DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pemberi Bantuan Hukum; III. Alokasi Anggaran Bantuan Hukum; IV. Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum; V. Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; VI. Besaran Biaya Bantuan Hukum; VII. Dokumen Syarat Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Litigasi; VIII. Dokumen Syarat Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi; IX. Standar Laporan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum; X. Pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Hukum; XI. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum; XII. Anggaran Lain-Lain; XIII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGADA, Mengingat: Menimbang: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIANANGGARANPENYELENGGARAANBANTUANHUKUM BUPATI NGADA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

(1)Pemberi Bantuan Hukum dilakukan oleh lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan di daerah yang memberi layanan Bantuan Hukum

Pasal 2

BABII PEMBER!BANTUANHUKUM Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara curna-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai Undang- Undang Bantuan Hukum.
4.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
6.Bupati adalah Bupati Ngada.
7.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada.
8.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pemyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12.Akreditasi adalah pangakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGALOKASIANANGGARAN PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENNGADA dan BUPATI NGADA

(1)Pemberi Bantuan Hukum mengajukan proposal rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
(2)Isi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identitas Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.nama program;
3. c.tujuan program;
4. d.deskripsi program;
5. e.target pelaksanaan;
6. f.output yang diharapkan;
7. g.jadwal pelaksanaan; dan
8. h.rincian biaya program.
(3)Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

BABIV TATA CARAPENGAJUANRENCANAANGGARAN BANTUAN HUKUM

(1)Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
(2)Selain pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
1. a.hi bah atau sumbangan; dan/ a tau
2. b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran Bagian Hukum.

Pasal 3

BABIII ALOKASIANGGARANBANTUANHOKUM berdasarkan standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri dari:
1. a.berbadan hukum;
2. b.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
3. c.memiliki pengurus;
4. d.memiliki program Bantuan Hukum; dan
5. e.lolos Verifikasi dan Akreditasi. . '. Permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penyampaian jawaban hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan melalui:
6. a.pos; b.faksirrille; dan/atau
7. c.surat elektronik lainnya.

Pasal 8

(1)Kepala Bagian Hukum memeriksa permohonan pencairan anggaran dan persyaratan.
(2)Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan pencairan anggaran dan persyaratan, Kepala Bagian Hukum memberikan jawaban hasil pemeriksaan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Hukum menyampaikan permintaan pencairan anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan berkas pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Bagian Hukum menyampaikan jawaban kepada Pemberi Bantuan Hukum disertai petunjuk teknis untuk melengkapi berkas.

Pasal 7

(1)Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/ a tau kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Pasal 6

(1)Anggaran Bantuan Hukum disalurkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memberikan Bantuan Hukum sesuai:
1. a.standar Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
2. b.standar pelaksana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; dan
3. c.standar pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
(2)Standar pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyaluran anggaran Bantuan Hukum melalui tahapan:
1. a.pengajuan permohonan;
2. b.persetujuan permohonan; dan
3. c.pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.

Pasal 5

BABV TATACARA PENYALURANANGGARANBANTUAN HUKUM Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1 terdiri dari:

a.surat kuasa;
b.bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau terdakwa;
c.pendapat hukum (legal opinion);
d.eksepsi atau keberatan;
e.pledoi atau pembelaan;
f.duplik;
g.memori banding atau kontra memori banding;
h.memori kasasi a tau kontra memori kasasi; dan/ atau
i.memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.

Pasal 12

Dokumen yang disyaratkan untuk pencairan anggaran Bantuan Hukum dalam bentuk litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

a.bukti penanganan perkara meliputi perkara:
1. 1.pidana;
2. 2.perdata; dan
3. 3.tata usaha negara;
b.kwitansi pembayaran pengeluaran;
c.laporan keuangan penanganan kasus; dan
d.dokumentasi.

Pasal 11

(1)Besaran biaya Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi batasan tertinggi besaran biaya Bantuan Hukum.
(3)Bupati berwenang menetapkan perubahan besaran biaya Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantun Hukum.
(4)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DOKUMEN SYARAT PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM LIGITASI

Pasal 10

BAB VI BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM Pencairan angggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…