

PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (dua ribu dua puluh empat) meliputi:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah;
c.Surplus/(Defisit);
d.Pembiayaan Daerah; dan
e.Pembiayaan Neto.

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp1.057.310.114.081,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta seratus empat belas ribu delapan puluh satu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp11.064.762.881,00 (sebelas miliar enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.068.374.876.962,00 (satu triliun enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PAD;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp53.293.611.500,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp2.774.103.495,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga jumlah PAD setelah perubahan sebesar Rp50.519.508.005,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan ribu lima rupiah).
(2)PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain PAD yang sah.

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp10.301.100.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus satu juta seratus ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp10.297.500.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp11.523.811.500,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp1.101.543.495,00 (satu miliar seratus satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp10.422.268.005,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
(4)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp27.418.700.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp18.960.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan sebesar Rp27.399.740.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp997.729.442.305,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp12.647.470.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp1.010.376.912.305,00 (satu triliun sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus lima rupiah).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar Daerah.
(1)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp983.869.853.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp10.997.470.000 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp994.867.323.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(2)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp13.859.589.305,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan sebesar Rp15.509.589.305,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah).

Pasal 8

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp6.287.060.276,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp1.191.396.376,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp7.478.456.652,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
(2)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri dari: a semula sebesar Rp6.287.060.276,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah); dan b bertambah sebesar Rp1.191.396.376,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp7.478.456.652,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp1.037.685.145.464,00 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp64.649.294.035,00 (enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.102.334.439.499,00 (satu triliun seratus dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja operasional;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.
(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp593.405.271.253,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp48.631.399.189,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah belanja operasional setelah perubahan sebesar Rp642.036.670.442,00 (enam ratus empat puluh dua miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
(2)Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.

Pasal 12

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp377.604.515.271,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp13.286.685.908,68 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah enam puluh delapan sen), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp390.891.201.179,68 (tiga ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen).
(2)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp183.685.291.212,00 (seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp32.796.821.867,32 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp216.482.113.079,32 (dua ratus enam belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen).
(3)Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp1.716.406.250,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
2. b.tidak mengalami perubahan, sehingga jumlah belanja bunga setelah perubahan sebesar Rp1.716.406.250,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp28.696.058.520,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp2.220.891.413,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah), sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp30.916.949.933,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp1.703.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga juta rupiah);
2. b.bertambah sebesar Rp327.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah).
(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp238.350.756.211,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp7.978.314.426,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp246.329.070.637,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(1)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp143.108.808,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan ribu delapan ratus delapan rupiah), sehingga jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp493.108.808,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu delapan ratus delapan rupiah).
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp38.570.263.591,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp3.151.131.230,00 (tiga miliar seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah), sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp41.721.394.821,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp127.218.457.320,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp1.733.779.526,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), sehingga jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan sebesar Rp128.952.236.846,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
(4)Belanja modal jaringan, jalan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp61.986.057.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp2.908.284.512,00 (dua miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah), sehingga jumlah belanja modal jaringan, jalan dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp64.894.341.512,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp6.841.510.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp26.510.350,00 (dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp6.868.020.350,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2)huruf f terdiri dari:
1. a.semula Rp3.384.468.300,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp3.399.968.300,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a.semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rp2.081.781.972,00 (dua miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp6.581.781.972,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 16

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp201.429.118.000,00 (dua ratus satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp5.957.798.448,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp207.386.916.448,00 (dua ratus tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
(2)Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA dan BUPATI NGADA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6.Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
11.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
12.Bupati adalah Bupati Ngada.

BAB II

PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (dua ribu dua puluh empat) meliputi:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah;
c.Surplus/(Defisit);
d.Pembiayaan Daerah; dan
e.Pembiayaan Neto.

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp1.057.310.114.081,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta seratus empat belas ribu delapan puluh satu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp11.064.762.881,00 (sebelas miliar enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.068.374.876.962,00 (satu triliun enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PAD;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp53.293.611.500,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp2.774.103.495,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga jumlah PAD setelah perubahan sebesar Rp50.519.508.005,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan ribu lima rupiah).
(2)PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain PAD yang sah.

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp10.301.100.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus satu juta seratus ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp10.297.500.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp11.523.811.500,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp1.101.543.495,00 (satu miliar seratus satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp10.422.268.005,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
(4)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp27.418.700.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp18.960.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan sebesar Rp27.399.740.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp997.729.442.305,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp12.647.470.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp1.010.376.912.305,00 (satu triliun sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus lima rupiah).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar Daerah.
(1)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp983.869.853.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp10.997.470.000 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp994.867.323.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(2)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp13.859.589.305,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan sebesar Rp15.509.589.305,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah).

Pasal 8

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp6.287.060.276,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp1.191.396.376,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp7.478.456.652,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
(2)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri dari: a semula sebesar Rp6.287.060.276,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah); dan b bertambah sebesar Rp1.191.396.376,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp7.478.456.652,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp1.037.685.145.464,00 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp64.649.294.035,00 (enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.102.334.439.499,00 (satu triliun seratus dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja operasional;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.
(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp593.405.271.253,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp48.631.399.189,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah belanja operasional setelah perubahan sebesar Rp642.036.670.442,00 (enam ratus empat puluh dua miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
(2)Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.

Pasal 12

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp377.604.515.271,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp13.286.685.908,68 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah enam puluh delapan sen), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp390.891.201.179,68 (tiga ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen).
(2)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp183.685.291.212,00 (seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp32.796.821.867,32 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp216.482.113.079,32 (dua ratus enam belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen).
(3)Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp1.716.406.250,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
2. b.tidak mengalami perubahan, sehingga jumlah belanja bunga setelah perubahan sebesar Rp1.716.406.250,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp28.696.058.520,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp2.220.891.413,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah), sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp30.916.949.933,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp1.703.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga juta rupiah);
2. b.bertambah sebesar Rp327.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah).
(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp238.350.756.211,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp7.978.314.426,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp246.329.070.637,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(1)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp143.108.808,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan ribu delapan ratus delapan rupiah), sehingga jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp493.108.808,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu delapan ratus delapan rupiah).
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp38.570.263.591,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp3.151.131.230,00 (tiga miliar seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah), sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp41.721.394.821,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp127.218.457.320,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp1.733.779.526,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), sehingga jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan sebesar Rp128.952.236.846,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
(4)Belanja modal jaringan, jalan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp61.986.057.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp2.908.284.512,00 (dua miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah), sehingga jumlah belanja modal jaringan, jalan dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp64.894.341.512,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp6.841.510.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp26.510.350,00 (dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp6.868.020.350,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2)huruf f terdiri dari:
1. a.semula Rp3.384.468.300,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp3.399.968.300,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a.semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rp2.081.781.972,00 (dua miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp6.581.781.972,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 16

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp201.429.118.000,00 (dua ratus satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp5.957.798.448,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp207.386.916.448,00 (dua ratus tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
(2)Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.